<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/1-1-3348791448.jpg" alt="Ustadz Adi Hidayat jelaskan doa pelunas hutang (Tangkapan layar YouTube Adi Hidayat Official)" width="100%">
<figcaption>Ustadz Adi Hidayat jelaskan doa pelunas hutang (Tangkapan layar YouTube Adi Hidayat Official)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sebagai tokoh agama, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan imbauan terkait dengan bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Dia menekankan beberapa hal dalam video yang diunggah pada akun YouTube Adi Hidayat Official. Termasuk diantaranya meminta para elit berhenti melakukan atraksi politik.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Saya mohon kepada para elit, tolong stop dulu beragam dinamika politiknya, beragam atraksi-atraksi politik-politiknya. Mohon perhatiannya dengan tulus diarahkan dulu pada saudara-saudari kita yang berada di 3 wilayah ini (Aceh, Sumut, dan Sumbar),&rdquo; pinta ulama yang kerap dipanggil UAH tersebut.&nbsp;</p> <p>Menurut dia, bencana yang melanda 3 provinsi tersebut harus menjadi pelajaran untuk semua pihak. Sehingga dapat dilakukan evaluasi total dan maksimal. Sejalan dengan langkah-langkah pemerintah, dia mengajak masyarakat Indonesia untuk bekerja sama membantu para korban yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Saya Adi Hidayat ingin mengajak pada diri saya dan kita semua, terkhusus kolega-kolega, kerabat-kerabat, jamaah pengajian, dan semua anak bangsa ini, untuk secara kolektif mengarahkan energi kita, perhatian kita kepada saudara-saudari kita yang berada khususnya di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat,&rdquo; ajaknya.</p> <p>UAH menyatakan bahwa saat ini adalah waktu untuk memusatkan energi, tenaga, waktu, dan pikiran untuk korban terdampak bencana alam di 3 provinsi tersebut. Saat ini, para korban masih membutuhkan bantuan dan uluran tangan. Selain itu, UAH menilai, harus dilakukan evaluasi total dan introspeksi atau dalam bahasa agama taubat.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Saya mengajak juga pada diri saya pribadi dan kita semua, mari kita melakukan evaluasi secara kolektif, muhasabah diri, introspeksi. Dalam bahasa agama, taubat, taubat secara nasional untuk kita semua tanpa kecuali,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Sampai sore hari ini (6/12), jumlah korban meninggal dunia yang dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah menyentuh angka 879 jiwa. Sementara korban hilang sebanyak 451 orang. Korban meninggal dunia diprediksi akan terus bertambah, mengingat masih ada ratusan korban hilang yang belum ditemukan.</p>

Ustadz Adi Hidayat mengajak semua pihak untuk fokus membantu korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta menghentikan atraksi politik.

Ustadz Adi Hidayat Serukan Taubat Nasional, Minta Elite Stop Atraksi Politik di Tengah Bencana Aceh-Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/IMG_8160JPG-1795106952.jpg" alt="Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada acara pemantauan hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pidato pada acara pemantauan hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Pasca Pilpres 2024, rekonsiliasi para pemimpin nasional dianggap sebagai salah satu aspek terpenting yang harus segera dilakukan. Dengan begitu, para elite politik bisa fokus pada kemajuan bangsa.</p> 

Pasca Pilpres 2024, rekonsiliasi para pemimpin nasional dianggap sebagai salah satu aspek terpenting yang harus segera dilakukan

Prabowo Dianggap Sudah Menang Pilpres, Kini Waktunya Rekonsiliasi para Elite Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/01/20231001113236_IMG_5400JPG-1081943547.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri  menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Seokarnoputri mengingatkan bahwa Pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan. Hal itu disampaikan Megawati saat pidato politik dalam peringatan HUT PDIP ke-51 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara-saudara sekalian, pemilu bukan lah alat elit politik untuk melambungkan kekuasaan, dengan segala cara," kata Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati menegaskan bahwa dalam Pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Sebab, hal tersebut disampaikan Megawati karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013716350/rekomendasi-wisata-pantai-di-pacitan-harga-tiket-daya-tarik-dan-lokasi">Rekomendasi Wisata Pantai di Pacitan: Harga Tiket, Daya Tarik, dan Lokasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Megawati, hal itu semestinya dimaknai dengan menghadirkan pemilu yang damai. "Setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih," jelas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden kelima RI ini mengingatkan, siapapun pemimpin bangsa ke depan agar menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya," ungkap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, dia juga mengingatkan bahwa Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi rakyat. Di lain sisi, Megawati juga turut menyoroti dan menilai bahwa hukum saat ini seakan mudah dipermainkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan, semau maunya saja. No, no, and no," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013716346/tembus-lamongan-hingga-madura-berikut-rute-terbaru-trans-jatim-yang-segera-diresmikan">Tembus Lamongan Hingga Madura, Berikut Rute Terbaru Trans Jatim yang Segera Diresmikan</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, DPP PDI Perjuangan menggelar puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51, yang diselenggarakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/1). Peringatan HUT PDIP ke-51 mengangkat tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara ini dihadiri Wapres Ma'ruf Amin, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju serta pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP berhalangan hadir, karena sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Seokarnoputri mengingatkan bahwa Pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Megawati Sebut Pemilu Bukan Alat Elite Politik untuk Lambungkan Kekuasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/29/JKT-1-DEKLARASI-PENERUS-NEGERI-PRABOWO-GIBRAN-FED-5JPG-2904445066.jpg" alt="Bakal calon presiden Prabowo Subianto (tengah) melambaikan tangan seusai menghadiri deklarasi relawan Penerus Negeri di Jakarta, Sabtu (28/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden Prabowo Subianto (tengah) melambaikan tangan seusai menghadiri deklarasi relawan Penerus Negeri di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bacapres Prabowo Subianto menegaskan kecintaannya kepada rakyat, daripada merespons sejumlah elite politik yang melontarkan hinaan kepada dirinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Biar banyak orang elite menjelek-jelekkan Prabowo, yang penting rakyat desa cinta sama Prabowo," kata Prabowo, Senin (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia melanjutkan, lebih baik dirinya dicintai oleh rakyat Indonesia dan terus menunjukkan kesetiannya kepada rakyat, khususnya di desa daripada menanggapi cemoohan para elite.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013225162/silaturahmi-dengan-tokoh-palembang-ganjar-berjanji-berikan-kepastian-hukum-untuk-pengusaha">Silaturahmi dengan Tokoh Palembang, Ganjar Berjanji Berikan Kepastian Hukum untuk Pengusaha </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lebih baik saya dicintai oleh rakyat dan dihina (para elite) mereka itu. Saya nggak ada urusan, saya lebih setia kepada rakyat saya di desa-desa," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Jaringan IKUD untuk dirinya. Ia mengatakan, penerimaannya terhadap dukungan Jaringan IKUD sebagai penugasan yang suci. leh karena itu ia bersedia menjadi alat masyarakat untuk menjadikan Indonesia negara yang makmur dan maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/013225155/los-blancos-gagal-raih-puncak-usai-imbang-melawan-rayo-vallecano">Los Blancos Gagal Raih Puncak Usai Imbang melawan Rayo Vallecano</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menerima dukungan saudara-saudara sebagai suatu amanah di mana saya juga menganggap diri saya menjadi alat bagi rakyat Indonesia," ucap Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mau menjadi alat untuk rakyat Indonesia. Saya mau jadi instrumen. Gunakanlah bersama semua tim saya untuk kita sama-sama bangun Indonesia yang makmur," imbuhnya.</div>

Bacapres Prabowo Subianto menegaskan kecintaannya kepada rakyat, daripada merespons sejumlah elite politik yang melontarkan hinaan kepadanya

Tak Peduli dengan Hinaan Elite Politik, Prabowo: Lebih Baik Saya Dicintai Rakyat Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/HUT-PDIP-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi  bersiap menghadiri acara perayaan HUT PDIP ke-50, Selasa, (10/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi  bersiap menghadiri acara perayaan HUT PDIP ke-50, Selasa, (10/1/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta, seluruh pihak untuk tidak membenturkan hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dugaan itu muncul, terkait Presiden Jokowi yang diduga ingin mencalonkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan membentur-benturkan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dalam hal ini hentikan. Enough is enough," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elite PDIP ini meyakini, Gibran tak akan bertindak searogan itu, apalagi menjadi pendamping Prabowo Subianto pada pesta demokrasi 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/012893137/ptba-catat-laba-bersih-sebesar-rp-28-triliun-pada-semester-pertama-2023">PTBA Catat Laba Bersih Sebesar Rp 2,8 Triliun pada Semester Pertama 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada dipikiran itu Mas Gibran akan melangkah ke partai lain karena ibu (Megawati) itu sangat mencintai Pak Jokowi berserta keluarga dan Mba Puan menegaskan Pak Jokowi adalah anak yang tidak terpisahkan dengan Ibu Mega," tegas Said.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini mengakui, partainya memang sedang mempertimbangkan sosok Gibran menjadi bakal cawapres. Hal ini sebagaimana pernah diungkapkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Loh Mba Puan bahkan menyandingkan Ganjar dan sudah memberikan pernyataan bisa saja Ganjar-Gibran itu pernyataan Mba Puan," papar Said.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/012893132/lini-serang-masih-melempem-chelsea-kembali-tertarik-untuk-datangkan-raphinha">Lini Serang Masih Melempem, Chelsea Kembali Tertarik untuk Datangkan Raphinha</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia menekankan jika ingin memasangkan Gibran dengan Ganjar harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mengingat, saat ini Undang-Undang tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun, sedang digugat untuk diubah menjadi 35 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentulah kan kita tidak boleh melanggar, katanya suruh taat konstitusi, masa kita melanggar konsistusi sendiri. Kita tunggu semua," pungkas Said.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta, seluruh pihak untuk tak membenturkan hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi.

PDIP Minta Elite Politik Tak Benturkan Presiden Jokowi dengan Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG_20220123_221507.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Rektor UGM Panut Mulyono meninjau lokasi KKN Kolaborasi di Desa Sungsang 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu (23/1).  Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama Rektor UGM Panut Mulyono meninjau lokasi KKN Kolaborasi di Desa Sungsang 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu (23/1).  Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ajak elite politik tidak keluarkan pernyataan yang bisa menyakiti kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Apalagi yang berpotensi memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br /> <br /> ”Hari ini banyak <em>statement</em> terkait suku, agama, ras, bahasa yang memunculkan reaksi di masyarakat. Saya kira saatnya kita menahan diri dan memilih diksi yang tepat, jika <em>statemen</em> kita berpotensi bisa menyakiti hati masyarakat, <em>mbok</em> ya tidak dikeluarkan,” kata Ganjar seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Semarang, Senin (24/1).<br /> <br /> Hal tersebut disampaikan Ganjar merespons adanya pernyataan beberapa tokoh politik akhir-akhir ini yang menyinggung suku, agama, ras, dan bahasa. Menurut Ganjar, kritik otokritik itu sesuatu yang menyehatkan. Tapi jika pilihan diksi dan intonasi yang tidak tepat atau terlalu nyinyir, itu akan membuat penerimaan di masyarakat menjadi berbeda.<br /> <br /> ”Akhirnya reaksi muncul. Di Jabar muncul. Di Kalimantan muncul. Yuk kita yang dipercaya masyarakat, kita yang mengerti persoalan dan perasaan masyarakat, kita bicara yang baik yuk. Kritik boleh, tapi kalau kemudian apa yang disampaikan itu ada potensi menyakiti hati, lebih baik jangan dikeluarkan,” ujar Ganjar.<br /> <br /> Ganjar menyebut, pernyataan yang dikeluarkan kalangan elite politik itu kadang-kadang memiliki implikasi yang luar biasa. Sehingga, yang terjadi justru hal yang kontraproduktif dan berdampak pada masyarakat.<br /> <br /> ”Pilih kata-kata yang baik, ada cara menyalurkan yang baik, ruang diskusi sangat terbuka. Itulah demokrasi, maka kita tahan dirilah, itu,” tutur Ganjar.<br /> <br /> Ganjar juga meminta masyarakat tidak perlu terprovokasi, tapi menahan diri, dan menyelesaikan persoalan itu dengan meminta klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan.<br /> <br /> ”Lebih baik diundang yang mengeluarkan pernyataan, silakan datang maksud Anda apa. Menurut saya baik, sehingga orang yang membuat pernyataan <em>gentle</em> datang bertemu kelompok masyarakatnya, serta bisa menjelaskan, kalau salah minta maaf dan selesai klarifikasi. Jadi masyarakat jangan terprovokasi,” ucap Ganjar.<br /> <br /> Sejumlah elite politik akhir-akhir ini membuat geger publik. Setelah anggota DPR Arteria Dahlan menyinggung orang Sunda dengan pernyataannya, kini giliran eks kader PKS Edy Mulyady mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat Kalimantan.

Ganjar Ajak Elite Politik Tak Keluarkan Pernyataan Sakiti Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngajak-golput-dijerat-uu-ite-bpn-curiga-wiranto-punya-motif-lain_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Momen Idul Fitri 1440 Hijriah, semua masyarakat saling bersiturahmi antar sesama. Saling memaafkan adalah tradisi yang sudah dilakukan sejak lama. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengatakan momen Idul Fitri ini diharapkan bisa dimaknai oleh para elite politik.<br /> <br /> "Mudah-mudahan dimaknai seluruh bangsa Indonesia terutama para politikus," ujar Wiranto kepada wartawan, Kamis (6/6).<br /> <br /> Baik para kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Jokowi-Ma'ruf Amin juga menurut Wiranto momen saling memafkan ini bisa dimaknai. Terutama terutama kepada dua kubu yang bertemu untuk gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). "Yang saat ini sedang melanjutkan usaha kompetisinya mudah-mudahan langsung lebih reda lagi lebih masuk ke jalur-jalur hukum dan konstitusi yang ada," katanya.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ilustrasi-idul-fitri.jpg" alt="ILUSTRASI. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>  ILUSTRASI Idul Fitri 1440 Hijriah. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)<br /> <br /> Adanya Idul Fitri ini diharapkan oleh mantan Panglima ABRI ini bisa terus mendinginkan suasana perpolitikan di Indonesia. Karena dirinya sangat tidak menginginkan tensi politik di dalam negeri terus panas. "Sebagai bagian dari aparat yang mengamankan republik ini tentunya kita berharap dengan suasana lebaran, maka tensi politik maupun keamanan cukup panas bisa reda. Itu harapan bangsa Indonesia," ungkapnya.<br /> <br /> Wiranto melihat di perayaan Idul Fitri ini tensi politik telah 'adem'. Sehingga memang cukup ampuh Idul Fitri ini bagi semua pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Wiranto mencontohkaan setelah Pemilu 2019, tensi di dalam negeribbcukup panas ditambah dengan kerusuhan 21-22 Mei. Namun semuanya di Idul Fitri ini semuanya menunjukan kedamaian. "Menurut saya turunnya tensi politik, tensi keamanan ini kan berkah Ramadan," pungkasnya.

Wiranto Berharap Idul Fitri Bisa Turunkan Tensi Politik yang Panas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-2.jpg" alt="Ilustrasi Pemilu 2019. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pemilu 2019. (Kokoh Praba/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Seruan tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak provokasi dan perlunya memilih jalan rekonsiliasi nasional harus menjadi perhatian publik.<br /> <br /> Pasalnya, setelah perhelatan akbar pemilihan umum presiden-wakil presiden (pilpres) dan legislatif (pileg) pada 17 April lalu, seluruh elemen bangsa ini masih memiliki pekerjaan untuk mewujudkan iklim damai.<br /> <br /> Kegelisahan begitu menyeruak dalam kehidupan kita. Lihat saja berbagai respons, ujaran, dan komentar di banyak platform media sosial. Mulai Facebook, Instagram, hingga grup WhatsApp. Tidak sedikit adanya ujaran kebencian dan berbagai ungkapan provokatif yang bisa kontraproduktif dalam merawat harmoni kehidupan bermasyarakat.<br /> <br /> Dalam konteks ini, inisiatif tokoh agama sekaligus tokoh bangsa sangat diperlukan dan perlu terus diapresiasi. Itu semua bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik sosial politik. Langkah positif untuk menjaga kohesi sosial yang cepat diambil dan akan terus dilakukan berbagai ormas perlu didukung seluruh elemen masyarakat.<br /> <br /> Beberapa ormas yang telah menawarkan jalan rekonsiliasi tersebut dimotori Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Juga didukung kiai, ulama, dan berbagai pihak yang kini ikut ambil bagian. Rekonsiliasi memang harus terus digalang.<br /> <br /> Dengan banyaknya suara tokoh bangsa, suara kebaikan akan terdengar. Semua itu dilakukan demi menjaga kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Suara elite politik juga dinantikan semua pihak. Tentu suara yang mengarah pada terciptanya suasana damai, rukun, dan tenang dalam kondisi detik-detik penentuan terpilihnya pemimpin nomor satu di negeri ini.<br /> <br /> Sejalan dengan itu, Haedar Nashir selaku ketua umum PP Muhammadiyah menyampaikan seruan kepada elite politik dan seluruh pihak terkait pilpres dan pileg untuk menjaga suasana damai. Bahkan, Haedar meminta elite politik tidak memobilisasi massa untuk menentang hasil Pemilu 2019. Demikian pula Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj, yang mengajak seluruh tokoh lintas agama bersatu mewujudkan pemilu damai dan sukses di negeri ini.<br /> <br /> Habib Zen bin Smith sebagai ketua umum organisasi Islam yang jadi wadah resmi habib se-Indonesia, Rabithah Alawiyah, juga mengeluarkan fatwa pemilu damai. Dia meminta umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan, apa pun nanti hasil penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).<br /> <br /> Terkait pro dan kontra hasil hitung cepat (<em>quick count</em>), Habib Zen meminta seluruh pihak me­nahan diri sampai hasil penghitungan akhir dari KPU keluar. Tentu saja semua pihak juga berharap KPU bekerja secara profesional, jujur, adil, dan amanah. Tujuannya, kepercayaan masyarakat terhadap KPU terus terjaga dengan baik.<br /> <br /> Menariknya lagi, di Jawa Timur (Jatim), langkah rekonsiliasi juga telah dilakukan. Dimulai dari ulama dan kiai NU yang mendukung kedua pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden. Baik paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebagaimana diberitakan, semua kiai se-Jatim tersebut sepakat untuk menjaga kondusivitas seusai pemilu serentak 2019.<br /> <br /> Puluhan kiai sepuh itu berkumpul untuk menyeru umat Islam di Jatim dan di Indonesia pada umumnya agar tidak terprovokasi dengan kondisi politik setelah Pilpres 2019. Para kiai dan pimpinan pesantren tersebut juga sepakat menjaga suasana masyarakat yang aman dan kondusif.<br /> <br /> Ada pelajaran menarik dari forum berkumpulnya para kiai di kediaman mantan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) itu. Intinya, perbedaan bukanlah suatu masalah meski sebelumnya ada beberapa kiai yang berbeda dukungan. Tentu hal tersebut bisa dipahami bahwa di kalangan kiai saja, meski ada perbedaan, mereka bisa kembali bersatu, rukun, dan damai. Hal itu diharapkan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat di level bawah.<br /> <br /> Masyarakat santri dan rakyat Indonesia pada umumnya diharapkan bisa mengikuti langkah dan teladan yang baik tersebut. Kini sudah saatnya dipahami, proses dukung-mendukung telah selesai. Maka, tiba saatnya semua menatap ke depan demi keutuhan dan kemajuan bangsa.<br /> <br /> <em>*) Dosen dan Kepala Kelompok Riset Sosial Agama di ITS Surabaya</em>

Menunggu Rekonsiliasi Elite Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/perpecahan-di-tengah-masyarakat-dampak-dari-elite-politik_m_131324.jpeg" alt="Salah satu aksi di Jakarta pasca Pilkada" width="100%">
<figcaption>Salah satu aksi di Jakarta pasca Pilkada</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Kondisi masyarakat Indonesia pasca Pilkada DKI Jakarta mengalami polarisasi yang luar biasa panas. Parahnya, polarisasi tersebut didasarkan pada perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) yang selama ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia.</p><br /> <p>Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Brigjen Rafli menilai kondisi ini disebabkan akrobat politik yang kelewatan.</p><br /> <p>Menurutnya, kebebasan berpolitik sejatinya jangan dimaknai sebebas-bebasnya. Sehingga berani menabrak norma yang selama ini melekat dalam kehidupan masyarakat.</p><br /> <p>"Dulu bicara SARA dengan politik itu tabu. Sangat tabu. Tapi sekarang dikait-kaitkan," ujanya dalam seminar kebangsaan di Badan Diklat AP1, Jakarta, Jumat (19/5).</p><br /> <p>Oleh karena itu, dia berharap agar para elite politik menunjukkan jiwa kenegarawanannya. Di mana dalam berpolitik sekalipun, siasat yang digunakan tetap menjunjung semangat keindonesiaan. Sehinga cara-cara yang berpotensi memecah belah keragaman bisa dihindari.</p><br /> <p>Rafli menambahkan, sekecil apapun benih perpecahan yang ditimbulkan para elite, sangat mungkin memiliki dampak yang jauh lebih besar dalam implementasinya. Pasalnya, kondisi Indonesia yang seksi secara potensi alam, membuat bangsa ini terus berada dalam target bangsa lainnya.</p><br /> <p>Akibatnya, sekecil apapun letupan, bisa dimanfaatkan asing untuk membuat kekacauannya menjadi lebih besar. "Kedaulatan kita masih di rongrong. HTI misalnya, kan itu contoh pengaruh luar, dari Yaman," imbuhnya.</p><br /> <p>Dia juga berharap agar budaya yang mengklaim kelompoknya paling benar dan paling berhak atas Indonesia agar ditinggalkan. Pasalnya, sejak awal konstitusi yang digagas sudah menekankan adanya kesetaraan antarsemua suku dan agama di Indonesia. Tidak ada dikotomi antara hak mayotitas dengan&nbsp; minoritas. "Negara ini milik sama-sama. Bukan milik mereka yang mayoritas," tuturnya. <strong>(far/JPK)</strong></p>

Perpecahan di Tengah Masyarakat Dampak Dari Elite Politik

elite politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#elite politik

Berita Terkini