<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/iBrXNUsBCI1M2tmPo8RSDJwkrdU9JcMgU1kdx10s-2-398760341.jpg" alt="Said Abdullah. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Said Abdullah. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memastikan tidak ada hal transaksional di balik pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Sebab, tersiar kabar sebelum pemberian amnesti itu diberikan kepada Hasto Kristiyanto, ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Bahkan, Dasco pada media sosial Instagram mengunggah pertemuan dengan Megawati yang ditemani Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Foto pertemuan itu diunggah ke dalam media sosial Instagram Dasco, satu jam setelah mengumumkan secara resmi pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. &ldquo;Enggak, enggak ada transaksional sama sekali, sudahlah. Bahwa Pak Dasco hadir kemarin itu kan prosesnya tidak sat set sat set, Pak Dasco datang,&rdquo; kata Said ditemui disela-sela gelaran Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1//8). Pertemuan antara Megawati dengan Sufmi Dasco disinyalir terjadi tidak lama sebelum pemberian amnesti kepada Hasto, yang telah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan KPK. Namun, Said enggan membocorkan secara rinci terkait waktu pasti pertemuan para tokoh tersebut. &ldquo;Kalau inisiatifnya saya belum tahu, karena saya tidak terima langsung saya minta maaf,&rdquo; ucap Said. Lebih lanjut, Said mengklaim pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto setelah tim hukum PDIP berjuang melakukan pembelaan selama proses hukum tersebut berjalan. &ldquo;Loh kami berjuang mati-matian di pengadilan. Kalau kemudian kita tahu sudah lama dapat amnesti, ya kami batuk-batuk aja di pengadilan. Jangan begitu lah,&rdquo; pungkasnya.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tidak melibatkan transaksi politik.

Klaim Tak Ada Transaksional Di Balik Pemberian Amnesti Hasto Kristiyanto, Elite PDIP: Kami Berjuang Mati-Matian di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/PviOUzZ4bT2cMZ5YQjxCB3uSvkGRJsdGZuiFkZGL-1-1664750466.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). (Muhamad Ridwan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjalani sidang pembacaan vonis kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7). Hasto terjerat dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Pantauan JawaPos.com, Hasto Kristiyanto memasuki ruang sidang Prof. Dr. Hatta Ali PN Jakarta Pusat, sekitar pukul 13.52 WIB. Sejumlah elite PDIP terlihat hadir ke dalam ruang sidang, di antaranya Djarot Saiful Hidayat, TB Hasanuddin, FX Hadi Rudyatmo, Ribka Tjiptaning, Lasarus, hingga Ganjar Pranowo. Tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan putusan hari ini tidak akan mengalahkan nalar hukum. Ia tak menginginkan ada pesanan politik terhadap proses hukum Hasto Kristiyanto. "Jangan sampai putusan hari ini karena ada pesanan politik, karena ada kepentingan politik," kata Ronny di PN Jakpus.&nbsp;Ia menyinggung putusan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong yang telah divonis bersalah. "Cukuplah Saudara Tom Lembong yang minggu lalu diputus bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, jangan sampai terjadi lagi kriminalisi politik hukum terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi, terhadap orang-orang yang bersikap kritis, terhadap hukum dan demokrasi," tegas Ronny. Dalam kasusnya, Jaksa KPK menuntut hukuman 7 tahun pidana penjara terhadap Hasto Kristiyanto. Jaksa meyakini, Hasto Kristiyanto terbukti bersalah melakukan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan mantan caleg PDIP Harun Masiku. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan," ucap Jaksa KPK Wawan Yunarwanto membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7). Jaksa menyebut Hasto terbukti merintangi penyidikan kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Hasto merintangi KPK yang ingin menangkap Harun Masiku, sehingga mengakibatkan buron sampai saat ini. Selain itu, Hasto juga diyakini memberikan uang senilai SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta untuk Komisioner KPU RI 2017-2022, Wahyu Setiawan. Hasto memberikan suap ke Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Harun Masiku. Uang tersebut diberikan Hasto untuk Wahyu Setiawan, agar caleg Harun Masiku bisa dilantik menjadi caleg terpilih periode 2019-2024 menggantikan Riezky Aprilia di Dapil Sumatra Selatan (Sumsel) 1. Hasto dinilai melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a serta Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHAP.

Hasto Kristiyanto jalani sidang vonis kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di PN Jakarta Pusat, dihadiri elite PDIP.

Dari Ganjar Pranowo hingga FX Rudy, Elite PDIP Hadiri Sidang Vonis Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/JKT_DPR-Berikan-Keterangan-pers-terkait-revisi-UU-TNI_SALMAN-TOYIBI-3-3323989997.jpg" alt="Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan keterangan pers terkait revisi UU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang perhelatan Kongres VI PDI Perjuangan, wacana terkait posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai menjadi sorotan publik. Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengungkapkan bahwa keputusan akhir soal posisi Hasto Kristiyanto sebagai sekjen akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai formatur tunggal. Menurut dia, mekanisme pengisian posisi sekjen tidak dilakukan melalui pemilihan terbuka. Ia menyebut, Megawati akan secara aklamasi menunjuk sejumlah kader untuk menduduki jabatan strategis di PDIP. &ldquo;Kalau di PDIP itu nggak pemilihan. Misalnya Ibu aklamasi Ketua Umum, nanti Ibu yang menyusun kabinetnya. Ibu formatur tunggal. Formatur itu orang yang membentuk, format, namanya formatur," kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5). Ia meyakini, seluruh kader PDIP masih menginginkan Megawati kembali menjadi Ketua Umum. Karena itu, setiap posisi strategis di PDIP akan ditentukan langsung oleh Megawati. &ldquo;Loh, kalau sekarang kan teman-teman baik dari DPD maupun kader tonenya masih kepingin Ibu lagi. Ya, tergantung Ibu. Kalau Ibu masih berkenan, kan masih beliau. Tapi semuanya kan tergantung Ibu,&rdquo; ujar Utut. Meski demikian, Utut tidak bisa memastikan siapa yang akan menggantikan posisi Hasto Kristiyanto setelah terjerat kasus hukum di KPK. Utut memilih untuk tidak berspekulasi. &ldquo;Kalau itu yang nanya, saya mana tahu. Kalau ketua umum berkenannya kamu, ya kamu (yang jadi sekjen),&rdquo; pungkasnya.

Menjelang Kongres VI PDI Perjuangan, posisi Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen akan ditentukan oleh Megawati Soekarnoputri bila terpilih lagi.

Elite PDIP Ungkap Megawati jadi Formatur Tunggal Kepengurusan Partai, Tentukan Nasib Hasto Kristiyanto Sebagai Sekjen saat Kongres VI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/Gibran-di-Panggil-PDIP-Dery-Ridwansah-3-341750100.jpg" alt="Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta atau Solo,&nbsp;Gibran Rakabuming Raka memenuhi panggilan partainya, PDI Perjuangan (PDIP) untuk menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Mahkamah Partai Komarudin Watubun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya ikut melirik Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo. "Ya, Mbak Puan juga menyampaikan, ikut melirik (Gibran) juga," kata Hasto saat ditemui awak media di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu. Saat ditanya terkait laporan Gibran ke internal DPP PDIP bahwa ia dilirik menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Hasto menegaskan kaderisasi di PDIP tetap berjalan. Menurut Hasto, jika seorang kader berhasil menjalankan tugas partai, maka ia akan diuji dengan tugas lainnya lagi. "Setelah penugasan ada evaluasi, kemudian ada penugasan lebih lanjut lagi kalau dinilai mampu menjalankan ideologi dan platform serta kebijakan strategis partai. Itu suatu proses yang biasa dilakukan," ujarnya. Ia juga menyebut PDIP memiliki tokoh kader muda yang terbanyak dalam mengisi posisi, baik di bidang eksekutif dan legislatif. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah melaporkan ke partai terkait keinginan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk meminangnya menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9). "Kami tunggu, tetapi Mas Gibran juga telah sampaikan pada kami dalam berbagai dialog-dialog internal terkait hal tersebut (Gibran dilirik jadi cawapres Prabowo), ya," ucap Hasto. Kendati demikian, Hasto berharap Gibran dapat memperjuangkan kepentingan yang lebih besar bersama partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Kami tunggu, tetapi Mas Gibran juga telah sampaikan pada kami dalam berbagai dialog-dialog internal terkait posisinya jadi cawapres,"

Elite PDIP Akui Lirik Gibran untuk Jadi Cawapres Ganjar di Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bambang-pacul.jpg" alt="PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menanggapi munculnya kabar keterlibatan rekannya, Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Negeri Lampung (Unila). Bambang sendiri tidak percaya rekannya terlibat kasus tersebut.  "Enggak akan mungkin wong yang dibantu anaknya staf gimana si kau. Tega nggak kau? Bung Karno mengajarkan kepada kita semua, kita harus membantu tenaga kaum miskin," kata pria yang karib disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).  Bambang mengaku Utut turut membantu anak dari stafnya untuk masuk Fakultas Kedokteran Unila. Namun, Bambang menampik jika Utut memberikan uang dalam membantu stafnya tersebut.  "Anak staf, masuk kedokteran. Kita kasih tahu loh, ini masuk kedokteran nanti biayanya mahal. 'Kita akan berjuang pak'. Ya masa kita patahin" cetus Bambang.  Oleh karena itu, Bambang meminta publik untuk tidak salah persepsi terkait disebutnya nama Utut Adianto dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru yang sedang ditangani KPK.  "Jadi jangan kau puter-puter bahwa seolah-olah dia penjahat," tegas Bambang.  Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan bakal mendalami unsur pidana yang diduga dilakukan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Elite PDIP itu diduga menitipkan calon maba kepada Rektor Unila Karomani.  "Nah, kita lihat kembali ini pasal apa? Pidana korupsi apa? Kalau di situ suap, kalau memang nanti ada alat buktinya, pemberian dan penerimaan, ya kita bisa permasalahkan, kita bisa gali lebih dalam," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).  Karyoto menjelaskan, pihaknya bakal mencari alat bukti dan keterangan lain berkaitan dengan dugaan perbuatan Utut Adianto. Menurut Karyoto, jika Utut turut memberikan uang saat menitipkan mahasiswa baru, maka hal tersebut masuk dalam ranah pidana suap.  "Kalau sampai ini dijadikan komoditas sebagai jual beli, terus kemudian untuk kepentingan keuntungan orang-orang tertentu, ini lah yang secara moral jelas tidak bagus. Karena orang yang mau sekolah kenapa diberikan beban yang luar biasa," ucap Karyoto.  Sejumlah pejabat negara disebut-sebut turut menitipkan mahasiswa baru (maba) ke Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani. Hal ini terungkap dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan maba Unila dengan terdakwa Andi Desfiandi yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu (30/11) kemarin.  Dalam persidangan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan 23 nama mahasiswa yang dititipkan melalui Rektor Unila, Karomani. Dari 23 nama mahasiswa itu, terdapat sejumlah nama pejabat yang diduga menitipkan mahasiswa, mulai dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Anggota DPR RI seperti Utut Adianto, Tamanuri, hingga Muhammad Khadafi, kemudian politisi senior asal Lampung, Alzier Dianis Thabrani hingga Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad.  Adapun 23 nama-nama mahasiswa yang diduga dititipkan sejumlah pejabat negara, di antaranya:  1. Nadyanka Zafirah titipan Utut PDIP 2. Aisyah Qintara titipan Thomas Aziz Rizka 3. Nabila Putri titipan Thomas Aziz Rizka 4. Karisya Dianta Atede titipan Tamanuri 5. Siti Naya Avivah titipan Polda Lampung Joko 6. Nindya Azfarina titipan Sulpakar Kadisdikbud Lampung 7. Reni Adelia Ruli titipan Bupati Lamteng, Musa Ahmad 8. Faalih Mathul titipan Asep, Pendekar Banten 9. Zaki Algifari, Zulkifli Hasan 10. Zalfa Aditia Putra, Andi Desfiandi 11. Ramadhan Rafi Atha titipan Anggota DPR RI Khadafi 12. Aisyah Ramadhan titipan keluarga Banten 13. Fitri Sri Wahyuni titipan WR II Asep Sukohar 14. Mariani titipan Asep Banten 15. Angeli Yahya Putri titipan Alzier Dianis Thabranie 16. Namira Azahra titipan Patah 17. Nasrina Talidah titipan Zam 18. Ratu Berta Sofian titipan Mahfud 19. Azahra Fadilah titipan Mahfud 20. Maharani titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila 21. Muhammad Zamila titipan Budi Sutomo Karo Perencanaan Unila 22. Calista Putri titipan BA 23. Vreyza Prianti

Kasus Mahasiswa Titipan, Elite PDIP: Utut Bantu Anak Orang Tak Punya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakapolda-kepri-gelar-pertemuan-dengan-elite-pdip-dan-tim-cawako_m_222399.jpeg" alt="Seorang oknum jenderal dikabarkan bertemu elite PDIP membahas Pilkada Kota Tanjung Pinang." width="100%">
<figcaption>Seorang oknum jenderal dikabarkan bertemu elite PDIP membahas Pilkada Kota Tanjung Pinang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) terus menyoroti independensi Polri. Setelah menyoroti cara kerja dari mantan Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin, kini giliran Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri) Brigjen Yan Fitri. Jenderal bintang satu itu dikabarkan bertemu dengan Ketua DPD PDIP Kepri Suryo Respationo. Dalam pertemuan di salah satu kedai kopi itu, Suryo Respationo ditemani rombongan tim sukses salah satu calon gubernur. Ketua Presidium IPW Neta S Pane meminta agar Brigjen Yan Fitri menjelaskan perihal pertemuan tersebut. "Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah itu berjalan aman tanpa konflik," katanya melalui pesan singkat, Minggu (24/6). Sebelumnya, dikabarkan ada pertemuan antara Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPD PDIP Kepri Suryo Respationo di Kedai Kopi Batu, Tanjung Pinang, Sabtu (23/6). Pertemuan itu berlangsung petang hari, sekira pukul 18.20. Bersama Suryo Respationo terdapat lima orang yang merupakan tim pemenangn pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah-Maya Suryanti. Sementara Yan Fitri didampingi 10 orang anggota intel dari Polres Tanjungpinang dan Polsek Tanjungpinang Timur. Pertemuan itu pun berakhir pukul 19.10. Untuk diketahui, Brigjen Yan Fitri merupakan kakak dari Lis Darmansyah. Pertemuan mereka disebut-sebut membahas tentang bagaimana pencapaian prediksi kemenangan paslon nomor urut 2 di Pilkada 2018. Hingga berita ini diturunkan, Mabes Polri belum memberi keterangan mengenai kabar pertemuan tersebut.

Wakapolda Kepri Gelar Pertemuan Dengan Elite PDIP dan Tim Cawako

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-rencana-gugatan-kpu-elite-pdip-itu-berlebihan_m_201985.jpeg" alt="PDI Perjuangan" width="100%">
<figcaption>PDI Perjuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ikut berkomentar terkait adanya rencana gugatan yang dilayangkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai lambatnya pemasangan alat peraga kampanye (APK) untuk Pilgub Jateng. Sekretaris DPD PDIP Jateng Bambang Kusriyanto mengatakan jika benar gugatan jadi dilayangkan, hal tersebut dirasa berlebihan, mengingat KPU sebenarnya telah melaksanakan semua mekanisme pemasangan APK sesuai prosedur yang berlaku. Sesuai aturannya, kata Bambang, KPU sudah melakukan lelang proyek APK serta memasang di sejumlah titik. "Perkara mereka gagal lelang, itu kan di luar perkiraan awal," ungkap Bambang saat dihubungi, Kamis (5/4).&nbsp; Diberitakan sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sriyanto Saputro pada hari Rabu (4/4) kemarin, mengungkapkan adanya kemungkinan bagi tim pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah untuk melayangkan gugatan kepada KPU. Menyusul tersendatnya pemasangan APK selama pelaksanaan kampanye Pilgub Jateng 2018. Anggota DPRD Komisi A itu menilai keterlambatan pemasangan APK telah merugikan paslon usungan koalisinya yang harus menghadapi petahana Ganjar Pranowo. Berbagai kecurigaan pun lantas muncul, mulai dari adanya unsur kelalaian prosedur hingga kesengajaan. Bambang pun mengatakan, pihaknya sebenarnya juga turut dirugikan atas lambannya pemasangan APK. Namun, ia mengaku tak mau terbawa emosi dan memilih berkonsentrasi mengerjakan kampanye demi memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin. "Biarkan sajalah. Sebenarnya kalau pemasangan APK dianggap lambat kan kita masih bisa menggarap kampanye lewat media lain. Kami juga menganggap masa kampanye masih panjang, jadi tidak perlu dibesar-besarkan," tuturnya. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo sebelumnya juga membantah adanya keterlambatan pemasangan APK, apalagi memberi keuntungan kepada salah satu paslon dalam kontestasi Pilgub Jateng 2018.

Soal Rencana Gugatan KPU, Elite PDIP: Itu Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-mau-kalah-mega-dan-puan-bakal-turun-gunung-menangkan-ganjar-yasin_m_187341.jpeg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seakan tak mau kalah dengan pergerakan kubu calon lawan yang all out di Pilgub Jateng 2018, jajaran elite PDIP bakalan turun gunung guna memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen. Sekretaris DPD PDIP Bambang Kusriyanto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri nantinya akan ikut berkampanye bersama kader-kader partainya, termasuk Ketua DPP Bidang Polkam PDIP nonaktif yang saat ini menjabat sebagai sebagai Menko PMK, Puan Maharani. "Kami masih akan merapatkan tentang jurkam di Pilgub pada hari Minggu nanti. Tetapi yang jelas, Bu Mega dan Mbak Puan bakal ikut," ungkap Bambang ketika dihubungi, Kamis (8/2). Meski demikian, Bambang masih enggan menyebutkan siapa-siapa saja yang nanti akan turut menjadi juru kampanye Pilgub Jateng. Saat ini, sejumlah nama masih dibahas di tingkat internal partai. "Pokoknya banyak. Tinggal usulan kita lalu dikirim ke kantor pusat," sambungnya. Seperti diketahui, pada Selasa (6/2) kemarin, Ketua DPD Gerindra Jateng, Abdul Wachid mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak perihal nama-nama besar yang akan menjadi jurkam pemenangan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah atau bakal calon lawan Ganjar-Yasin di Pilgub Jateng 2018. Nama-nama besar yang ia sebutkan antara lain Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama wakilnya Sandiaga Uno. Ada pula tokoh nasional lain macam Ketum sekaligus Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Lebih lanjut, terkait besaran dana kampanye dan peruntukannya, Bambang juga belum mau berbicara banyak soal ini. Hal tersebut, beserta detail-detail lainnya seperti posko relawan dan basis suara, sebagaimana ia tegaskan, juga masih dibahas di tingkat internal PDIP. "Hasil rapat Minggu nanti akan diumumkan setelah diserahkan kepada KPU," tandasnya.&nbsp;

Tak Mau Kalah, Mega dan Puan Bakal Turun Gunung Menangkan Ganjar-Yasin

elite pdip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#elite pdip

Berita Terkini