<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/14/WhatsApp-Image-2025-02-14-at-185102-1447114552.jpg" alt="Perprindo gelar workshop terkait Permenperin 7/2025 tentang SNI Elektronika dihadiri 17 perusahaan elektronika di Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perprindo gelar workshop terkait Permenperin 7/2025 tentang SNI Elektronika dihadiri 17 perusahaan elektronika di Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) gelar workshop terkait Permenperin 7/2025 tentang SNI Elektronika. Kegiatan itu dilaksanakan di kantor Sekretariat Perprindo, dihadiri 17 (tujuh belas) perusahaan elektronika di Indonesia yakni Daikin, Electrolux, Gree, Hisense, Midea, Mitsubishi Electric, Sharp, Bestlife, Haier, Toshiba, Hitachi, Gea, Starcool, BSH (Bosch), Elba, Sadhana, dan Garuda. Perprindo berkeja sama dengan Kementerian Perindustrian menjadi narasumber. Sekjen Perprindo Andy Arif Widjaja menjelaskan, workshop yang diselenggarakan Perprindo juga sebagai sosialisasi dan pemaparan serta implementasi regulasi baru tersebut. Diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman dalam implementasi Permenperin 7/2025 agar dapat berjalan lancar sesuai dengan visi Peprindo menjadi mitra pemerintah dalam memajukan industri pendingin di Indonesia. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya P4SI Kemenperin Agus Kurniawan menjelaskan beberapa poin-poin penting Permenperin 7/2025. Yakni mengenai masa berlaku Sertifikat SNI selama 5 (lima) tahun dan masa berlaku SPPT SNI selama 1 (satu) tahun. Alur proses penerbitan sertifikat SNI dan penerbitan SPPT SNI dimulai dari permohonan melalui SIINas, verifikasi kelengkapan dokumen, penilaian kesesuaian, evaluasi, hingga proses penerbitan sertifikat. &rdquo;Ada persyaratan perwakilan resmi, kerja sama merek, dan maklun,&rdquo; papar Agus Kurniawan. Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Muda P4SI Kemenperin Sumarni menjelaskan, secara teknis yakni Permenperin 7/2025 akan berlaku per 24 Juli 2025. Sertifikat produk penggunaan tanda SNI yang telah wajib, sertifikat kesesuaian, dan SPPT SNI, yang masih berlaku dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan harus disesuaikan paling lama 12 bulan setelah peraturan berlaku. &rdquo;Elektronika rumah tangga hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir. Elektronika rumah tangga hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir,&rdquo; terang Sumarni. Pembina Industri Ahli Muda Direktorat Ilmate Abdillah Enstein menjelaskan ada empat kriteria dan bukti pengeculian yang harus dilampirkan. Salah satunya digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan jumlah paling banyak 5 (lima) unit untuk setiap tipe produk. Wasekjend Perprindo Heryanto menyebut beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam proses transisi ke peraturan SNI yang akan berlaku pada Juli 2025. Perprindo mendukung langkah-langkah strategis pemerintah. &rdquo;Perprindo siap menjadi mitra diskusi dalam setiap kebijakan dan regulasi baru untuk kemajuan perindustrian dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,&rdquo; ucap Heryanto.

Perprindo gelar workshop terkait Permenperin 7/2025 tentang SNI Elektronika diikuti 17 perusahaan elektronika di Indonesia

Dukung SNI Elektronika Sesuai Permenperin 7/2025, Perprindo Bersama Kementerian Perindustrian Gelar Workshop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/WhatsApp-Image-2025-02-10-at-153235-665053520.jpg" alt="Perprindo menghadiri pertemuan FGD di kantor Kemendag membahas Evaluasi Ketentuan Impor Produk Elektronik dalam Permendag 36/2023 jo Permendag 8/2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perprindo menghadiri pertemuan FGD di kantor Kemendag membahas Evaluasi Ketentuan Impor Produk Elektronik dalam Permendag 36/2023 jo Permendag 8/2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) menghadiri pertemuan Focus Group Discusion (FGD) di kantor Kementerian Perdagangan. Pertemuan itu membahas Evaluasi Ketentuan Impor Produk Elektronik dalam Permendag 36/2023 jo Permendag 8/2024.&nbsp; Perprindo menyatakan, Permendag 8/2024 telah membuat investasi di bidang elektronika tumbuh. Khususnya untuk produk pendingin ruangan (AC). Data Pusat Kebijakan Export &amp; Import Kementerian Perdagangan membuktikan peningkatan belanja barang modal berupa mesin mesin baru pada 2023 dan 2024. &rdquo;Kami bisa memastikan investasi baru pendingin ruangan (AC) akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Sudah banyak anggota kami yang tergabung dalam Perprindo berinvestasi membangun pabrik AC di Indonesia. Seperti Sharp, Daikin, Midea, Haier. Anggota kami lainnya masih dalam proses membangun pabrik di Indonesia,&rdquo; ujar, Sekretaris Jenderal Perprindo Andy Arif Widjaja. Menurut dia, rencana pemerintah merevisi Permendag 8/2024 dan memberlakukan kembali Permendag 36/2023 justru akan menghambat pelaku usaha dan industri elektronika. Sebab, banyak ragam elektronika yang belum dapat diproduksi di dalam negeri khususnya pendingin dan refrigerasi untuk kebutuhan komersial. Hal itu akan berdampak pada kelangkaan produk yang dibutuhkan segmen bisnis skala kecil UMKM.&nbsp; Perprindo masih berharap Kemenperin lebih fokus ke regulasi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan membuat program yang bisa mendatangkan investor untuk bisa membangun Pabrik Compressor AC maupun lemari es di Indonesia. &rdquo;Sehingga bisa meningkatkan nilai TKDN yang tinggi. di samping itu bisa meningkatkan daya saing produk kami di pasar luar negeri,&rdquo; tambah Dewanti mewakili Midea yang juga Ketua Bidang Hukum &amp; Regulasi Perprindo. Heryanto yang mewakili Sharp Indonesia yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Perprindo menambahkan, Permendag 36/2023 kurang efektif karena adanya syarat pertek. Sebab, dalam implementasinya masih memakan waktu dan tidak ada kepastian waktu kapan pertek bisa selesai dari saat diajukan sampai selesai. Perprindo menilai salah satu langkah pemerintah dalam mengawasi dan mengendalikan volume impor produk adalah tetap dengan persetujuan impor (PI). Sebab, itu sudah sangat efektif mendatangkan investor baru. Heryanto menjelaskan, saat ini pemerintah sudah memperketat impor produk pendingin (AC &amp; Lemari Es) dengan pemberlakuan SNI elektronika secara wajib dalam regulasi terbaru Permenperin Nomor 7/2025. &rdquo;Dalam regulasi Permenperin No. 7/2025 masih diperlukan sosialisasi dari instansi terkait karena dalam substansinya perlu dijelaskan mekanisme penerapan implementasi dari peraturan tersebut,&rdquo; papar Heryanto. Salah satu yang menjadi masalah besar, menurut dia, yakni sejak peraturan tersebut diterbitkan hingga saat ini, belum ada penunjukkan untuk lab uji. &rdquo;Kami para pelaku usaha dan industri harus segera mempersiapkan untuk penyesuaian dengan peraturan terbaru tersebut yang mana untuk grace periode hanya diberikan waktu 6 bulan terhitung sejak 24 Januari 2025,&rdquo; terang Heryanto. Heryanto menambahkan, terkait pengecualian SNI elektronika khususnya untuk produk sejenis dengan ruang lingkup dan klasifikasi yang berbeda, barang contoh, dan barang untuk keperluan riset, masih diperlukan penjelasan dalam implementasinya masih memerlukan Peraturan Dirjen. Pihaknya berharap Permenperin Turunan terkait penunjukan Lab Uji dan Juknis Per Dirjen segera di terbitkan. &rdquo;Kami berharap Kementerian Perindustrian fokus ke Regulasi SNI yang baru dan Kementerian Perdagangan Fokus ke PI (Permendag 8/2024). Perprindo mendukung penuh Permendag 8/2024 karena memberikan dampak positif bagi industri pendingin air conditioner,&rdquo; ungkap Heryanto. Wakil Ketua Umum Perprindo Budi Mulia yang juga mewakili Daikin menambahkan, pihaknya memberikan masukan terkait pertumbuhan industri pendingin air conditoner agar pemerintah fokus terlebih dahulu untuk implementasi Peraturan SNI. Hal tersebut agar dapat berjalan dengan lancar dan tidak lagi menerapkan Pertek yang justru akan menghambat impor bahan baku dan menggangu proses produksi dalam negeri. Saat ini, Daikin baru selesai membangun pabrik air conditioner dengan nilai investasi senilai Rp3,3 triliun di Cikarang.

Perprindo menyatakan, Permendag 8/2024 telah membuat investasi di bidang elektronika tumbuh. Khususnya untuk produk Pendingin Ruangan (AC)

Perprindo Ungkap Permendag 8/2024 Berikan Dampak Positif untuk Pertumbuhan Pelaku Usaha dan Industri Elektronika Indonesia

Elektronika

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Elektronika

Berita Terkini

Dukung SNI Elektronika Sesuai Permenperin 7/2025, Perprindo Bersama Kementerian Perindustrian Gelar Workshop

Perprindo Ungkap Permendag 8/2024 Berikan Dampak Positif untuk Pertumbuhan Pelaku Usaha dan Industri Elektronika Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com