<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Usulan-Perpanjangan-Waktu-Ganjil-Genap-Salman-Toyibi-3-1.jpg" alt="Aturan ganjil genap lebih lama 1 jam dari sebelumnya. Yakni pagi pukul 06.00-10.00. Sedangkan untuk yang sore ditambah durasinya dari pukul 16.00-21.00. (Salman Toyibi/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Aturan ganjil genap lebih lama 1 jam dari sebelumnya. Yakni pagi pukul 06.00-10.00. Sedangkan untuk yang sore ditambah durasinya dari pukul 16.00-21.00. (Salman Toyibi/JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana penerapan jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) semakin mengemuka karena sistem pengendalian lalu lintas di Jakarta yang berlangsung selama ini tidak efektif mengurai kemacetan.  Sebelumnya sudah ada sistem pengendalian kemacetan yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Yaitu, 3 in 1 dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ganjil-genap/">ganjil genap</a>. Bahkan ruas jalan yang diberlakukan di sistem ganjil genap lebih banyak dibanding 3 in 1.  Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah dua kali menerapkan pengendalian kemacetan sistem ganjil genap lebih dan dibanding 3 in 1.  "Pertama, 3 in 1. Ternyata kurang efektif karena yang ingin masuk kawasan ini sebelumnya sudah ada para joki. Mereka membayar joki," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/syafrin-liputo/">Syafrin Liputo</a>, Senin (16/1).  Setelah dievaluasi, 3 in 1 diganti dengan ganjil-genap. Namun, tak juga kunjung berhasil mengurai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota Jakarta.  Ditambah pula volume kendaraan di Jakarta Bodetabek terus bertambah setiap hari. Itu pun cukup masif. Maka dari itu, dilakukan pengendalian lalu lintas yang lebih dinilai lebih ketat, yaitu jalan berbayar elektronik atau ERP. "Prinsip penggunaan secara elektronik itu berdasarkan konjungsion price," ungkapnya.  Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pemberlakukan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Kini kebijakan itu masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan di Ibu Kota. Mulai dari pukul 05.00-22.00. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).  Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut, disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.  Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih menggunakan transportasi umum.  "(Penerapan ERP untuk) transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis dalam Raperda itu

Penerapan ERP karena Ganjil Genap dan 3 in 1 Tak Efektif Atasi Macet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ERP-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penerapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/jalan-berbayar-elektronik/">jalan berbayar elektronik</a> (Electronic Road Pricing/ERP) terus menuai pro kontra. Ada banyak pendapat terhadap sistem pengendalian lalu lintas itu jika diterapkan.  Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak penerapan sistem pengendalian lalu lintas di Ibu Kota. Alasannya, cuma memindahkan kemacetan lalu lintas ke tempat lain.  "Kalau jalan tol dibangun oleh swasta. Jalan tol ambil pembayaran ya wajar, karena swasta sudah tambang modal di situ. Lah ini, 25 ruas jalan di Jakarta pakai uang rakyat. Kenapa mereka harus bayar saat lewat situ?" ujar Anggota Fraksi NasDem Hasan Basri, Senin (16/1).  Lebih jauh lagi Hasan Basri berpendapat bahwa penerapan ERP hanya memindahkan kemacetan lalu lintas ke ruas jalan lain. Dia mencontohkan penerapan ganjil genap di Jakarta. Pada jam tertentu kemacetan lalu lintas terasa di ruas jalan yang tidak terkena ganjil genap. Begitu juga dengan ERP nantinya. "Ganjil genap saat berlaku, banyak kendaraan yang lewat jalur alternatif," terangnya.  Hasan Basri meminta pembahasan kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/erp/">ERP</a> yang sudah dimulai di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk ditunda terlebih dahulu. "Dikaji ulang, dong. Enggak harus dibahas tahun ini juga," tegasnya.  "Yang menuai penolakan masyarakat ini kita undurkan dulu. Nanti, tahun depan, atau setelah Pemilu, baru dibahas," tandas Anggota Komisi B itu.  Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta segera memberlakukan sistem jalan berbayar atau lebih dikenal dengan ERP. Kebijakan itu hingga masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).  Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.  Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih untuk transportasi umum yang bebas biaya jalan.  "(Penerapan ERP untuk) transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis dalam Raperda itu

Nasdem Nilai ERP Hanya Pindahkan Kemacetan ke Ruas Jalan Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Target-Penerapan-MRT-020320-hma-21.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan bermotor melintas di bawah alat Sistem Jalan Berbayar Elektronik (ERP). Hafidz Mubarak A./Antara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan, koordinasi terkait jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) terus dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  ”Koordinasi sudah, kami selalu koordinasi. Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan,” kata Fadil seperti dilansir dari Antara di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (14/1).  Fadil mengatakan, pihaknya akan mengikuti keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perihal rencana pemberlakuan ERP tersebut.  ”Nanti kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan kesepakatan bersama dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana kan,” tutur Fadil.  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya masih membahas soal ERP bersama pemerintah pusat. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta masih menggali pendapat para ahli soal ERP.  ”Jadi tahap-tahap peraturan sedang kita bahas, itu memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga tatanan aturannya dipersiapkan. Berikutnya ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimana pun itu masih kita masih FGD (Focus Group Discussion),” kata Heru, Jumat (13/1).  Heru menuturkan, diskusi terkait pemberlakuan ERP harus dilakukan agar tak sekadar wacana. Kemudian seiring dengan hal itu, pihaknya juga masih merapikan layanan moda transportasi yang ada.  ”Jadi kan konsepnya sambil proses itu, Pemda DKI juga harus merapikan, menyiapkan Transjakarta, misalnya, bisa melayani dengan baik, diperketat dan seterusnya,” papar Heru.  ”Itu kan perlu waktu sambil jalan. Di sisi lain, ERP aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau nggak dimulai, kapan dimulainya. Kan seperti itu,” terang Heru.

Polda Metro Koordinasi Terkait Jalan Berbayar dengan Pemprov DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Lalu-Lintas-Jakarta-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (11/1/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Salemba Raya, Jakarta, Rabu (11/1/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menerapkan kebijakan jalan berbayar atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) menuai banyak protes lantaran membuat pengendara harus merogoh kocek. Namun begitu, regulasi yang dikemukakan masih banyak yang masih dalam tahap pembahasan. Dengan begitu, masih banyak potensi perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah tersebar sejauh ini.  "Jadi sebenarnya masih lama. Masih ada di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)," ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) saat dihubungi wartawan, Jumat, (13/1).  Oleh karena itu, pembicaraan masalah tarif yang disebut akan mulai dari Rp 5-19 ribu, lokasi-lokasi penerapan ERP, hingga kendaraan-kendaraan yang akan terkena kebijakan jalan berbayar itu masih dapat berubah.  "Jadi ketika dibahas Raperda (ERP) ini di Bapemperda itu meminta pendapat dari semua stakeholder dan dari komisi-komisi terkait, biasanya komisi B," jelas MTZ.  Selain itu, sebelum regulasinya benar-benar akan dijadikan Peraturan Daerah, masyarakat hingga para ahli juga akan turut diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat.  "Ada juga rapat dengar masyarakat dengan para ahli, bagaimana perda ini bisa diterapkan," tegasnya.  Politikus PKS itu memisalkan kendaraan-kendaraan yang akan terdampak dengan aturan ERP, pastinya akan ada pendetailan kendaraan macam apa saja yang akan terdampak dan ada pengecualian.  "Misal ada orang yang rumahnya di situ (jalan ERP). Nah itu kan harus ada pengecualian, masa bayar ke rumahnya sendiri. Terus misalnya ojol yang nganter makanan apakah nanti harus bayar atau nggak. Kan kasian orang kerja masuk situ suruh bayar, padahal lagi cari duit," urainya.  "Itu ada beberapa pengecualian yang sedang dibicarakan. kalau dorong mendorong ya kita makin cepat makin bagus, tapi kan ada hal-hal yang harus dibicarakan secara hati-hati dulu, jadi tidak terlalu terburu-buru," tandas MTZ.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan segera memberlakukan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).

Tenang, Aturan Jalan Berbayar Elektronik Masih Dibahas dan Bisa Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ERP-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) mendapatkan penolakan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pasalnya, pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Jakarta adalah untuk keperluan masyarakat.  "Karena itu, gagasan jalan berbayar merupakan ide yang kontraproduktif," ujar Ketua DPP Bidang Infrastruktur Partai NasDem Okky Asokawati kepada wartawan, Rabu (11/1).  Ia mengatakan bahwa pemberlakuan ERP akan menimbulkan kerugian bagi warga yang biasa bermobilitas menggunakan transportasi pribadi untuk bekerja.  "Misalnya, bagaimana dengan warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar? Tentu akan mengurangi pendapatan mereka," urainya.  Oleh karena itu, jika Pemprov DKI Jakarta memang ingin mengatasi kemacetan di Ibu Kota, Okky menyebut seharusnya dilakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi agar semakin diminati masyarakat.  "Integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan Gubernur Anies (Baswedan) mestinya semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan," tegasnya.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan segera memberlakukan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).  Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut, disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.  Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih untuk transportasi umum yang bebas biaya jalan.  "(Penerapan ERP untuk, red) Transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis Raperda itu.

Nasdem Sebut Penerapan ERP Disebut Akan Rugikan Kurir dan Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ERP-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih harus melalui tujuh tahapan. Saat ini, penerapan ERP itu masih ada dalam tahap pertama.  "Iya, ERP kan sekarang masih dalam proses di DPRD, Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) namanya. Itu masih ada beberapa tahapan, nanti dibahas di DPRD, diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/1).  Setelah usai dibahas dan resmi jadi Peraturan Daerah (Perda), Heru mengatakan bahwa pembahasan masih akan berlanjut hingga menjadi Peraturan Gubernur (Pergub) atau Keputusan Gubernur (Kepgub).  "Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya, proses bisnisnya masih pembahasan," ungkapnya.  Dalam tahapan itu, akan ada penentuan pihak yang akan mengelola jalan berbayar tersebut. Entah itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ataupun swasta. Hal itu akan ditentukan bersama dengan DPRD DKI Jakarta.  "Itu juga dibahas dengan DPRD," kata Heru.  Setelah ditetapkan pihak yang akan mengelola jalan berbayar, akan ada penetapan titik-titik yang akan diberlakukan kebijakan jalan berbayar. "Walaupun kita sudah tahu titiknya tidak jauh dari yang sekarang dikenakan 3 in 1," ungkapnya.  Di tingkat akhir, barulah penentuan tarif untuk jalan berbayar elektronik tersebut. Oleh karenanya, Heru masih enggan berkomentar terkait dengan tarif yang akan dikenakan dalam kebijakan untuk mengurai kemacetan tersebut.  "Masih perlu pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu, masih ada tujuh tahapan. Itu dibahas mulai tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023," tandasnya.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan segera memberlakukan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).  Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut, disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.  Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih untuk transportasi umum yang bebas biaya jalan.  "(Penerapan ERP untuk) transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis dalam Raperda itu.

Heru: Masih Ada 7 Tahapan sampai Kebijakan Jalan Berbayar Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ERP-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) masih menunggu selesainya aspek regulasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik menjadi Peraturan Daerah (Perda). Beleid ini ditargetkan selesai tahun ini. "Ditargetkan tahun ini persiapan regulasinya bisa selesai," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi wartawan, Selasa (10/1). Belum dipastikan waktu tepatnya regulasi itu dapat diselesaikan tahun ini. "Saya tidak bisa memastikan pertengahan atau akhir tahun. Yang jelas tahun ini," tegasnya. Syafrin menjelaskan bahwa setelah Perda-nya jadi, maka akan ada aturan lanjutan teknis dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) sebelum akhirnya ERP diterapkan. "Penerapan (ERP) ini akan dilaksanakan setelah legal aspeknya selesai. Kalau pembahasannya bulan depan selesai kan otomatis setelah itu kami persiapan pelaksanaan," tandasnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan segera memberlakukan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut. "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1). Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut, disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai. Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih untuk transportasi umum yang bebas biaya jalan. "(Penerapan ERP untuk) transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis dalam Raperda itu.

Perda Jalan Berbayar Ditargetkan Selesai Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ERP-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberlakuan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP) sedang digodok regulasinya oleh Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Rencananya, jalan berbayar ini akan ada diberlakukan di 25 ruas jalan yang ada di Ibu Kota.  Ke25 jalan ini dianggap sudah memenuhi kriteria untuk pemberlakuan ERP. Pertama, memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 pada jam puncak/sibuk. Kriteria berikutnya, memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur.  Lalu, hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam puncak. Terakhir, tersedia jaringan dan pelayanan Angkutan Umum dalam trayek yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Berikut adalah 25 ruas jalan yang direncakan penerapan ERP.  1. Jalan Pintu Besar Selatan 2. Jalan Gajah Mada; 3. Jalan Hayam Wuruk; 4. Jalan Majapahit; 5. Jalan Medan Merdeka Barat; 6. Jalan Moh. Husni Thamrin; 7. Jalan Jend. Sudirman; 8. Jalan Sisingamangaraja; 9. Jalan Panglima Polim; 10. Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang); 11. Jalan Suryopranoto; 12. Jalan Balikpapan; 13. Jalan Kyai Caringin; 14. Jalan Tomang Raya; 15. Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya- Simpang Jalan Gatot Subroto); 16. Jalan Gatot Subroto; 17. Jalan M. T. Haryono; 18. Jalan D. I. Panjaitan; 19. Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya- Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan); 20. Jalan Pramuka; 21. Jalan Salemba Raya; 22. Jalan Kramat Raya; 23. Jalan Pasar Senen; 24. Jalan Gunung Sahari; dan 25. Jalan H. R. Rasuna Said.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan segera memberlakukan sistem jalan berbayar alias Electronic Road Pricing (ERP). Hal itu masih dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.  Dalam Raperda itu diatur bahwa pemberlakuan ERP akan diterapkan di beberapa ruas jalan yang ada di Ibu Kota dimulai pukul 05.00-22.00 WIB. Terkait dengan hari-harinya akan ditentukan lebih lanjut.  "Dalam hal keadaan tertentu, gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik," bunyi Raperda tersebut, dikutip Selasa (10/1).  Adapun tujuan dari diberlakukannya jalan berbayar tersebut, disebut untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota yang selama ini kemacetannya sulit diurai.  Dengan diterapkannya jalan berbayar, hal itu membuat pengguna transportasi pribadi akan berpikir ulang dan memilih untuk transportasi umum yang bebas biaya jalan.  "(Penerapan ERP untuk) transfer progresif beban, manfaat, dan tarif biaya kemacetan dari pengguna kendaraan pribadi kepada angkutan umum dan sarana prasarana perkotaan," tulis dalam Raperda itu.

Daftar 25 Jalan di Jakarta yang Direncanakan Berbayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerbang-erp-terpasang-dekat-kantor-jokowi_c_241012.jpg" alt="Gerbang ERP ketiga terpasang di dekat kantor Jokowi." width="100%">
<figcaption>Gerbang ERP ketiga terpasang di dekat kantor Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah terobosan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Setelah melakukan perluasan ganjil genap, kali ini program Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar akan segera diterapkan.   Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, ERP ditargetkan bisa dijalankan di Jakarta tahun ini. "Tahun ini kita akan implementasikan electronic road pricing," kata Syafrin di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (21/2).  Syafrin menjelaskan, pembahasan program ini sudah cukup matang. Saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi review dokumen. Setelah selesai, akan dilanjutkan kepada lelang proyek.  "Lelang kami targetkan akhir Maret," imbuhnya.  Setelah itu, pemenang lelang akan membuat fasilitas yang diperlukan. Dan ditargetkan akhir tahun ini bisa mulai dioperasikan kepada masyarakat.   "Targetnya Juni sudah ada pemenangnya. Setelah Juni mereka bekerja. Setelah bekerja akhir tahun kami implementasikan," jelas Syafrin.  Pada tahap pertama ini, Pemprov DKI merencanakan ada 3 ruas jalan raya yang kenakan ERP. Yakni Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan MH Thamrin.

Siap-siap, Jalan Berbayar di Jakarta Diterapkan Mulai Akhir Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bptj-dorong-anies-perpanjang-ganjil-genap-sampai-erp-diterapkan_m_.jpg" alt="Anies diminta untuk memperpanjang kebijakan ganjil genap . (Issak Ramdhani/JawaPos.com)sampai ERP diterpakan" width="100%">
<figcaption>Anies diminta untuk memperpanjang kebijakan ganjil genap . (Issak Ramdhani/JawaPos.com)sampai ERP diterpakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem pemberlakukan kebijakan Ganjil Genap di DKI Jakarta akan habis Desember 2018. Melihat hal tersebut, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memperpanjang ganjil genap. Kepala BPTJ Bambang Prihantoro mengatakan setelah masa waktu ganjil genap habis tidak boleh ada kekosongan kebijakan. Karena dikhawatirkan efektivitas kebijakan dalam menekan angka kemacetan akan mundur. "Soalnya kalau tidak ganjil genap ya harus ada kebijakan lain, jangan sampai nanti ganjil genap tidak, ERP juga belum jalan. Terus apa yang mengatur itu, harus ada tools yang mengatur itu," tegasnya di Hotel Alila, Jakarta Pusat, Jumat (14/12). Bambang meminta agar kebijakan ganjil genap ini diterapkan satu tahun lamanya, sambil semua pihak menyiapkan ERP. Selain itu, untuk menekan angka bertambahnya pembelian mobil maka diharapkan ada sosialisasi warga untuk lebih beralih ke transportasi umum. "Sebelum orang beli mobil kedua ya kita harus sudah ubah kebijakan, kita harus kreatif sosialisasi. Kita cepat-cepat dorong persiapan ERP, agar ERP bisa jalan," terangnya. Bambang pun menyatakan alasannya kebijakan ganjil genap harus dibatasi setahun, sebab jika lebih dari itu ada kekhawatiran orang akan tetap memilih kendaraan pribadi. Bukan mengurangi atau beralih, malah akan menambah kendaraan pribadi. "Ya orang sudah bisa beli mobil baru lagi, sudah pindah ke motor, jangan sampai keburu itu. Jadi estimasi saya kebijakan setahun, kalau lebih dari setahun ya nggak efektif. Kalau 2019 ERP nggak jalan ganjil genap sudah nggak efektif, transportasi akan semakin buruk," pungkasnya.

BPTJ Dorong Anies Perpanjang Ganjil Genap, Sampai ERP Diterapkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#electronic road pricing

Berita Terkini