<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/10-1-2730168378.jpg" alt="Ilustrasi Strategi Membangun Keberanian Anak Hadapi Bullying (gpointstudio/freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Strategi Membangun Keberanian Anak Hadapi Bullying (gpointstudio/freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror mengungkap fakta baru. Pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta yang masih duduk di bangku sekolah tergabung dalam komunitas bernama True Crime Community (TCC). Dalam komunitas yang tersebar di puluhan grup itu juga terdeteksi keberadaan puluhan anak lainnya. Mereka terpapar konten kekerasan. Berdasar data, sebanyak 70 anak usia 11-18 tahun terpapar konten kekerasan tersebar di beberapa daerah. Rinciannya sebanyak 15 anak di Jakarta, 12 anak di Jabar, 11 anak di Jatim, 9 anak di Jateng, 3 anak di Kalsel, 2 di Bali, 2 di Sumsel, 2 di Banten, 2 di Kalbar, 2 di Kalteng, dan 2 di Sultra. Sisanya masing-masing 1 anak di Lampung, Jogjakarta, NTT, Aceh, Sumut, Kepri, Riau, dan Sulteng. "Perkembangan propaganda melalui media sosial, baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan ideologi paham ekstremisme sebagai inspirasi,"&nbsp;kata&nbsp; Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana, Kamis (8/1). Sebanyak 27 grup di berbagai media sosial terdeteksi menyebarkan paham ekstremisme. Puluhan grup itu membuat 70 anak-anak terpapar konten kekerasan. Bahkan ada yang terinspirasi seperti pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Untuk itu, para orang tua diminta lebih waspada. Puluhan grup itu ditemukan berdasar pendalaman Polri pada 2025-2026. Demikian pula 70 anak yang terpapar konten kekerasan dari puluhan grup tersebut. Semua terdeteksi dari langkah-langkah kepolisian yang dilakukan sejak tahun lalu. &nbsp; Sebagai bagian dari upaya pencegahan, polisi mengungkap daftar 27 komunitas yang termasuk dalam TCC sebagai berikut. 1. TCC Community 2. True Crime Community 3. TCCland Under Akmal 4. Fuck TCC 5. TCC 6. WAG TCC Reborn 7. WAG TCC Universe 8. WAG Area TCC 9. Tanah Suci TCC 10. TCC Universe V2 11. TCC Community 12. TCC City Nueva Revolucion 13. [tccland] 14. FTCI Film True Crime Indonesia 15. Indonesia Headhunter 16. Meinchat 17. Group Kasih Sayang 18. Nuapf 19. Medenist Brigade 20. Legion Devision 21. FSP-NB (80 member) 22. AZW Ragebait 23. Saranjana 24. Medenism Under Boris 25. Anarko Libertarian Maoist 26. Army of Legion 27. Have Sex With Your Gun Faktor Pendorong Menurut Myandra, ada beberapa faktor yang menyebabkan puluhan anak itu masuk ke dalam komunitas dan grup tersebut. Salah satunya adalah masalah dari dalam diri sendiri dan lingkungan sosial. Misalnya korban perundungan di lingkungan masyarakat dan sekolah, anak yang terdampak perceraian orang tua atau&nbsp;broken home, keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian, dan tindak kekerasan yang terjadi di sekitar anak. "Jadi, mereka merasa memiliki rumah kedua karena di dalam komunitas ini aspirasi mereka bisa didengarkan oleh rekan-rekannya, bisa terjadi interaksi, dialog, dan saling memberikan rekomendasi atau masukan untuk menyelesaikan (masalahnya) masing-masing, tentunya dengan kekerasan-kekerasan tersebut,"&nbsp;jelas dia. Myandra mengingatkan bahwa puluhan grup tersebut hingga saat ini masih aktif. "Sebagai sarana kontrol bagi orang tua apabila menemukan grup-grup itu di gawai anaknya, segera untuk diberikan bimbingan. Bahwa grup-grup itu teridentifikasi berbahaya karena mengajak anak kepada kekerasan,"&nbsp;kata Myandra.

Menurut Myandra, ada beberapa faktor yang menyebabkan puluhan anak itu masuk ke dalam komunitas dan grup tersebut.

Mengajak Anak Lakukan Kekerasan, Daftar 27 Grup Penyebar Paham Ekstremisme yang Perlu Orang Tua Ketahui

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/3c1464c1-06ff-4ee4-850a-cc3b4de1a24e-1-3308047527.jpg" alt="Polri bersama BNPT mengungkap puluhan anak Indonesia terpapar kekerasan dari media sosial. Termasuk salah satunya pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polri bersama BNPT mengungkap puluhan anak Indonesia terpapar kekerasan dari media sosial. Termasuk salah satunya pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 27 grup di berbagai media sosial terdeteksi menyebarkan paham ekstremisme. Puluhan grup itu membuat 70 anak-anak terpapar konten kekerasan. Bahkan ada yang terinspirasi seperti pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Untuk itu, para orang tua diminta lebih waspada. Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra Eka Wardhana menyampaikan bahwa puluhan grup itu ditemukan berdasar pendalaman Polri pada 2025-2026. Demikian pula 70 anak yang terpapar konten kekerasan dari puluhan grup tersebut. Semua terdeteksi dari langkah-langkah kepolisian yang dilakukan sejak tahun lalu. Bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Densus 88 Antiteror mengungkap fakta baru, pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta yang masih duduk di bangku sekolah tergabung dalam komunitas bernama True Crime Community (TCC). Pada komunitas yang tersebar di puluhan grup itu juga terdeteksi keberadaan puluhan anak lainnya. Mereka terpapar konten kekerasan. Berdasar data sebanyak 70 anak usia 11-18 tahun terpapar konten kekerasan tersebar di beberapa daerah. Rinciannya sebanyak 15 anak di Jakarta, 12 anak di Jabar, 11 anak di Jatim, 9 anak di Jateng, 3 anak di Kalsel, 2 di Bali, 2 di Sumsel, 2 di Banten, 2 di Kalbar, 2 di Kalteng, dan 2 di Sultra. Sisanya masing-masing 1 anak di Lampung, Jogjakarta, NTT, Aceh, Sumut, Kepri, Riau, dan Sulteng. "Perkembangan propaganda melalui media sosial, baik dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik yang dikemas secara menarik dapat membangkitkan semangat untuk menjadikan ideologi paham ekstremisme sebagai inspirasi," kata Mayndra kepada awak media. Menurut Myandra, ada beberapa faktor yang menyebabkan puluhan anak itu masuk ke dalam komunitas dan grup tersebut. Salah satunya adalah masalah dari dalam diri sendiri dan lingkungan sosial. Misalnya korban perundungan di lingkungan masyarakat dan sekolah, anak yang terdampak perceraian orang tua atau broken home, keluarga yang tidak harmonis, kurang perhatian, dan tindak kekerasan yang terjadi di sekitar anak. "Jadi, mereka merasa memiliki rumah kedua karena di dalam komunitas ini aspirasi mereka bisa didengarkan oleh rekan-rekannya, bisa terjadi interaksi, dialog, dan saling memberikan rekomendasi atau masukan untuk menyelesaikan (masalahnya) masing-masing, tentunya dengan kekerasan-kekerasan tersebut," jelas dia. Sebagai bagian dari upaya pencegahan, polisi mengungkap daftar 27 komunitas yang termasuk dalam TCC. Yakni: TCC Community. True Crime Community TCCland Under Akmal Fuck TCC TCC WAG TCC Reborn WAG TCC Universe WAG Area TCC Tanah Suci TCC TCC Universe V2 TCC Community TCC City Nueva Revolucion [tccland] FTCI Film True Crime Indonesia Indonesia Headhunter Meinchat Group Kasih Sayang Nuapf Medenist Brigade Legion Devision FSP-NB (80 member) AZW Ragebait Saranjana Medenism Under Boris Anarko Libertarian Maoist Army of Legion Have Sex With Your Gun "Dan (grup) itu masih aktif, sebagai sarana kontrol bagi orang tua apabila menemukan grup-grup itu di gawai anaknya, segera untuk diberikan bimbingan. Bahwa grup-grup itu teridentifikasi berbahaya karena mengajak anak kepada kekerasan," kata Myandra.

Polisi ungkap 27 grup penyebar paham ekstremisme di Indonesia. Sebanyak 70 anak terpapar konten kekerasan, orang tua diminta waspada

Polisi Ungkap 27 Grup Penyebar Paham Ekstremisme, Orang Tua Diminta Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/3c1464c1-06ff-4ee4-850a-cc3b4de1a24e-1-3308047527.jpg" alt="Polri bersama BNPT mengungkap puluhan anak Indonesia terpapar kekerasan dari media sosial. Termasuk salah satunya pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polri bersama BNPT mengungkap puluhan anak Indonesia terpapar kekerasan dari media sosial. Termasuk salah satunya pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengungkap fakta mengejutkan pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta beberapa waktu lalu. Pelaku yang masih duduk di bangku sekolah itu rupanya tergabung dalam komunitas bernama True Crime Community (TCC). Pada komunitas yang sama juga terdeteksi keberadaan puluhan anak lainnya. Mereka terpapar konten kekerasan. Berdasar data, sedikitnya ada 70 anak usia 11-18 tahun terpapar konten kekerasan hingga terinspirasi. Data dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dan BNPT, puluhan anak tersebut tersebar di beberapa daerah. Rinciannya sebanyak 15 anak di Jakarta, 12 anak di Jabar, 11 anak di Jatim, 9 anak di Jateng, 3 anak di Kalsel, 2 di Bali, 2 di Sumsel, 2 di Banten, 2 di Kalbar, 2 di Kalteng, dan 2 di Sultra. Sisanya masing-masing 1 anak di Lampung, Jogjakarta, NTT, Aceh, Sumut, Kepri, Riau, dan Sulteng. Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa anak-anak tersebut terpapar konten kekerasan dari ruang digital, termasuk media sosial. Persisnya pada komunitas TCC. Jika tidak ditangani, anak-anak tersebut berpotensi terpapar paham terorisme. &rdquo;Jadi, kalau dalam fase sebelum terorisme, itu akan masuk kepada ekstremisme, kemudian radikalisme, kemudian terorisme. Nah, ini adalah fase awal. Sejak dini kalau tidak ditangani dengan serius ini akan menjadi ancaman kedepannya, khususnya ancaman terorisme,&rdquo; terang dia kepada awak media, Rabu (7/1). Untuk memastikan anak-anak tersebut tidak terus terpapar konten kekerasan dan menjadi pelaku ekstrimisme, pihaknya akan melakukan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan. Itu penting agar bibit-bibit ekstremisme itu tidak terus berkembang hingga menjadi terorisme di Indonesia. &rdquo;Tahun ini mudah-mudahan akan ditandatangani oleh bapak presiden melalui peraturan presiden,&rdquo; imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Kombespol Mayndra Eka Wardhana menjelaskan bahwa pihaknya menemukan komunitas TCC di berbagai media sosial. Melalui grup itu disampaikan propaganda dalam bentuk video pendek, animasi, meme, hingga musik untuk menyebarkan ideologi dan paham ekstremisme. &rdquo;Paparan radikalisme maupun paham kekerasan di media sosial itu sangat cepat dalam mempengaruhi perilaku, emosi, juga pola pikir anak-anak. Salah satunya tren yang berkembang melalui media sosial di kalangan remaja yaitu komunitas True Crime atau True Crime Community,&rdquo; kata Mayndra. Densus 88 sudah mengidentifikasi bahwa komunitas itu tidak didirikan oleh tokoh atau pendiri organisasi tertentu. Komunitas itu terbentuk dan tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itu, Densus 88 Antiteror Polri dan BNPT mengimbau agar masyarakat waspada terhadap keberadaan komunitas tersebut. &nbsp;

BNPT dan Densus 88 ungkap 70 anak terpapar konten kekerasan dari komunitas True Crime Community. Cegah ekstrimisme sebelum jadi ancaman.

Hati-Hati! True Crime Community Racuni 70 Anak dengan Konten Kekerasan, Termasuk Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/25/Hijab-768x512-2931814435.jpg" alt="Ilustrasi perempuan menggunakan jilbab (sumber foto: kqed)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perempuan menggunakan jilbab (sumber foto: kqed)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-&nbsp;Pemerintah Tajikistan mengeluarkan undang-undang tentang larangan pemakaian jilbab. Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul serta ekstremisme. Dilansir Euronews pada Selasa (25/6), undang-undang tersebut disetujui oleh majelis tinggi parlemen Tajikistan atau yang disebut Majlisi Milli pada hari Kamis (20/6) lalu. Dalam isinya tertulis tentang pelarangan penggunaan pakaian asing, termasuk jilbab atau penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan muslim. Masyarakat disarankan untuk memakai pakaian nasional yang biasa dipakai warga Tajikistan. Negara yang dipimpin oleh presiden seumur hidup Emomali Rahmon sejak tahun 1997 tersebut, telah menyiapkan denda bagi masyarakat yang melanggar undang-undang. Bagi warga biasa diberikan denda sebesar 7.920 Somoni Tajikistan atau &nbsp;Rp 12 juta. Sementara, bagi pejabat pemerintah dan tokoh keagamaan juga dikenakan sanksi berbeda. Bagi pejabat pemerintah dikenakan denda, 54.000 Somoni atau&nbsp; Rp 82,6 juta. Denda sebesar 57.600 Somoni atau Rp 88 juta untuk tokoh keagamaan. Undang-undang serupa yang juga disahkan awal bulan ini berdampak pada praktik keagamaan, seperti tradisi Iydgardak. Tradisi tertua di Tajikistan itu merupakan tradisi yang dilakukan anak-anak untuk pergi dari rumah ke rumah dan mengumpulkan uang saku pada hari raya Idul Fitri. Undang-undang tentang pelarangan jilbab yang disahkan pemerintah Tajikistan dianggap sangat mengejutkan. Faktanya, Tajikistan merupakan negara yang 96 persen warganya menganut agama Islam. Aturan serupa juga terjadi di negara lain Selain Tajikistan, hal serupa juga terjadi di Kazakhstan yang mempunyai warga penganut agama Islam hingga 70 persen. Dilansir DW, pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Kazakhstan lewat website resminya tanggal 16 Oktober tahun 2023 menyatakan bahwa syarat seragam sekolah melarang pemakaian jilbab. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin kesetaraan semua agama di depan hukum dan menjalankan prinsip-prinsip sekularisme yang tidak mengizinkan keuntungan dari agama apapun. Guru yang memakai jilbab di sekolah juga dilarang. Namun, peraturan ini hanya berlaku di lingkungan sekolah saja. Ada beberapa peristiwa yang diakibatkan dari pelarangan pemakaian jilbab di sekolah. Menteri Pendidikan Kazakhstan Gani Beisembayev menyatakan bahwa, di wilayah Atyrau terdapat 150 anak yang putus sekolah akibat pelarangan tersebut. Sementara di wilayah Turkestan, terdapat dua orang yang memukuli seorang direktur sekolah karena menolak mengizinkan perempuan berjilbab menghadiri kelas. Presiden Kazakhstan juga mempunyai tanggapan mengenai pelarangan menggunakan jilbab bagi siswa dan guru. Menurutnya, lembaga pendidikan seperti sekolah merupakan tempat orang untuk mendapatkan pengetahuan. Sementara untuk urusan agama merupakan urusan pribadi. &nbsp;

Hal tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul serta ekstremisme.

Di Tajikistan Pakai Jilbab Bisa Didenda Rp 12 Juta, Berikut Alasan dan Negara Lain yang Punya Aturan Larangan Penggunaan Hijab

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) saat ini adalah moderasi beragama. Diantaranya untuk menangkal paham radikalisme yang mengarah ke ekstrimisme. Kemenag menilai paham-paham itu masih sering ditemukan di tengah masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penanaman moderasi beragama diantaranya diterapkan di jenjang perguruan tinggi. Kemenag melakukan optimalisasi kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk memperkuat moderasi beragama. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag&nbsp; Ahmad Zainul Hamdi mengatakan Kemenag sangat intensif menanamkan nilai-nilai moderasi beragama bagi sivitas akademika PTKI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di antara strategi yang dilakukan adalah dengan menginternalisasi nilai-nilai moderasi melalui kurikulum perkuliahan," katanya di Jakarta pada Jumat (17/11). Dia menjelaskan dalam satu tahun terakhir mendorong Rumah Moderasi Beragama (RMB) yang ada di setiap PTKI untuk membentuk sindikasi media. Hal ini, menurutnya, penting sebagai upaya untuk memperbanyak informasi dunia maya dengan wacana keagamaan Islam yang moderat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebab, selama ini, narasi keagamaan yang mengarah ke radikalisme bahkan ekstremisme masih kerap mengemuka di tengah masyarakat," jelas inung, nama panggilannya. Padahal paham radikal dan ekstrem tu berseberangan dengan moderasi beragama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01398968/wamenag-minta-kampus-bisa-mencerahkan-soal-paham-ekstremisme">Wamenag Minta Kampus Bisa Mencerahkan Soal Paham Ekstremisme</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Kemenag juga tengah membangun sindikasi media di lingkungan PTKI. Menurut Inung, sindikasi media di lingkungan PTKI sangatlah strategis. Sebab saat ini jumlah PTKI terhitung banyak. Rinciannya, 59 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN), 788 perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS), dan 111 fakultas keagamaan di lingkungan Kemendikbudristek dengan jumlah mahasiswa dan dosen mencapai ribuan orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Inung menilai fungsi sindikasi ini sangat efektif karena mampu menyuarakan, mengadvokasi, dan memperkuat moderasi beragama di ruang publik.Jika sebuah isu bisa digaungkan dengan masif, Inung optimistis hasilnya akan lebih baik dan membumi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sindikasi ini baru rintisan sekitar 3-4 bulan terakhir. Namun melihat progresnya sangat menggembirakan karena respons publik begitu&nbsp; positif. Sindikasi ini akan terus dikolaborasikan dengan berbagai pihak," ujar Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya itu. Hilmi Setiawan (wan/JPK)</div>

Kemenag melakukan optimalisasi kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk memperkuat moderasi beragama.

Tangkal Paham Ekstrem di Masyarakat, Kemenag Perkuat Kurikulum di Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/SUBHAN-SETOWARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DUA tindakan teror yang terjadi baru-baru ini menunjukkan dengan gamblang betapa generasi muda begitu rentan terpapar paham ekstremis. Para pelaku teror itu, baik pasangan pengantin muda pada bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar maupun penyerang Mabes Polri, sama-sama kelahiran 1995.  Dalam kategori demografis, mereka termasuk generasi milenial. Berdasar teori generasi Strauss-Howe, generasi milenial adalah mereka yang lahir antara 1982 hingga 2002. Tahun 2021 ini, berarti generasi itu berada di puncak produktivitas usia mereka, yaitu 19 hingga 39 tahun.  Menurut catatan Suhardi Alius, ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) periode 2016–2020, dalam bukunya, Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme (2019), lebih dari separo (52 persen) tahanan teroris berusia 17 hingga 34 tahun. Mereka tergolong generasi milenial.  Tiga Faktor   Ada tiga faktor mengapa generasi milenial begitu rentan terpapar ekstremisme agama. Pertama, mereka berada di usia dengan rasa ingin tahu dan keinginan belajar yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, pemahaman keagamaan mereka masih dangkal dan terbatas. Situasi ini menjadi pintu masuk yang strategis bagi jaringan ekstremis untuk mengisi ruang kosong itu dengan paham mereka.  Terlebih, generasi milenial lebih suka bacaan Islami yang meletup-letup dan mengguncang pikiran ketimbang bacaan yang bernuansa toleransi dan perdamaian. Hasil riset UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta pada generasi milenial muslim di 16 kota di Indonesia pada 2018 menunjukkan bahwa literatur perdamaian dan Islam moderat kurang diminati. Bacaan favorit para milenial muslim adalah buku-buku Islami populer hingga literatur bergenre tarbawi, tahriri, dan jihadi, yang berdasar temuan penelitian tersebut terbukti tersusupi paham radikal.  Kedua, generasi ini masih dalam tahap pencarian jati diri sehingga secara personal tidak stabil dan secara sosial kerap merasa terpinggirkan. Secara personal, sebagaimana disebut Suratno dalam buku Muslim Milenial (2018), generasi milenial rentan terpapar karena masih dalam usia yang dicirikan dengan profil penuh kebimbangan dan disorientasi akan masa depan mereka. Mereka juga dihiasi jiwa avonturir, heroisme, dan adrenalin gampang naik sehingga cenderung mudah terprovokasi.  Pierre Rehov, sutradara dan novelis Prancis yang sering membuat film dokumenter tentang terorisme, mengisahkan tak sedikit anak-anak muda yang menjadi ekstremis dan nekat melakukan bom bunuh diri adalah mereka yang berekonomi mapan dan berpendidikan tinggi, namun termarginalkan secara sosial. Mereka umumnya tengah menanggung beraneka macam beban psikologis. Mulai krisis identitas hingga kompleks inferioritas. Maka, keterlibatan dalam kelompok teroris telah mewakili suara mereka sebagai ciri perlawanan kaum muda, menumbuhkan rasa persaudaraan (sense of belonging), sekaligus kesempatan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya.  Ketiga, generasi milenial termasuk kategori pribumi digital (digital native) yang sangat lekat dengan penggunaan media sosial (medsos). Situasi ini dimanfaatkan kelompok ekstremis dengan menjadikan platform digital sebagai sarana konsolidasi strategis. Secara khusus, Maura Conway (2006) mengidentifikasi lima inti penggunaan internet dan media sosial oleh kelompok teroris. Yaitu, penyediaan informasi, pembiayaan, perluasan jaringan, perekrutan, dan pengumpulan informasi.  Dalam hal ini, masing-masing platform digital digunakan untuk taktik berbeda. Facebook, karena memiliki mekanisme pelacakan serta lebih transparan dalam pemuatan informasi waktu dan lokasi, tidak digunakan untuk perekrutan dan perencanaan langsung. Facebook lebih sering dipakai untuk propaganda melalui distribusi informasi dan video. Tujuannya memetakan pandangan warganet dan mencari pendukung yang berpikiran seirama. Tak heran, serangan teror di Masjid Christchurch di Selandia Baru pada 15 Maret 2019 sengaja disiarkan langsung via video streaming Facebook oleh si pelaku.  Hal yang sama dilakukan para ekstremis melalui unggahan konten narasi radikalisme maupun aksi terorisme di YouTube. Hal inilah yang disebut Boaz Ganor (2007) sebagai rayuan hipermedia dalam perekrutan teroris. Yakni, melalui penggunaan motif visual yang lebih akrab bagi warganet muda untuk menangkap respons psikologis dan emosional mereka terhadap aksi kekerasan.  Sementara itu, Twitter menjadi sarana komunikasi potensial bagi para perekrut karena keterlacakan identitas dan sumber twit lebih sulit ditemukan. Para ekstremis juga memanfaatkan situs ruang obrolan seperti Reddit, 4chan, dan 8kun sebagai lokus komunikasi dan konsolidasi untuk perencanaan aksi teror dan tindakan ekstremisme-kekerasan.  Keberadaan medsos tak hanya memudahkan jaringan organisasi ekstremis untuk mencari profil anak muda untuk direkrut. Namun juga menginspirasi mereka dalam me-rebranding jihadisme sebagai aktivitas khas anak muda. Caroline Picart (2015) menyebut citra tersebut sebagai ”jihad cool” yang memuat rangkaian strategi mental, psikologis, dan sosial untuk mengubah alam pikiran dan retorika perbincangan radikal menjadi tindakan radikal. Tujuan akhirnya membuat seorang anak muda mampu mengaktifkan dirinya sendiri menjadi lone wolf (teroris serigala tunggal).  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/internasional/06/04/2021/baru-mulai-vaksinasi-lansia-dengan-sinovac-tiongkok-disebut-main-aman/">Baru Mulai Vaksinasi Lansia dengan Sinovac, Tiongkok Disebut Main Aman</a>  Penguasaan algoritma medsos dan psikografi generasi milenial oleh kelompok teroris menjadi tantangan tersendiri bagi setiap elemen. Pemerintah, tokoh masyarakat, media massa, dan para pihak terkait perlu meramaikan dan memutakhirkan narasi tandingan (counter-narratives) dunia maya agar menutup segala pintu masuk menuju ekstremisme, mulai dari alam pikiran. Tak cukup sekadar mengutuk tindakan teror dan mengejar aktor intelektual di baliknya. Kita harus selangkah lebih maju daripada kaum ekstremis. (*)  <hr />  *) Subhan Setowara, Lulusan University of Nottingham, direktur eksekutif RBC Institute A. Malik Fadjar UMM  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/OBEjvDTmQ4c

Mengapa Milenial Terjerat Ekstremisme?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PSX_20201216_085850.jpg" alt="Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah murid mengikuti simulasi kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah di SDN Karang Raharja 02, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (15/12/2020). Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, simulasi tersebut digelar</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah semakin gencar melakukan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan atau terorisme.  Beragam program sudah disusun. Mulai penyisipan di kurikulum, pelatihan guru, sampai pelibatan masyarakat dan influencer atau pemengaruh.  Upaya pemerintah dalam pencegahan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 7/2021 tertanggal 6 Januari. Program pencegahan tersebut dikeluarkan, antara lain, karena semakin banyaknya ancaman ekstremisme yang mengarah pada terorisme di Indonesia. Kondisi itu menimbulkan ancaman rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.  Salah satu program yang disebut di regulasi itu adalah pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan ekstremisme dengan penanggung jawab utama Polri. Unsur media juga dilibatkan dalam program pencegahan ekstremisme tersebut.  Di antaranya, memasukkan aspek pencegahan ekstremisme di dalam panduan pedoman media siber atau online. Kemudian, memasukkan muatan pencegahan ekstremisme di dalam uji kompetensi jurnalistik atau wartawan. Pemerintah juga membuat program pelatihan dengan melibatkan influencer, tokoh agama, adat, organisasi pemuda, dan lainnya.  Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah bakal membentuk sekretariat bersama Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau disingkat RAN PE. Sekretariat bersama itu terdiri atas unsur kementerian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Secara berkala, sekretariat RAN PE melaporkan kegiatannya kepada presiden.  Dari pihak istana, belum ada komentar soal terbitnya Perpres 7/2021 itu. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman belum bersedia berkomentar soal peraturan presiden tersebut. Salah satu kementerian yang terlibat dalam program pencegahan ekstremisme adalah Kementerian Agama (Kemenag). Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin juga belum bersedia berkomentar dahulu. ’’Saya belum update peraturannya,’’ katanya tadi malam.  Pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji mengimbau agar upaya penanggulangan ekstremisme tak hanya berfokus pada pendidikan tinggi. Menurut dia, itu akan sulit dilakukan. Dia mengibaratkan seperti mengajarkan balet kepada anak usia 18 tahun ke atas. Otot-ototnya sudah kaku. ’’Kalau benar mau dididik, ya yang usia PAUD dan SD. Kalau sudah kuliah, namanya ngontrol alias represif,’’ tegasnya.  Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam mengungkapkan, pihaknya masih mengkaji dan mendalami lebih lanjut seberapa parah paham ekstremisme di kampus. Meski demikian, Kemendikbud sudah dan sedang menyiapkan beberapa peraturan menteri pendidikan (permendikbud) serta sejumlah program untuk menghapus tiga dosa besar dari kampus. Dosa yang dimaksud adalah intoleransi, perundungan dan kekerasan berbasis gender, serta peredaran dan penggunaan narkoba. ’’Disebut dosa karena mestinya tidak boleh terjadi di kampus,’’ tegasnya.  Sementara itu, pada waktu hampir bersamaan terbit perpres tentang tunjangan aparatur sipil negara (ASN) yang berstatus pejabat fungsional. Total ada tiga jenis jabatan fungsional yang mendapatkan perubahan tunjangan fungsional. Yaitu, analis perbendaharaan negara, analis pengelolaan keuangan APBN, pembina teknis perbendaharaan negara, serta pranata keuangan APBN.  Tunjangan untuk jabatan fungsional analis perbendaharaan negara terdiri atas empat jenjang. Mulai Rp 540 ribu/bulan hingga Rp 2.025.000 per bulan. Kemudian, tunjangan jabatan fungsional analis pengelolaan keuangan APBN mulai Rp 540 ribu/bulan hingga Rp 1.380.000 per bulan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/25kCq6F59NA

Pemerintah Cegah Ekstremisme lewat Kurikulum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beragama-adalah-tentang-spiritualitas-dan-moral-bukan-sekadar-ritual_m_.jpg" alt="Mahfud MD menilai, tantangan beragama di Indonesia semakin berat akhir-akhir ini, seiring dengan menguatnya eksklusivisme dan ekstremisme." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD menilai, tantangan beragama di Indonesia semakin berat akhir-akhir ini, seiring dengan menguatnya eksklusivisme dan ekstremisme.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tantangan beragama di Indonesia semakin berat akhir-akhir ini, seiring dengan menguatnya eksklusivisme dan ekstremisme. Demikian disampaikan oleh Mahfud MD, saat diskusi bersama sejumlah tokoh agama dengan agenda soal keberagaman di Indonesia. Menurut Mahfud, munculnya eksklusivisme dan ekstremisme seringkali dipicu oleh rasa tidak aman akibat ketidakadilan, formalisme hukum, politisasi agama, maupun cara berkebudayaan yang salah. Atas dasar itu, Mahfud mendorong pemerintah untuk mengambil langkah konkret pengarusutamaan keberagaman. "Agama perlu dikembalikan kepada perannya sebagai panduan spritualitas dan moral, bukan hanya pada aspek ritual. Apalagi yang bersifat ekslusif,&nbsp;baik pada ranah masyarakat maupun negara," katanya&nbsp;Mahfud, di Jakarta, Sabtu (29/12). Mahfud menambahkan, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni, mengurangi regulasi yang berpotensi menyuburkan eksklusivisme dan ekstremisme. Selain itu, pemerintah diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang mendorong perilaku diskriminatif dalam kehidupan beragama. "Mendorong revisi&nbsp;undang-undang&nbsp;tentang Pemberlakuan PNPS Nomor 1&nbsp;Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama sesuai dengan Putusan MK," ungkapnya. Selebihnya, lanjut Mahfud, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi berbangsa agar terhindar dari kegagapan menghadapi era disrupsi. Pemerintah juga diharapkan mau membangun gerakan kebudayaan untuk memperkuat akal sehat kolektif. "Diperlukan langkah-langkah menerjemahkan materi atau muatan yang fundamental dari tokoh-tokoh agama, budayawan dan akademisi menjadi konten atau sajian yang lebih mudah dipahami generasi muda tanpa kehilangan bobot," tuturnya. Mahfud berharap, Kementerian Agama, bisa menyediakan ruang-ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat. Hal itu untuk memperkuat nilai-nilai toleransi misalnya dalam bentuk dialog lintas iman, khususnya di kalangan generasi muda. Mahfud juga meminta, tokoh-tokoh agama lebih aktif lagi dalam memandu umat untuk menjalankan agama dan keyakinannya secara terbuka yang berlandaskan nilai-nilai hakiki agama.&nbsp;"Itu sebagai panduan spritual dan moral sebagai sumber kreasi dan inspirasi kehidupan," pungkasnya.

Beragama adalah Tentang Spiritualitas dan Moral, Bukan Sekadar Ritual

ekstremisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekstremisme

Berita Terkini