<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/russia-899271027.jpg" alt="Para pemuda bereaksi di luar gedung Mahkamah Agung Rusia di Moskow. Sumber: (Natalia Kolesnikova / AFP)" width="100%">
<figcaption>Para pemuda bereaksi di luar gedung Mahkamah Agung Rusia di Moskow. Sumber: (Natalia Kolesnikova / AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengadilan Tertinggi Rusia telah memutuskan bahwa&nbsp; aktivis LGBTQ harus diberi label &ldquo;ekstremis&rdquo;, karena hal tersebut, para pendukung gay dan transgender khawatir hal itu dapat mengakibatkan penangkapan dan penuntutan.&nbsp; Dilansir&nbsp;JawaPos.com&nbsp;dari&nbsp;Al Jazeera&nbsp;pada Jumat (1/11), Pengadilan Rusia memutuskan pada Kamis (30/11) waktu setempat, bahwa "gerakan publik LGBT internasional dan subdivisinya" adalah ekstremis dan mengeluarkan "larangan aktivitas di wilayah Rusia". Langkah ini merupakan langkah paling tajam dalam tindakan keras selama puluhan tahun terhadap hak-hak LGBTQ di Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013289118/massa-aksi-penolak-konser-coldplay-mau-geser-ke-dpr-asal-tak-ada-logo-lgbt-di-gbk">Massa Aksi Penolak Konser Coldplay Mau Geser ke DPR Asal Tak Ada Logo LGBT di GBK</a> Dia mendasarkan pemerintahannya pada "nilai-nilai keluarga tradisional". Keputusan tersebut, yang menurut hakim akan segera berlaku, tidak menyebutkan apakah keputusan tersebut akan menargetkan individu atau organisasi tertentu. Persidangan berlangsung secara tertutup dan tanpa pembelaan, media Rusia melaporkan sebelum putusan dijatuhkan. Para jurnalis mendengar keputusan tersebut.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013288228/jelang-konser-coldplay-ribuan-massa-anti-lgbt-akan-demo-minta-konser-dibatalkan">Jelang Konser Coldplay, Ribuan Massa Anti LGBT Akan Demo Minta Konser Dibatalkan</a> Juru bicara Putin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan sebelum putusan diumumkan bahwa Kremlin &ldquo;tidak mengikuti&rdquo; kasus atau komentar tersebut. &ldquo;Suatu hari nanti hal ini akan berakhir, tapi untuk saat ini kami harus mencoba untuk hidup dan menyelamatkan diri kami sendiri,&rdquo; sebut perlawanan feminis anti-perang di media sosial sebagai tanggapan terhadap keputusan tersebut, dan mengkritik perang Rusia di Ukraina. LSM lain, termasuk kelompok hak transgender &ldquo;Center T&rdquo;, mengatakan mereka akan menerbitkan pedoman keselamatan bagi anggota komunitas&nbsp;LGBTQ. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013020422/erdogan-keluhkan-dekorasi-sidang-pbb-tampilkan-simbol-lgbt-begini-tanggapannya">Erdogan Keluhkan Dekorasi Sidang PBB Tampilkan Simbol LGBT, Begini Tanggapannya</a> Pemimpinnya, Yan Dvorkin, yang melarikan diri dari Rusia karena alasan keamanan, menyebut persidangan tersebut sebagai &ldquo;titik terendah dalam kegilaan&rdquo;. Amnesty International menyebut keputusan tersebut &ldquo;memalukan dan tidak masuk akal&rdquo; dan memperingatkan dalam sebuah pernyataan bahwa hal ini dapat mengarah pada pelarangan menyeluruh terhadap organisasi LGBTQ dan melanggar kebebasan berserikat, berbicara dan berkumpul secara damai serta mengarah pada diskriminasi.&nbsp; Tindakan keras Moskow terhadap kelompok-kelompok yang berhaluan liberal semakin intensif sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun lalu. Kremlin sejak itu meningkatkan retorikanya untuk membela &ldquo;nilai-nilai tradisional&rdquo;; apa yang disebutnya&nbsp; pengaruh Barat yang "memalukan". &ldquo;Mereka kalah perang. Hal ini membuat masyarakat sangat frustrasi dan tidak puas terhadap pemerintah. Sangat mudah untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok LGBT,&rdquo; kata Dvorkin.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013036825/khofifah-ingin-penghafal-alquran-belajar-sains-dan-minta-orang-tua-waspadai-kampanye-halus-lgbt">Khofifah Ingin Penghafal Alquran Belajar Sains dan Minta Orang Tua Waspadai Kampanye Halus LGBT</a> Pada bulan Juli, anggota parlemen melarang prosedur medis dan administratif yang melarang perubahan gender. Deputi Pyotr Tolstoy mengatakan pada saat itu bahwa tujuan dari tindakan tersebut adalah "untuk membangun tembok melawan penyebaran ideologi anti-keluarga Barat". November lalu, anggota parlemen juga mengesahkan undang-undang yang melarang segala bentuk &ldquo;propaganda&rdquo;; LGBTQ, sebuah gerakan yang memiliki implikasi luas terhadap penerbitan buku dan distribusi film. Organisasi&nbsp;&nbsp;Rainbow Europe&nbsp;menempatkan Rusia di peringkat ketiga di antara 49 negara Eropa, yang mengukur toleransi terhadap kelompok LGBT.

Pengadilan tinggi Rusia telah memutuskan bahwa melarang seluruh aktivitas LGBTQ dan aktivis LGBTQ harus diberi label “ekstremis”.

Pengadilan Rusia Melarang Gerakan LGBT, Sebut Para Aktivis Sebagai ‘Ekstremis’

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/kpu-1-3377376296.jpeg" alt="Petugas KPU mengatur kotak suara pemilu 2024 / Antara Foto/Aditya Pradana Putra" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU mengatur kotak suara pemilu 2024 / Antara Foto/Aditya Pradana Putra</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah diharapkan bisa mengantisipasi bangkitnya kembali kelompok radikalisme dan ektremisme yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan, pada Pemilu 2024. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan pilihan politik yang menyebabkan ketegangan sosial, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan narapidana terorisme (napiter) Ali Fauzi Manzi mengakui adanya ancaman ekstremisme dan radikalisme pada Pemilu 2024. Terbukti dengan adanya penangkapan 59 terduga teroris di Jakarta, Bekasi, dan Poso oleh Densus 88 selama Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali Fauzi mengungkapkan, 59 terduga teroris itu diketahui terafiliasi dengan kelompok eks napiter Abdullah Umar, yang baru setahun bebas dari Nusakambangan. Mereka, disebut berencana untuk mengganggu jalannya Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pribadi percaya (mereka akan kacaukan Pemilu 2024) karena mereka kelompok takfiri, kelompok ada pada JAD, Jamaah Ansorut Daulah, yang anti demokrasi," kata Ali Fauzi kepada wartawan, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ali Fauzi, ancaman radikalisme selalu ada meskipun banyak dari mereka yang sudah ditangkap oleh Densus 88. "(Memang) banyak dari mereka yang sudah diringkus oleh Densus 88. Tapi kan anggota yang masih bebas tidak sedikit dan ada ratusan anggota mereka yang direkrut oleh group-group (radikal) ini," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan kombatan Bom Bali 1 itu berharap, Pemilu 2024 dapat berjalan secara aman dan damai sehingga masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya sesuai dengan hati nuraninya. "Yang pro dengan Ganjar-Pak Mahfud monggo, yang pro dengan Prabowo-Gibran monggo, yang pro dengan AMIN (Anies-Cak Imin) monggo. Terpenting semuanya harus legowo karena tidak mungkin semuanya menang. Tentu ada yang kalah, ada yang menang," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali Fauzi berpendapat perlu adanya penguatan program moderasi beragama yang melibatkan banyak elemen masyarakat untuk meminimalisir ancaman kekerasan berbasis agama pada Pemilu 2024. "Bukan hanya polisi, BNPT, Densus 88, tetapi para alim ulama, NU, Muhammadiyah juga perlu dilibatkan dalam program moderasi beragama," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, sampai saat ini juga bukti, fakta di lapangan masih banyak mereka yang berpaham terorisme, membolehkan aksi-aksi kekerasan, bom, penembakan polisi-TNI dan aksi-aksi yang lainnya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali Fauzi mengatakan bahwa Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang hasil dari para alim ulama baik dari Muhammadiyah maupun NU. Sebab, tokoh agama berperan cukup besar dalam melahirkan Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu tentu berbeda dengan pandangan kelompok radikal yang menganggap seolah-olah Islam dan Pancasila berlawanan. "Nah, itu sebetulnya tantangan bagi kita masyarakat itu untuk memahamkan pada group-group (radikal) ini. Group ini tentu yang diusung adalah berbasis ideologi, ideologi yang mereka pahami. Paham yang salah itu yang sebetulnya harus kita bantu, harus kita rangkul, bukan dipukul,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, lanjutnya, penting untuk memaksimalkan program moderasi beragama untuk meminimalisir berkembangnya ideologi radikal yang menganggap Islam dan Pancasila bertentangan. "Sekarang ada program moderasi beragama. Itu lebih menitikberatkan pada soft approach. Perekrutan berbasis rekrutmen, berbasis lembut lah, bukan mengandalkan hard power, tapi soft power gitu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ali Fauzi mengungkapkan, 59 terduga teroris itu diketahui terafiliasi dengan kelompok eks napiter Abdullah Umar.

Penguatan Program Moderasi Beragama Dinilai Penting untuk Meminimalkan Ancaman Radikalisme pada Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/JKT_TERORIS-SULSEL-TIBA-DI-SOETTA_hanung-hambara_-14.jpg" alt="ILUSTRASI. Pasukan Densus 88 Antiteror mengawal 26 teroris yang akan di bawa ke Rutan Mako Brimob Cikeas saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (04/02/2021)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pasukan Densus 88 Antiteror mengawal 26 teroris yang akan di bawa ke Rutan Mako Brimob Cikeas saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (04/02/2021).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri berhasil mengamankan dua terduga pelaku terorisme di Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat (14/7). Kedua teroris yang ditangkap itu diduga jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada Jum&rsquo;at, 14 Juli 2023 diduga pelaku Sdr. HSN alias UL berhasil ditangkap di Selong, Kabupaten Lombok Timur NTB pukul 20.30 WITA. Tak berlangsung lama di tempat yang berbeda, diduga pelaku Sdr. OS alias O ditangkap di dermaga Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat NTB," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Minggu (16/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramadhan menjelaskan, kedua terduga pelaku tersebut memiliki keterlibatan yang berbeda. Ia menyebut, HSN alias UL sejak tahun 2015-2017 berperan di dalam perekrutan terduga pelaku berinisial H untuk menjadi anggota JAD Bima, yang saat masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara HSN alias UL memiliki paham Daulah Islamiyah," ucap Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ramadhan mengungkapkan, terduga pelaku OS alias O merupakan anggota Anshor Daulah Lombok Timur. OS diduga aktif mengikuti pertemuan maupun kajian di Rumah Quran Aik Berik dan di rumah HSN alias UL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak 8 Agustus 2022 hingga saat ini, OS alias O aktif membahas tentang Daulah Islamiyah di dalam percakapan grup WhatsApp kajian Islam Kaffah dan di media sosial Facebook miliknya atas nama Hamzah. "Pada posting-annya OS alias O mem-posting video tutorial pembuatan bom dan senjata api rakitan dan memiliki rencana untuk hijrah ke Suriah," pungkas Ramadhan.</div>

Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengungkapkan, terduga pelaku OS alias O merupakan anggota Anshor Daulah Lombok Timur.

Polri Tangkap Dua Terduga Teroris Jaringan JAD di NTB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/masjid-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak berwenang Singapura menahan seorang anak berusia 16 tahun karena berniat menyerang dua masjid. Rencana ini, menurut pihak berwenang, terinspirasi oleh pembunuhan jemaah Muslim di Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019.  Dikutip dari Antara, anak laki-laki itu adalah seorang Kristen etnis India. Identitasnya dirahasiakan.  Sang remaja disebut telah membeli rompi taktis secara daring dan juga bermaksud untuk membeli parang pada saat penangkapannya pada bulan Desember, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri (ISD) Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (28/1).  Dia telah melakukan pengintaian terhadap masjid-masjid di dekat rumahnya, dimaksudkan untuk menyiarkan langsung serangannya dan menyiapkan pernyataan yang merujuk penyerang Christchurch Brenton Tarrant yang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena membunuh 51 jemaah Muslim dan melukai puluhan lainnya pada 15 Maret 2019.  "Dia hanya bisa memprediksi dua hasil dari rencananya: bahwa dia ditangkap sebelum dia dapat melakukan serangan, atau dia melaksanakan rencananya dan kemudian dibunuh oleh Polisi," kata Departemen Keamanan Dalam Negeri (ISD) Singapura.  Bocah itu adalah orang termuda yang ditahan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri era kolonial Singapura. Pihak berwenang berhak menahan siapa pun yang dianggap sebagai ancaman keamanan hingga dua tahun.  Sang remaja juga orang pertama di Singapura dengan kejahatan rendah yang ditahan karena ideologi ekstremis sayap kanan, sementara ada sejumlah kasus yang melibatkan ekstremisme Islam termasuk seorang anak berusia 17 tahun yang ditangkap karena mendukung ISIS tahun lalu.  Menteri Dalam Negeri K. Shanmugam mengatakan pada Rabu bahwa dia akan diberikan konseling psikologis dan akan dapat melanjutkan pendidikannya selama dalam penahanan tetapi tidak akan menghadapi tuntutan pidana.  “Bisa dikatakan di pengadilan, bahwa dia hanya memikirkannya. Dia sudah merencanakannya, tapi sebenarnya dia belum mengambil langkah. Jadi, di banyak negara, tanpa undang-undang serupa dengan UU Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act), Anda tidak bisa bergerak lebih awal sampai ada tindakan persiapan lebih lanjut, " kata dia.

Mau Serang 2 Masjid, Polisi Singapura Tahan Remaja 16 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-India-Hindustan-Times-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Otoritas India bersiaga dalam mempersiapkan hari pertama pemilu kemarin. Hal itu merupakan reaksi dari insiden serangan yang terjadi di dua tempat sekaligus Selasa (9/4). Tensi politik di India semakin tegang.  Rentetan insiden tersebut dimulai pukul 12.30. Saat itu seorang pria bersenjata membuka tembakan di sebuah klinik kesehatan di Kota Kishtwar, Negara Bagian Jammu Kashmir. Chanderkant Sharma, ketua lembaga Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), tewas. RSS merupakan organisasi sayap kanan yang berkaitan erat dengan Bharatiya Janata Party (BJP) milik Perdana Menteri Narendra Modi.  Empat jam kemudian, legislator BJP Bhima Mandavi, 40, menemui ajalnya saat berkendara di bukit Shyamagiri. Di bersama empat teman di konvoinya meninggal akibat serangan bom. Kali ini identitas pelaku bisa diidentifikasi. Yakni, para pemberontak Maois. Mereka sering diasosiasikan dengan Communist Party of India.  ’’Kami akan menempatkan 80 ribu aparat untuk mengamankan wilayah yang rentan saat pemilihan dimulai,’’ ujar Kepala Kepolisian Chhattisgarh D.M Awasthi kepada Agence France Presse.  Dua serangan itu juga dibumbui beberapa insiden lainnya. Misalnya, penemuan ranjau di Negara Bagian Odisha dan dua ledakan di jalanan Negara Bagian Bihar. Namun, otoritas bersikeras bahwa jadwal pemilu masih berjalan seperti biasa.  Saking banyaknya penduduk, pemerintah India harus membagi pemilu dalam tujuh gelombang. Dengan begitu, pemilu yang dimulai hari ini (11/4) akan terus berlanjut sampai 19 Mei. Rangkaian pesta demokrasi tersebut ditutup pada 23 Mei dengan pengumuman resmi.  Penuh Propaganda dan Politik Uang  Kericuhan pemilu di India bukan hanya berasal dari serangan-serangan ekstremis. Namun juga melalui politik kotor. Setidaknya, itulah tuduhan kubu Partai Kongres Nasional kepada PM Narendra Modi dan partainya, BJP.  Mereka masih kukuh bahwa film berjudul PM Narendra Modi melanggar regulasi kampanye. Menurut mereka, karya produser Sandeep Singh tersebut merupakan alat propaganda. Padahal, segala bentuk konten kampanye harus mendapatkan persetujuan Komisi Pemilu.  Mahkamah Agung menolak gugatan kubu Rahul Gandhi itu. Namun, komisi ikut melarang film biografi tersebut. Mereka mengimbau agar film itu diputar setelah 19 Mei. ’’Film tersebut berpotensi mengganggu kompetisi adil yang seharusnya ada di pemilu,’’ begitu pernyataan resmi dari komisi.  Modi, aku Gandhi, memang sering melakukan kampanye hitam. Misalnya, mengajak pemilih pertama untuk memilihnya demi menghormati tentara korban serangan Pulawama. Menurut Kongres, itu sama saja membuat propaganda.  Belum lagi politik uang. Otoritas India sampai membentuk flying squad yang bertugas memeriksa mobil dan motor di jalanan. Tugas mereka merazia uang atau barang yang digunakan untuk menyogok pemilih.  ’’Kami tidak tahu apa yang akan kami temukan. Kami bisa menemukan uang, minuman, atau bahkan alat dapur,’’ ujar Naresh (bukan nama sebenarnya), salah seorang petugas flying squad di Tamil Nadu.  &nbsp;  &nbsp;

Serangan Ekstremis Warnai Pemilu di India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kurz-tak-ada-tempat-bagi-ultrakanan-maupun-ultrakiri-di-austria_m_.jpg" alt="Investigasi masih berjalan. Yang jelas, radikalisme harus dimusnahkan, ujar Kurz" width="100%">
<figcaption>Investigasi masih berjalan. Yang jelas, radikalisme harus dimusnahkan, ujar Kurz</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ada jarak sekitar 18 ribu kilometer yang membentang antara Kota Christchurch di Selandia Baru dan Kota Wina di Austria. Namun, aksi penembakan di Christchurch pertengahan Maret lalu berdampak serius di negara yang dipimpin Kanselir Sebastian Kurz tersebut. Austria mengharamkan organisasi ultrakanan Identitarian Movement (IBOe) karena berkaitan dengan si teroris. Agence France-Presse menyatakan bahwa Austria memeriksa IBOe sejak awal pekan ini. Tepatnya, setelah menerima informasi tentang aliran dana dari teroris Christchurch ke organisasi yang dipimpin Martin Sellner itu. Konon, Sellner menerima sumbangan 1.500 euro (sekitar Rp 24 juta). Aparat pun menggeledah apartemen Sellner pada Senin (25/3). &rsquo;&rsquo;Investigasi masih berjalan. Yang jelas, radikalisme harus dimusnahkan,&rsquo;&rsquo; ujar Kurz sebagaimana dilansir The Guardian. Radikalisme yang dia maksud adalah fanatisme Islam dan gerakan ekstrem. Baik ultrakanan maupun ultrakiri. Setelah memastikan Sellner menerima donasi dari Brenton Tarrant untuk IBOe, aparat Austria kini mengevaluasi laporan tentang organisasi yang dianggap radikal tersebut. Jika memang terbukti menganut paham radikal, IBOe bisa dikategorikan sebagai organisasi terlarang. Karena itu, Kurz harus membubarkannya. &rsquo;&rsquo;Jika IBOe memang terbukti sebagai kelompok teroris, kami akan menempuh upaya hukum,&rsquo;&rsquo; tegas Kurz. Kini IBOe menjadi sorotan publik Austria. Partai Freedom yang konservatif langsung memutuskan hubungan dengan kelompok tersebut. Bahkan, Ketua Freedom Heinz-Christian Strache menjauhkan diri dari IBOe dan Sellner. Padahal, Strache yang juga menjabat wakil kanselir Austria itu sempat menyebarluaskan video IBOe dan memberikan pujian terhadap kelompok tersebut. &rsquo;&rsquo;Semua hubungan dengan pembunuh keji Christchurch harus disapu bersih,&rsquo;&rsquo; ujar Strache. Sementara itu, Sellner membantah rumor yang menyebutkan bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Tarrant. Tetapi, dia tidak menampik bahwa IBOe mendapatkan aliran dana dari pelaku penembakan Christchurch tersebut. &rsquo;&rsquo;Saya tidak punya hubungan apa-apa dengannya,&rsquo;&rsquo; ungkap Sellner.

Kurz: tak Ada Tempat bagi Ultrakanan Maupun Ultrakiri di Austria

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/aparat-selandia-baru-dinilai-hanya-fokus-lacak-ekstremis-islam_m_.jpg" alt="Lembaga Intelijen Selandia Baru memang jadi bulan-bulanan publik Selandia Baru setelah teror di Christchurch. Mereka menilai aparat hanya fokus melacak ekstremis Islam. Sementara itu, penganut garis keras sayap kanan dibiarkan begitu saja" width="100%">
<figcaption>Lembaga Intelijen Selandia Baru memang jadi bulan-bulanan publik Selandia Baru setelah teror di Christchurch. Mereka menilai aparat hanya fokus melacak ekstremis Islam. Sementara itu, penganut garis keras sayap kanan dibiarkan begitu saja</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan rencana penyelidikan baru terkait kasus penembakan Christchurch. Kali ini, pemerintah memeriksa aparat kepolisian dan lembaga intelijen negara. Menurut AFP, Royal Commission bakal dibentuk untuk memulai penyelidikan tersebut. Komisi itu punya kewenangan tertinggi di Selandia Baru. Menurut Ardern, tujuan mereka adalah menyelidiki bagaimana aparat sampai tak menyadari rencana teror di negerinya. &rsquo;&rsquo;Kami ingin pastikan tidak ada (aspek) yang terlewat. Kami ingin tahu bagaimana aksi ini terjadi dan bagaimana mencegahnya,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Lembaga Intelijen Selandia Baru memang jadi bulan-bulanan publik Selandia Baru setelah teror di Christchurch. Mereka menilai aparat hanya fokus melacak ekstremis Islam. Sementara itu, penganut garis keras sayap kanan dibiarkan begitu saja. &rsquo;&rsquo;Pertanyaannya, apakah memang kita perlu tahu lebih banyak. Meski Selandia Baru bukan negara penyadap, kita tentu harus menjawab persoalan itu,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Di sisi lain, penduduk New York, AS, menggelar aksi solidaritas untuk korban Christchurch di Times Square pada Minggu (24/3). Mereka turun ke jalan untuk menegaskan bahaya rasisme dan fobia terhadap etnis tertentu. &rsquo;&rsquo;Kami di sini untuk bersatu melawan Islamofobia, xenofobia, dan segala bentuk rasisme,&rsquo;&rsquo; ujar salah seorang peserta demo, sebagaimana dilansir TVNZ.

Aparat Selandia Baru Dinilai Hanya Fokus Lacak Ekstremis Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/syed-saddiq-pubg-tak-ada-kaitannya-dengan-penembakan-di-selandia-baru_m_.jpg" alt="Syed Saddiq mengatakan, game online tidak ada hubungannya dengan kekerasan yang terjadi di Selandia Baru" width="100%">
<figcaption>Syed Saddiq mengatakan, game online tidak ada hubungannya dengan kekerasan yang terjadi di Selandia Baru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengatakan, game Player Unknown's Battle Ground (PUBG) tidak boleh disalahkan atas tindakan ekstremis. Dia mengatakan, kaum ekstrimis akan melakukan tindakan kekerasan dengan atau tanpa pengaruh game online. "Percayalah, apakah ada game online seperti itu atau tidak, orang-orang ekstremis masih akan tetap melakukan tindakan kekerasan," katanya dilansir dari Straits Times beberapa waktu lalu. Dia ditanya apakah Pemerintah Malaysia akan melarang game online dengan unsur-unsur kekerasan seperti PUBG setelah aksi teror di dua masjid di Christchurch yang menyebabkan 50 orang tewas. Syed Saddiq mengatakan, game online tidak ada hubungannya dengan kekerasan yang terjadi di Selandia Baru. &ldquo;Insiden ini lebih besar dari itu. Kami harus memberikan penghormatan kepada mereka yang telah kehilangan nyawanya tetapi jangan terlalu cepat menyalahkan games online," tambahnya. &ldquo;Apakah itu berarti bahwa kita harus melarang semua game dengan elemen penembakan? Saya pikir penembakan di Christchurch lebih besar dari itu." "Bahkan sebelum ada PUBG, tindakan semacam ini sudah terjadi," katanya. Syed Saddiq juga mengatakan, tindakan teror semacam itu harus dikutuk oleh dunia. Sebelumnya, dikatakan bahwa penembakan di Christchurch yang disiarkan langsung oleh teroris menyerupai permainan PUBG. Selain Indonesia, berapa kota di India berencana untuk melarang permainan ini, setelah muncul kekhawatiran tentang kemampuannya untuk mempengaruhi orang untuk bertindak dengan kekerasan.

Syed Saddiq: PUBG tak Ada Kaitannya dengan Penembakan di Selandia Baru

ekstremis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekstremis

Berita Terkini