<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/JKT1-EDHY-PRABOWO_RIKSA-PERDANA-FED-7.jpg" alt="Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/12/2020). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan ata</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami aliran suap izin ekspor benih lobster (benur) ke sejumlah pihak. Selama tiga hari terakhir, mulai Senin (28/12) hingga kemarin (30/12), mantan <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-kelautan-dan-perikanan/">Menteri Kelautan dan Perikanan</a> (KP) Edhy Prabowo diperiksa secara maraton untuk mengungkap aliran uang panas tersebut.  Ada beberapa hal yang dikonfirmasi penyidik KPK. Pertama soal aliran uang yang diduga berasal dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/eksporter-benur/">eksporter benur</a>. Berikutnya soal ke mana saja uang tersebut dialirkan atau digunakan Edhy melalui orang-orang kepercayaannya. Baik itu staf khusus (stafsus) maupun asisten pribadi (aspri) Edhy saat di KKP.  ”Juga didalami soal pengetahuan saksi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/edhy-prabowo/">Edhy Prabowo</a>) mengenai mekanisme pengurusan perizinan ekspor benur,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri. Sejauh ini, aliran uang terkait ekspor benur yang telah diungkap KPK baru berasal dari PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP). Suharjito, bos perusahaan tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka.  Dalam perkara itu, KPK telah menyita 5 mobil dan uang Rp 16 miliar yang diduga terkait dengan suap izin ekspor benur. Mobil dan uang tersebut merupakan hasil penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi maupun tersangka. Meski begitu, KPK belum mengungkap secara detail dari eksporter benur mana saja uang miliaran itu berasal.  KPK juga telah memeriksa sejumlah perusahaan yang mendapat izin <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur/">ekspor benur</a>. Antara lain, PT Samudra Bahari Sukses (SBS). Willy, direktur utama (Dirut) perusahaan tersebut, diperiksa KPK pada Senin (28/12). Sama dengan PT DPPP, perusahaan itu juga beroperasi di wilayah Kaur, Bengkulu. Berdasar penelusuran Jawa Pos, daerah tersebut dikenal dengan surganya benur.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/12/2020/mantan-juara-sea-games-diduga-ikut-terseret-kasus-suap-ekspor-benur/">Mantan Juara SEA Games Diduga Ikut Terseret Kasus Suap Ekspor Benur</a>  Selain PT SBS, KPK sejatinya mengagendakan pemeriksaan terhadap bos dua perusahaan eksporter benur lain. Yakni, Chandra Astan (direktur PT Grahafoods Indo Pasifik) dan Untyas Anggraeni (direktur PT Maradeka Karya Semesta). Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan penyidik. Karena itu, KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/12/2020/bisa-diandalkan-sakti-wahyu-trenggono-gantikan-edhy-prabowo-di-kkp/">Bisa Diandalkan, Sakti Wahyu Trenggono Gantikan Edhy Prabowo di KKP</a>  Ali menjelaskan, keterangan para bos eksporter benur tersebut dibutuhkan untuk mendalami proses dan pelaksanaan ekspor benur. Termasuk dugaan pemberian sejumlah uang dari perusahaan-perusahaan itu kepada Edhy. Uang suap tersebut diduga diambil dari biaya pengiriman benur sebesar Rp 1.800 per ekor. ”Jadi, saksi (eksporter benur) dikonfirmasi terkait apa yang dikerjakan,” paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/11/2020/kpk-telusuri-aliran-dana-dari-eksporter-lain/">KPK Telusuri Aliran Dana dari Eksporter Lain</a>  Mengenai uang suap yang diduga telah dialirkan Edhy kepada sejumlah pihak, KPK terus melakukan pendalaman dan konfirmasi. Penyidikan sementara, uang panas itu diduga dikelola tersangka Amiril Mukminin, sekretaris pribadi Edhy. Uang tersebut, antara lain, digunakan untuk membeli mobil dan menyewa apartemen serta berbelanja barang-barang mewah di Honolulu, Amerika Serikat.  Informasi yang dihimpun Jawa Pos, selain digunakan untuk membeli barang mewah, uang panas itu diduga mengalir ke sejumlah perempuan cantik. Di antaranya, Anggia Tesalonika Kloer (sekretaris pribadi Edhy) dan pebulu tangkis tunggal putri Bellaetrix Manuputty. Sejauh ini, baru Anggia yang telah diperiksa penyidik KPK terkait dengan dugaan aliran uang tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/11/2020/kpk-telusuri-upeti-ekspor-benur-rp-98-m/">KPK Telusuri Upeti Ekspor Benur Rp 9,8 M</a>  Ali menyatakan, pihaknya belum bisa menyebutkan secara detail nama-nama yang diduga menerima aliran uang dari Edhy. Namun, dia memastikan bahwa informasi dari saksi tersebut telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang akan diuji di persidangan. ”Keterangan selengkapnya telah tertuang di BAP,” tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=u8u6wsh5z28

KPK Panggil Ulang Dua Eksporter Benur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JKT-KPK-GELEDAH-KKP-Haritsah-almudatsir-3.jpg" alt="Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-pemberantasan-korupsi/">Komisi Pemberantasan Korupsi</a> (KPK) berupaya mengungkap misteri duit Rp 9,8 miliar yang berada di rekening PT Aero Citra Kargo (ACK).  Perusahaan tersebut diduga sebagai penampung uang dari sejumlah perusahaan eksporter <a href="https://www.jawapos.com/tag/benih-lobster/">benih lobster</a> (benur).  Sejauh ini baru PT Dua Putera Perkasa (DPP) yang diketahui pernah mengirimkan sejumlah uang ke rekening PT ACK. Uang itu merupakan kesepakatan antara bos PT DPP Suharjito dan Safri, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.  Deputi Penindakan KPK Karyoto menuturkan, pihaknya tentu akan melihat seberapa banyak perusahaan eksporter <a href="https://www.jawapos.com/tag/benur/">benur</a> yang sudah melakukan perbuatan yang sama seperti PT DPP. Sebagaimana diketahui, ada puluhan perusahaan yang mendapat izin dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-kelautan-dan-perikanan/">Kementerian Kelautan dan Perikanan</a> (KKP) terkait dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur/">ekspor benur</a> sejak Juli lalu.  Karyoto menjelaskan, setelah menelusuri perbuatan perusahaan itu, pihaknya akan mendalami beberapa hal. Mulai akta pendirian perusahaan hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab atas badan usaha tersebut. ’’Dalam PT tentu ada akta pendirian, siapa direkturnya, siapa petugas-petugas yang ada dalam perseroan terbatas itu,’’ paparnya kemarin (29/11).  Penyidik KPK, kata dia, tengah mengumpulkan alat bukti dan keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penggeledahan telah dilakukan di Gedung Mina Bahari IV KKP pada Jumat (27/11). Penggeledahan berlangsung selama 16 jam, yakni sejak Jumat pukul 10.45 hingga Sabtu (28/11) pukul 03.00.  Dari penggeledahan itu, KPK berhasil mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing. Hingga kemarin, KPK belum menyebutkan nilai total uang yang disita itu.  KPK mengonfirmasi bahwa penyidik masih akan melakukan penggeledahan. Namun, komisi antirasuah itu belum mau menyebutkan lokasi atau tempat yang menjadi sasaran.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/11/2020/kebijakan-ekspor-benur-dievaluasi/">Kebijakan Ekspor Benur Dievaluasi</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/11/2020/saya-santai-saja-bertentangan-itu-hal-biasa/">Saya Santai Saja, Bertentangan Itu Hal Biasa</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/28/11/2020/ini-penjelasan-luhut-soal-kebijakan-ekspor-benur-lobster-tak-salah/">Ini Penjelasan Luhut Soal Kebijakan Ekspor Benur Lobster Tak Salah</a></li> </ul> Karyoto menyatakan, pihaknya pasti mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan. Di antaranya, mengaitkan barang bukti yang telah diamankan. Salah satunya barang bukti perbankan. ’’Siapa yang mengirim, atas perintah siapa, tentu nanti dibuka semua. Perlu waktu, tidak bisa dalam 3 x 24 jam semuanya selesai,’’ imbuh perwira polisi bintang dua tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=uCxGcvS6mc4

KPK Telusuri Aliran Dana dari Eksporter Lain

eksporter benur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eksporter benur

Berita Terkini

KPK Panggil Ulang Dua Eksporter Benur

KPK Telusuri Aliran Dana dari Eksporter Lain

Download Aplikasi JawaPos.com