<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ingin-lepas-dari-jerat-hukum-adik-ipar-eks-bos-bank-century-ajukan-pk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Permohonan uji materil yang diajukan oleh&nbsp;<mark class="textHighlight">Muhammd</mark>&nbsp;Taufiq atas Peraturan&nbsp;<mark class="textHighlight">Pemerintah</mark>&nbsp;(PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Melalui putusan bernomor 5/P/HUM/2025, Mahkamah Agung (MA) melarang&nbsp;<mark class="textHighlight">Pemerintah</mark>&nbsp;Indonesia mengekspor pasir laut.&nbsp;</p> <p>Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin, Anggota Majelis Hakim Agung Lilik Tri Cahyaningrum dan Hakim Agung Yosran, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Muhammad Taufiq.&nbsp;</p> <p>&rdquo;<mark class="textHighlight">Menyatakan</mark>&nbsp;Pasal 10 Ayat (2), Pasal 10 Ayat (3), dan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan&nbsp;<mark class="textHighlight">Pemerintah</mark>&nbsp;Nomor 26 Tahun 2023 &nbsp;tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan karenanya tidak berlaku untuk umum,&rdquo; putus majelis hakim.&nbsp;</p> <p>Lewat putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan Presiden Republik Indonesia sebagai termohon mencabut Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan&nbsp;<mark class="textHighlight">Pemerintah</mark>&nbsp;Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.</p> <p>&rdquo;<mark class="textHighlight">Demikianlah</mark>&nbsp;diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025,&rdquo; terang dia.&nbsp;</p> <p>Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut berbunyi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan atau penjualan Hasil Sedimentasi di Laut.&nbsp;</p> <p>Kemudian Pasal (3) PP yang sama berbunyi Penjualan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan.&nbsp;</p> <p>Sedangkan Pasal (4) berbunyi izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Melalui putusan bernomor 5/P/HUM/2025, Mahkamah Agung (MA) melarang Pemerintah Indonesia mengekspor pasir laut.

Tok, Mahkamah Agung Larang Pemerintah Indonesia Ekspor Pasir Laut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Ekspor-Pasir-Ke-Singapura-120215-JOS-1-3699542539.jpg" alt="Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.</p> <p>Ia meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut, karena dapat berdampak terhadap ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial.&nbsp;</p> <p>"Kami mewanti-wanti Pemerintah untuk kembali mempertimbangkan kebijakan ini. Karena ekspor pasir bisa menyebabkan ekologi laut terancam bencana! Dan bila terjadi bencana ekologi, itu bisa merugikan Indonesia berkali-kali lipat dibandingkan keuntungan yang didapat," kata Daniel kepada wartawan, Kamis (19/9).&nbsp;</p> <p>Kebijakan ekspor pasir laut itu dituangkan dalam dua aturan Menteri Perdagangan (Permendag). Yaitu Permendag Nomor 20 dan 21 Tahun 2024. Keduanya merupakan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Mei 2023.</p> <p>Daniel mengingatkan, penambangan pasir laut untuk diekspor bisa menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan alam dan masyarakat.</p> <p>&ldquo;Dibukanya keran ekspor pasir laut ini memiliki banyak dampak, baik pada lingkungan dan sosial. Terutama terhadap lingkungan laut yang berdampak secara serius,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Daniel merinci dampak serius yang dapat terjadi pada lingkungan laut Indonesia dengan adanya penambangan pasir laut.</p> <p>Mulai dari degradasi terumbu karang, karena ekstraksi pasir laut dapat merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya. Dampak serius lainnya yakni penurunan kualitas air, karena aktivitas penggalian dapat mengakibatkan pencemaran dan perubahan kualitas air laut.</p> <p>&ldquo;Pengambilan pasir laut juga dapat mempercepat erosi pantai dan mengubah bentuk garis Pantai, serta mengganggu habitat spesies laut yang bergantung pada substrat dasar laut untuk berkembang biak,&rdquo; jelas Daniel.</p> <p>Daniel mengingatkan, dampak besar lainnya dari kebijakan penambangan pasir untuk diekspor adalah hilangnya pulau-pulau kecil Indonesia seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya.</p> <p>"Kejadian pulau-pulau kecil akan hilang seperti 20 tahun yang lalu, selama proses penambangan pasir laut yang diekspor akan terulang," papar Daniel.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Ia menegaskan, ekspor pasir laut dari Indonesia ke luar negeri sebenarnya telah dilarang sejak 20 tahun lalu. Tepatnya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.</p> <p>Pelarangan ekspor pasir laut oleh&nbsp;Megawati didasari alasan karena tindakan tersebut hanya akan menguntungkan negara lain, seperti Singapura, dan merugikan Indonesia karena keuntungan yang didapat negara rendah.&nbsp;</p> <p>Kendati demikian, Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif pada lingkungan laut. Pemerintah mengklaim bahwa yang diambil adalah sedimen, bukan pasir.</p> <p>Sedimen merupakan material padat yang terdiri dari pecahan-pecahan batu-batuan, mineral, sisa-sisa tumbuhan, dan hewan yang dipindahkan dan diendapkan di tempat baru yang mengganggu jalur kapal laut.&nbsp;</p>

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritik kebijakan Pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut.

Tolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut yang Digulirkan Pemerintah, Komisi IV DPR: Pulau-Pulau Kecil Bisa Hilang Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/Ekspor-Pasir-Ke-Singapura-120215-JOS-1-3699542539.jpg" alt="Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut yang akan dibawa ke Singapura, di perairan Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo/ama/pri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah telah membuka ekspor pasir laut dan menegaskan bahwa ekspor yang dibuka adalah sedimen laut yang mengganggu alur jalannya kapal.<br /><br />"Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka, adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9).<br /><br />Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sedimentasi air laut berbeda&nbsp;dari pasir laut, meskipun wujud dari sedimentasi itu juga berbentuk pasir. Dia pun kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka ekspor pasir laut<br /><br />"Sekali lagi, bukan (pasir laut), nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya, sedimen itu beda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi (yang diekspor) sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen," kata Presiden.<br /><br />Dalam kesempatan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir hanya dapat dilakukan selama kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.<br /><br />Aturan ekspor hasil sedimentasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut serta tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).<br /><br />Dikatakan pengaturan ekspor hasil sedimentasi berupa pasir laut dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung serta daya tampung ekosistem pesisir dan laut, juga kesehatan laut.<br /><br />Selain itu, pengaturan ekspor pasir laut dapat mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.</p>

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sedimentasi air laut berbeda dari pasir laut, meskipun wujudnya sama.

Bukan Pasir Laut, Jokowi Tegaskan yang Boleh Diekspor adalah Sedimen: Meskipun Wujudnya juga Pasir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Jokowi_1-3860319376.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (14/6)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo buka suara terkait&nbsp; kebijakan ekspor pasir laut yang telah dirilisnya. Ia mengatakan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut tidak ada hubungannya dengan Singapura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada hubungannya," kata Jokowi kepada wartawan usai membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa pasir laut yang diizinkan untuk diekspor adalah pasir sedimen. Lebih khusus, kata dia, pasir sedimen yang mengganggu pelayaran dan terumbu karang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01972619/penjelasan-pihak-inara-rusli-tuntut-royalti-atas-lagu-lagu-virgoun-selama-masa-pernikahan">Penjelasan Pihak Inara Rusli Tuntut Royalti Atas Lagu-lagu Virgoun Selama Masa Pernikahan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sebetulnya yang di dalam kepres itu (PP Nomor 26 Tahun 2023) adalah pasir sedimen ya," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan ia mengaku bahwa kebijakan tersebut sudah digodok atau dibahas sejak lama. Adapun nantinya, pasir laut yang diizinkan adalah sedimen yang mengganggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang arahnya ini rapatnya sudah lama sekali, bulak-balik masih. Karena nanti arahnya ke situ," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, South China Morning Post menulis laporan berjudul "Singapura mujur usai Indonesia cabut larangan ekspor pasir laut yang berlangsung 20 tahun". Dalam laporannya, media asing ini menyebut pencabutan larangan ekspor pasir laut selama 20 tahun dapat membantu proyek perluasan lahan di Singapura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01972328/polda-kalsel-ungkap-penyelundupan-35-kilogram-sabu-sabu-dari-segitiga-emas">Polda Kalsel Ungkap Penyelundupan 35 Kilogram Sabu-Sabu dari Segitiga Emas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, pencabutan larangan itu memicu kekhawatiran di kalangan pencinta lingkungan tentang habitat laut. Sebelum pelarangan, Indonesia adalah pemasok utama pasir laut Singapura untuk perluasan lahan dengan pengiriman rata-rata lebih dari 53 juta ton per tahun antara tahun 1997 dan 2002.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2019, Singapura adalah importir pasir laut terbesar di dunia dan dalam dua dekade sebelumnya telah mengirimkan 517 juta ton pasir dari negara tetangganya. Sementara itu, Malaysia telah melarang ekspor pasir laut pada 2019, padahal Malaysia merupakan pemasok terbesar Singapura.</div>

Jokowi buka suara terkait  kebijakan ekspor pasir laut yang telah dirilisnya. Dia membantah kebijakan itu demi kepentingan Singapura.

Jokowi Bantah Ekspor Pasir Laut Dibuka Demi Kepentingan Singapura

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/Ekspor-Pasir-Laut-1407973964.jpg" alt="Ilustrasi: Ekspor pasir laut" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Ekspor pasir laut</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kebijakan ekspor pasir laut. Ia menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP)&nbsp; Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut hanya untuk kepentingan negara asing dan menguntungkan oligarki eksportir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah memberikan izin ekspor pasir laut itu artinya pemerintah sengaja menjual pulau NKRI yang akhirnya akan memperluas batas Zona Ekonomi Economy (ZEE) negara lain dan memperkecil ZEE Indonesia itu sendiri," kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga mengkritisi soal pendapat pemerintah yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut sebagai upaya terintegrasi meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab menurutnya, PP tersebut akan membahayakan ekologi, karena hasil dan lokasi sedimentasi itu definisinya absurb atau tidak jelas. Di sisi implementasi akan rawan manipulasi dan pelanggaran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila benar ada sedimentasi yang merugikan ekosistem laut dan menganggu alur pelayaran, maka seharusnya sedimentasi itu cukup dibersihkan dan tidak perlu dijual dan ekspor," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak semua sedimentasi merugikan, ada juga sesungguhnya sedimentasi laut bermanfaat bagi ketahanan nasional, bagi ekosistem laut dan bagi batas wilayah NKRI," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Achmad juga menilai, ekspor pasir laut untuk kepentingan reklamasi sama dengan memindahkan daratan alias menjual pulau. Terlebih, ekspor pasir laut pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1997 hingga 2002 dimana Indonesia menjadi pemasok utama pasir laut ke Singapura untuk perluasan lahan dan telah mengirimkan 53 juta ton per tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil 5 tahun Indonesia melakukan ekspor pasir laut adalah Pemerintah 1997-2022 dianggap bertanggungjawab atas hilangnya pulau-pulau Indonesia dan keanekaragaman hayatinya. Pencabutan larangan ekspor pasir melalui PP No. 26 tahun 2023 ini sejalan dengan akan dilakukannya proyek perluasan lahan di negara tetangga yaitu Singapura.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Singapura adalah importir laut terbesar di dunia yang selama dua dekade telah mengimpor 517 juta ton pasir laut dari negara tetangganya. Namun, Malaysia sebagai pemasok terbesar pasir laut ke Singapura pada tahun 2019 telah melarang ekspor pasir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika Presiden Jokowidodo mengeluarkan izin ekspor pasir laut dengan dalih mengurangi sedimentasi laut, kata Achmad, maka itu adalah langkah yang salah kaprah, karena pengurangan sedimentasi air laut bisa dilakukan tanpa harus mengekspor pasir laut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01702141/tak-diundang-ganjar-saat-resmikan-rumah-aspirasi-psi-kami-tegak-lurus-dengan-pak-jokowi">Tak Diundang Ganjar saat Resmikan Rumah Aspirasi, PSI: Kami Tegak Lurus dengan Pak Jokowi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjual Pasir laut sama halnya dengan menjual daratan. DPR perlu meminta keterangan Presiden dan Pejabat Menteri terkait kebijakan yang merugikan ketahanan nasional ini. DPR tidak boleh tunduk pada oligarki dengan bersikap permisif terhadap kebijakan yang amat membahayakan kepentingan kedaulatan nasional," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Tidak semua sedimentasi merugikan, ada juga sesungguhnya sedimentasi laut bermanfaat bagi ketahanan nasional

Soal Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Ekonom: Sama Halnya dengan Menjual Daratan