<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/Screenshot_20240807_125227_YouTube-691142637.jpg" alt="Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8). (Tangkapan Layar Youtube Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah, Rabu (7/8). (Tangkapan Layar Youtube Setpres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan selamat jalan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagaimana diketahui, masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Jokowi sudah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, yaitu pada periode 2014&ndash;2019 dan 2019&ndash;2024. "Saya kalau boleh mungkin sentimentil, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan. Walaupun masih 2-3 bulan pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini buat saya pribadi sangat menyentuh," kata Luhut dalam peresmian pabrik bahan anoda baterai litium di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/8). Luhut mengungkapkan berbagai keberhasilan Indonesia membangun hilirisasi, termasuk mengembangkan ekosistem mobil listrik dan baterai. Menurut dia, semua itu merupakan capaian dari Jokowi. "Saya masih ingat betapa bapak presiden dulu memutuskan untuk kita mem-banned ekspor nikel yang banyak sekali pro kontra. Tapi Bapak Presiden, dengan keputusan bapak waktu itu, tahun lalu ekspor kita sudah lebih dari 34 miliar dolar (AS). Jadi angka yang sangat besar," ucap Luhut. Bila proses itu terus berjalan, lanjut Luhut, pada 2027 mendatang nilai ekspor olahan nikel akan bertambah hingga 30 miliar dolar AS. "Ini akan buat ekonomi indonesia jadi penting," ucapnya. Menurut dia, Jokowi telah menjadi pemimpin yang mampu meninggalkan legacy baik. Jokowi juga telah meletakkan dasar Indonesia menjadi negara industrial. Bukan sekadar negara pengekspor material. Luhut menceritakan percakapannya dengan Jokowi saat terus melawan gugatan Uni Eropa terkait kebijakan penghentian ekspor bijih nikel. Ketika itu, Indonesia kehilangan USD 1,5 miliar. "Tapi, sekarang buahnya kita disegani kita dihormati. Teknologi kita akan bagus dan ekspor kita meningkat,&rdquo; urai Luhut. Luhut menegaskan, tidak boleh ada lagi yang menganggap enteng Indonesia. Sebab, Indonesia negara besar dengan sumber daya alam yang melimpah. "Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden harus betul-betul mengawal semua peraturan dengan baik kita harus jaga kredibilitas presiden yang dibangun 10 tahun," pungkasnya.

Luhut menyampaikan selamat jalan di Kendal saat peresmian pabrik bahan anoda baterai lithium, kepada Presiden jokowi yang akan pensiun.

Jokowi Akan Pensiun Dari Jabatan Presiden, Luhut Ucapkan Selamat Jalan di Kendal   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/ekspor-perdan-nikel-sulfat-2678558005.jpg" alt="ILUSTRASI Ekspor nikel sulfat." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ekspor nikel sulfat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harga nikel dunia kini mengalami tren penurunan sejak Maret 2022 ketika berada pada posisi tertingginya yakni USD 47.587 per ton. Berdasarkan situs Trading Economics, pada Rabu (24/1/2024) harga nikel dunia tercatat USD 15.765 per ton. Meski demikian, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho tetap percaya diri permintaan nikel untuk pasar baterai kendaraan listrik menunjukkan peningkatan. Toto melansir data WoodMac 2023 yang menyebut kebutuhan nikel untuk industri baterai sekitar 480 kilo ton (kt) atau sekitar 15% konsumsi nikel global. Wood Mackenzie atau WoodMac sendiri adalah sebuah perusahaan konsultan global untuk energi terbarukan, energi, dan sumber daya alam. Layanan Wood Mackenzie mencakup data, analisis, wawasan, acara, dan konsultansi. "Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat, dan pada tahun 2030 kebutuhan nikel untuk industri baterai sebesar 1.260 kt atau sekitar 26% konsumsi nikel global," kata Toto pada Rabu, (24/1). Peningkatan permintaan ini, lanjut Toto didorong oleh komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi bersih. "Dengan komitmen global untuk mengurangi emisi dan mengadopsi kendaraan listrik, permintaan untuk baterai EV akan terus meningkat, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan terhadap nikel," ujar Toto. Lebih lanjut, Indonesia dengan kapasitas produksi yang besar dan sumber daya nikel yang melimpah, berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan tren ini. Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan baterai EV global, tidak hanya memenuhi permintaan domestik tetapi juga kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan global akan nikel berkualitas tinggi. "Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, memainkan peran kunci dalam menyediakan nikel berkualitas yang dibutuhkan untuk pembuatan baterai lithium-ion, yang merupakan komponen vital untuk baterai kendaraan listrik. Nikel meningkatkan densitas energi baterai yang sangat penting untuk meningkatkan jangkauan dan efisiensi EV," kata Toto memaparkan. Sebelumnya ramai diberitakan turunnya harga nikel dunia ini salah satunya dinilai karena dunia "kebanjiran" pasokan nikel RI. Co-Captain Timnas Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembong (Tom Lembong) menyebut, anjloknya harga nikel saat ini dikarenakan hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Pasar nikel untuk baterai kendaraan listrik (EV) global menunjukkan trend yang meningkat. Menurut data WoodMac tahun 2023 kebutuhan nikel untuk industry baterai sekitar 480 kt atau sekitar 15 persen konsumsi nikel global. Diperkirakan jumlah ini akan terus meningkat, dan pada tahun 2030 kebutuhan nikel untuk industri baterai sebesar 1260 kt atau sekitar 26 persen konsumsi nikel global. Nikel telah menjadi salah satu sumber daya mineral yang strategis di pasar global, karena bahan baku penting untuk industri baterai kendaraan listrik dan pembangkitan energi geotermal. Permintaannya pun diprediksi akan meningkat seiring tingginya tren energi baru-terbarukan (EBT). Berdasarkan prediksi International Energy Agency (IEA), permintaan nikel untuk teknologi bersih akan berkembang hingga 20 kali lipat sampai 2040. Diperkirakan, penjualan nikel dari Asia Tenggara pada 2030 mencapai 36,6 miliar dolar AS dan meningkat lagi hingga 40,8 miliar dolar AS pada 2050. Indonesia, sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, akan menjadi negara yang paling diuntungkan dengan tingginya permintaan ini. Adapun LFP diperkirakan bakal mendominasi pasar global pada 2027. Namun, permintaan terhadap LFP diyakini tidak akan menurunkan permintaan terhadap nikel. Sebabnya, nikel akan menjadi bahan baku dasar untuk baterai listrik kendaraan besar, seperti bus dan truk. Sedangkan LFP akan diminati menjadi bahan baku kendaraan pribadi.

Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho tetap percaya diri permintaan nikel untuk pasar baterai EV makin meningkat.

Bos IBC Pastikan Permintaan Nikel Terus Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/nikel-877297933.jpg" alt="Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penaman Modal atau BKPM Cahyo Purnomo (paling kiri)." width="100%">
<figcaption>Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penaman Modal atau BKPM Cahyo Purnomo (paling kiri).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Indonesia telah dinyatakan kalah gugatan dari Uni Eropa terkait ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Oleh karena itu, gugatan ini memasuki proses banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat Perdagangan Internasional, Elisa Sugito mengatakan, pemerintah Indonesia sebagi negara anggota WTO sebaiknya memperhatikan kembali WTO rules. Satu-satu celah yang bisa diambil oleh pemerintah yaitu memanfaatkan Pasal XX WTO Rules yang menjelaskan tentang pengecualian tidak melakukan ekspor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dari WTO rules, perlu pengkajian ulang terkait pelarangan ekspor ore (bijih) nikel. Kalau merujuk WTO rules memang pelarangan eskpor di semua negara tidak boleh, tapi juga ada larangan ekspor dibolehkan (oleh WTO). Ada celahnya," kata Elisa dalam peluncuran bukunya berjudul 'Nikel Indonesia: Kunci Perdagangan Internasional' di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Sabtu (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pelarangan ekspor ore nikel yang dilakukan oleh Indonesia semata-mata untuk kepentingan nasional. Namun kebijakan itu dianggap melanggar aturan perdagangan WTO yaitu General Agreement on Tariffs And Trade, GATT 1994, Pasal XI, tentang pembatasan ekspor dan impor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelarangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2020.&nbsp;Elisa menilai pemerintah Indonesia bisa meniru pemerintah langkah Tiongkok dalam mengakali celah WTO Rules. Sehingga tetap bisa memajukan industri nikel dalam negeri tanpa melanggar WTO Rules.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita main halus bisa kok kayak China karena pelajari dulu WTO Rules 6 tahun. Kajian itu kadang dilupakan. Ketika bisa mainkan celah hukum WTO kita bisa maju seperti China," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elisa menganalisa Tiongkok yang baru masuk WTO pada 2001 dapat berkembang ketimbang Indonesia. Padahal Pemerintah Indonesia sudah masuk jadi anggota WTO sejak 1950. Ia menduga hal ini salah satunya disebabkan Indonesia tidak patuh pada aturan WTO itu sendiri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia sudah lama anggota WTO sejak 1950, tapi kenyataannya Indonesia nggak tunduk dengan aturan WTO," ujar Elisa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Elisa mencontohkan pemerintah Indonesia sebenarnya punya peluang menang dalam banding ekspor bijih nikel melawan Uni Eropa di WTO. Elisa meyakini Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pasal tertentu dalam WTO Rules kalau mengkajinya dengan baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tempat yang sama, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penaman Modal (BKPM) Cahyo Purnomo mengatakan, nikel bisa dibuat produk yang memiliki ekonomi lebih. Seperri baja, maupun baterai untuk kendaraan listrik. Peluang ini yang harus mampu diambil oleh pemerintah demi meningkatkan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komitmen kita ke zero karbon 2060 kan salah satunya dari situ. Ini tidak sesederhana itu tapi setidaknya kita sudah berada di jalur yang benar, sumber daya yang ada kita olah agar memiliki nilai lebih tinggi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Analis Perdagangan Ahli pada Direktorat Impor Kemendah, Arie Rahmatika menambahkan, pemerintah tengah fokus pada hilirisasi nikel. Sedangkan untuk ekspor ore nikel memang sudah dilarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah saat ini cenderung lebih ke hilirisasi, kita berharap produk yang diekspor punya nilai tambah," tandasnya.</div> </div>

"Kalau merujuk WTO rules memang pelarangan eskpor di semua negara tidak boleh, tapi juga ada larangan ekspor dibolehkan (oleh WTO)".

Larangan Ekspor Nikel Ore Masih Bisa Diperjuangkan Asal Pemerintah Cermat Lihat Celah WTO Rules

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumd-sulteng-layak-diberi-prioritas-kelola-tambang-nikel-bahodopi_m_.jpg" alt="BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi" width="100%">
<figcaption>BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira menilai kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat dengan melarang ekspor bahan mentah nikel dan fokus untuk membangun industri dalam negeri.  ’’Setuju dan mendukung Presiden Jokowi, harus bangun industri dalam negeri,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/1).  Dia menegaskan tidak hanya menghentikan nikel, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada tahun 2023 mendatang.  Anggawira berpendapat kebijakan itu sangat tepat untuk sisa masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang lebih dua tahun. Dia berharap presiden selanjutnya berkomitmen melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi. ’’Wajib melanjutkan karena sudah on the track,” harapnya.  Hal senada diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah yang mengatakan sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional.  Trubus menegaskan, memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.  Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), Trubus berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. (*)

Aspebindo Nyatakan Kebijakan Jokowi Hentikan Ekspor Nikel sudah Tepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/JOKOWI-21.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan melakukan banding usai kalah dalam gugatan terkait larangan ekspor nikel di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini sebagaimana komitmen pemerintah dalam program hilirisasi industri guna menambah nilai ekspor nikel.  "Meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini dibawa digugat oleh Eropa dibawa ke WTO kita kalah, enggak apa-apa. Kalah saya sampaikan ke menteri, banding," tegas Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang dipantau secara daring, Rabu (30/11).  Ia juga menjelaskan soal alasan Uni Eropa menggugat larangan ekspor nikel. Sebab menurutnya, di negara tersebut komoditas nikel telah menjadi bahan utama sektor industri.  Padahal lanjutnya, saat ini hilirisasi nikel sedang menjadi konsen pemerintah sebab mampu menambah nilai ekspor nikel. Ia menyebut, ekspor bahan mentah nikel sebelumnya hanya bernilai USD 1,1 miliar atau sekitar Rp 20 triliun dalam setahun.  Namun, setelah pemerintah membuat smelter untuk hilirisasi pada 2021 ekspor nikel Indonesia mencapai USD 20,8 miliar atau sekitar Rp 300 triliun dalam setahun. Dari Rp 20 triliun loncat ke Rp 300 triliun lebih sehingga naik 18 kali lipat nilai tambahnya.  "Sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus dari sebelumnya selalu negatif, selalu defisit, berpuluh-puluh tahun kita. Baru 29 bulan lalu kita selalu surplus, ini yang kita arah," jelasnya.  Jokowi pun tidak mempermasalahkan bila ada sejumlah negara yang menggugat kebijakan Indonesia yang menahan laju ekspor bahan mentah nikel.  "Kalau ada negara lain yang menggugat, ya itu haknya negara lain yang menggugat, karena ya memang terganggu," imbuhnya.  Meski begitu, Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakan larangan ekspor itu dengan alasan hilirisasi serta agar Tanah Air bisa menjadi negara maju.  "Kita ingin maju, negara kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau digugat saja kita takut, mundur, nggak jadi, ya nggak akan kita menjadi negara maju," tuturnya.  Oleh karenanya, ia mengajak seluruh jajarannya untuk terus berkomitmen dan tidak gentar menghadapi gertakan negara maju atas kebijakan yang diambil Pemerintah RI.  "Terus saya sampaikan kepada menteri, terus (lanjutkan program hilirisasi), tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain," pungkas Jokowi.

Indonesia Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/produksi_35_ton.jpg" alt="KEBIJAKAN STRATEGIS: Presiden Jokowi dan sejumlah menteri saat groundbreaking smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, kemarin (12/10). (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KEBIJAKAN STRATEGIS: Presiden Jokowi dan sejumlah menteri saat groundbreaking smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, kemarin (12/10). (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia harus segera berpindah dari hanya mengekspor mineral mentah beralih menjadi produk hilirisasi. Salah satunya, ekspor bijih bauksit yang mulai dihentikan pada 2022, dan menyetop ekspor bijih tembaga pada tahun berikutnya.  "Nikel pertama, sudah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit, kalau smelter kita siap, stop bauksit. Tinggal kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi stop tembaga karena smelter kita di Gresik sudah hampir selesai," kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Kamis (18/11).  Menurutnya, tujuan kebijakan larangan ekspor mineral mentah tersebut agar Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari ladang sumber daya alamnya sendiri. Sebab, saat ekspor bijih nikel dihentikan, nilai barang bisa meningkat hingga 10 kali lipat.  Bahkan, Jokowi juga memperkirakan, setelah memberhentikan ekspor bijih nikel dan diganti dengan produk turunan seperti besi dan baja, maka nilai tambah bisa menyentuh USD20 miliar pada akhir  2021.  Jokowi berharap manfaat yang sama pada bauksit dan tembaga. Sehingga neraca perdagangan Indonesia dapat terus membaik yang pada ujungnya akan meningkatkan perekonomian nasional.  "Begitu bauksit juga sama, tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini?" tuturnya.  Jokowi meminta agar para pengusaha tidak lagi mengeluh saat harga nikel baik namun tidak dapat melakukan ekspor. Sebab fokus pemerintah adalah hilirisasi industri.  "Jangan ada yang 'Pak ini kita nggak bisa lagi ekspor nikel harganya pas baik'. Iya (baik), tapi dalam strategi besar negara kita memerlukan ini (stop ekspor ore)," ucapnya.  Jokowi menambahkan, hilirisasi ini selain membuka peluang nilai tambah, juga memberikan dampak positif dimana banyak membuka lapangan pekerjaan baru. Sedangkan hubungan dengan negara lain masih tetap dapat dilakukan melalui jalur investasi dan lain-lain.  "Mereka mau tidak mau harus invest di Indonesia atau ber-partner dengan kita. Pilihannya itu saja, silakan kok mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silkan. Mau dengan BUMN silakan, kita terbuka," pungkasnya.

Setelah Nikel, Jokowi akan Stop Ekspor Bauksit dan Tembaga Mentah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia saat ini sedang digugat oleh negara Uni Eropa ke WTO karena mengeluarkan kebijakan penghentian ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah (raw material).  Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, pemerintah tegas dan tak takut melawan gugatan yang dilayangkan Uni Eropa di WTO terkait nikel.  Padahal, tujuan kebijakan tersebut demi menggenjot hilirisasi industri nikel menjadi industri baterai kendaraan listrik. Hal itu bertujuan untuk menciptakan nilai tambah da kualitas industri nikel RI.  "Kita harus berani untuk mengatakan tidak, meski kita digugat di WTO. Nggak apa-apa. Kan nikel nikel kita. Barang barang kita. Mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong," ungkapnya saat memberikan pengarahan kepada peserta PPSA XXIII 2021 LNKRI di Istana Negara secara virtual, Rabu (13/10).  Jokowi mengungkapkan, pemerintah akan menghadapinya dengan gagah berani untuk mengambil peluang besar yang dapat mendatangkan keuntungan besar tanah air dan kemakmuran rakyat. "Kalau ada yang menggugat kita hadapi. Nggak ada kesempatan peluang datang lagi. Ini kesempatan kita untuk mengintegrasikan industri-industri besar dalam negeri," ungkapnya.  Jokowi menambahkan, Indonesia jangan sampai gagap karena gugatan di WTO. Sebab, ini merupakan proses RI untuk mengintegrasikan apa yang dicita-citakan. Bahkan, Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menyiapkan pengacara handal untuk menghadapinya. "Jangan sampai kita grogi karena digugat di WTO, jadi siapkan lawyer kelas internasional biar tidak kalah kita,” pungkasnya.

RI Digugat Uni Eropa Soal Ekspor Nikel, Jokowi Siapkan Lawyer Handal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Industri-Smelter-Kendari-Pos.jpg" alt="Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mulai hari ini, Selasa (29/10), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mewakili pemerintah melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan itu berlaku dua bulan lebih cepat daripada kebijakan awal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang perusahaan tambang nikel mengekspor hasil produksi per 1 Januari 2020.  Keputusan tersebut merupakan hasil rapat antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan sejumlah asosiasi usaha Senin (28/10). Bahlil menjelaskan bahwa keputusan itu tidak mengubah aturan yang berlaku mulai 1 Januari mendatang. "Kami hanya percepat prosesnya," kata Bahlil di kantor BKPM, Jakarta, kemarin.  Dia mengungkapkan, selama ini ekspor bijih nikel justru merugikan Indonesia karena tidak ada nilai tambah di dalam negeri. Eks ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut menilai bahwa kebijakan itu diambil untuk menciptakan hilirisasi pada komoditas bijih nikel. Hilirisasi yang tercipta diharapkan menghasilkan nilai tambah secara signifikan dari pengolahan produk berbahan dasar nikel.  Bijih nikel yang sudah ada sampai Desember akan dibeli pengusaha-pengusaha yang telah memiliki smelter. Harganya pun bakal disesuaikan dengan harga yang berlaku di Tiongkok dengan dikurangi pajak dan biaya pengapalan. "Surveyor dilakukan dari dua pihak agar tidak ada dusta di antara kita dan nggak ada komplain," ujarnya.  Berdasar data Kementerian ESDM, total volume cadangan terbukti nikel di Indonesia mencapai 689,89 juta ton. Dengan kondisi tersebut, suplai fasilitas pemurnian di dalam negeri hanya bisa dijamin sekitar tujuh hingga delapan tahun.  Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso menyebutkan, saat ini ada sekitar 14 smelter yang beroperasi. Menurut dia, di dalam perencanaan ada sekitar 27 smelter yang masih dibangun, masuk ke tahap penyelesaian. Asosiasi juga akan melaksanakan fungsi pengawasan kepada para pelaku usaha nikel.  "Bila masih ada pengusaha yang nekat ekspor, bakal kami tindak dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari asosiasi," tegasnya.  Ketua Umum Hipmi Mardani H. Maming menegaskan, tidak ada yang dirugikan dalam upaya percepatan penghentian ekspor bijih nikel. "Kami setuju untuk nggak ekspor selama bijih nikel dibeli smelter di Indonesia. Sebab, kami dikasih jalan tengah, smelter harus beli dengan harga internasional Tiongkok. Ngapain kami kirim ke Tiongkok kalau sama saja," tuturnya.  Sementara itu, PT Phapros Tbk (PEHA) melakukan ekspor perdana ke Peru. Anak usaha PT Kimia Farma Tbk itu mengekspor obat TBC guna memenuhi kebutuhan negeri tersebut.  Direktur Utama Phapros Barokah Sri Utami mengungkapkan, penjajakan ekspor dan impor dengan Peru berlangsung sejak akhir 2018. "Kami sebagai anak perusahaan BUMN saat itu mengetahui kebutuhan yang besar atas obat TBC di Peru, termasuk upaya untuk menekan prevalensi kasus penyakit tersebut di sana," jelasnya kemarin.  Emmy –sapaan Sri Utami– menyatakan, Peru memiliki banyak perusahaan farmasi lokal. Namun, belum ada yang bisa memproduksi obat TBC. Menurut World Health Organization (WHO), prevalensi kasus TBC di Peru merupakan yang tertinggi di Benua Amerika. Tingkat keberhasilan pengobatannya cenderung lambat (hanya sekitar 1,5 persen per tahun) dan perlu ditingkatkan hingga 4–5 persen untuk mengakhiri epidemi TBC dan penyakit menular lainnya pada 2030.  "Total nilai ekspor ke Peru masih di bawah Rp 5 miliar. Namun, kami optimistis nilainya bisa lebih besar seiring dengan adanya proyek tender pemerintah negara setempat," paparnya.  Phapros pun membidik target kontribusi ekspor bisa mencapai 5 persen dari total penjualan. Sebelumnya, pada 2014, Phapros juga melakukan ekspor perdana ke Kamboja dengan mengirim 11 jenis produk.  Realisasi Produksi Nikel 2019 Januari: 145,35 ribu ton Februari: 146,55 ribu ton Maret: 144,64 ribu ton April: 133,50 ribu ton Mei: 160,48 ribu ton Juni: 151,48 ribu ton Juli: 174,021 ribu ton Agustus: 160,563 ribu ton September: 94,983 ribu ton  Sumber: Kementerian ESDM

Mulai Hari Ini Indonesia Stop Ekspor Bijih Nikel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pernah-dilarang-2-perusahan-tambang-kantongi-izin-ekspor-lagi_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan izin ekspor kepada dua dari empat perusahaan tambang yang sebelumnya dicabut izinnya. Sementara itu dua lainnya masih dicabut izinnya lantaran belum menunjukkan progres pembangunan smelter. Adapun dua perusahaan yang sudah diberikan izin lagi yakni PT Integra Mining Nusantara, perusahaan yang berada di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini memproduksi nikel. Kemudian PT Modern Cahaya Makmur, perusahaan ini satu wilayah dan memproduksi tambang yang sama. "Mereka sudah diberikan izin ekspor lagi sekitar bulan November," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (4/12). Sementara itu, dua lainnya yang telah dicabut izinnya yakni PT Lobindo Nusa Persada, perusahaan yang ada di Kepulauan Riau ini memproduksi Bauksit. Satu lagi yakni PT Surya Saga Utama, perusahaan yang memproduksi nikel dan berada di Bombana, Sulawesi Tenggara. "Sementara yang dua Surya Saga dan Lobindo karena masa rekomendasi ekspornya berakhir otomatis dia tidak bisa ekspor. Tapi Surya Saga sudah melakukan progress pembangunan smelter," tuturnya. Meski demikian, Kementerian ESDM tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kembali izin ekspor. Dengan catatan, perusahaan telah memenuhi kewajiban pembangunan smelter dan mengajukan izin ekspor. "Kalau dia ngajuin boleh sebagai perpanjangan. Tapi harus memenuhi target 90 persen. Kalau pembangunan smelter tidak bisa sesuai harapan artinya dia melanggar komitmen. Saat ini belum ada sanksi administrasi," pungkasnya.

Pernah Dilarang, 2 Perusahan Tambang Kantongi Izin Ekspor Lagi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekspor nikel

Berita Terkini