<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250312-WA0101-3485154906.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya meneliti kembali peran tujuh tersangka kasus dugaan suap perkara ekspor minyak sawit. Dalam waktu yang sama, juga berupaya menemukan fakta hukum terkait pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menuturkan bahwa dalam perkara ini telah ada 14 saksi yang diperiksa. Dari 14 saksi tersebut, 7 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. "Sudah pula dilakukan penahanan terhadap para tersangka," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini penyidik sedang fokus untuk melihat peran-peran dari ketujuh tersangka. "Jadi istilahnya bagi kami mematangkan sisi pemberkasan atau penelitian terhadap peran dari setiap tersangka," paparnya hari ini (15/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itulah, penyidik sejak Senin (14/4) melakukan pemeriksaan kembali kepada para tersangka. "Pemeriksaan lanjutan dari adanya keterangan-keterangan dari pihak-pihak dari saksi itu sendiri," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pemeriksaan tersebut, lanjutnya, bila memang ada pihak-pihak yang masih harus&nbsp; diminta pertanggungjawabannya tentunya akan dilakukan. "Namun, hal itu sangat tergantung dengan perkembangan dari fakta-fakta hukum yang ada. Sangat tergantung dengan bukti-bukti yang ada," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015880179/ma-bentuk-satgassus-buntut-4-hakim-jadi-tersangka-suap-perkara-cpo-wilmar-dkk">MA Bentuk Satgassus Buntut 4 Hakim jadi Tersangka Suap Perkara CPO Wilmar dkk</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Apakah ada bukti permulaan yang cukup, sehingga seseorang atau pihak mana pun bisa dimintai pertanggungjawaban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira ya perkara ini kan masih dalam waktu yang begitu singkat. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya dan itu sangat tergantung dengan fakta-fakta yang ada," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, penyidik juga masih mendalami soal uang Rp 60 miliar sebagai suap. Diketahui Rp 22 miliar dibagikan ke tiga hakim. "Sisanya ini kami tanyakan ke MAN sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, apakah hanya jatah majelis atau ada seterusnya," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga majelis hakim yang memutus bebas dengan onslag perkara minyak sawit sebagai tersangka. Ketiganya mendapatkan diduga mendapat sejumlah uang bernilai miliaran dalam dua tahap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan M. Arif Nuryanta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, Djuyamto sebagai hakim PN Jaksel, Agam Syarif Baharuddin menjabat hakim PN Jakpus, dan Ali Muhtarom sebagai hakim adhoc.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidum Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa dari pemeriksaan terhadap para saksi diketahui bahwa setelah terbit penetapan sidang, tersangka Arif Nuryanta memanggil Djuyamto selaku Ketua Majelis dan Agam Syarif Baharuddin selaku hakim Anggota. Arif lantas memberikan uang dolar Amerika yang jika dirupiahkan setara Rp 4.5 miliar dengan tujuan untuk uang baca berkas perkara dan agar perkara tersebut diatensi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian uang Rp 4.5 miliar tersebut dimasukkan ke dalam goodie bag yang dibawa oleh ASB, kemudian dibagi tiga kepada ASB, AL, dan DJU. Kemudian pada sekira bulan September atau Oktober 2024, Tersangka MAN menyerahkan kembali uang dolar Amerika yang setara dengan Rp 18 miliar DJU," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian Djuyamto membagi tiga uang tersebut di depan Bank BRI Pasar Baru Jakarta Selatan dengan porsi pembagian yaitu, Untuk Agam Syarif Baharuddin menerima uang dolar yang setera dengan Rp 4.5 miliar, Djuyamto menerima uang dolar setara dengan Rp 6 miliar dan dari uang bagian Djuyamto tersebut diberikan kepada Panitera sebesar Rp 300 juta, dan Ali Muhtarom menerima uang berupa dolar Amerika yang setara dengan Rp 5 miliar. "Sehingga total seluruhnya yang diterima Rp 22 miliar," ujarnya.</div> </div> </div>

Kejagung teliti peran tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap ekspor minyak sawit, dengan fokus pada bukti dan pertanggungjawaban pihak lain

Kejagung Teliti Peran Tujuh Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara Ekspor Minyak Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250312-WA0101-3485154906.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus suap di PN Jakarta Selatan melibatkan sejumlah advokat dan korporasi terkait ekspor minyak sawit, dengan dugaan suap mencapai Rp 60 miliar. Berikut fakta dan data kasus suap putusan onslag perkara ekspor minyak sawit berujung dengan penerimaan aliran uang. Tersangka Kasus Suap: <ul> <li>Ketua PN Jaksel M. Arif Nuryanta (MAN)</li> <li>Panitera Muda Perdata PN Jakut Wahyu Gunawan (WG)</li> <li>Advokat Aryanto (AR)</li> <li>Advokat Marcella Santoso (MS)</li> </ul> Dugaan Suap: <ul> <li>Saat menjabat Wakil Ketua PN Jakpus, M. Arif Nuryanta diduga menerima suap Rp 60 miliar dari Aryanto dan Marcella Santoso melalui Wahyu Gunawan.</li> <li>Suap ditujukan untuk membuat putusan onslag dalam perkara ekspor minyak sawit.</li> </ul> <h3>Terdakwa Korporasi Kasus Ekspor Minyak Sawit:</h3> <ul> <li> Permata Hijau Grup:</li> </ul> 1. PT Nagamas Palm Oil Lestari 2. PT Pelita Agung Agrindustri 3. PT Nubika Jaya 4. PT Permata Hijau Palm Oleo 5. PT Permata Hijau Sawit <ul> <li>Wilmar Group:</li> </ul> 1. PT Multi Nabati Asahan 2. PT Multi Nabati Sulawesi 3. PT Sinar Alam Permai 4. PT Wilmar Bioenergi Indonesia 5. PT Wilmar Nabati Indonesia <ul> <li>Musim Mas Grup:</li> </ul> 1. PT Musim Mas 2. PT Inti Benua Perkasatama 3. PT Mikie Oleonabati Industri 4. PT Agro Makmur Raya 5. Musim Mas Fuji 6. PT Megasurya Mas 7. PT Wira Inno Mas <ul> <li>Putusan Hakim:</li> </ul> Dalam perkara korporasi tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 41 tanggal 19 Maret 2025 memutuskan vonis onslag atau terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. <ul> <li>Tuntutan JPU:</li> </ul> A. Terdakwa Permata Hijau Group, terdakwa Wilmar Group, dan terdakwa Musim Mas Group terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah didakwakan yaitu di dalam dakwaan primair. B. Menjatuhkan pidana denda masing-masing terdakwa korporasi sebesar Rp 1 miliar. C. Menjatuhkan pidana tambahan kepada yang pertama terdakwa Permata Hijau Grup untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 937 miliar dan Rp 558.181.691. D. Terdakwa Wilmar Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perhitungan negara sebesar Rp 11.880.351.802.619. E. Terdakwa Musim Mas Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perhitungan negara sebesar Rp 4.890.938.943.794. Majelis Hakim: - Djuyamto (Ketua) - Ali Muhtarim (Anggota) - Agam Syarief (Anggota)&nbsp; Sumber: Kejagung

Kasus suap di PN Jakarta Selatan melibatkan sejumlah advokat dan korporasi terkait ekspor minyak sawit, dengan dugaan suap mencapai Rp 60 M.

Fakta dan Data Kasus Suap Putusan Onslag Perkara Ekspor Minyak Sawit Terima Aliran Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Screenshot_2025-02-25-17-11-38-880_comgoogleandroidgm-edit-588167707.jpg" alt="Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menunjukkan uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menunjukkan uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya untuk mendalami dugaan majelis hakim yang memutus vonis onslag perkara ekspor minyak sawit menerima aliran dana. Yang telah diketahui, penyidik Kejagung meyakini bahwa M. Arif Nuryanta menerima suap Rp 60 miliar saat menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk mengatur putusan menjadi onslag.&nbsp; Ketiga majelis hakim dalam kasus tersebut yakni Djuyamto sebagai ketua, Ali Muhtarom dan Agam Syarief sebagai hakim anggota. Serta panitera pengganti Agnasia Marliana Tubalawony.&nbsp; Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, apakah ketiga majelis hakim mendapatkan aliran dana atau tidak sedang didalami oleh penyidik. "Tapi yang pasti putusannya sesuai dengan yang diminta pemberi suap berupa onslag atau perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tindakan pidana," paparnya.&nbsp; <div dir="auto">Penyidik juga telah menemukan bukti yang cukup bahwa M. Arif Nuryanta (MAN) telah diduga menerima uang sebesar Rp 60 miliar rupiah untuk pengaturan putusan agar putusan&nbsp; dinyatakan onslah. "Penerimaan uang itu melalui seorang panitera inisial WG (Wahyu Gunawan.red). WG merupakan orang kepercayaan MAN," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu M. Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus, yang melalui Wahyu Gunawan terjadi kesepakatan tersebut. Selanjutnya, ditunjuklah majelis hakim untuk kasus tersebut. "Kita dalami, sedang ditelusuri," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Hakim Djuyamto berupaya memberikan keterangan dalam perkara tersebut. Dia datang Sabtu dini hari (12/4) ke Kejagung. &ldquo;Malam ini saya mau datang ke Kejagung untuk itikad baik memberikan keterangan sebagai ketua majelis perkara tersebut,&rdquo; terangnya. Namun, Djuyamto tidak diambil keterangannya karena penyidik Kejagung tidak berada di kantornya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015874321/diduga-terima-suap-rp-60-miliar-dari-kasus-korupsi-cpo-kejagung-tetapkan-ketua-pn-jaksel-tersangka">Diduga Terima Suap Rp 60 Miliar dari Kasus Korupsi CPO, Kejagung Tetapkan Ketua PN Jaksel Tersangka&nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung)&nbsp; menyita sejumlah uang dan aset dalam kasus suap putusan onslag perkara korupsi ekspor minyak sawit. Uang dan aset itu ditemukan di rumah Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Wahyu Gunawan dan advokat Aryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa pada Sabtu (12/4) penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah uang ditemukan di rumah tinggal Wahyu Gunawan di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. "Uang dalam berbagai jenis mata uang asing," paparnya. (idr)</div>

Kejagung mendalami dugaan suap hakim terkait putusan onslag ekspor minyak sawit, dengan bukti penerimaan uang Rp 60 miliar.

Kejagung Dalami Majelis Hakim Kasus Putusan Onslag Perkara Ekspor Minyak Sawit Terima Aliran Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/JKT-1-KEJAGUNG-SITA-TPPU-DUTA-PALMA-FED-2JPG-1732869994.jpg" alt="Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi korporasi Duta Palma Group di Kejagung, Jakarta, Selasa (3/12/2" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi korporasi Duta Palma Group di Kejagung, Jakarta, Selasa (3/12/2</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah uang dan aset dalam kasus suap putusan onslag perkara korupsi ekspor minyak sawit. Uang dan aset itu ditemukan di rumah Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Wahyu Gunawan dan advokat Aryanto. Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa pada Sabtu (12/4) penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah uang di rumah tinggal Wahyu Gunawan di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. "Uang dalam berbagai jenis mata uang asing," paparnya. Yakni, uang dolar Singapura 40.000, USD 5.700, 200 yen dan Rp10.804.000. Selanjutnya, USD 3.400, USD 600, dan Rp 11.100.000. "Uang rupiah ditemukan atau diperoleh di dalam mobil milik WG," paparnya. Selanjutnya, di rumah Aryanto ditemukan uang Rp 136.950.000. Tak hanya itu, disita pula satu buah amplop berwarna coklat yang berisi 65 lembar uang pecahan dolar Singapura yang setiap lembarnya seribu dollar Singapura. Kemudian satu buah amplop warna putih yang berisi 72 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. Lalu, satu buah dompet berwarna hitam yang berisi 23 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika. "Satu lembar uang pecahan dolar Singapura nilainya 1.000," ujarnya. Kemudian tiga lembar uang pecahan dolar Singapura yaitu per lembarnya 50 dollar, 11 lembar uang pecahan dolar Singapura nilainya masing-masing 100, kemudian lima lembar uang pecahan dolar Singapura sebanyak nilainya 10, delapan lembar uang pecahan Singapura masing-masing 2 dolar, kemudian tujuh lembar uang pecahan rupiah Rp 100.000 per lembarnya, kemudian 235 lembar uang pecahan Rp 100.000, 33 lembar uang pecahan Rp 50.000, tiga lembar uang pecahan ringgit masing-masing 50 ringgit, satu lembar uang pecahan ringgit 100, kemudian satu lembar uang pecahan ringgit yaitu nilainya 5 ringgit, dan satu lembar uang pecahan ringgit nilainya 1 ringgit. "Penyidik juga menyita satu unit mobil Ferrari, kemudian satu unit mobil Nissan GTR, satu unit mobil Mercedes-Benz, dan ada lagi satu unit mobil merk Lexus, ya kalau tidak salah Lexus," papar Abdul Qohar. Sementara Kapuspen Kejagung Harli Siregar mengatakan, penyidik jajaran Jampidsus telah melakukan pemeriksaan secara mendalam setidaknya terhadap 12 orang dan setelah melakukan gelar perkara ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni, Marcella Santoso dan Aryanto selaku advokat serta M. Arif Nuryanta yang menjabat Ketua PN Jakarta Selatan dan Wahyu Gunawan yang menjabat Panitera Muda Perdata PN Jakut. "MS, AR, WG dan MAN telah ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya. Diketahui, Kejagung menetapkan keempatnya karena diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi Rp 60 miliar dalam kasus putusan onslag perkara korupsi ekspor minyak sawit. Diduga M. Arif Nuryanta menerima uang Rp 60 miliar dari Aryanto dan Marcella Santoso melalui Wahyu Gunawan. Wahyu Gunawan disebut sebagai orang kepercayaan dari Arif Nuryanta. (idr)

Kejagung menyita uang dan aset dalam kasus suap putusan onslag korupsi ekspor minyak sawit, dengan empat orang ditetapkan sebagai tersangka.

Daftar Uang dan Aset Disita Kasus Suap Putusan Onslag Perkara Korupsi Ekspor Minyak Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-KORUPSI-MINYAK-GORENG-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn" width="100%">
<figcaption>Sidang perdana kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng digelar hari ini, Rabu, (31/8/2022).Lima terdakwa dalam kasus tersebut menghadiri persidangan secara langsung. Lima terdakwa itu yakn</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi izin persetujuan ekspor (PE) minyak sawit atau crude palm oil (CPO), Master Parulian Tumanggor membantah memberikan uang dalam rangka memuluskan PT Wilmar Nabati Group, untuk mendapatkan perizinan minyak sawit ke Kementerian Perdagangan (Kemendag).  Dalam persidangan, dia menegaskan tidak mengenal Analis Perdagangan Ahli Madya Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan, Ringgo.  "Saya menolak pernyataan dari pada Ringgo. Ringgo tidak kenal saya dan saya tidak kenal Ringgo dan dia menyebut nama saya, saya tolak," kata Master di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, (27/9).  Bahkan, saat bersaksi di persidangan Ringgo menyatakan tidak mengetahui adanya peristiwa pemberian uang oleh Master Parulian. Dia menyebut, pertanyaan itu berangkat dari kesaksian Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan pada Kemendag, Farid Amir.  "(Itu hanya pernyataan) Dari Pak Farid," ucap Ringgo.  Dalam persidangan pada Selasa (20/9) lalu, Farid Amir mengungkapkan, penerbitan Persetujuan Ekspor (PE) untuk PT. Wilmar Nabati Indonesia dinilai sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dia pun menyebut, Wilmar Nabati sudah memenuhi domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.  "PT. Wilmar Nabati Indonesia sudah memenuhi syarat DMO 20 persen tersebut," ujar Farid.  Menurut Farid, pemenuhan kewajiban pasar domestik atau DMO itu dibahas dalam rapat yang digelar pada 14 Februari 2022. Saat itu, membahas terkait komitmen perusahaan produsen crude palm oil (CPO) agar dapat menyalurkan sesuai ketentuan.  "Mekanisme di rapat tersebut disampaikan terkait komitmen perusahaan produsen CPO untuk dapat menyalurkan CPO dengan komitmennya ditentukan dalam rapat tersebut," pungkas Farid.  Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara berjumlah Rp 18.359.698.998.925 atau Rp 18,3 triliun.  Kelima terdakwa itu ialah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnu Wardhana dan Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.  Kemudian, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang, Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research &amp; Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.  Mereka didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Master Parulian Bantah Beri Suap untuk Muluskan Izin Ekspor CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-bukukan-ekspor-minyak-sawit-usd-704-m-di-januari-april-2018_m_216700.jpeg" alt="Ilustrasi petani tengah memanen buah kepala sawit. Indonesia mengajak negara penghasil kepala sawit untuk memanfaatkan CPO sebagai bahan bakar. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tengah memanen buah kepala sawit. Indonesia mengajak negara penghasil kepala sawit untuk memanfaatkan CPO sebagai bahan bakar. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekspor minyak sawit Indonesia ke sejumlah negara kembali mengalami tekanan. Volume ekspor minyak sawit total termasuk biodiesel, oleofood dan oleochemical tercatat sebesar 2,53 juta ton sepanjang April 2018, turun 5 persen dibanding bulan sebelumnya. Secara year on year (yoy) total ekspor dari Januari &ndash; April 2018 mencapai 10,24 juta ton atau turun 4 persen dibandingkan periode 2017 yang mampu mencapai 10,70 juta. Total perolehan devisa ekspor sepanjang 4 bulan terakhir pada 2018 tercatat USD 7,04 miliar, turun sekitar 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar USD 8,06 miliar. "Kenaikan ekspor sawit sepanjang Ramadan ini hanya terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, yaitu Bangladesh, Negara Timur Tengah dan Pakistan," kata Danang Girindrawardana, Direktur Eksekutif Gapki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/5). Sementara ekspor ke negara-negara barat mengalami penurunan. Negara-negara tujuan utama pada April 2018 ini pada umumnya mengalami penurunan impor minyak sawit dari Indonesia khususnya Tiongkok, India, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Sepanjang 2018, Tiongkok membukukan penurunan impor minyak sawit sebesar 38 persen atau dari 379,98 ribu ton pada Maret tergerus menjadi 234,42 ribu ton pada April. Penurunan impor oleh Negeri Tirai Bambu ini karena para traders sedang menunggu regulasi baru yang akan diterapkan terkait dengan pajak impor minyak nabati. Dikabarkan pemerintah Tiongkok efektif pada 1 Mei 2018 akan menurunkan tarif impor minyak nabati yang semula 11 persen menjadi 10 persen. Kenaikan ekspor terjadi di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, yaitu Bangladesh, Negara Timur Tengah dan Pakistan. Bangladesh membukukan kenaikan impor sebesar 222 persen atau dari 64,57 ribu ton di Maret naik ke 208,10 ribu ton di April 2018 ini. Kenaikan impor juga di ikuti oleh Negara-negara di Timur Tengah yaitu sebesar 39 persen, dari 146,84 ribu ton di Maret naik menjadi 204,21 ribu ton pada April. Sementara Pakistan membukukan kenaikan impor sebesar 0,23% atau dari 162,93 ribu ton di Maret naik menjadi 163,30 ribu ton di April 2018. Kalau melihat sisi harga, sepanjang bulan April 2018 harga CPO global bergerak di kisaran USD 640 &ndash; USD 680 per metrik ton dengan harga rata-rata USD 662,2 per metrik ton. Harga rata-rata April menurun USD 14 dibandingkan harga rata-rata pada Maret lalu USD 676,2 per metrik ton.

Indonesia Bukukan Ekspor Minyak Sawit USD 7,04 M di Januari-April 2018