<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ilustrasi-Ekspor-_MIFTAHULHAYAT-02-2-560x374-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah bakal menghentikan ekspor timah pada akhir tahun ini. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memberikan catatan tentang kebijakan itu. Yakni, kemampuan industri hilir dalam menyerap potensi limpahan bahan baku.  "Persoalannya, penyerapan timah logam untuk kebutuhan domestik masih sangat kecil. Memperlihatkan adanya kesenjangan antara industri hulu dengan hilir," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Carmelita Hartoto.  Carmelita meminta pemerintah memastikan kapasitas serapan bahan baku optimal. Karena itu, peningkatan infrastruktur hilirisasi dapat dilakukan untuk menjamin kegiatan nilai tambah dalam negeri.  "Pemerintah bisa memberikan sejumlah insentif seperti pembebasan pajak dan mempermudah perizinan operasi bagi perusahaan luar dan dalam negeri," tuturnya.  Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Liliek Widodo mengatakan, dengan adanya rencana larangan ekspor timah, industri di tanah air harus mulai bersiap. "Ada beberapa industri yang bisa menyerap. Salah satunya PT Timah," ucapnya.  Saat ini, lanjut Liliek, Kemenperin dan Kementerian ESDM sedang membahas industri-industri yang bisa menyerap timah. "Seperti yang ada di Semarang, mungkin belum semua," katanya.  Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan akan mengantisipasi dampak larangan ekspor bahan mentah timah. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan, mitigasi dampak pertama adalah memastikan adanya investasi agar pengolahan bahan tambang di dalam negeri berjalan maksimal.  Kedua, dari aspek teknologi. Menurut dia, pengolahan komoditas tambang bukanlah sebuah rocket science sehingga Indonesia seharusnya tidak lagi terlalu banyak bergantung kepada negara lain dari aspek teknologi.  Ridwan membeberkan, dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan transaksi perdagangan timah logam domestik dari 900 ton menjadi 3.500 ton. Angka tersebut hanya sekitar 5 persen dari produksi logam timah nasional. Jadi, belum bisa menyerap seluruh produksi nasional.  NEGARA SASARAN EKSPOR (5 TERTINGGI)  Negara | Nilai Ekspor  Singapura | USD 509 juta  Belanda | USD 371,6 juta  Korea Selatan | USD 280,9 juta  India | USD 257 juta  Jepang | USD 254,1 juta  Tren Produksi Timah  Tahun | Produksi  2018 | 83.000 ton  2019 | 76.400 ton  2020 | 52.600 ton  2021 | 28.250 ton  Sumber: Kementerian ESDM

Siap-siap! Akhir Tahun Pemerintah Larang Ekspor Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shinta-Widjaja-Kamdani.jpg" alt="Shinta Widjaja Kamdani." width="100%">
<figcaption>Shinta Widjaja Kamdani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonomi Indonesia tumbuh 3,51 persen pada kuartal III 2021. Kalangan pelaku usaha menilai bahwa pertumbuhan tersebut patut diapresiasi meski terlihat kecil. Pengusaha berharap tren positif dapat terjaga dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5–5,5 persen pada kuartal IV 2021.  ”Kalau melihat kondisi pandemi di sepanjang Q3 2021, kita perlu bersyukur masih bisa tumbuh 3,5 persen year-on-year. Sebetulnya tingkat pertumbuhan masih sesuai harapan,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani kemarin (6/11).  Di satu sisi, lanjut Shinta, pengusaha melihat pertumbuhan Q3 2021 yang moderat sebagai suatu kewajaran. Sebab, pada Q3 tahun lalu, Indonesia punya basis perbandingan yang rendah. Kebijakan pandemi pun kini jauh lebih kondusif jika dibandingkan dengan kegiatan Q3 tahun lalu. ”Jadi, cukup wajar bila pertumbuhannya positif, tetapi modest. Kalau tidak ada pandemi, seharusnya kita bisa tumbuh lebih tinggi,” tambah Shinta.  Menurut dia, pertumbuhan tersebut dimotori dorongan ekspor komoditas. Selain itu, harga komoditas di pasar global naik signifikan. Dari sisi impor, peningkatan QtQ paling tinggi terjadi di impor konsumsi. Impor bahan baku dan penolong justru terkontraksi tipis. Hal tersebut mengindikasikan penurunan produktivitas industri jika dibandingkan dengan Q2 2021. ”Jadi, jelas kita tidak bisa mengatakan pertumbuhan neto di sektor riil sudah positif dengan tingkat pertumbuhan ini. Yang kami lihat justru momentum rebound atau pemulihan ekonominya terdisrupsi di Q3 karena pandemi,” urainya.

Pertumbuhan 3,5 Persen Sesuai Ekspektasi Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kementan-lakukan-pendampingan-ekspor-kubis-asal-karo-makin-moncer_m_.jpg" alt="Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (dua dari kiri) meninjau cold storage milik PT Juma Berlian Exim." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumut Edy Rahmayadi (dua dari kiri) meninjau cold storage milik PT Juma Berlian Exim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Komoditas kubis kembali menjadi primadona di Kabupaten Karo. Kementrian Pertanian (Kementan) melalaui Badan Badan Karantina Pertanian melepas ekspor 50,2 ton kubis ke Malaysia, Kamis (28/2). Pengiriman dilakukan oleh perusahaan eksportir PT Juma Berlian Exim di Desa Lambar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Kubis akan dikirim ke lima negara tujuan ekspor, Taiwan, Malaysia, Jepang, Singapura dan Korea Selatan. Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Ali Jamil menjelaskan, kontainer berisi kubis itu akan keluar melalui Pelabuhan Belawan Kota Medan. Dalam dua tahun terakhir, ekspor kubis terus meningkat. "Jumlah permintaannya semakin banyak. Kualitas kubis kita diakui dunia. Ini berkah bagi petani kita di Karo," katanya. Ekspor kubis sempat terhenti. Penyebabnya karena faktor erupsi Gunung Sinabung. Namun kini petani kembali bangkit. Data Barantan menunjukkan, pada 2012 ekspor kubis sebanyak 11.747 ton. Pada 2013 jumlahnya meningkat di angka 13.133 ton. Hingga 2018, ekspor kubis berada di angka 15.228 ton. Ali Jamil mengakui, persaingan di negara tujuan ekspor cukup ketat. Baik secara kualitas maupun harga. "Jepang, Korea Selatan dan Singapura yang memiliki standar syarat keamanan pangan yang cukup tinggi," ungkapnya. Memasuki 2019, Kementan&nbsp;mendampingi para eksportir guna memenuhi persyaratan pengeluaran. Di Berastagi,&nbsp; petani kubis diajarkan untuk memitigasi Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) melalui inline inspection. Pendampingan mulai dari pernanaman, kemudian penanganan pasca panen, sampai ke pengangkutan agar sesuai dengan persyaratan negara tujuan ekspor. "Penerapan inline inspection&nbsp;Insya Allah dapat menjadi solusi untuk kembali meningkatkan volume ekspor kubis asal Sumatera Utara," tukasnya. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang langsung melepas ekspor kubis mengapresiasi langkah Kementrian Pertanian. Dia juga menegaskan kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana untuk meningkatkan kualitas pertanian. "Kita harus bersyukur Karo diberikan tanah yang subur. Kita harus memanfaatkan ini untuk memajukan pertanian, agar rakyat kita ini tetap sejahtera," ungkapnya. Dia pun menegaskan supaya Bupati Karo membuat kebijakan untuk petani. Paling tidak membuat koperasi agar petani tidak diakali oleh tengkulak yang memainkan harga. Pihaknya juga sedang mengaji pembangunan cold storage untuk menyimpan hasil panen. Supaya kualitas komoditas bisa bertahan lama. "Yang&nbsp;penting&nbsp;petani jujur. Jangan diakal-akali. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk Karo. Ke depan rakyat kita makan kubis yang besar-besar," pungkas mantan Ketua Umum PSSI tersebut.

Kementan Lakukan Pendampingan, Ekspor Kubis asal Karo Makin Moncer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/industri-apresiasi-terobosan-pemerintah-kembangkan-pasar-india_m_.jpg" alt="Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah menjajaki potensi ekspor komoditi karet Tanah Air ke India, diyakini bakal meningkatkan peluang naiknya volume perdagangan komoditas ini. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Moenardji Soedargo mendukung langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang terus mencari peluang pasar baru dalam memasarkan produk karet domestik ke pasar internasional. Gapkindo mengatakan siap melakukan sosialisasi lanjutan, bila rencana ekspor karet ke India disegerakan oleh pemerintah. Pada prinsipnya, kata dia, pengusaha karet siap mengejar peluang pasar yang baru. Gapkindo juga yakin, pasar India cocok dengan kualitas karet Indonesia yang tergolong blik. &ldquo;Kebanyakan perusahan dagang karet ini adalah perusahaan Singapura yang perannya sebagai dealer. Itu barangnya ekspor dari Indonesia,&rdquo; tutur Moenardji kepada wartawan, Selasa (26/2). Menurutnya, selama ini India sudah menggunakan hasil karet Indonesia, meski dibeli melalui perusahaan dealer yang ada di Singapura. Karenanya, mereka belum secara langsung menjalin kontak dengan Indonesia, terkait impor kebutuhan karet. Lebih lanjut, Moenardji menuturkan, langkah aktif India dalam mencari produsen karet baru terlihat beberapa waktu belakangan, di mana sebelumnya mereka masih memenuhi kebutuhan karet secara swadaya. Namun, cara tersebut tidak lagi dapat dilakukan karena ada gangguan cuaca yang signifikan pada kisaran tahun lalu. Selain faktor-faktor tersebut, Moenardji tak melihat ada kendala berarti yang menyebabkan kedua negara belum menjalin komunikasi langsung terkait ekspor-impor karet. Termasuk aspek produksi yang dinilainya masih sangat potensial, untuk memenuhi permintaan India. Dalam misi dagang ke India di sela-sela India-ASEAN Expo and Summit ke 4: &ldquo;Co-creating the Future&rdquo;, pelaku usaha India juga menjajaki peluang untuk mengimpor karet, gambir dan kertas dari Indonesia. Rombongan misi dagang Indonesia yang dipimpin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tersebut juga menghasilkan sinyal positif bagi ekspor produk turunan sawit ke negeri Bollywood tersebut. Pasalnya, India membuka peluang penurunan bea masuk produk turunan sawit (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil/RBDPO) asal Indonesia ke India menjadi 45 persen, dari sebelumnya 50 persen. Raihan tersebut diperoleh dalam pertemuan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Penerbangan Sipil India, Suresh Prabhu. Dengan besaran 50 persen tersebut, berarti RBDPO asal Indonesia dikenai 5 persen lebih tinggi dari bea masuk produk serupa asal Malaysia.

Industri Apresiasi Terobosan Pemerintah Kembangkan Pasar India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/komoditas-senilai-rp-13-miliar-diekspor-sulsel-ke-dua-benua_m_.jpg" alt="Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Direktur Utama PT Pelindo IV Makassar Farid Padang dalam ekspor komoditas di MNP Makassar, Jumat (2/11)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Direktur Utama PT Pelindo IV Makassar Farid Padang dalam ekspor komoditas di MNP Makassar, Jumat (2/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah komoditas utama asal Sulawesi Selatan (Sulsel) diekspor ke dua benua. Eskpor dilakukan sebagai rangkaian peresmian pengoperasian proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP),Jumat (2/11).&nbsp; Direktur Utama PT Pelindo IV Makassar Farid Padang mengatakan ekspor ini adalah wujud kerja sama pihaknya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Utamanya dalam melakukan direct call perdana komoditas dari Makassar ke benua Eropa dan Amerika.&nbsp; "Komoditas yang kami ekspor bersama ada rumput laut, kayu olahan dan biji kopi untuk dikirim langsung ke Eropa dan Amerika dengan negara tujuan yaitu Spanyol, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat," kata Farid di sela-sela peresmian pengoperasian PSN MNP.&nbsp; Direct call itu adalah yang perdana melalui kawasan proyek termegah se-kawasan Indonesia Timur. Sebelumnya, ekspor hanya dilakukan melalui Surabaya dan Jakarta. Ekspor komoditas dengan 11 unit kontainer ini juga disebut senilai US$ 895.450,98 atau setara Rp 13,521 miliar.&nbsp; "Komoditas asal Sulsel yang dikirim langsung dari Makassar pada hari ini hanya untuk tahap awal. Kedepan, tentunya jumlah tersebut akan terus ditingkatkan. Apalagi, kapasitas terpasang MNP cukup besar," sebutnya.&nbsp; Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menambahkan, ekspor perdana melalui proyek termegah ini merupakan wujud dan upaya-upaya pemerintah bersinergis dengan intansi untuk memperlancar jalur distribusi serta membantu memangkas biaya dan waktu. "Ini menjadi momen kebangkitan langkah nyata kita semua untuk lebih mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah Indonesia khususnya di Sulsel," kata Nurdin.&nbsp; Dia mengatakan, konsep yang dijalankan Pelindo tentunya telah melalui kajian yang akan senantiasa disempurnakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk negeri ini. Oleh Karena itu, keterlibatan positif ini perlu dibarengi dengan dukungan para stakeholder, termasuk pemerintah daerah dan sinergi BUMN. "Kolaborasi yang efektif dari semua pihak juga diharapkan mampu mewujudkan kelancaraan distribusi barang yang merata di seluruh negeri, menciptakan harga yang stabil dan terjangkau, memenuhi kebutuhan serta menciptakan dan menaikkan daya beli masyarakat," pungkasnya.

Komoditas Senilai Rp 13 Miliar Diekspor Sulsel ke Dua Benua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mulai-7-oktober-2018-ekspor-migas-tak-lagi-pakai-jaminan_m_.jpg" alt="ilustrasi migas. ekspor migas tak lagi wajib gunakan jaminan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi migas. ekspor migas tak lagi wajib gunakan jaminan</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit (L/C) untuk Ekspor Barang Tertentu. Permendag ini diundangkan pada 28 September 2018 dan akan berlaku pada 7 Oktober 2018. "Pada Permendag Nomor 102 Tahun 2018, minyak dan gas bumi dikeluarkan dari lampiran daftar barang tertentu yang wajib L/C," jelas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (8/10). Menurut Oke, Permendag ini dibuat dengan mempertimbangkan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3034/12/MEM.M/2018 pada 26 September 2018 tentang Penggunaan L/C untuk Ekspor Minyak dan Gas Bumi. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut, Pertama, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1952/84/MEM/2018 pada 5 September 2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batu Bara ke Luar Negeri telah diterbitkan dalam rangka memperkuat devisa negara. Kedua, hasil penjualan ekspor minyak dan gas bumi yang merupakan bagian negara sesuai prosedur saat ini telah masuk ke kas negara. Ketiga, hasil ekspor Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) sepenuhnya telah patuh atas PBI Nomor 16/10/PBI/2014 dimana Devisa Hasil Ekspor (DHE) telah masuk ke rekening Bank Devisa Dalam Negeri dengan pelaporan/pengawasan berkala melalui SKK Migas dan Bank Indonesia. Dengan terbitnya Permendag Nomor 102 Tahun 2018 ini, maka ekspor barang tertentu yang wajib L/C adalah mineral, batu bara, dan kelapa sawit. "Permendag Nomor 102 Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap pemangku kepentingan, mendorong optimalisasi dan akurasi perolehan DHE, serta menjaga stabilitas harga ekspor barang tertentu," pungkasnya.

Mulai 7 Oktober 2018, Ekspor Migas Tak Lagi Pakai Jaminan