<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/minyak-goreng-1645142998.jpg" alt="Produksi CPO Naik." width="100%">
<figcaption>Produksi CPO Naik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, produksi minyak sawit Maret 2023 mengalami kenaikan. Di sisi lain, kinerja ekspor justru terkoreksi. Produksi minyak kelapa sawit Maret meningkat sekitar 12 persen dari sebulan sebelumnya. Produksi crude palm oil (CPO) naik menjadi 4.349 ribu ton dari 3.883 ribu ton. Selanjutnya, produksi palm kernel oil (PKO) melonjak dari 369 ribu ton menjadi 413 ribu ton. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyampaikan, konsumsi dalam negeri juga terkerek menjadi 1.812 ribu ton dari 1.803 ribu ton pada Februari. Kebutuhan untuk industri pun terdongkrak. Sektor pangan naik menjadi 911 ribu ton dari 802 ribu ton. Lalu, oleokimia menjadi 187 ribu ton dari 185 ribu ton. "Sebaliknya, biodiesel turun menjadi 714 ribu ton dari 816 ribu ton pada bulan sebelumnya," ujarnya. Berlawanan dengan produksi, ekspor justru turun dari 2.912 ribu ton pada Februari menjadi 2.641 pada Maret. Penurunan terbesar terjadi pada produk olahan minyak sawit dari 2.254 ribu ton menjadi 1.880 ribu ton. Menurut negara tujuannya, ekspor ke Tiongkok anjlok terbanyak hingga 242,8 ribu ton; diikuti Mesir dan Timur Tengah (-129,4 ribu ton); Bangladesh (-50,5 ribu ton); India (-68,3 ribu ton); serta Belanda (-54,9 ribu ton). "Kenaikan ekspor terjadi untuk tujuan Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Rusia, dan Pakistan," paparnya. Mukti mengungkapkan, penurunan ekspor minyak sawit ke luar negeri mengakibatkan nilai turun dari USD 2,6 juta pada Februari menjadi USD 2,2 juta pada Maret. Padahal, harga CPO CIF Rotterdam terkerek dari USD 997/ton menjadi USD 1.030/ton.&nbsp;(agf/c14/dio)

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono menyampaikan, konsumsi dalam negeri juga terkerek menjadi 1.812 ribu ton dari 1.803 ribu ton.

Produksi CPO Maret 2023 Naik tapi Ekspor Malah Anjlok, Terbesar Permintaan Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jika-sawit-didiskriminasi-ri-ancam-boikot-segala-produk-uni-eropa_m_-e1582170784137.jpg" alt="Ilustrasi aktifitas di perkebunan kelapa sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktifitas di perkebunan kelapa sawit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan melawan Uni Eropa jika mereka melegalkan Delegated Act. Sebab, hal itu mendiskriminasi minyak kelapa sawit sebagai komoditas yang dianggap tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.&nbsp; Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu cara yang bisa direalisasikan adalah memboikot produk-produk Uni Eropa.&nbsp; "Ya bisa saja (boikot), makanya selain langsung ke WTO, bisa juga," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/3). Menurutnya, langkah itu sebagai respon pemerintah Indonesia yang mengambil kebijakan sepihak layaknya Uni Eropa.&nbsp; "Kalau dia sepihak, kita juga bisa melakukan sepihak. Memang kenapa?," tambahnya. Sayang, tidak dijelaskan detil produk apa yang bakal diboikot pemerintah. Hanya saja, tindakan itu dipastikan bakal diambil jika draft Delegated Act diberlakukan.&nbsp; Sebelumnya, pemerintah menyampaikan sepuluh poin tanggapan terhadap langkah diskriminatif Uni Eropa (UE) terkait komoditas sawit nasional. Hal itu dilakukan agar komoditas tersebut mendapat perlakuan sama.&nbsp; Darmin mengatakan, saat ini negara-negara produsen terbesar minyak sawit dunia yakni Indonesia, Malaysia dan Kolombia sepakat memberikan tanggapan atas langkah diskriminatif Uni Eropa. Darmin mengatakan hal ini sebagai kompromi politis di internal UE yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk rapeseed yang diproduksi oleh UE. Adapun, saat ini, Komisi Eropa telah mengadopsi Delegated Regulation no. C (2019) 2055 Final tentang High and Low ILUC Risk Criteria on biofuels pada tanggal 13 Maret 2019.&nbsp; Dokumen ini akan diserahkan ke European Parliament dan Council untuk melalui tahap scrutinize document dalam kurun waktu 2 (dua) bulan kedepan.&nbsp;

Jika Sawit Didiskriminasi, RI Ancam Boikot Segala Produk Uni Eropa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mendag-buka-keran-impor-gula-mentah-dari-india_m_.jpg" alt="Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Penerbangan Sipil India, Suresh Prabhu, melakukan pertemuan bilateral. Membahas kerja sama ekonomi dan merundingkan penurunan bea masuk minyak kelapa sawit olahan (Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil/RBDPO).&nbsp; Pertemuan itu, merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Mendag ke India. Berlangsung di kediaman Menteri Suresh, New Delhi, India, pada Jumat (22/2). Saat ini, tarif bea masuk India untuk RBDPO dari Indonesia 5 persen lebih tinggi dari bea masuk produk serupa asal Malaysia. &ldquo;Kami meminta agar tarif bea masuk RBDPO Indonesia ke India diturunkan 5 persen melalui skema ASEAN-India Free Trade Agreement agar sama besarannya seperti yang berlaku untuk Malaysia yaitu 45 persen. Sebagai imbalan, Indonesia bersedia membuka akses pasar gula mentah dari India yang dibutuhkan oleh industri nasional&rdquo;, terang Mendag dalam keterangan resmi dari New Delhi, India, Sabtu (23/2). India memiliki kualitas gula bagus. Dapat dijadikan sebagai sumber pasokan produk gula mentah. Selama ini produk itu masih diimpor dari Thailand dan Australia. Menteri Suresh Prabhu menyambut positif rencana kerja sama itu.&nbsp; &ldquo;Respons sangat positif, dan beliau menginstruksikan pejabat teknis terkait agar segera mengambil langkah memenuhi permintaan tersebut,&rdquo; jelas Mendag. Kedua Menteri berkomitmen meningkatkan hubungan ekonomi melalui penyelesaian hambatan tarif dan nontarif. Sejalan dengan prinsip kolaborasi dan kemitraan pertemuan India-ASEAN Expo and Summit ke-4 yaitu, &lsquo;Co-creating the Future&rsquo;. India-ASEAN Expo and Summit ke-4 Dalam rangkaian kegiatan India-ASEAN Expo and Summit ke-4, Mendag juga menyampaikan pidato khusus pada sesi panel yang mengangkat tema &ldquo;Deepening Trade and Investment: Addressing Technical Barriers to Trade&rdquo;. Mendag menyampaikan keprihatinannya terhadap hambatan perdagangan. Meskipun hambatan tarif diturunkan, namun jumlah hambatan nontarif semakin meningkat. Berdasarkan data WTO, tarif yang diberlakukan sama bagi semua Negara anggota WTO (most favoured nation/MFN) menurun dari angka 15 persen pada 1995 menjadi 9 persen di tahun 2018.&nbsp; Pada saat yang bersamaan, terdapat 625 hambatan nontarif yang dinotifikasi ke WTO setiap tahun. Meningkat menjadi 1.400 hambatan nontarif pada 2005 dan 2017. &ldquo;Di ASEAN, rata-rata penurunan tarif dari tahun 2000 ke 2018 mencapai hingga 50 persen dari besaran tarif semula, namun jumlah hambatan nontarifnya meningkat tiga kali lipat. Hambatan nontarif memang sah dan diatur oleh WTO, namun penggunaannya yang berlebihan dan diskriminatif akan menambah biaya, yang pada akhirnya merugikan industri dan konsumen kita,&rdquo; ungkap Mendag. Pembuat kebijakan harus bisa memastikan aturan teknis yang diterapkan tidak menghambat pasar, meningkatkan standar kualitas produk, memberikan perlindungan bagi konsumen, serta memberikan ruang berinovasi dan berkompetisi secara adil. Menteri Suresh Prabhu berkomitmen turut serta mendorong penyelesaian perundingan RCEP. Namun karena adanya Pemilu pada Bulan April, India belum dapat berkomitmen penyelesaian beberapa isu sensitif.

Mendag Buka Keran Impor Gula Mentah dari India