<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekspor-ikan-jateng-diprediksi-tumbuh-signifikan_m_204842.jpeg" alt="ILUSTRASI Kinerja ekspor ikan menuju sejumlah negara diprediksi mengalami lonjakan berarti. Hal ini menyusul banyaknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang berhasil dicegah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kinerja ekspor ikan menuju sejumlah negara diprediksi mengalami lonjakan berarti. Hal ini menyusul banyaknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang berhasil dicegah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan Indonesia memiliki kontrak ekspor hasil perikanan dengan Tiongkok sebesar USD 25 juta hingga 2024 mendatang. <div>&nbsp;"Kontraknya sekitar 25 juta dolar AS. Ini cukup bagus. Sampai tahun depan (2024), tapi harusnya ini bisa kita besarkan terus," ujarnya saat ditemui di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, kemarin. Trenggono memaparkan, komoditas yang diekspor ke Tiongkok meliputi cumi, ikan pakis, tuna, udang, kepiting, bawal, kerapu, hingga layur. Trenggono juga menuturkan, ekspor produk perikanan dalam negeri pada 2022 membukukan capaian sebesar USD 6,2 miliar dengan pasar utama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara capaian ekspor hingga saat ini sudah mencapai USD 4,3 miliar. Meski belum menyaingi capaian pada 2022 lalu, dirinya yakin dengan waktu yang tersisa jelang akhir 2023 ini capaian ekspor dapat terus digenjot.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Yang sudah dicapai tahun 2022 itu ada USD 6,2 miliar. Sekarang sudah USD 4,3 miliar. Jadi, memang turun sedikit ya, tapi kita masih ada beberapa bulan ini, saya kira kita masih bisa kejar minimal sama (dengan tahun 2022)," imbuhnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Penurunan ekspor produk boga bahari ke negeri Tirai Bambu ini dinilainya karena penurunan permintaan dari pasar internasional, sementara permintaan hasil perikanan dalam negeri masih tinggi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengungkapkan, target ekspor hasil perikanan pada 2023 sebesar USD 6,7 miliar. Soal penurunan ekspor, dia mengungkapkan hal ini disebabkan sejumlah negara tengah memasuki masa pemulihan ekonomi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ini kegiatan perdagangannya agak mengalami perlambatan karena masing-masing negara sedang&nbsp;recovery&nbsp;ekonominya," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan persoalan itu, pihaknya menyiapkan strategi untuk mendorong pemanfaatan atau konsumsi ikan di Indonesia. Sehingga ini hasil perikanan juga dapat menjadi nilai ekonomi, terserap di dalam negeri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tidak hanya mengandalkan ekspor, lanjut Budi, namun juga masyarakat ini juga melakukan pembelian ikan, melakukan promosi-promosi, kemudian menggabungkan&nbsp;business matching&nbsp;antara asosiasi jasa boga, perhotelan, dan sebagainya kepada masyarakat.</div>

Trenggono memaparkan, komoditas yang diekspor ke Tiongkok meliputi cumi, ikan pakis, tuna, udang, kepiting, bawal, kerapu, hingga layur.

Sampai Tahun Depan, Indonesia Punya Kontrak Ekspor Produk Perikanan dengan Tiongkok senilai USD 25 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/MENDAG1103-1.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengklaim bahwa ekspor ke Tiongkok tidak ada hambatan meskipun ada wabah virus Covid-19. Namun, yang mengalami kendala terjadi dari segi logistik.  "Ekspor nggak ada (hambatan), hanya memang logistik ini agak lebih lambat dari yang biasanya," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/3).  Salah satu alasan tidak ada hambatan berarti disebabkan oleh sudah mulai beroperasinya kembali pabrik-pabrik yang ada di Tiongkok. Maka dari itu, penyerapan barang dari Indonesia ke Tiongkok mulai membaik.  "Enggak, semua mungkin sama ya (komoditas), hanya perlambatan saja, karena itu masalah virus korona saja, tapi di Tiongkok ini sudah membaik, artinya kegiatan sudah mulai aktif dan itu beberapa waktu ke depan akan lebih positif (kinerja) karena penangan korona sudah lebih baik dari sebelumnya," ungkap dia.  Untuk mengetahui kapan ekspor mulai kembali normal, dirinya tidak bisa berandai-andai. Namun, dirinya berharap agar pandemik virus ini segera teratasi.  "Kalau masalah normal, virus ini hilang kan kita nggak tau, nggak ada yang bisa prediksi, mudah-mudahan sih cepat hilang," jelasnya.

Mendag Klaim Ekspor ke Tiongkok Tidak Ada Hambatan, Apa Alasannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/KADIN-EKSPOR.jpg" alt="Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Handito Joewono di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/3). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Handito Joewono di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/3). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekonomian Tiongkok kembali menggeliat menyusul mulai tertangani dengan baiknya menanganan wabah virus korona di negeri Tirai Bambu ini. Pemerintah diharapkan bisa memanfaatkan kondisi ini dengan menggenjot ekspor ke Tiongkok.  "Sekarang ini kalo saya lihat kan Tiongkok sudah bangkit lagi, mendingan serang lagi aja Tiongkok (dengan ekspor)," ujar Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Handito Joewono di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (11/3).  Menurutnya hal ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Indonesia. Pasalnya, jika mencari pasar baru, hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan waktu.  "Mendingan serang lagi aja (ekspor) Tiongkok daripada biaya kesana kemari, kalo negara lain kan lebih susah lagi. Sementara Tiongkok sekarang lagi percaya diri lagi, ketika itu jangan sampai lepas itu, habis-habisan dimanfaatkan kita kirim barang kesana," ujar dia.  Handito  menuturkan bahwa  saat ini masyarakat Tiongkok lebih memilih barang impor ketimbang di dalam negeri. Maka dari itu, aksi ekspor yang lebih masif lagi harus dilakukan oleh pemerintah.  "Rakyat-rakyat di Tiongkok malah sekarang suka produk impor nih, kayak manggis ini, saya yakin pasokan kita memadai akan diterima pasar dengan bagus," ungkapnya.  Kemudian, tambahnya lagi, saat ini para pelaku usaha dari Tiongkok pun tengah mencari pasar baru untuk meningkatkan produksinya. Pemerintah diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk memberikan insentif kepada Tiongkok atas rencana tersebut.  "Indonesia jangan ketinggalan, jangan kayak kemarin perang dagang AS-Tiongkok gigit jari lagi, sekarang mumpung mereka lagi mau kita kasih insentif aja, masukin investasi besar-besaran," terang dia.  Rencana pemberian kemudahan kepada para investor diharapkan dapat berlangsung secepatnya setelah wabah virus korona sudah mulai mereda. "Kan nggak sekarang juga, izinnya kan bisa dua bulan lagi, mudah-mudahan April sudah terkendali lah (Covid-19)," tutupnya.

Tiongkok Mulai Pulih, Kadin Minta Pemerintah Inisiatif Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/KADIN1102.jpg" alt="Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Komite Tiongkok Haris Chandra di Gedung Kemendag, Jakarta, Selasa (11/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Komite Tiongkok Haris Chandra di Gedung Kemendag, Jakarta, Selasa (11/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Komite Tiongkok Haris Chandra mengkritisi rencana penghentian impor sementara yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk produk makanan dan minuman dari Tiongkok. Pasalnya, negara tersebut sedang dalam kondisi tidak baik, yakni karena adanya wabah virus korona.  "Pertama jelas kita harus jaga warga sendiri itu, tapi harusnya beberapa kementerian bersama-sama untuk mengambil keputusan," terangnya di Gedung Kemendag, Jakarta, Selasa (11/2).  Ia menyebut jangan hanya satu kementerian saja yang mengambil keputusan. Sebab, hal ini menyangkut banyak kementerian, seperti Kementerian Perindustrian hingga Kementerian Kesehatan.  Haris pun menjelaskan bahwa seharusnya hanya mensinergikan para kementerian tersebut dan mengambil keputusan adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.  "Sinergi itu mutlak dan Tiongkok kenapa bisa mudah sekali, mereka melakukan banyak hal itu karena satu komando, sekarang itu masa inkubasi apakah 12 atau 14 hari itu yang memberikan kepastian hanya satu dokter, bukan dia sendiri yang kerja tentu ada tim tapi nggak semua bicara, cuma dia satu officially, itu mereka punya sistem crisis management terlihat mapan," katanya.  Namun, ia tidak bisa menyamakan antara penanganan di Tiongkok dan Indonesia. "Saya hanya bisa mengatakan di Tiongkok yang terjadi gitu, di sini mikir sendiri aja deh," tutup dia.  Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyebutkan bahwa penghentian ini masih dalam tahap pengkajian untuk produk makanan dan minuman apa saja yang akan dihentikan.  “Stop dulu sementara dan ini akan ditangani dalam pengawasan karena ini langsung dikonsumsi oleh kita semua dan harus ditangani secara khusus,” ungkapnya di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (3/2).

Rencana Penghentian Impor, KADIN: Jangan Satu Kementerian Saja