<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/PETIKEMAS-15-3136457365.jpg" alt="Aktivitas ekspor impor peti kemas di terminal di bawah pengelolaan PT Pelindo Terminal Petikemas(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas ekspor impor peti kemas di terminal di bawah pengelolaan PT Pelindo Terminal Petikemas(Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Jumlah arus peti kemas ekspor dan impor (internasional) yang melalui terminal di bawah pengelolaan PT Pelindo Terminal Petikemas periode semester 1 tahun 2025 meningkat sebesar 13,64 persen. Perseroan mencatat terdapat 2,1 juta TEUs peti kemas internasional pada semester 1. Sementara pada periode yang sama di tahun 2024 lalu sebanyak 1,8 juta TEUs. Sekretaris Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyebut jumlah peti kemas ekspor maupun impor sama-sama mengalami pertumbuhan. Sepanjang semester 1 jumlah peti kemas impor sebanyak 998 ribu TEUs dan peti kemas ekspor tercatat sebanyak 1,01 juta TEUs. &ldquo;Arus peti kemas dalam negeri juga mengalami pertumbuhan namun tidak sebesar pertumbuhan internasional. Hingga semester 1 tahun 2025 peti kemas domestik tercatat sebanyak 4,2 juta TEUs atau tumbuh sekitar 4,86 persen dari tahun lalu yaitu sebesar 4 juta TEUs,&rdquo; jelas Widyaswendra, Selasa (15/7). Widyaswendra mengungkapkan pertumbuhan peti kemas internasional di luar prediksi perusahaan mengingat dinamika global saat ini yang penuh ancaman. Selain peti kemas memuat, reposisi peti kemas kosong ( kosong ) ke sejumlah negara juga mempengaruhi peningkatan arus tersebut. Beberapa terminal yang melayani peti kemas internasional mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan. TPK Semarang misalnya mengalami pertumbuhan 17,7 persen dari 353 ribu TEUs pada semester 1 tahun 2024 menjadi 415 ribu TEUs pada semester 1 tahun 2025. Selanjutnya ada IPC TPK yang mencatatkan pertumbuhan 43,26 persen dari 307 ribu TEUs menjadi 440 ribu TEUs. &ldquo;Secara keseluruhan arus peti kemas (internasional dan domestik) di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas sebanyak 6,3 juta TEUs atau tumbuh 7,61 persen jika dibandingkan semester 1 tahun lalu,&rdquo; lanjut Widyaswendra. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/PETI-KEMAS-15-B-986481409.jpg" alt="Aktivitas ekspor impor peti kemas di terminal di bawah pengelolaan PT Pelindo Terminal Petikemas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas ekspor impor peti kemas di terminal di bawah pengelolaan PT Pelindo Terminal Petikemas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Picu Rute Pelayaran Baru Pertumbuhan arus peti kemas ini sejalan dengan aktivitas pelayaran internasional yang kembali menggeliat, terutama di jalur-jalur strategis seperti Indonesia&ndash;Tiongkok. Meski pertumbuhan arus peti kemas tidak merata di semua rute perdagangan, namun secara umum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Salah satunya dirasakan oleh Ocean Express Network (ONE), perusahaan pelayaran asal Jepang yang melayani beberapa pelabuhan ekspor impor di Indonesia. &ldquo;Pada paruh pertama tahun ini (2025), pertumbuhan kami berkisar antara 3 hingga 5 persen,&rdquo; ujar Presiden Direktur ONE Indonesia Keishin Watanabe. Ia yakin untuk sejumlah rute tertentu, angka pertumbuhannya bahkan lebih tinggi. Salah satunya adalah jalur pelayaran antara Indonesia dan Tiongkok yang menurutnya tercatat tidak signifikan. "Saya memperkirakan pertumbuhan tertinggi terjadi pada rute Indonesia&ndash;Tiongkok (Tiongkok, red). Ini tidak lepas dari peningkatan arus perdagangan antara kedua negara, terutama pasca munculnya kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump. Hal itu mendorong banyak perusahaan mengalihkan rantai pasok mereka ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia," kata Watanabe. Optimisme serupa juga dirasakan oleh perusahaan pelayaran asal Singapura Pacific International Lines (PIL). Dengan meningkatnya arus perdagangan, khususnya antara Indonesia dan Tiongkok, PIL membuka layanan langsung yakni North China Indonesia (NCI). Rute baru ini menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di Tiongkok dan Indonesia, dengan pelayaran perdana yang berlangsung pada awal bulan ini. Layanan NCI melibatkan dua terminal besar di Indonesia, yakni TPK Koja di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Tanjung Perak, Surabaya. Dengan layanan ini, arus logistik antarnegara yang diharapkan dapat berlangsung lebih efisien tanpa harus melewati pelabuhan transit di negara ketiga. &ldquo;Volume perdagangan antara Indonesia dan China (Tiongkok, red) saat ini sangat bagus. Itu menjadi alasan utama kami kembali membuka layanan langsung ini,&rdquo; kata Presiden Direktur PIL Indonesia Sujeeva Salwatura. Menurut Sujeeva, dalam lima tahun terakhir PIL sempat menghentikan pelayanannya ke Indonesia. Namun situasi pasar yang kini membaik menjadi momentum yang tepat untuk kembali masuk. &ldquo;Kami melihat ada pertumbuhan yang sangat bagus, baik dari sisi ekspor maupun impor,&rdquo; terang Sujeeva. Perdagangan Intra Asia Semakin Dominan Sejalan dengan pelabuhan dan pelayaran, sektor logistik juga mencatat pertumbuhan yang cukup menggembirakan sepanjang paruh pertama 2025. Kinerja sejumlah perusahaan logistik dan forwarder domestik menampilkan tren positif. Hal itu mencerminkan geliat perdagangan internasional dan meningkatnya kebutuhan distribusi dalam negeri. Salah satu indikatornya terlihat dari kinerja Gateway Container Line (GCL), perusahaan nasional yang dikenal sebagai pemain terbesar dalam layanan konsolidator Less than Container Load (LCL) di Indonesia. Direktur Utama Gateway Container Line Hesty Rosmawati mengatakan perusahaannya mengalami pertumbuhan yang stabil di berbagai lini layanan, baik untuk ekspor maupun impor. &ldquo;Pertumbuhan tertinggi masih berasal dari China (Tiongkok, red), baik untuk layanan LCL maupun FCL ( full container load ) impor,&rdquo; ujar Hesty. Layanan LCL impor, jelas Hesty, tumbuh 8,94 persen dengan kontribusi volume terbesar berasal dari Tiongkok. Sementara layanan FCL impor meningkat 5,65 persen, juga ditopang oleh pasar Tiongkok. Sementara untuk LCL ekspor tercatat tumbuh 9,2 persen, dengan tujuan terbesar ke Jebel Ali, Uni Emirat Arab, meski pertumbuhan tertinggi justru tercatat pada rute ke Vietnam. Ekspor FCL mengalami pemasukan signifikan sebesar 23,4 persen terutama ke kawasan ASEAN dan Jebel Ali. Tak hanya perusahaan, secara makro sektor logistik juga menunjukkan kinerja yang menjanjikan. Data dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) serta Supply Chain Indonesia (SCI) mencatat bahwa sektor transportasi dan pergudangan, yang menjadi tulang punggung logistik, menyumbang 6,08 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada semester pertama tahun ini. Pertumbuhan sektor ini tercatat sebesar 9,01 persen ( year-on-year ), menjadikannya salah satu sektor dengan laju pertumbuhan tercepat. Supply Chain Indonesia (SCI) memperkirakan sepanjang tahun 2025 sektor ini akan tumbuh 8,56 persen dengan nilai kontribusi sekitar Rp 1.517 triliun atau setara 6,49 persen dari total PDB. CEO SCI Setijadi menjelaskan bahwa pertumbuhan logistik tahun ini didorong oleh pergerakan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan serta industri pengolahan khususnya makanan dan minuman. &ldquo;Sektor perdagangan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap aktivitas logistik,&rdquo; ujarnya. &nbsp; &nbsp;

Pertumbuhan arus peti kemas internasional yang kembali menggeliat, terutama di jalur-jalur strategis seperti Indonesia–Tiongkok.

Pelindo Catat Arus Peti Kemas Ekspor Impor Semester 1 Tumbuh 13,64 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-kaji-penghentian-900-barang-impor_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan akan menyetop impor untuk barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Keputusan itu dilakukan guna menjaga transaksi berjalan Indonesia yang defisirtnya berada di kisaran 3 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada 900 barang yang akan dikaji. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibanding rencana sebelumnnya yang sebesar 500 barang. "Kita akan review 900 barang impor," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/8). Ia menjelaskan, barang-barang tersebut sudah dikenakan pajak penghasilan (PPh) impor pasal 22 dengan tarif yang berbeda-beda. Selain mengkaji penghentian impor 900 barang, pemerintah juga akan mengkaji ulang proyek strategis nasional (PSN), khususnya mereka yang belum masuk pada tahap pembiayaan. Di sisi lain, pemerintah juga telah memutuskan untuk menerapkan wajib biodiesel 20 persen atau B20 untuk campuran BBM mulai 1 September 2018. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, upaya-upaya ini dapat menjaga defisit transaksi berjalan. "Kita akan melakukan evaluasi bersama Mendag, pertama langkah Bea Cukai yang selama ini melakukan penertiban impor berisiko tinggi sekarang kita punya peta jelas mengenai importir dan barang yang diimpor," pungkasnya.

Pemerintah Kaji Penghentian 900 Barang Impor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/investasi-manufaktur-tembus-rp-63-t-ekspor-naik-jadi-rp-4507-t_m_215637.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian terus aktif mendorong peningkatan nilai investasi dan ekspor terutama di sektor manufaktur. Upaya ini diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta membawa efek positif yang luas guna menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. &ldquo;Selama ini, industri menjadi penggerak utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus berperan sebagai tulang punggung bagi ketahanan ekonomi nasional dengan berbasis sumber daya lokal,&rdquo; kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (26/5). Airlangga menyampaikan, pihaknya gencar menarik para investor industri dalam dan luar negeri agar menambah penanaman modalnya di Indonesia, baik itu bentuk investasi baru maupun perluasan usaha atau ekspansi. &ldquo;Investasi ini kami harapkan dapat memperkuat struktur industri di Tanah Air dan bisa menjadi substitusi bahan baku impor,&rdquo; jelasnya. Melalui penanaman modal tersebut, manufaktur juga membawa multiplier effect pada perekonomian nasional seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, dan penerimaan negara dari ekspor. "Maka itu, kami fokus pada program hilirisasi industri," imbuhnya. Kemenperin mencatat, investasi sektor industri manufaktur sepanjang kuartal I-2018 mencapai Rp 62,7 triliun. Realisasi ini terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp 21,4 triliun dan penanaman modal asing (PMA) sebesar USD 3,1 miliar. Sektor industri logam, mesin, dan elektronik menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp 22,7 triliun. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan investasi di sektor industri pada periode 2011-2017, untuk PMA tumbuh hingga 19,2 persen, sementara PMDN tumbuh sebesar 17,1 persen. "Rata-rata kontribusi investasi (PMA dan PMDN) di sektor industri selama enam tahun belakangan tersebut, mencapai 45,8 persen dari total nilai investasi di Indonesia," kata Airlangga. Menurutnya, upaya menarik minat investasi asing menjadi salah satu dari 10 langkah prioritas nasional dalam memasuki era revolusi industri keempat sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Hal ini dapat mendorong transfer teknologi kepada perusahaan lokal. &ldquo;Untuk mening&not;katkan investasi, Indonesia akan secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global, memilih 100 perusahaan manufaktur teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik, dan berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional,&rdquo; paparnya. Guna menggenjot investasi di sektor industri, beberapa strategi yang telah dilakukan adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea masuk impor barang modal atau bahan baku. Kemenperin pun telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai terobosan fasilitas insentif baru bagi kegiatan investasi dalam bentuk super deductible tax untuk industri yang melakukan kegiatan litbang dan vokasi serta pengurangan PPh bagi industri padat karya yang mampu menyerap lebih dari 1.000 orang. "Dan, yang juga terpenting dalam upaya meningkatkan investasi adalah pemerintah fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif serta memberi kemudahan terhadap perizinan usaha," tutur Airlangga. Hal ini sejalan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kapasitas produksi serta akses kemudahan dalam upaya memperluas pasar produk industri, baik di pasar domestik maupun ekspor. "Jika pasarnya optimal, produksinya juga bisa lebih maksimal," tegasnya. Oleh karena itu, Kemenperin semakin gencar meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor. Pada kuartal I-2018, industri manufaktur mencatatkan nilai ekspor sebesar USD 32 miliar atau naik 4,5 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu di angka USD 30,6 miliar. Adapun tiga sektor manufaktur dengan nilai ekspor terbesar pada kuartal I-2018, yaitu industri makanan yang mencapai USD 7,42 miliar, industri logam dasar USD 3,68 miliar, serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia USD 3,25 miliar. "Saat ini, negara tujuan ekspor utama kita antara lain adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, dan Singapura," ungkap Airlangga. Beberapa waktu lalu, sejumlah produk industri manufaktur Indonesia diekspor secara langsung (direct call) ke Amerika Serikat dengan menggunakan kapal kontainer berukuran besar, yang nilai ekspornya mencapai USD 11,98 juta.

Investasi Manufaktur Tembus Rp 63 T, Ekspor Naik Jadi Rp 450,7 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekspor-batu-permata-dan-perhiasan-tembus-usd-26-miliar-di-2017_m_205798.jpeg" alt="Salah satu cincin nikah koleksi elemental seri water dari Miss Mondial x TexSaverio Prive di Mal Kelapa Gading 5, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Salah satu cincin nikah koleksi elemental seri water dari Miss Mondial x TexSaverio Prive di Mal Kelapa Gading 5, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian tengah memacu kinerja industri padat karya berorientasi ekspor. Salah satunya, sektor industri perhiasan yang sampai saat ini terus menjadi andalan. "Kami bersyukur kegiatan industri perhiasan di Indonesia sudah berkembang, di mana tercatat pada 2017, nilai ekspor perhiasan mencapai USD 2,6 miliar," kata Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM), Gati Wibawaningsih di Jakarta, Kamis (19/4). Pada 2018, pemerintah menargetkan ekspor perhiasan tembus senilai USD 3 miliar, atau naik 15,3 persen dari realisasi 2017 sebesar USD 2,6 miliar. Timur Tengah dan Uni Eropa masih menjadi pasar terbesar. Selain itu, pemerintah juga akan membuka pasar ekspor ke Sri Lanka. Selama ini, Sri Lanka mengimpor perhiasan dari Dubai dan Abu Dhabi (UEA). Sementara perhiasan di UEA berasal dari Indonesia. "Ke depan kita akan memfasilitasi langsung permintaan dari Sri Lanka dari Indonesia, jadi enggak perlu ke UEA," kata Gati. Sektor industri perhiasan diharapkan akan semakin meningkat karena dibantu sentuhan teknologi serta inovasi. Menurutnya, industri perhiasan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya nilai ekspor logam mulia, batu permata dan perhiasan. Untuk memperluas akses pasar, Kemenperin terus berupaya menggenjot laju pertumbuhan industri perhiasan. Usaha tersebut antara lain melalui fasilitasi dalam berbagai pameran berskala internasional, salah satunya pada ajang Jakarta International Jewellery Fair 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perhiasan Emas dan Permata Indonesia (APEPI) pada 19-22 April 2018 di Jakarta Convention Center. Ditjen IKM memfasilitasi 30 IKM perhiasan untuk ikut serta dalam Jakarta International Jewellery Fair 2018 yang terdiri dari IKM perhiasan mutiara, perak, giok aceh, batu-batuan, aksesories pengantin, serta aksesoris khas daerah. IKM perhiasan tersebut berasal dari Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Bali, Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta dan Sumatera Selatan. Gati mengatakan, Kemenperin berupaya menurunkan tarif bea masuk impor untuk bahan baku intan yang awalnya 5 persen menjadi 0 persen dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. "Hal ini kami upayakan untuk terus meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri perhiasan dalam menghadapi persaingan global," jelasnya. Beberapa bentuk pembinaan yang juga telah dilakukan Kementerian Perindustrian untuk mendorong pertumbuhan industri perhiasan nasional antara lain memberikan fasilitasi bimbingan teknis produksi dan melakukan pendampingan tenaga ahli. Selain itu, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia baik di bidang desain, teknologi, dan standardisasi, memberikan fasilitasi mesin/peralatan, memberikan fasilitasi kemudahan akses pembiayaan, serta meningkatkan akses pemasaran dengan program e-Smart IKM. Gati menjelaskan program e-Smart IKM menghasilkan sistem database IKM yang tersaji dalam profil Industri, sentra dan produk yang terintegrasikan dengan marketplace yang ada dan dapat diakses konsumen melalui marketplace atau toko online tersebut. Program itupun dapat meningkatkan kapasitas pelaku IKM dalam negeri di bidang e-commerce. "Pelaksanaan program e-Smart IKM dilakukan melalui workshop bersama marketplace seperti bukalapak.com dan blanja.com. Hingga tahun 2017, sudah lebih dari 1.730 pelaku IKM dari berbagai daerah yang mengikuti workshop e-Smart IKM, dan hingga tahun 2019 ditargetkan dapat mencapai total 10.000 IKM dengan sedikitnya 30.000 produk IKM yang dapat diakses konsumen melalui marketplace," tuturnya. Dengan berjalannya acara ini, Gati berharap dapat mendorong kemajuan sektor industri perhiasan di Tanah Air. "Diharapkan akan tercipta dampak positif, baik bagi pelaku industri perhiasan maupun masyarakat secara umum melalui pertumbuhan ekonomi serta berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas," pungkasnya.

Ekspor Batu Permata dan Perhiasan Tembus USD 2,6 Miliar di 2017

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mengukur-untung-rugi-perang-dagang-as-vs-tiongkok-bagi-indonesia_m_198702.jpeg" alt="peti kemas ekspor impor" width="100%">
<figcaption>peti kemas ekspor impor</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat kebijakan yang memicu perang dagang. Kali ini Trump mengeluarkan kebijakan yang membuat pemerintah Tiongkok tersulut. AS bersiap mengenakan tarif bea masuk impor produk lain dari China setelah sebelumnya memberlakukan penetapan tarif impor baja dan aluminium. Ahli Ekonomi Perdagangan Universitas Indonesia, Fithra Faisal menuturkan satu sisi adanya penetapan tarif impor baja dan alumunium kepada Tiongkok ini menguntungkan bagi industri dalam negeri. Lantaran, hal ini dapat menurunkan ongkos produksi industri baja. Akan tetapi proteksi ini bisa jadi akan membuat Tiongkok mengalihkan ke negara lain. Yang paling potensial adalah negara-negara ASEAN. Jika hal itu terjadi, maka hal ini juga akan mempengaruhi daya saing industri baja dalam negeri. &ldquo;Kita memang tidak terancam secara langsung tapi kalau terjadi secara persistance sehingga meuas ke negara-negara dan sektor lain. Mungkin kita akan terkena. Sebab bisa jadi China akan mengalihkan pasarnya harus ada yang menyerap pasar Asean salah satunya Indonesia. Mau alumuniumnya atau bajanya,&rdquo; tutur Faisal di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (24/3). Dari sisi ekspor, Indonesia memang tidak terancam secara langsung. Akan tetapi kalau terjadi secara persistance ke negara dan sektor lain. Maka hal ini akan mempengaruhi industri dalam negeri. Faisal menilai pemerintah tak perlu panik dalam menghadapi situasi ini. Syaratnya dengan memperkuat fundamental ekonomi dalam negeri. Untuk jangka pendek, pemerintah harus ada perbaikan finansial. Dimana pemerintah harus memiliki bauran kebijakan selaku otoritas fiskal. &ldquo;Yang masih bermain adalah pasar ekspektasi. Kita belum lihat ada trade war beneran tetapi lebih masalah ekspektasi,&rdquo; ujarnya. Sedangkan untuk jangka menengah, pemerintah juga sudah harus memetakan negara-negara non tradisional yang belum tersentuh oleh Indonesia. Selama ini Indonesia sudah merambah pasar Afrika seperti, Nigeria, Angola, Senegal, Afrika Selatan dan Timur Tengah. &ldquo;Di beberapa tempat non tradisonal dan belum tersentuh selama ini,&rdquo; tandasnya.

Mengukur Untung Rugi Perang Dagang AS Vs Tiongkok Bagi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengawasan-impor-barang-disempurnakan-begini-penjelasan-kemendag_m_196307.jpeg" alt="Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta" width="100%">
<figcaption>Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan menegaskan bahwa penggeseran pengawasan lartas impor ke post border pada prinsipnya untuk memperlancar arus barang tanpa mengurangi atau menghapuskan persyaratan yang sudah ditetapkan. &ldquo;Pengawasan di border dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, sedangkan pengawasan di post border dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait,&rdquo; jelas Oke saat membuka acara &ldquo;Sosialisasi dan Coaching Clinic Regulasi, Pengawasan Tata Niaga Impor di Post Border&rdquo; yang berlangsung hari ini Kamis (15/3), di Surabaya, Jawa Timur. Setelah keluar dari kawasan pabean, lanjutnya,barang impor dapat langsung digunakan/diperdagangkan/dipindahtangankan, setelah importir membuat pernyataan secara mandiri (self declaration) secara elektronik melalui https://inatrade.kemendag.go.id. Dalam pernyataan mandiri tersebut, importir wajib menyatakan telah memenuhi persyaratan impor. Dokumen persyaratan impor dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut harus disimpan oleh importir minimal dalam jangka waktu lima tahun untuk keperluan pemeriksaan. &ldquo;Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, tim audit dapat memeriksa dokumen kapan pun,&rdquo; imbuh Oke. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap persyaratan impor dan dokumen pendukung impor lain, sedangkan pengawasan dilakukan terhadap kebenaran laporan realisasi impor, kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait. Jika terjadi ketidaksesuaian dengan yang didaftarkan, maka importir dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun pidana. Bagi importir yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor, maka tidak dapat mengajukan permohonan Persetujuan Impor kembali selama 2 tahun dan dimasukkan ke dalam daftar importir dalam pengawasan. Sebelumnya, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan 21 Peraturan Menteri Perdagangan yang menggeser pengawasan larangan dan pembatasan (lartas) impor dari border ke post border. Dengan demikian dari 3.451 pos tarif (HS) yang semula pengawasannya diatur di border, menjadi hanya 809 pos tarif (HS) dengan persentase pergeseran yang terjadi sebesar 76,5 persen pos tarif (HS). Adapun tujuan penerbitan Permendag ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, meningkatkan kemudahan berusaha, dan meningkatkan investasi dalam rangka menumbuhkan ekspor. Komoditas yang tercakup dalam pergeseran lartas tersebut, antara lain besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya; jagung; produk kehutanan; mutiara; ban; mesin multifungsi berwarna; mesin fotokopi berwarna dan printer berwarna; bahan baku plastik; pelumas; kaca lembaran; keramik; produk tertentu; intan kasar; produk hortikultura; hewan dan produk hewan; alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya asal impor; barang modal tidak baru; barang berbasis sistem pendingin; serta semen clinker dan semen. &ldquo;Pemerintah memberikan kepercayaan kepada para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan baik dan tertib. Untuk itu, kami mengimbau para pelaku usaha, khususnya importir untuk tidak mencederai kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah,&rdquo; tegas Oke. Para pelaku usaha, lanjut Oke, hendaknya melakukan usahanya sesuai aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan. &ldquo;Jika pelaku usaha berlaku tertib, maka kemudahan berbisnis akan lebih mudah dicapai dan industri akan lebih bergairah,&rdquo; tandasnya.

Pengawasan Impor Barang Disempurnakan, Begini Penjelasan Kemendag