<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/fatty-metter-1891949344.jpg" alt="Petugas menunjukkan barang bukti saat rilis pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO di Buffer Area Terminal Kalibaru, Cilincing, Jakarta (06/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan barang bukti saat rilis pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor produk turunan CPO di Buffer Area Terminal Kalibaru, Cilincing, Jakarta (06/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan modus ekspor ilegal terkait dengan produk turunan CPO milik PT MMS yang berhasil ditegah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (6/11). Salah satu modus yang digunakan, yaitu dengan sengaja mengklaim barang kiriman sebagai Fatty Meter demi bebas pajak.&nbsp; Listyo menyebutkan, pelanggaran ekspor ini diketahui, setelah pihaknya mencurigai adanya kenaikan drastis terhadap orderan produk turunan CPO tersebut mencapai 278 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun pelanggaran ini berhasil diungkap melalui operasi gabungan yang telah dilakukan oleh Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara dan Kemenkeu melalui Direktorat Pajak dan Bea Cukai.&nbsp; "Alhamdulillah hasil kerja sama dengan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak beberapa waktu yang lalu telah dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analisis Satgasus terhadap PT MMS terkait dengan adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas Fatty Meter atau Fame dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya naik hampir 278 persen," ungkap Listyo dalam konferensi pers di Buffer Area Terminal Kalibaru, Cilincing, Jakarta, Kamis (6/11).&nbsp; "Dan ini tentunya menjadi hal yang anomali dan dilakukan pendalaman oleh tim," tambahnya.&nbsp; Sebelum akhirnya dilakukan penyitaan, Listyo memastikan bahwa tim operasi gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap kandungan Fatty Meter tersebut. Untuk diketahui, Fatty Meter adalah total lemak atau bahan lemak yang terkandung dalam suatu sampel seperti sabun atau produk olahan minyak kelapa sawit.&nbsp; "Alhamdulillah dari hasil kerjasama tersebut maka dilaksanakanlah pemeriksaan terhadap kandungan Fatty Meter di tiga lab yang ada. Salah satunya melibatkan laboratorium di universitas," ujar Listyo.&nbsp; Dari hasil pemeriksaan tersebut, lanjut Listyo, didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya ternyata tidak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak. Untuk diketahui, jenis Fatty Meter oleh pemerintah tidak dikenakan bea keluar maupun pungutan ekspor serta bukan komoditas yang termasuk dalam kategori larangan dan atau pembatasan ekspor.&nbsp; "Ternyata di dalamnya berisi sebagian besar komoditas campuran dari produk turunan kelapa sawit. Ini yang tentunya akan kita tindak lanjuti dengan Dirjen Bea Cukai untuk pendalaman," lanjut Listyo.&nbsp; Dari hasil pemeriksaan, operasi gabungan telah menyita sebanyak 87 kontainer milik PT. MMS yang berisi barang berupa Fatty Meter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp 28,7 miliar. Listyo memastikan, kasus dugaan ini akan didalami lebih lanjut salah satunya karena telah adanya modus untuk mensiasati penghindaran pajak.&nbsp; "Dari proses tersebut, Dan alhamdulillah yang bisa diamankan ada kurang lebih 87 kontainer yang kita duga melakukan pelanggaran ekspor produk turunan CPO. Kita ingin melakukan lebih lanjut, karena dari modus yang terjadi, terjadi upaya-upaya untuk mensiasati penhindaraan terhadap pajak yang tentunya ini seringkali terjadi," tutur Listyo.&nbsp; "Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyusupkan, untuk menghindari pajak yang tentunya ini menyebabkan kerugian negara. Ini yang tentunya akan kita lakukan pendalaman terhadap perusahaan yang lain," tukasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap modus ekspor ilegal terkait produk turunan CPO di Jakarta, 87 kontainer disita.

Terungkap Modus Ekspor Ilegal 87 Kontainer Produk Turunan CPO, Dilaporkan sebagai Fatty Meter agar Bebas Pajak

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/11/kalajengking-259465096.jpg" alt="Satgaspam TNI AL di Bandara Internasional Juanda menangkap dua warga Surabaya yang hendak menyelundupkan 54 kilogram kalajengking kering ke Hongkong. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Satgaspam TNI AL di Bandara Internasional Juanda menangkap dua warga Surabaya yang hendak menyelundupkan 54 kilogram kalajengking kering ke Hongkong. (TNI AL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) TNI AL menangkap dua orang warga Surabaya berinisial SS dan DSS pada Jumat (10/1). Langkah itu mereka lakukan lantaran kedua warga Surabaya itu kedapatan hendak menyelundupkan kalajengking kering melalui Bandara Internasional Juanda Surabaya. Dalam penangkapan itu, Satgaspam TNI AL mengamankan barang bukti kalajengking kering dengan berat 54 kilogram.&nbsp; Letkol Laut (P) Dani Widjanarka selaku komandan Satgaspam TNI AL di Bandara Internasional Juanda menyampaikan bahwa kedua terduga penyelundup terdeteksi oleh petugas yang memeriksa calon penumpang pesawat Singapore Airlines dengan&nbsp; nomor penerbangan SQ-923 rute Surabaya-Singapura. Petugas mencurigai SS dan DSS lantaran keduanya sudah lanjut usia namun membawa banyak sekali barang bawaan.&nbsp; Karena itu, petugas melakukan double check terhadap barang bawaan kedua penumpang itu. Pemeriksaan ganda tersebut mereka lakukan menggunakan X-Ray dan pemeriksaan secara manual. Hasilnya, petugas mendapati benda mencurigakan pada dua koper dan dua kardus besar yang dibawa oleh SS dan DSS. Setelah diperiksa secara lebih teliti, petugas menemukan kalajengking kering dengan berat mencapai 54 kilogram. Seluruhnya dibawa tanpa dokumen resmi. "Terduga pelaku berinisial SS dan DSS merupakan warga Surabaya membawa komoditas hewan kalajengking tanpa dokumen yang disamarkan dengan kapur barus agar tidak tercium bau oleh petugas," terang dia pada Sabtu (11/1). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015516130/banjir-sedalam-semeter-di-tengger-raya-warga-sebut-tembok-kali-dibangun-malah-tambah-parah">Banjir Sedalam Semeter di Tengger Raya, Warga Sebut Tembok Kali Dibangun Malah Tambah Parah</a> Letkol Dani menyampaikan bahwa kalajengking kering itu hendak di bawah dari Surabaya menuju Hongkong. Namun, sebelum diterbangka ke Hongkong, puluhan kilogram kalajengking kering itu dibawa ke Singapura. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh petugas, kalajengking kering tersebut diselundupkan sebagai bahan baku untuk membuat obat-obatan. Oleh Satgaspam TNI AL temuan itu dilimpahkan kepada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur.&nbsp; "Kegiatan penyelundupan komoditas kalajengking kering tanpa dokumen merupakan tindakan melanggar pasal 88 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar," jelasnya. </div>

Kedua terduga penyelundup terdeteksi oleh petugas yang memeriksa calon penumpang pesawat Singapore Airlines rute Surabaya-Singapura.

TNI AL Tangkap Dua Warga Surabaya yang Hendak Selundupkan 54 Kg Kalajengking Kering ke Singapura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Panglima-TNI-Laksamana-TNI-Yudo-Margono-Rapat-Dengan-DPR-Fedrik-Tarigan-7.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Rapat tersebut membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua serta membahas kebutuhan alutsista" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Rapat tersebut membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua serta membahas kebutuhan alutsista</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berkomitmen untuk mencegah ekspor ilgeal, khususnya sektor tambang. Pengamanan akan dilakukan Polri khususnya di wilayah perbatasan.  "Hilirisasi tentang tambang tadi saya kira TNI-Polri harus mengamankan, jangan lagi ada ekspor ilegal," kata Yudo di Jakarta, Kamis (9/2).  Oleh karena itu, Yudo menekankan kepada jajarannya agar melaksanakan patroli, khususnya di wilayah perbatasan. Pengawasan terhadap kegiatan ekspor ilegal akan dimaksimalkan.  "Semuanya kan melalui hilirisasi tadi, dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah," jelasnya.  Cara mencegah ekspor ilegal ini dimulai dari pengecekan surat-surat kapal di daratan. Apabila ada kapal yang lolos, akan dikejar ke tengah lalu dan dilakukan pemeriksaan.  "Aturannya kan nggak boleh, kalau nggak boleh jangan sampai berangkat mereka kalau aturannya demikian. Semua kan dimulai pasti dari darat, kan tambangnya dari darat ini," pungkas Yudo.

Yudo Maksimalkan Pencegahan Ekspor Ilegal di Perbatasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Panglima-TNI-Laksamana-TNI-Yudo-Margono-Rapat-Dengan-DPR-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Rapat tersebut membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua serta membahas kebutuhan alutsista" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023). Rapat tersebut membahas situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua serta membahas kebutuhan alutsista</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berkomitmen akan mencegah ekspor ilgeal khususnya sektor tambang. Pengamanan akan dilakukan Polri khususnya di wilayah perbatasan. "Hilirisasi tentang tambang tadi saya kira TNI-Polri harus mengamankan, jangan lagi ada ekspor ilegal," kata Yudo di Jakarta, Kamis (9/2). Oleh karena itu, Yudo menekankan kepada jajarannya agar melaksanakan patroli, khususnya di wilayah perbatasan. Pengawasan terhadap kegiatan ekspor ilegal akan dimaksimalkan. "Semuanya kan melalui hilirisasi tadi, dan diekspornya adalah produk yang jadi, bukan yang mentah," jelasnya. Cara mencegah ekspor ilegal ini dimulai dari pengecekan surat-surat kapal di daratan. Apabila ada kapal yang lolos, akan dikejar ke tengah lalu dan dilakukan pemeriksaan. "Aturannya kan nggak boleh, kalau nggak boleh jangan sampai berangkat mereka kalau aturannya demikian. Semua kan dimulai pasti dari darat, kan tambangnya dari darat ini," ungkap mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut. (*)

Panglima TNI Berkomitmen Cegah Ekspor Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/tni_polri_diminta.jpg" alt="BERI PENGHARGAAN: Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Yudo Margono dan Kapolri Listyo Sigit saat Rapim TNI-Polri 2023 di Jakarta kemarin (8/2). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BERI PENGHARGAAN: Presiden Jokowi didampingi Panglima TNI Yudo Margono dan Kapolri Listyo Sigit saat Rapim TNI-Polri 2023 di Jakarta kemarin (8/2). (SETPRES)</figcaption>
</figure><h3>Dalam Forum Rapim, Jokowi Ingatkan Soliditas Lembaga</h3> JawaPos.com – Pemerintah sedang menggencarkan program hilirisasi industri. Agenda tersebut dapat terhambat jika masih ada praktik pertambangan dan ekspor ilegal.  Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memberikan tugas kepada TNI dan Polri untuk mengawal berjalannya hilirisasi industri. ”Tugas TNI-Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi, hilirisasi, itu agar bisa berjalan dengan baik. Di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan,” pesan Jokowi dalam rapat pimpinan (rapim) TNI dan Polri di Jakarta kemarin (8/2).  Contoh gangguan yang terjadi dalam proses hilirisasi adalah pertambangan dan ekspor ilegal. Jika hilirisasi terganggu, kata presiden, dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara. ”Tugas TNI dan Polri ada di situ,” tegasnya.  Jokowi menekankan agar TNI dan Polri memiliki visi yang sama untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah. Dua lembaga tersebut juga diminta menjaga situasi kondusif di tengah masyarakat. Hal itu juga berlaku di tahun politik. Kepala negara menekankan agar TNI-Polri tidak terlibat politik aktif.  Dalam rapim tersebut Jokowi kembali mengingatkan jajaran Pangdam dan Kapolda untuk mencegah dan mewaspadai terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). ”Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem,” ungkap mantan gubernur DKI Jakarta itu.  Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan sejak 2015, Jokowi kerap memperingatkan jajaran TNI-Polri di daerah untuk mengatasi karhutla. Bahkan, Pangdam hingga Kapolda yang lalai dalam mengatasi karhutla di wilayahnya terancam kehilangan jabatan.  Seusai rapim, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, diperlukan kerja sama semua pihak agar potensi karhutla dapat dicegah sedini mungkin. ”Dari awal diantisipasi. Jangan sampai terjadi kebakaran, baru kita laksanakan pemadaman,” tuturnya.  Terkait hilirisasi industri, Yudo menyatakan, pihaknya bersama Polri harus memastikan tidak ada ekspor ilegal. Khususnya jajaran TNI-Polri yang bertugas di daerah perbatasan. ”Jadi, jangan sampai ada ekspor ilegal,” tandas mantan kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.  Yudo mengakui, presiden meminta TNI dan Polri terus menjaga soliditas dan sinergisitas. ”Tidak hanya di (jajaran) atas saja, harus sampai bawah,” ujarnya.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap mengawal fondasi ekonomi Indonesia. Agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan dan terus tumbuh. ”Khususnya pada 2023, selain ada krisis global, ada pula krisis sosial dan iklim,” paparnya.

TNI-Polri Diminta Cegah Tambang dan Ekspor Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/kejar_untung.jpg" alt="KOLABORASI: Dari kiri, Kakanwil Bea Cukai Jatim I Padmoyo Tri Wikanto, Plt Dirjen Daglu Kemendag Veri Anggrijono, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino menunjukk" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Dari kiri, Kakanwil Bea Cukai Jatim I Padmoyo Tri Wikanto, Plt Dirjen Daglu Kemendag Veri Anggrijono, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino menunjukk</figcaption>
</figure><h3>Kejar Untung 100 Persen, Nekat Kelabui Petugas</h3> JawaPos.com – Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan upaya ekspor minyak goreng (migor) secara ilegal ke Dili, Timor Leste. Barang bukti yang ditemukan tidak sedikit. Jumlahnya 162,6 ribu liter atau setara 121,9 ton. Nilai jualnya ditaksir Rp 3,7 miliar.  Pria berinisial R dan E ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. R berperan sebagai pembeli minyak di pasaran. Sementara itu, E bertugas mengurus dokumen ekspor.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto memberikan atensi khusus pada kasus tersebut. Jenderal bintang tiga itu mendatangi gudang terminal peti kemas Pelabuhan Teluk Lamong kemarin. Lokasi tersebut merupakan tempat migor disita. Agus memeriksa sejumlah kontainer yang berisi minyak goreng.  Berdasar pantauan Jawa Pos, isi kontainer ternyata bukan hanya migor. Ada juga tisu serta makanan dan minuman ringan. ’’Barang-barang ini dimasukkan ke kontainer sebagai kamuflase,’’ ujarnya.  Penindakan itu adalah warning keras. Agus menegaskan, polisi tidak akan setengah hati memproses orang yang nekat mengekspor migor. ’’Instruksi Bapak Presiden sudah jelas. Kebutuhan minyak dalam negeri harus diprioritaskan. Untuk sementara tidak ada ekspor,’’ jelasnya.  Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menambahkan, tindakan kedua pelaku jelas memenuhi unsur pidana. Mereka tak hanya mencoba mengekspor migor secara ilegal, tapi juga memalsukan dokumen perjalanan. Sebab, saat proses administrasi, isi kontainer tidak disebut migor. Melainkan makanan dan minuman ringan. ’’Unsur pidananya terang sekali,’’ ucapnya.  Nico memaparkan, pengungkapan itu berawal dari informasi pengiriman migor ke Timor Leste lewat Pelabuhan Teluk Lamong, Kamis (28/4). Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak lantas menelusurinya. Mereka mendatangi depo peti kemas di Jalan Tambak Langon untuk memastikan informasi tersebut. Upaya itu pun tidak sia-sia. Polisi menemukan delapan kontainer yang berisi migor kemasan dengan tiga merek berbeda. Yakni, Tropical, Tropis, dan Linsea.  Berdasar pemeriksaan para saksi, penyidik kemudian mengidentifikasi R sebagai pemiliknya. Dia lantas diamankan. Disusul E yang membantu R menyiapkan dokumen perjalanan. ’’Setelah diperiksa intensif, status keduanya dinaikkan sebagai tersangka,’’ papar Nico. Mereka dijerat Pasal 52 juncto 112 UU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perdagangan. Masing-masing juga dianggap melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022. Hukuman maksimalnya 5 tahun penjara.  Dalam pemeriksaan, kedua tersangka mengaku nekat mengekspor migor karena keuntungan yang didapat lebih tinggi. Mereka mendapat selisih harga hampir 100 persen atau dua kali lipat dari harga jual di Indonesia. ’’Bisa dibilang ironis. Demi keuntungan pribadi sampai mengesampingkan kebutuhan pokok bangsa sendiri,’’ kata jenderal yang tumbuh besar di wilayah Dukuh Kupang itu.  Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan pengawasan terhadap larangan ekspor migor dan crude palm oil (CPO). Menurut dia, jajaran kepolisian terus melakukan pemantauan terhadap produsen hingga distribusi ke pasar tradisional. ”Ini dilakukan untuk memastikan stok dan harga migor stabil,” katanya.  Hingga dua minggu sejak ekspor migor dan CPO dilarang, Polri menemukan fakta bahwa harga dan stok migor di pasaran masih fluktuatif. Dengan pengawasan langsung dan terus-menerus, diharapkan pelaksanaan kebijakan Presiden Jokowi bisa memenuhi harapan masyarakat. ”Kebutuhan migor yang tinggi terpenuhi,” ujarnya.  Dia memberikan peringatan kepada produsen dan pengusaha migor untuk benar-benar menerapkan kebijakan Presiden Jokowi. Kepolisian tidak akan segan menindak pihak-pihak yang tidak menghormati keputusan pemerintah. ”Polri terus fokus mengawasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis kemarin.

Polri Gagalkan Ekspor Ilegal 162 Ribu Liter Migor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Polda.jpg" alt="Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menunjukkan barang bukti didampingi Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menunjukkan barang bukti didampingi Kapolres Pati AKBP Arie Prasetya Syafa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan sedang mendalami kemungkinan dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus ekspor ratusan motor dan mobil tanpa surat kendaraan yang sah alias bodong ke Negara Timor Leste.  ”Saat ini sedang didalami propam. Untuk sementara memang ada oknum yang diduga terlibat. Karena dokumen kendaraan itu tidak mungkin bisa lolos kalau tidak ada surat keterangan dari kepolisian,” ujar  Ahmad Luthfi seperti dilansir dari Antara saat menggelar konferensi pers terkait ekspor ratusan motor dan mobil bodong di Pati, Jumat (28/5).  Misalnya, kata dia, Indonesia tidak bisa mengekspor kendaraan dalam kondisi baru, harus dimatikan terlebih dahulu. Termasuk kendaraan bekas dimatikan dahulu. Itu pun waktunya harus satu bulan.  ”Sehingga STNK dan BPKB dilaporkan ke Direktorat Lalu Lintas untuk dimatikan, termasuk asal usul dan sebagainya baru diekspor. Ini ndak ada,” terang Ahmad Luthfi.  Dia menegaskan, jika ada anggota yang terbukti main-main dan sudah mengetahui bahwa itu pelanggaran, akan disanksi tegas. Terkait jumlah kendaraan yang mencapai ratusan unit, pihaknya akan mendalami dari para tersangka. Sebab, sebelumnya disebutkan diperoleh dari hasil gadai, leasing atau lainnya.  Dari sembilan tersangka yang ditangkap Polres Pati, masing-masing memiliki peran berbeda. Ada yang mencari kendaraan, menghapuskan dokumen dengan membakar STNK karena belum ada BPKB, dan kemudian dikasih surat keterangan disposal.  Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain sehingga kontainer yang berisi ratusan unit kendaraan bisa lolos ke Negara Timor Leste. Terkait dugaan keterlibatan dari oknum di pelabuhan, lanjut Ahmad Luthfi, polisi masih mendalami karena menyangkut administrasi dan kelalaian.  Tercatat ada 325 unit motor dan 41 unit mobil berbagai merek yang berhasil diungkap Polres Pati karena tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah, siap diekspor ke Negara Timor Leste melalui Singapura. Sedangkan gudang tempat penyimpanan di Jalan Juwana-Pati kilometer 3 di Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati.  Keuntungan yang diperoleh para pelaku sebesar Rp 1 juta tiap unit kendaraan roda dan Rp 2 juta untuk setiap unit roda empat.

Oknum Polisi Diduga Terlibat Ekspor Motor Bodong ke Timor Leste

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ribuan-bayi-lobster-senilai-rp-15-m-nyaris-lolos-diselundupkan_m_.jpg" alt="10 ribu baby lobster senilai Rp 1,5 miliar nyaris lolos diselundupkan ke Singapura." width="100%">
<figcaption>10 ribu baby lobster senilai Rp 1,5 miliar nyaris lolos diselundupkan ke Singapura.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ekspor benih lobster alias benur masih terus menjadi polemik. DPR pun meminta pemerintah tegas dan ketat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Jangan ada lagi pengusaha hitam yang menyelundupkan benur.  Kran ekspor benur dibuka setelah terbit Permen KP Nomor <a href="tel:122020">12/2020</a> tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan Anggota DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, ekspor benur menjadi ramai, karena kebutuhan dan permintaan lobster dunia sangat tinggi. "Kebutuhan lobster dunia itu diperkirakan sampai 43 ribu ton lebih per tahun," terang dia saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan tema Polemik Lobster: Untungkan Rakyat atau Pengusaha? pada Kamis (16/7).  Menurut Karding, negara-negara yang menjadi tujuan atau konsumsi terbesar lobster adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Eropa dan Hong Kong. Dengan besarnya permintaan pasar, maka tidak heran jika ekspor benur menjadi polemik di masyarakat.  Pada masa Susi Pudjiastuti menjadi menteri KKP, terang dia, ekspor benur dilarang. Namun anehnya, ekspor ilegal atau penyelundupan ke Vietnam sangat besar. "Saya mempunyai datanya lengkap dengan dokumennya," terang dia.  Ketua Umum Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) itu mengatakan, 80 persen benih lobster yang dibudidayakan di Vietnam berasal dari Indonesia. Padahal, ekspor benur di Indonesia dilarang. Jadi, semua proses pengiriman itu dilakukan ilegal oleh pengusaha hitam.  Namun, pusat ekspor berada di Singapura. Jadi, benur dari Indonesia tidak langsung ke Vietnam, tapi lewat Singapura dulu. Di Negeri singa itu,  benur diberi sertifikat. Menurut Karding, Vietnam tidak mau terima kalau tak ada sertifikat. "Ada dua sertifikat,  yaitu sertifikat asal dan kesehatan," ungkap dia.  Karding mengatakan, dalam pasar gelap, benur yang dikirim bisa sampai 29 juta ekor. Itu hanya dalam sekali kirim. Dalam setahun, lanjut dia, pengiriman bisa 6 sampai 10 kali. Jika dikalikan enam, maka benur yang diekspor secara ilegal bisa mencapai 170 juta ekor. Jadi, ekspor ilegal itu sangat menguntungkan bagi para pengekspor gelap itu.  Menurut dia, dengan diterbitkannya Permen KP Nomor <a href="tel:122020">12/2020</a> yang membolehkan ekspor benur, maka tidak boleh ada lagi ekspor ilegal. Pemerintah harus tegas memberantas penyelundup benur. "Harus diinvestigasi perusahaan mana yang selama ini menjadi penyelundup benur," tegas dia.  Fahri Hamzah, mantan wakil ketua DPR RI yang sekarang menjadi eksportir benur mengatakan, keputusan pemerintah yang memperbolehkan ekspor benur disambut baik oleh masyarakat. "Sebab, keputusan ini yang masuk akal," terang dia.  Menurut dia, untuk mendapat izin ekspor dari pemerintah tidak lah mudah. Banyak persyaratan yang harus dilengkapi. Pihaknya sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah. Di antaranya, dia mendirikan dua koperasi bagi para nelayan. Yaitu, koperasi budidaya dan koperasi tangkap. (*)  &nbsp;

Ekspor Ilegal Tembus 170 Juta Ekor, Penyelundupan Harus Diberantas

ekspor ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekspor ilegal

Berita Terkini