<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/JKT_Proyeksi-Produksi-Sawit-Nasional_Salman-Toyibi_-5JPG-1595500825.jpg" alt="Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana perkebunan sawit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren ekspor komoditas unggulan Indonesia yang beragam. Tiga komoditas utama yakni besi, baja, crude palm oil (CPO) dan turunannya menunjukkan pertumbuhan.</p> <p>Batu bara justru mengalami kontraksi yang cukup dalam sepanjang Januari hingga Desember 2025. Data ini menunjukkan dinamika ekspor non-migas Indonesia yang beragam pada tahun ini.</p> <p>Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan ketiga komoditas itu berkontribusi besar. Secara kumulatif, sumbangan mereka mencapai 28,49 persen dari total ekspor non-migas nasional sepanjang 2025.</p> <p>"Nilai ekspor besi dan baja naik 8,41 persen secara kumulatif dari Januari sampai dengan Desember 2025. Sementara itu, nilai ekspor batu bara turun 19,70 persen pada periode yang sama," ujar Ateng dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (2/2).</p> <p>"Sedangkan nilai ekspor CPO itu juga naik cukup tinggi, yaitu 21,83% secara kumulatifnya. Jadi ada dua yang naik, yaitu besi-baja yang unggulannya dan juga CPO," tambahnya.</p> <p>Selain kinerja komoditas unggulan, BPS mencatat tiga negara tujuan ekspor non-migas utama Indonesia sepanjang 2025. Ketiga negara itu adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan India.</p> <p>Menurut Ateng, ketiganya berkontribusi sebesar 42,28 persen terhadap total ekspor non-migas Indonesia. Bursa tersebut jadi pasar utama yang mendukung perekonomian nasional.</p> <p>Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar USD 64,82 miliar sepanjang 2025. Ekspor ke Tiongkok didominasi oleh komoditas besi dan baja atau HS72 dengan pangsa 27,65 persen.</p> <p>Pangsa ekspor besi dan baja ke Tiongkok tumbuh sebesar 11,50 persen dibandingkan 2024. Peningkatan ini menandai permintaan yang terus meningkat dari Tiongkok.</p> <p>Sementara itu, nilai ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat mencapai USD 30,9 miliar. Komoditas utama adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85) dengan pangsa 19,48 persen.</p> <p>Ekspor ke Amerika Serikat juga tumbuh 42,59 persen dibandingkan sepanjang 2024. Kenaikan ini menunjukkan kuatnya permintaan pasar Amerika terhadap produk Indonesia.</p> <p class="class-paragraph">Nilai ekspor non-migas ke India tercatat sebesar USD 18,32 miliar sepanjang 2025. Ekspor ke India didominasi oleh bahan bakar mineral atau HS27 dengan pangsa 29,23 persen.</p> <p>"Ini mengalami penurunan. Kalau tadi di Amerika komoditi utamanya naik, kalau di India bahan bakar mineral mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 23,25% secara c-t-c," tukasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Ekspor CPO naik 21,83% dan besi dan baja tumbuh 8,41% di 2025, sementara batu bara turun 19,70%. Simak tren ekspor utama Indonesia terbaru.

Ekspor 2025: CPO Melonjak, Batu Bara Terpuruk, Besi-Baja Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/Screenshot_2025-12-16-20-41-26-167_comandroidchrome-edit-2986831540.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) telah bersedia memasukkan komoditas kelapa sawit dalam daftar bebas tarif bea masuk atau biaya ekspor nol persen dari Indonesia ke AS.&nbsp;</p> <p>Airlangga menyebut, nantinya detail keputusan itu akan tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang bakal ditandatangani dua kepala negara pada Januari 2026 mendatang.&nbsp;</p> <p>Bahkan, sebelumnya pun sejumlah komoditas sudah masuk dalam executive order atau daftar yang dibebaskan dari bea masuk. Namun, khusus Indonesia, Airlangga meminta tambahan agar komoditas unggulan itu bisa masuk menjadi satu di dalamnya.&nbsp;</p> <p>"Sebetulnya untuk komoditas itu sudah ada di dalam <em>executive order</em>, <em>cuman</em> untuk Indonesia ditambahkan beberapa komoditas lain. Termasuk, kelapa sawit," kata Airlangga saat ditemui di Pondok Indah Mal 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).&nbsp;</p> <p>Meski begitu, Airlangga masih belum mau menyebutkan komoditas apa saja yang akan tertuang dalam executive order terbaru. Ia meminta semua pihak untuk menunggu dan melihat detailnya nanti.&nbsp;</p> <p>"Itu nanti kita lihat detailnya," jelasnya.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahwa kriteria produk yang memperoleh fasilitas bebas bea masuk 0 persen hanya ditujukan kepada komoditas berbasis Sumber Daya Alam (SDA).&nbsp;</p> <p>Sementara untuk komoditas lain, seperti hasil manufaktur, salah satunya tekstil masih tetap akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 19 persen.&nbsp;"Tekstil kan bukan dari alam. Jadi, ya semua yang sumber daya alam berbasis tropical," tukasnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan penyelesaian negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat. Indonesia sendiri telah berhasil untuk bertemu dengan United States Trade Representative (USTR) sebelum libur Natal.&nbsp;</p> <p>Bahkan, pertemuan itu menjadi langkah penting untuk menuntaskan dokumen Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara kedua negara. Dari pertemuan itu disepakati bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menekankan pentingnya menjaga kepentingan bersama dalam perjanjian tersebut.&nbsp;</p> <p>Adapun dari pertemuan itu ditargetkan bahwa ART akan ditandatangani langsung oleh pemimpin dua negara pada akhir Januari 2025.</p>

Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah AS setuju memasukkan kelapa sawit Indonesia dalam daftar bebas tarif.

Airlangga Optimistis Ekspor CPO ke Pasar AS Bakal Bebas Bea Masuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/INDUSTRI-SEPATU2.jpg" alt="POTENSI BESAR: Karyawati pabrik alas kaki di Sidoarjo memproduksi sepatu. Industri alas kaki merupakan sektor manufaktur andalan untuk menopang ekspor (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>POTENSI BESAR: Karyawati pabrik alas kaki di Sidoarjo memproduksi sepatu. Industri alas kaki merupakan sektor manufaktur andalan untuk menopang ekspor (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan produk-produk ekspor Indonesia mulai dari tekstil sampai dengan sawit dan turunannya dapat tarif 0 persen dalam Indonesia&ndash;European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)</p> <p>"Jadi, untuk <em>apparel</em> contohnya, dapat <em>zero</em> (<em>tariff</em>) saat Entry Into Force atau EIF (tahap pemberlakuan). Jadi, alas kaki, apparel, tekstil, makanan olahan, bahkan sawit dan turunannya, semua akan dapat Entry Into Force," ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Senin (4/8).</p> <p>Ia menjelaskan, arsitektur dan ruang lingkup IEU-CEPA salah satunya adalah akses pasar barang yakni komitmen eliminasi kedua pihak di mana 98 persen dari total pos tarif dan 99 persen dari total nilai impor.&nbsp;Akses pasar optimal untuk produk dengan keunggulan komparatif antara lain alas kaki, tekstil dan produk tekstil, perikanan, makanan olahan, sawit dan turunannya termasuk biodiesel, elektronik, hasil pertanian dan kehutanan, serta besi baja.</p> <p>IEU-CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral yang paling komprehensif yang dimiliki Indonesia terdiri dari 25 bab mencakup elemen liberalisasi, fasilitas perdagangan, kerja sama dan isu-isu baru.&nbsp;Djatmiko mengatakan, kalau melihat komitmennya itu 98 persen dari seluruh pos tarif itu akan mendapatkan preferensi. Jadi sangat sedikit yang Uni Eropa kecualikan.</p> <p>"Kalau dari total nilai Uni Eropa impor dari Indonesia, sudah 100 persen kalau menurut saya ya, 99 persen seluruh ekspor Indonesia ke EU akan dapat preferensi. Ya, cuma beda-beda saja waktunya, tapi hampir seluruhnya di EIF, ada yang di tahun ketiga, ada yang di tahun kelima ini masih berunding.," katanya.</p> <p>"Kita inginnya sudah langsung semua aja di EIF begitu ya, Doakan saja, semua produk Indonesia akan mendapatkan kesempatan yang sama di awal-awal," katanya</p> <p>Tonggak sejarah dalam proses penyelesaian Indonesia&ndash;European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat (<em>exchange of letters</em>) antara Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU-CEPA.&nbsp;Pertukaran surat tersebut dilakukan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa, Maro&scaron; &Scaron;efčovič.</p> <p>Dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagangnya. Di sisi lain, Uni Eropa yang terdiri dari lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia.</p> <p>Dengan IEU-CEPA, sekitar 80 persen pos tarif akan menjadi nol sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua belah pihak.&nbsp;Penyelesaian perundingan IEU-CEPA tersebut secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang diselenggarakan di Brussels pada hari yang sama.&nbsp;Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, termasuk percepatan penyelesaian IEU-CEPA.</p>

Kemendag mengungkapkan bahwa produk ekspor Indonesia akan mendapatkan tarif 0 persen dalam IEU-CEPA, membuka peluang baru bagi perekonomian.

Halo Eksportir, kini Produk Tekstil hingga Sawit Dapat Tarif 0 Persen Masuk Pasar Uni Eropa Berkat IEU-CEPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/vonis-pertama-korupsi-korporasi-pt-nke-harus-bayar-rp-85-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vonis hakim. Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis denda Rp 700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 85 miliar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas atau onslag terhadap terdakwa korupsi korporasi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah.</p> <p>Arif Nuryanta diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar dari pihak pengacara, Marcella Santoso dan Ariyanto.&nbsp;Perkara itu ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).</p> <p>Arif ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lain, yakni pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR), serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG).</p> <p>Adapun, Muhammad Arif Nuryanta hakim karier di lingkungan lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA). Muhammad Arif Nuryanta dilantik menjadi Ketua PN Jakarta Selatan mengganti Saut Maruli Tua Pasaribu, pada Kamis, 7 November 2024 lalu.</p> <p>Arif merupakan pegawai negeri sipil (PNS) berpangkat Pembina Utama Muda golongan IV/C. Tercatat, Muhammad Arif Nuryanta berpendidikan S2.</p> <p>Arif Nuryanta juga sempat menjadi perhatian publik saat memutus lepas dua terdakwa penembak Laskar FPI atau dikenal sebagai peristiwa KM 50 saat ditangani PN Jaksel. Majelis hakim berpendapat seluruh unsur dalam dakwaan primer jaksa terbukti, tetapi perbuatan itu merupakan upaya membela diri.</p> <p>Dengan demikian, kedua polisi yang terlibat penembakan terhadap Laskar FPI tidak dapat dihukum, sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kejaksaan Agung menetapkan Hakim Muhammad Arif Nuryanta sebagai tersangka dugaan suap dalam kasus korupsi ekspor CPO.

Jejak Hakim Muhammad Arif Nuryanta yang Diduga Terima Suap Perkara Ekspor CPO, Ternyata Pernah Vonis Bebas Polisi Penembak Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/16/ekspor-perdan-nikel-sulfat-2678558005.jpg" alt="ILUSTRASI Ekspor nikel sulfat." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Ekspor nikel sulfat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menyatakan, perjuangan Indonesia untuk melawan diskriminasi perdagangan internasional sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan, pemerintah harus konsisten dalam menyuarakan kepentingan Indonesia di kancah global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan nikel. Produk CPO ditolak karena minyak kelapa sawit dianggap tidak ramah lingkungan. World Trade Organization (WTO) pun menilai industri hilirisasi nikel Indonesia belum optimal, sehingga belum waktunya untuk menutup ekspor barang mentah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;CPO memang tekanannya besar. Kita harus konsisten memperjuangkan CPO, terutama pada sisi penetrasi ekspor. CPO dianggap sebagai sesuatu yang tidak ramah lingkungan. Sebagian bisa jadi benar, tapi ada juga motif tersembunyi dari negara yang menolak CPO. Begitu pula dengan nikel, yang justru penolakan datang dari negara yang tidak mengimpor nikel mentah kita, yaitu Uni Eropa,&rdquo; kata Faisal dalam diskusi di Media Center Indonesia Maju, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013703526/sempat-dicabut-aturan-pakai-sarung-saat-masuk-borobudur-digodok-lagi">Sempat Dicabut, Aturan Pakai Sarung saat Masuk Borobudur Digodok Lagi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya rasa langkah pemerintah sudah bagus. Cuma memang ada yang perlu diperkuat, utamanya terkait trade diplomacy, untuk melawan segala tuduhan yang tidak benar. Kalau ada tuduhan yang benar, ya kita perbaiki. Supaya dalam berargumen di arbitrase kita bisa mempertahankan kepentingan kita dari negara yang merasa kebijakan Indonesia bertentangan dengan WTO,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Queensland itu meyakini, ada kepentingan memperjuangkan produk substitusi CPO dari negara-negara yang menentang kebijakan ekspor Indonesia. Apalagi, Eropa memiliki komoditas tersendiri dalam pemenuhan minyak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Motif tersembunyi dari argumen sawit yang tidak ramah lingkungan misalnya menjaga produk substitusi, seperti Eropa mereka punya minyak bunga matahari, minyak kacang kedelai,&rdquo; ungkap Faisal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih dari itu, ada juga upaya negara-negara maju untuk mencegah Indonesia naik kelas, dengan menolak kebijakan ekspor manufaktur yang bisa memberikan nilai tambah lebih dibanding sekadar ekspor komoditas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Faisal kemudian mencontohkan persaingan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok beberapa tahun lalu. Tiongkok mulai dilihat sebagai ancaman karena penetrasi industri teknologinya semakin masif. Amerika Serikat pun membebankan pajak kepada barang-barang Tiongkok yang dianggap bisa mengganggu pasarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;China ingin naik kelas dengan tidak lagi ekspor barang bernilai tambah rendah. Tapi, pada produk teknologi 5G, Amerika mencoba untuk menjaga dominasinya dengan menerapkan tarif. Jadi itu hal yang umum terjadi, ketika negara memanfaatkan platform internasional untuk mencegah negara lain naik kelas. Dan ironinya, itu justru dicontohkan oleh negara yang menyuarakan perdagangan bebas,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Spesifik untuk larangan ekspor bijih nikel, Faisal melihat Indonesia sedikit mengalami kerugian ketika hendak memulai kebijakan hilirisasi. Namun, kini hilirisasi telah menjadi salah satu faktor penting yang membuat neraca perdagangan Indonesia terus surplus.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang di awal 2020 ekspor sempat menurun karena larangan ekspor bijih nikel. Tidak lama, logam dasar kita naik. Artinya, kerugiannya hanya jangka pendek, karena hasil dari hilirisasi sudah mulai terasa tanpa menunggu beberapa tahun lagi,&rdquo; ungkap alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ungkapan Faisal senada dengan pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, yang menyoroti soal politik dagang negara-negara maju di balik gugatan produk Indonesia di WTO.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentang WTO, diskriminasi, dan deforestasi, ini politik dagang. Tidak ada negara di dunia ini yang ingin lapaknya diambil negara lain. Ujung-ujungnya kita lihat ini main narasi saja, tapi substansi sama. Kenapa dibawa ke WTO, karena industri mereka yang sudah dibangun tidak dapat lagi suplai bahan baku. Andaikan mereka dapat suplai, sudah dengan harga mahal," ungkap Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika produksi, jadi akan kalah kompetitif harga dengan produksi yang kita bangun di Indonesia. Kemudian dia pakai lembaga dunia yang mengkaji kembali terhadap izin larangan ekspor komoditas ini. Menurut saya nggak bisa kita tolerir," tambah dia.</div>

Mohammad Faisal menyatakan, perjuangan Indonesia untuk melawan diskriminasi perdagangan internasional sudah berada di jalur yang tepat.

RI Alami Diskriminasi Ekspor CPO dan Nikel, Pemerintah Didorong Lebih Tegas Bersikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/wapres-maruf-2524348890.jpg" alt="Wakil Presiden (Wapres) RI Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden (Wapres) RI Ma</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dalam pertemuan dengan Presiden Slovakia Zuzana Čaputov&aacute;&nbsp;menyampaikan mengenai kebijakan Uni Eropa (UE) yang mendiskriminasi ekspor produk sawit Indonesia.</p> <p>"Tadi juga saya sampaikan, karena saya terus akan berjuang karena memang masih harus dipahami, karena memang saya bilang itu menyebabkan petani kita jadi korban karena ada kebijakan yang diskriminatif itu," kata Wapres Ma&rsquo;ruf Amin setelah pertemuan dengan Presiden Slovakia Zuzana Čaputov&aacute;, di Istana Presiden, Bratislava, Slovakia, Senin waktu setempat.</p> <p>Ma'ruf menjelaskan diskriminasi UE yang menghambat ekspor sawit Indonesia telah merugikan para petani. Wapres mengatakan, Indonesia juga terus mengadopsi kebijakan ekonomi ramah lingkungan, sehingga tidak tepat jika sawit Indonesia dianggap dihasilkan dari kegiatan yang merusak lingkungan.</p> <p>Menurut Ma'ruf, pihak Slovakia belum merespons soal aspirasi Indonesia terkait kebijakan sawit UE yang diskriminatif. Sebelum bertemu dengan Presiden Slovakia, Ma'ruf juga telah melakukan pertemuan dengan Deputi Perdana Menteri Slovakia Denisa Sakova.</p> <p>Namun, kata Ma'ruf, baik Presiden dan Deputi PM Slovakia, belum merespons soal protes Indonesia atas diskriminasi sawit itu.&nbsp;"Sama lah. Tidak merespon soal itu," kata Ma&rsquo;ruf.</p> <p>Ma'ruf mengatakan, pemerintah Indonesia masih harus terus berjuang meyakinkan negara-negara Eropa mengenai keamanan produk sawit Indonesia.&nbsp;"Itu konsensus Uni Eropa belum diubah, kelihatannya masih harus diperjuangkan," kata Ma'ruf Amin.</p>

Wapres menyampaikan mengenai kebijakan Uni Eropa (UE) yang mendiskriminasi ekspor produk sawit Indonesia.

Ma’ruf Amin Perjuangkan Sawit Indonesia ke Negara-negara UE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-9JPG-3095099414.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa Kejaksaan Agung Jakarta, Senin (24/7/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya mendatangi kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (24/7). Airlangga tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 08.30 untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi crude palm oil (CPO).</p> <p>Pemeriksaan Airlangga baru berakhir sekitar pukul 21.00. Dengan demikian, Ketua Umum Partai Golkar itu diperiksa selama lebih dari 12 jam.</p> <p>Setelah menemui penyidik, Airlangga menyampaikan, dirinya sudah menjawab seluruh pertanyaan. Ada 46 pertanyaan yang diajukan penyidik. Semua pertanyaan sudah dijawab. &rdquo;Sudah dijawab dengan sebaik-baiknya,&rdquo; kata dia. Airlangga tidak memerinci pertanyaan dan jawaban tersebut. Menurut dia, hal itu sudah menjadi ranah penyidik. &rdquo;Hal-hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Kuntadi membenarkan keterangan Airlangga. Dia menyebutkan, penyidik Kejagung memang mengajukan 46 pertanyaan. Meski demikian, pihaknya belum bisa membuka substansi dan materi pemeriksaan tersebut. Sebab, hal tersebut sangat teknis.</p> <p>Selain itu, Kuntadi menyatakan bahwa penyidikan masih tahap awal. Yang jelas, pihaknya mendalami temuan fakta baru yang muncul dalam persidangan sebelumnya. &rdquo;Dalam proses persidangan telah kami temukan fakta-fakta hukum baru yang menurut kami perlu untuk didalami,&rdquo; beber dia.</p> <p>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan bahwa pemeriksaan Airlangga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyidik. &rdquo;Yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan,&rdquo; ungkap dia kepada awak media. Pemeriksaan Airlangga masih berhubungan dengan tiga tersangka korporasi yang sudah diproses hukum oleh Kejagung.</p> <p>Tiga korporasi itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Tiga korporasi tersebut sudah dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik pada JAM Pidsus Kejagung.</p> <p>Sebelumnya, Airlangga sempat dipanggil Kejagung pada Selasa (18/7) pekan lalu. Namun, dia tidak datang tidak alasan yang jelas. <strong>(far/syn/c19/c7/oni)</strong></p>

Penyidik Kejagung memang mengajukan 46 pertanyaan. Meski demikian, pihaknya belum bisa membuka substansi dan materi pemeriksaan tersebut.

Airlangga Diperiksa Kejagung 12 Jam Terkait Dugaan Korupsi Izin Ekspor CPO di Kemendag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Kepala-Pusat-Penerangan-Hukum-Kejaksaan-Agung-Ketut-Sumedana-Dery-Ridwansah-3-157632073.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana konferensi pers." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana konferensi pers.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (24/7). Airlangga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng periode 2021-2022.</p> <p>Airlangga tiba sekitar pukul 08.25. Mengenakan pakaian batik berwarna cokelat. Ketua Umum Partai Golkar itu hanya mengacungkan jempol dan menyapa awak media.</p> <p>"Selamat pagi," ucap Airlangga sambil berjalan memasuki ruang pemeriksaan Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.</p> <p>Pemeriksaan terhadap Airlangga pada hari ini merupakan penjadwalan ulang. Sebelumnya dipanggil pada Selasa (18/7) lalu, tetapi tidak hadir. Kejaksaan Agung hari itu menunggu Airlangga hingga pukul 18.00. Namun, Airlangga tak hadir tanpa memberikan keterangan.</p> <p>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggali pengetahuan Airlangga terkait prosedur kebijakan ekspor dan impor CPO. Materi pemeriksaan itu akan digali berdasaekan pengetahuan Airlangga sebagai Menko Prekonomian.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/menko_2-1497911745.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-KLIP Kemenko Perekonomian/aa." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/HO-KLIP Kemenko Perekonomian/aa.</figcaption>
</figure> <p>"Terkait dengan yang sudah terbukti dengan perkara sebelumnya, dan juga terkait dengan prosedur kebijakan, serta terkait ekspor impor CPO, ini yg akan kita dalami ke beliau," ucap Ketut, Selasa (18/7).</p> <p>Dalam kasus ini, Korps Adhyaksa telah menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah CPO dan turunannya. Ketiga tersangka korporasi itu yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.</p> <p>Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 6,47 triliun. Perkara ini juga turut menyeret lima orang pelaku yang proses sidangnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap.</p> <p>&nbsp;</p>

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (24/7).

Airlangga Hartarto Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Kasus Izin Ekspor CPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/harga-bahan-bakar-nabati-turun-rp-28-per-liter-di-november-2017_m_166242.jpeg" alt="Ilustrasi petani tengah memanen Tandan Buah Segar (TBS) yang akan diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), bahan baku BBN" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tengah memanen Tandan Buah Segar (TBS) yang akan diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), bahan baku BBN</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatat penurunan laba bersih sebesar 27,7 persen pada kuartal-I 2023 (Q1) menjadi Rp 4,76 triliun dari sebelumnya Rp 6,58 triliun dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu.&nbsp;Direktur&nbsp;AALI Mario C.S Gultom mengatakan, penurunan ini disebabkan oleh harga Crude Palm Oil (CPO) yang terjun jauh dibandingkan dengan harga pada tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Industri ini <em>suffer</em> di tahun ini karena sebenarnya <em>suffer</em>-nya itu terutama disebabkan karena tahun lalu itu harganya ketinggian," kata Mario dalam Workshop Wartawan Pasar Modal 2023 di Menara Astra, Jakarta, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, penyebab utamanya di tahun lalu itu pada Q1 harga rata-rata CPO per kg itu adalah Rp 15 ribu per kg. Namun di Q1 tahun ini hanya Rp 12 per kg sehingga ngedrop semua revenue kita juga lost margin juga terhadap net jumlah kita," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Mario memaparkan bahwa pada Q1 tahun ini AALI masih mencatat kenaikan produksi Tandan Buah Segar (FFB) sebesar 12,8 persen atau 699 t ton. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan total produksi pada Q1 tahun 2022 sebanyak 620 t ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, produksi plasma tercatat menurun 17,6 persen dari 914 t ton pada Q1 tahun 2022 menjadi 753 t ton per Q1 tahun 2023. Menurut Mario, produksi plasma tercatat turun karena disebabkan adanya persaingan di lingkungan perkebunan itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini banyak kebun-kebun berdiri di tengah-tengah plasma kita karena sudah lunas jadi mereka tidak punya kebun, tapi mereka mendirikan pabrik sehingga persaingannya semakin ketat," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, CPO Produksi AALI juga tercatat turun sebesar 6,2 persen disebabkan oleh produksi tandan yang lebih besar daripada plasma yang justru cenderung turun. Akibatnya, CPO produksi AALI per Q1 tahun 2023 hanya mencapai 268 ribu ton dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu sebesar 286 ribu ton.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Mario melaporkan hingga Maret 2023 Capital Expenditures (Capex) AALI tercatat sebesar Rp 186 miliar. Dana tersebut digunakan untuk replanting atau peremajaan tanawan sawit dan pemeliharaan tanaman yang belum menghasilkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun pertama sampai tahun keempat itu kita anggap sebagai tanaman menghasilkan, setelah tahun keempat itu menjadi aset tanaman menghasilkan," tandasnya.</div>

AALI mencatat penurunan laba bersih sebesar 27,7 persen pada kuartal 1 2023 menjadi Rp 4,76 triliun dari sebelumnya Rp 6,58 triliun.

Laba Bersih  Kuartal-I 2023 Susut, Astra Agro Lestari Beberkan Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/SAWIT-1-986518376.jpg" alt="Ilustrasi buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buah sawit.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Pelaku usaha sawit berharap pemerintah dapat memberikan atensi dan support. Terutama tidak memberikan lagi pajak tambahan pada industri. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai sektor ini perlu terus meningkatkan daya saing sehingga tetap kompetitif di pasar global.</p> <p>Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyatakan, pajak sudah cukup banyak dibebankan kepada pelaku industri sawit. "Jangan ada tambahan lagi sehingga kita tidak lagi kompetitif di luar negeri. Harga kita akan tertekan," ujar Eddy di Jakarta kemarin (27/6).</p> <p>Dia mengungkapkan, persaingan perdagangan produk minyak nabati semakin ketat di tingkat global. Itu seiring dengan berbagai bahan baku alternatif nonsawit yang berasal dari berbagai negara lain.</p> <p>"Data dari Oil World, ternyata terjadi peningkatan tanaman minyak nabati nonsawit. Artinya, mereka berusaha menghilangkan ketergantungan terhadap sawit. Ujung-ujungnya, kita sendiri yang mengalami kesulitan. Pasar kita yang turun," ungkapnya.</p> <p>Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 25,01 juta ton sepanjang 2022 atau menurun 2,4 persen <em>year-on-year</em> (YoY) jika dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 25,62 juta ton.</p> <p>Meski volume menurun, nilai ekspor sepanjang 2022 mencapai USD 27,76 miliar atau meningkat 3,7 persen (YoY) bila dibandingkan pada 2021 yang sebesar USD 26,75 miliar. "Konsumsi kita tiap tahun naik, tahun lalu sudah 21 juta ton dari produksi kita 52 juta ton. Sementara, terjadi penurunan ekspor," urai Eddy.</p> <p>Terpisah, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah memandang positif rencana pembentukan BUMN khusus sawit lewat subholding Palm Co PTPN. Langkah itu akan membantu meningkatkan kemampuan pemerintah mengelola ketahanan pangan. Terutama memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri dan memperkuat program hilirisasi dari sektor perkebunan.</p>

"Jangan ada tambahan lagi sehingga kita tidak lagi kompetitif di luar negeri. Harga kita akan tertekan," ujar Eddy.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekspor cpo

Berita Terkini