<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/produksi-818081275.jpg" alt="Panen raya padi di sejumlah daerah. Data Kementerian Pertanian menyebut tahun ini produktivitas panen mengalami kenaikan. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Panen raya padi di sejumlah daerah. Data Kementerian Pertanian menyebut tahun ini produktivitas panen mengalami kenaikan. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Target swasembada pangan, khususnya beras yang dicanangkan pemerintah sudah di depan mata. Ketika kebutuhan pangan dalam negeri sudah dipenuhi, Indonesia bisa mengekspor beras ke sejumlah negara. Pengamat pertanian dari Universitas Andalas (Unand) Muhamad Makky menilai capaian produksi beras nasional tahun ini menandai keberhasilan besar sektor pertanian Indonesia. Menurutnya, stok beras nasional yang terus meningkat menunjukkan swasembada pangan kini benar-benar sudah di depan mata. "Dengan stok Bulog yang mencapai 3,2 juta ton per 27 April 2025 dan berpotensi tembus 4 juta ton dalam waktu dekat, kita menyaksikan lompatan luar biasa," katanya pada Senin (28/4) malam. Kondisi itu jadi bukti nyata bahwa swasembada pangan yang selama ini menjadi cita-cita, semakin dekat untuk diwujudkan. Makky menambahkan, keberhasilan itu adalah hasil dari sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah, petani, dan semua pemangku kepentingan di bidang pangan. Baginya intervensi pemerintah di sektor pertanian sangat konkret. Mulai dari peningkatan produksi di tingkat petani, penyerapan Bulog yang agresif, hingga dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto melalui program strategis pertanian.&nbsp; Terkait ekspor beras, Makky mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan izin untuk mengirim beras ke negara sahabat. Presiden menyampaikan kebijakan ini saat menghadiri acara peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 23 April 2025 lalu.&nbsp; "Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan berbasis solidaritas kemanusiaan," jelasnya. Saat acara di Sumatera Selatan, Prabowo dengan tegas mengizinkan ekspor beras karena produksi dalam negeri sudah melimpah. Bahkan, Presiden berpesan agar ekspor dilakukan dengan prinsip tidak mencari untung besar. Cukup menutup ongkos produksi dan distribusi. Ini bukti bahwa Indonesia kini menjadi bangsa yang mampu membantu negara lain.&nbsp; Makky menekankan bahwa kesiapan Indonesia mengekspor beras melalui berbagai pintu terdekat ke negara sahabat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah pangan global. "Momentum ini harus dijaga. Kita harus memperkuat keberlanjutan produksi, menjaga kesejahteraan petani, dan memastikan distribusi beras tetap stabil," tuturnya.&nbsp; Dia menegaskan swasembada pangan sudah di depan mata. Sehingga Indonesia kini memasuki babak baru sebagai negara yang berdaulat di sektor pangan. Selain itu, Makky menilai capaian swasembada yang sudah di depan mata ini dapat melampaui capaian swasembada tahun 1984 yang lalu. Di mana produksi beras melimpah ruah terutama karena masifnya program optimasi lahan dan juga cetak sawah. Dengan program optimasi lahan dan pencetakkan sawah baru pada tahun 2025 ini oleh Kementerian Pertanian, serta rencana rehabilitasi lahan sawah di tahun 2026, potensi penguatan pangan indonesia kedepannya akan semakin solid. "Serta tidak menutup kemungkinan, kesuksesan swasembada Indonesia di era 80-an akan kembali terulanga atau bahkan terlampaui," tutupnya.

Indonesia siap ekspor beras setelah mencapai swasembada pangan, dengan dukungan pemerintah dan peningkatan produksi beras yang signifikan.

Indonesia Menuju Swasembada Pangan dan Ekspor Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/08/JKT-Bulog-Pastikan-Stok-Beras-SPHP-Melimpah-Salman-Toyibi-2JPG-514826821.jpg" alt="Warga beras di ritel modern, Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga beras di ritel modern, Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2023).</figcaption>
</figure> Satgas Pangan-Pemda Pastikan Pendataan Cegah Penimbunan JawaPos.com &ndash; Harga beras masih tinggi. Ditambah dampak El Nino yang berkepanjangan, kondisi itu berpotensi mengerek inflasi ke depan. Pemerintah harus memperketat pengawasan distribusi dan pasokan beras yang sedang berjalan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kondisi saat ini, banyak negara yang menahan ekspor beras. Kalaupun ada, harga internasional juga mahal. Harganya naik cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, terutama untuk beras medium. &rdquo;Jadi, kalaupun pasokan masuk ke dalam negeri, belum tentu harganya juga akan turun,&rdquo; ujar Bhima kepada Jawa Pos kemarin (7/10). Menurut dia, pemerintah harus mendorong agar petani yang masih menyimpan dan menahan gabah untuk dapat dibeli Bulog. Tentu dengan harga yang sesuai atau bahkan di harga tinggi. Kemudian, dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih stabil lagi. &rdquo;Jadi, ada subsidi. Memang subsidinya ke Bulog harus lebih banyak,&rdquo; imbuhnya. Selain itu, satgas pangan bersama pemerintah daerah perlu melakukan pelacakan terhadap kemungkinan penyimpangan distribusi beras. Harus ada pendataan stok beras. &rdquo;Jangan sampai ada penimbunan. Karena beras bisa dikonsumsi enam bulan ke depan, ada potensi penimbunan yang besar,&rdquo; ujarnya. Bhima juga menekankan penyaluran subsidi pupuk untuk mempersiapkan panen raya beras 2024. Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk Rp 26 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024. &rdquo;Panen raya beras 2024 itu kira-kira Maret, April, Mei, sampai Juli. Jadi, harus menjaga (penyalurannya),&rdquo; ucap lulusan University of Bradford itu. Dia mengatakan, kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi harus diubah dan dirombak birokrasinya. Jangan terlalu rumit. Di sisi lain, banyak petani yang mengeluh alokasi subsidi pupuk per orang terlalu kecil. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, pemerintah perlu memproyeksi suplai beras 1&ndash;3 bulan ke depan dengan lebih tepat. Mulai data lumbung beras, suplai dari beras impor, hingga memastikan kebutuhan beras di daerah padat dan konsumsi tinggi dengan produsen beras. Terkait impor, perlu diversifikasi negara asal sumber beras selain India, Thailand, dan Vietnam. &rdquo;Impor beras dari Tiongkok jadi solusi, tapi perlu juga lihat dari negara-negara sekitar seperti Myanmar dan Kamboja,&rdquo; katanya. Pemerintah juga perlu mengontrol supply chain beras supaya tidak ada spekulasi dan margin harga yang luar biasa besar. Menurut dia, persoalan beras saat ini bisa memicu kenaikan inflasi. &rdquo;Jika El Nino berlanjut, kami melihat kenaikan inflasi pangan dapat memberikan kontribusi 0,27 hingga 0,88 poin persen terhadap inflasi headline,&rdquo; tandasnya. (han/c19/fal)

Harga beras masih tinggi. Ditambah dampak El Nino yang berkepanjangan, kondisi itu berpotensi mengerek inflasi ke depan.

Berpotensi Kerek Inflasi, Perketat Rantai Pasok Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja tengah menurunkan beras Bulog dari truck di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memastikan stok beras cukup menjelang momentum peningkatan perm" width="100%">
<figcaption>Pekerja tengah menurunkan beras Bulog dari truck di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memastikan stok beras cukup menjelang momentum peningkatan perm</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras dalam negeri. Selain fenomena El Nino bisa berdampak pada pasokan pangan, kebijakan India yang menghentikan ekspor beras turut diantisipasi. Kemarin (2/8) Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri untuk membahas secara khusus persoalan tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, melalui rapat itu, presiden ingin mengecek ketersediaan dan keterjangkauan beras dalam negeri. Dari data yang dimiliki pemerintah, cadangan beras aman hingga Desember mendatang. Namun, Kementan kemudian melakukan kurasi dengan meneliti lebih lanjut. &rsquo;&rsquo;Sampai September kita masih punya overstok 2,1 juta ton beras,&rsquo;&rsquo; katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap bulan, kata dia, dari 800 ribu hektare sawah dapat menghasilkan 2 juta ton beras. Itu cukup untuk memenuhi konsumsi bulanan tanah air. Yang dikhawatirkan justru pada kurun Oktober hingga Desember. Menurut Syahrul, tiga bulan tersebut adalah masa-masa menanam. Jadi, cadangan beras bisa turun. Fenomena El Nino membuat curah hujan sedikit dan berisiko terjadi kekeringan. Kondisi itu tentu membuat produktivitas hasil pertanian menurun. &rsquo;&rsquo;Kami akan siapkan 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Berdasar perkiraan, dampak El Nino bisa mengurangi produksi beras 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton. Kekurangan produksi itu akan disiasati Kementan. Menurut Syahrul, dalam kunjungannya ke beberapa daerah, pihaknya melihat kesiapan lahan untuk ditanami padi sebagai persediaan dampak El Nino. Sementara itu, Kepala Bulog Budi Waseso yang ditemui setelah ratas menyebutkan, pihaknya memiliki stok 1,3 juta ton beras. Untuk mencukupi pasokan, Bulog akan mendatangkan beras dari beberapa negara seperti Vietnam, Pakistan, dan Thailand. Lelang sudah dilakukan dan tinggal menunggu barang. Di sisi lain, Suplai beras global terancam menyusul negara-negara penghasil membatasi, bahkan menghentikan ekspornya. Salah satunya, India. Sejak 20 Juli lalu, India melarang ekspor beras putih nonbasmati untuk menekan kenaikan harga beras domestik di dalam negeri. Selama setahun terakhir, India telah bergulat dengan inflasi pangan. Harga beras dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen sejak Oktober lalu. Itu mengakibatkan meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan. &rdquo;Saya menduga bahwa tindakan untuk melarang ekspor beras nonbasmati, sebagian besar bersifat pencegahan dan mudah-mudahan ini hanya sementara,&rdquo; ujar Joseph Glauber dari Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). India adalah pengekspor beras utama dunia. Tahun lalu mereka menyumbang sekitar 40 persen dari perdagangan global yang mencapai total 55,4 juta metrik ton. Dari jumlah itu, sebanyak 22,2 juta metrik ton berasal dari India. Jauh lebih banyak dibandingkan pengiriman gabungan empat negara pengekspor utama lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan AS. Tahun lalu India mengekspor 22,2 juta ton besar ke 140 negara. Dari jumlah itu, sekitar 6 juta ton adalah beras putih Indica yang relatif lebih murah. Beras putih Indica mendominasi sekitar 70 persen perdagangan global. Karena itulah, keputusan penghentian ekspor beras India menimbulkan kepanikan di negara-negara pengimpor. (lyn/sha/c18/c7/fal)

Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras dalam negeri. Selain fenomena El Nino bisa berdampak pada pasokan pangan, kebijakan India.

El Nino Ganggu Produksi Beras hingga 1,2 Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WAPRES-TINJAU-STOK-PANGAN-DI-GUDANG-BULOG-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin" width="100%">
<figcaption>Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejak 20 Juli 2023, India dikabarkan menghentikan ekspor beras. Negara tersebut merupakan pengekspor beras terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari 40 persen pengiriman global. Meski sejauh ini, khususnya di tahun ini, Indonesia belum memiliki kerja sama impor beras dari India, situasi tersebut tetap dicermati. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kondisi tersebut menegaskan bahwa Indonesia memang sebaiknya tidak bergantung pada impor beras. &rdquo;Makanya kita harus mandiri pangan. Walaupun menteri perdagangan, saya tidak suka adanya impor beras,&rdquo; ujarnya pada Jumat (28/7) lalu. Lebih lanjut, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menambahkan, Indonesia akan tetap mengutamakan pemenuhan stok beras lokal. &rdquo;Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh menteri perdagangan, bahwa ini ke depan yang penting bagaimana stok itu cukup. Ya, tentunya kita mengutamakan kemandirian lokal,&rdquo; kata Jerry. Pihaknya akan terus memastikan stok beras di Indonesia mencukupi serta terus memantau dan membahas perkembangan dari kebijakan tersebut. &rdquo;Yang penting, kita seperti hari ini kan dalam kondisi kondusif. Pokoknya, intinya yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan dan tentunya pengutamaan beras-beras lokal,&rdquo; ujarnya. India diketahui mengeluarkan kebijakan stop ekspor beras lantaran hujan lebat yang telah merusak panen. Akibatnya, harga beras naik lebih dari 11 persen selama 12 bulan terakhir. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa Indonesia tak bergantung pada pemenuhan stok beras dari India. Pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) diprioritaskan bersumber dari dalam negeri. &rdquo;Meski ada penugasan untuk impor sebanyak 2 juta ton beras, tapi itu tak diambil dari India. Justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia,&rdquo; ujarnya. Arief mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Utamanya dalam memastikan stok CBP bisa dipenuhi lebih dulu dari produksi dalam negeri. &rdquo;Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup. Hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (kerangka sampel area, Red) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei. Jadi, kita optimistis beras aman,&rdquo; ungkapnya. (agf/c6/fal)

Sejak 20 Juli 2023, India dikabarkan menghentikan ekspor beras. Negara tersebut merupakan pengekspor beras terbesar di dunia.

India Stop Ekspor Beras, RI Andalkan Stok Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/SYL-05-09A.jpg" alt="Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat melakukan kunjungan kerja memantau panen padi petani" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat melakukan kunjungan kerja memantau panen padi petani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peluang pasar ekspor beras premium sangat besar dan sangat memungkinkan untuk terus ditingkatkan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian mendukung penuh upaya pengembangan produksi mulai dari sisi budidaya sampai dengan akses pasar.  Direktur Jenderal Tanaman Pangan Suwandi menyampaikan bahwa saat ini waktunya beras Indonesia berbicara di luar negeri. “Produksi padi saat ini surplus, oleh karena itu opsi ekspor merupakan solusi terbaik. Capaian ini diharapkan bisa menjadi penyemangat pelaku usaha pertanian. Arahan Bapak Mentan SYL untuk kita menggenjot ekspor,” ujarnya.  Melihat peluang ini, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sang Hyang Seri tengah menjajaki pasar beras komersial dengan kualitas premium tujuan ekspor ke perusahaan Arab Saudi, Battlah Cooperation for Operation and Maintenance.  Direktur PT Sang Hyang Seri, Karyawan Gunarso menyatakan, kerja sama ini akan menjadi awal untuk meningkatkan skala kerja sama yang lebih besar antara Indonesia dan Arab Saudi, khususnya suplai kebutuhan jemaah haji dan umrah dari Indonesia.  "Rencana ekspor ini ditunjang dengan kesiapan areal sawah yang dimiliki PT SHS seluas 3.150 hektare dengan potensi produksi gabah 37.800 ton serta kemitraan dengan produsen beras," kata Gunarso saat tampil sebagai salah satu narasumber pada Webinar Propaktani Episode 98 dengan Tema Peluang Pasar Ekspor Beras Premium pada Jumat (10/9).  Tak hanya sendiri, PT SHS menjajakinya bersama PT Battlah International Trading. Indra Riswanto, Direktur Utama perusahaan tersebut membeberkan bahwa PT SHS dan Al Batlah sepakat mempelajari profil bisnis dan melakukan studi bersama untuk merealisasikan berbagai kerja sama ekspor produk Indonesia selanjutnya.  "Kami berharap dari ekspor beras tersebut berlanjut ke rencana jangka panjang yang membuka peluang ekspor produk-produk pertanian, terutama hortikultura dan berbagai kerja sama investasi dengan para pengusaha Arab Saudi di masa mendatang,“ kata Indra.  Hal terpenting dalam rangka ekspor adalah dukungan sistem logistik. Pada kesempatan itu Budi Wiyono selaku Direktur Eksekutif DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), memberikan rekomendasi dari beberapa aspek seperti pengembangan sistem manajemen keamanan pangan, sistem pelacakan (tracking) komoditas pangan dari lahan ke pasar, penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan dan pengolahan teknologi, pengembangan sistem pembiayaan pertanian dan pasar komoditas. “Kita harus bisa bersinergi dengan baik agar apa yang kita harapkan bisa mencapai sasaran,“ ujar Budi.  Dalam upaya meningkatkan akses pasar ini, maka perbaikan mutu beras menurut Suwandi menjadi mutlak.  "Untuk itu, dukungan sarana panen dan pascapanen untuk perbaikan mutu tersebut menjadi prioritas,” pungkasnya.  Untuk diketahui, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan regulasi tentang Kelas Mutu Beras, meliputi beras premium, medium, dan beras khusus dengan kriteria masing-masing terkait derajat sosohnya, kadar air, broken atau bulir patah untuk melindungi hak konsumen, serta pemantauan dan pengawasan kualitas dan harga.  Adapun beras khusus terdiri dari beras ketan, beras merah, beras hitam, beras untuk kesehatan, beras organik, beras Indikasi Geografis seperti beras Cianjur, beras varietas lokal, beras tertentu yang tidak bisa diproduksi dalam negeri.

Kementan Dukung Penuh Peluang Pasar Ekspor Beras Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melepas ekspor produk pertanian senilai Rp 7,29 triliun ke 61 negara. Bahkan, saat ini Indonesia juga mulai ekspor beras ke Arab Saudi. Namun, Jokowi mengingatkan agar ekspor beras dilakukan dengan mengkalkulasi dan mempertimbangkan beras dalam negeri terlebih dahulu.  “Kalau memang dihitung betul beras kita berlebih dan mampu kita ekspor, ya ekspor saja," ujarnya secara virtual, Sabtu (14/8).  Jokowi meminta kebutuhan beras dalam negeri harus diutamakan terlebih dahulu, kemudian sisanya baru diperbolehkan ekspor. "Sekali lagi dikalkulasi, dihitung bahwa benar-benar stok yang ada itu benar-benar cukup untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Artinya kebutuhan dalam negeri didahulukan, kalau ada sisa silakan diekspor," ucapnya.  Selain itu, Jokowi juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada para petani, peternak, pekebun, pelaku usaha agrobisnis, dan pemangku kepentingan pertanian lainnya. Sebab, selama masa pandemi Covid-19 mereka bukan hanya bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan pangan, tapi berusaha melakukan ekspor.  Bahkan, kata Jokowi, pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi. Ekspor pertanian tahun 2020 mencapai Rp 451,8 triliun, angka tersebut naik sebesar 15,79 persen dibanding tahun 2019 sebesar Rp 390,16 trilun.  Sementara, lanjutnya, pada semester pertama 2021 dari Januari hingga Juli 2021, ekspor mencapai Rp 282,86 triliun naik 14,05 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar Rp 202,05 triliun. "Peningkatan ekspor komoditas pertanian ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani," tuturnya.  Disisi lain, Jokowi juga mengungkapkan, nilai tukar petani (NTP) Indonesia terus mengalami perbaikan. Pada Juni 2020 nilai tukar petani berada di angka 99,6. Lalu secara konsisten meningkat hingga Desember sebesar 103,25. Kemudian pada Juni 2021 mencapai 103,59.  "Ini menurut saya sebuah kabar baik yang bisa memicu semangat petani-petani kita untuk tetap produktif di masa pandemi," pungkasnya.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, ekspor yang akan dilepas pada kesempatan tersebut sebesar 627,4 juta ton senilai Rp 7,29 triliun. Ekspor tersebut meliputi komoditi perkebunan 564,6 juta ton, tanaman pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 juta ton, peternakan 4,0 juta ton, dan beberapa komoditi lainnya.  Syahrul menjelaskan, adapun negara tujuan utama ekspor antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan beberapa negara lain.

Jokowi: Kebutuhan Dalam Negeri Dahulukan, Sisanya Silakan Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko melalui kuasa hukumnya Otto Hasibuan membantah tudingan jika dirinya terlibat peredaran Ivermectin maupun ekspor beras. Hal itu menjawab tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW).  "Bahwa tuduhan dan pernyataan ICW tersebut tidak bertanggungjawab karenanya merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami dan telah merusak nama baik klien kami baik secara pribadi maupun sebagai Kepala Staf Presiden," kata Otto kepada wartawan, Kamis (29/7).  Otto menyampaikan, Moeldoko tidak memiliki hubungan hukum dengan PT Harsen Laboratories selaku produsen Ivermectin. Moeldoko dipastikan bukan pemegang saham maupun terlibat di dalam direksi.  Kondisi yang sama juga terjadi di PT Noorpay Nusantara Perkasa. Di mana Moeldoko tidak pernah melakukan hubungan bisnis Ivermectin maupun impor beras, meskipun dia menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).  Namun, Otto membenarkan jika anak Moeldoko, Joanina Rachma adalah salah satu pemegang saham di PT Noorpay. "Kalau ini kan wajar orang berbisnis, dia punya hak keperdataannya untuk berbisnis, tetapi Pak Moeldoko baik secara pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Kepala Staf presiden tidak ada hubungannya dengan PT Noorpay," imbuhnya.  Atas dasar itu, Otto melayangkan somasi terbuka kepada ICW. Dia menuntur ICW membeberkan bukti-bukti jika Moeldoko terlibat peredaran Ivermectin maupun ekspor beras.  "Saya meminta, memberikan kesempatan kepada ICW dan kepada Egi 1x24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami terlibat dalam peredaran ivermectin dan terlibat dalam bisnis impor beras," tegasnya.  Apabila hal itu tidak bisa dibuktikan, Otto menuntut ICW mencabut tudingan kepada Moeldoko. ICW juga diharuskan meminta maaf secara terbuka melalui media cetak dan media sosial. Pasalnya, tudingan tersebut dianggap telah mebcemarkan nama baik Moeldoko.  "Kalau 1x24 jam sejak press release ini kami sampaikan kepada ICW, saudara Egi tidak membuktikan tuduhannya dan tidak mencabut ucapannya, dan tidak mencabutnya pernyataannya, dan tidak bersedia meminta maaf kepada klien kami secara terbuka, maka dengan sangat menyesal tentunya kami akan melaporkan kasus ini kepada yang berwajib;" pungkas Otto.  Sebelumnya, ICW menelusuri dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Polemik Ivermectin menunjukkan krisis pandemi Covid-19 dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapat keuntungan.  Peneliti ICW Egi Primayogha menjelaskan, polemik Ivermectin dimulai sejak Oktober 2020 ketika dokter dari Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Harsen Laboratories, Herman Sunaryo, menyebutkan Ivermectin dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan Covid-19.  "Polemik lalu berlanjut pada awal Juni 2021, ketika PT Harsen Laboratories, mengumumkan telah memproduksi Ivermectin, obat yang diklaim sebagai alternatif terapi Covid-19," kata Egi dalam keterangannya, Kamis (22/7).  "Selang beberapa waktu kemudian, Menteri BUMN mengirimkan surat ke BPOM dengan nomor S-330/MBU/05/2021 yang berisi pengajuan permohonan penerbitan Emergency Use Authorization untuk Ivermectin. Setelah mendapat peringatan dari BPOM, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi Ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma," sambungnya.

Tak Terima Dituding Terlibat Peredaran Ivermectin, Moeldoko Somasi ICW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/merauke-kembali-ekspor-beras-ke-mancanegara_m_.jpg" alt="Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanan (Barantan), Sri Yulianto saat melepas ekspor beras dan playwood ke Papua Nugini, Oman, dan Uni Emirat Arab." width="100%">
<figcaption>Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanan (Barantan), Sri Yulianto saat melepas ekspor beras dan playwood ke Papua Nugini, Oman, dan Uni Emirat Arab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah Kabupaten Merauke bersinergi tingkatkan ekspor non migas. Sebanyak 12 ton beras yang berasal dari kota diujung timur negeri tersebut dilepas menuju negara Papua Nugini. Selain itu ada juga ekspor plywood 6.126 m3 tujuan Oman dan UEA. Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanan (Barantan), Sri Yulianto mengatakan bahwa Merauke adalah salah satu lumbung padi di tanah cendrawasih. "Diawali saat pak Mentan ekapor perdana beras ke Papua Nugini pada 2017, produksi padi di Merauke terus meningkat," kata Sriyanto melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/4). Ia menegaskan bahwa tanah yang sangat subur di Merauke harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencari nilai tambah bagi petani. Menurut Sriyanto, dari data yang tercatat di Barantan bahwa selain padi, Merauke juga memiliki produk unggulan ekspor diantaranya gambir, kopra dan gaharu. Potensi tersebut pada 2018 tercatat sebesar 2.646,15 ton atau senilai Rp 66 M untuk komoditas gambir. Sementara itu untuk kopra, dalam triwulan pertama tahun 2019, tercatat 89 ton dengan nilai Rp 3,1 M. Sedangkan ekspor gaharu pada triwulan pertama juga tercatat sebanyak 6,9 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp 2 M. Secara keseluruhan, Provinsi Papua sendiri punya banyak potensi komoditas pertanian yang dapat optimalkan. Potensi tersebut menurut data Kementan, pada tahun 2018 Provinsi Papua telah melakukan ekspor komoditas pertanian dengan nilai 8.200.925,6 USD atau sekitar Rp. 114,81 M. Yang terdiri dari komoditas unggulannya diantaranya kelapa sawit, gandum, biji moster, susu, kacang mede, lemak, pakan hewan, gula tebu, kakao dan kedelai bahkan hingga komoditas tomat, cabai, jagung dan umbi kayupun diekspor hingga mancanegara. Sriyanto menegaskan bahwa, acara pelepasan ekspor tersebut ditujukan agar masyarakat dan instansi terkait mengetahui potensi yang ada di daerahnya dan diharapkan bisa saling bahu menbahu mengangkat potensi tersebut. Barantan lewat program Agro Gemilang (Ayo Galakkan Ekspor Generasi Millenial Bangsa) juga menurutnya bisa membantu para calon eksportir agar dapat menyiapakan komoditasnya sesuai persyaratan SPS (sanitary dan phytosanitary) dari negara tujuan. "Para calon eksportir dapat mengikuti berbagai pelatihan menyiapkan komoditas yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan," jelasnya. Muhammad Musdar, Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Merauke menambahkan pelatihan Agro Gemilang akan dilakukan oleh Karantina Merauke secara bertahap, dengan tujuan agar dapat mencetak para eksportir baru. Menurutnya pelatihan yang dilakukan bersifat terbuka dan tidak dipungut biaya. Bahkan ia juga menjelaskan jika ada calon eksportir yang membutuhkan bimbingan khusus dapat juga melakukannya secara mandiri ke petugas atau kantor Karantina Merauke. "Sesuai arahan bapak menteri, kita siap memberikan informasi dan bimbingan agar komoditas daerah ini bisa memberi manfaat dan nilai tambah untuk kita semua," pungkas Musdar.

Merauke Kembali Ekspor Beras Ke Mancanegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/indonesia-argentina-sepakat-kerja-sama-sektor-pertanian_m_.jpg" alt="Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementan, Ade Candradijaya (tiga dari kiri) ketika berbincang dengan Mr. Andres Murchison, selaku Secretary of Food and Bioeconomy, State Secretariat of Agro-industry the Republic of Argentina." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementan, Ade Candradijaya (tiga dari kiri) ketika berbincang dengan Mr. Andres Murchison, selaku Secretary of Food and Bioeconomy, State Secretariat of Agro-industry the Republic of Argentina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretaris Jenderal menyelenggarakan pertemuan bilateral sektor pertanian dengan Argentina, Senin (4/3). Acara yang digelar di Hotel Salak The Heritage Bogor ini mengusung tema The 2nd Working Group on Agricultural Cooperation (WGAC) Meeting. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementan, Ade Candradijaya mengatakan, pertemuan ini membahas berbagai area kerjasama di sektor pertanian. Adapun Delegasi Argentina, kata Ade, dipimpin langsung oleh Mr. Andres Murchison, selaku Secretary of Food and Bioeconomy, State Secretariat of Agro-industry the Republic of Argentina. Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menekankan pentingnya aspek teknis yang dapat mendorong akses pasar dan investasi. Kemudian perlunya kesepakatan untuk pertukaran teknologi dan keahlian dalam menghadapi berbagai masalah pertanian yang kini muncul dan berkembang. "Kita harus memperkuat kolaborasi antara Indonesia dan Argentina untuk mengambil peran strategis dalam pengembangan pangan dan pertanian dunia," kata Ade yang memimpin secara langsung pertemuan seluruh Delegasi RI dengan Argentina melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/7). Ade mengatakan, kedua negara sepakat mewujudkan peran strategis ini dengan memperkuat kerjasama konkrit melalui tiga pola. Memajukan kemitraan sektor publik dan privat, kemudian dukungan bagi pengembangan sektor pertanian Indonesia melalui infrastruktur dan teknologi modern, serta fasilitas penyelesaian isu teknis yang berkaitan dengan perdagangan komoditas pertanian antar negara. "Argentina mendukung upaya ini, makanya diadakan forum WGAC untuk menyelesaikan berbagai komitmen kerjasama sub-sektor peternakan, khususnya pengembangan komoditas susu serta kesempatan bagi para ahli Indonesia untuk berkunjung ke Argentina," katanya. Sementara Delegasi Argentina menyoroti pentingnya kerjasama pengembangan alsintan, kesehatan hewan dan perbibitan. Disisi lain, mereka juga setuju dengan berbagai kerjasama pertanian lainnya secara keseluruhan. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa kemitraan antara sektor publik dan privat harus menjadi semangat utama pengembangan kerjasama pertanian antara kedua negara di masa mendatang. "Argentina menekankan pentingnya difersifikasi dan perluasan potensi perdagangan komoditas pertanian untuk memperkuat kerjasama antar negara," katanya. Sebagai catatan, berbagai kesepakatan yang diambil dalam pertemuan ini antara lain adalah komitmen untuk segera merealisasikan kerjasama penelitian dan pengembangann jagung, kedelai dan sorghum. Argentina dengan berbagi keunggulan teknologi untuk komoditas-komoditas tersebut sangat terbuka dan akan bermitra dengan Indonesia dalam komitmen riset dan teknologi ini. "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk segera mewujudkan berbagai kerjasama training of trainer di subsektor peternakan, serta komitmen Argentina untuk memberikan bantuan materi genetik berupa semen beku dan embryo brangus Argentina untuk dikembangkan oleh BET Cipelang," tandasnya

Indonesia-Argentina Sepakat Kerja Sama Sektor Pertanian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sultan-brunei-darussalam-kaget-dengan-varietas-padi-indonesia_m_.jpg" alt="Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko (kiri) berbincang dengan Sultan Hasanal Bolkiah." width="100%">
<figcaption>Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko (kiri) berbincang dengan Sultan Hasanal Bolkiah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Brunei Darussalam saat ini sedang melaksanakan panen raya padi Hibrida Varietas Sembada 188. Panen ini menjadi penanda suksesnya kerja sama Indonesia dan Brunei di bidang pertanian. Sebab, padi Sembada merupakan padi asli Indonesia yang diproduksi oleh PT Biogene Plantation. Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengatakan, panen perdana padi asal Indonesia ini diperkirakan mencapai 5,5 hingga 6,5 ton gabah kering giling per hektare. Setara dengan dua kali di atas rata-rata hasil panen varietas padi lain di negaranya. "Alhamdulillah, hasil panen diperkirakan sesuai dengan harapan. Maka itu, ke depan kita akan kembali melakukan impor benih padi Sembada 188," kata Sultan, Selasa (12/2). Sultan mengatakan, sebaiknya benih padi Sembada 188 segera disebarluaskan ke semua petani di Brunei Darussalam untuk meningkatkan ketahanan pangan negeri petrodollar itu. "Saya berharap segera disebarluaskan," ujar Sultan yang didampingi putra mahkota dan kerabat Diraja serta para pejabat kementerian terkait, beberapa duta besar asing di Bandar Seri Begawan, termasuk duta besar RI dan direktur utama PT Biogene Plantation. Sebagai catatan, Indonesia berhasil mengekspor padi varietas tersebut sebanyak 2 ton. Padi itu sudah disebar ke petani untuk ditanam di lahan seluas 265 hektare. Kabarnya, saat ini pihak Brunei kembali sedang dalam proses mengimpor benih sebanyak 2,5 ton untuk musim tanam mendatang. Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko mengatakan, kesempatan ini sebaiknya mampu diikuti dengan masuknya produk-produk penunjang pertanian lain seperti pupuk, traktor pengolah tanah, dan pemanen padi. "Kepercayaan pemerintah Brunei Darussalam menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan yang terbaik. Perusahaan akan terus melakukan pengawalan dan knowledge sharing kepada para petani Brunei Darussalam bagi keberhasilan penanaman padi Sembada 188 di masa mendatang," katanya. Sekadar diketahui, pada Oktober 2018 Sultan melakukan penanaman perdana benih padi Sembada 188 dalam rangka Hari Keputeraan (Ulang Tahun) ke-73. Selain kawasan Wassan Padi Field seluas 265 hektare, pihak Kementerian Sumber-sumber Utama dan Pelancongan Brunei Darussalam akan mengembangkan lahan seluas 500 hektare di kawasan Kandol, Kuala Belait. "Nah, Sembada 188 diharapkan dapat mendongkrak hasil tanam padi nasional Brunei dari 2.349 ton padi pada tahun 2017 menjadi 3.000 ton pada tahun 2018 dan 4.000 ton pada tahun 2020," pungkas Sujatmiko.

Sultan Brunei Darussalam Kaget dengan Varietas Padi Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekspor beras

Berita Terkini