<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KKP.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pelarangan ekspor benur (benih) lobster. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu dan nilai ekspor.  Sebab, saat ini negara penghasil ekspor lobster terbesar adalah Vietnam. Padahal, benurnya diperoleh dari Indonesia.  Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar mengungkapkan, selama ekspor benur lobster dihentikan sementara, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dengan cara melakukan penyelundupan.  Antam membeberkan, modus penyelundupan pun beragam untuk mengelabui para petugas yang lengah. Para pelaku  selalu mencari celah dengan memanfaatkan kondisi di lapangan. "Ada berbagai modus dari koper, sayuran, styrofoam, dan lain-lain," ujarnya dalam konferensi pers di kantor KKP Jakarta, Kamis (15/4).  Modus yang baru ditemukan, Antam menyebut, para penyelundup menggunakan media sayuran untuk mengelabui petugas. "Kalau yang di Cengkareng kemarin penyelundupan lewat kangkung dan aneka sayuran. Itu modus baru," katanya.  "Jadi sayur-sayuran dijadikan sebagai media benur lobster. Luar biasa kita temukan. Biasanya mereka cari modus lagi," ungkapnya.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/04/2021/muncul-dalam-dakwaan-ini-peran-antam-novambar-di-kasus-ekspor-benur/">Muncul dalam Dakwaan, Ini Peran Antam Novambar di Kasus Ekspor Benur</a>  Jika melalui armada pesawat, lanjutnya, para penyelundup menggunakan modus yang memanfaatkan kecepatan waktu agar koper bisa lolos dari pemeriksaan petugas. "Biasanya waktunya di buat mepet-mepet sehingga luput dari pengawasan petugas," ucapnya.  Antam menambahkan, dengan adanya pelarangan benur lobster, nantinya harga jual akan semakin tinggi. Artinya, keuntungan para penyelundup semakin besar.  Sehingga, pihaknya melakukan pengetatan pengawasan dengan bersinergi dengan lembaga dan instansi terkait. "Dengan adanya pelarangan ini modusnya lebih tinggi. Biasanya (penyelundupan) start-nya di bandung, Jambi, lama-lama jauh start-nya. Namanya barang haram kan," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=nGisoUtjssE  &nbsp;

Sekjen KKP Sebut Modus Baru Penyelundupan Benih Lobster Pakai Kangkung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/KKP.jpg" alt="PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN: Petugas KKP Kelas I Surabaya memeriksa dokumen ICV (international certificate of vaccination) calon jemaah umrah. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pihaknya akan melarang ekspor benur lobster. Nantinya benih lobster akan dibudidayakan untuk meningkatkan nilai ekspor.  Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar mengungkapkan, saat ini negara pengekspor lobster terbesar adalah Vietnam. Padahal, benihnya diambil dari Indonesia.  "Kita mau Indonesia tak kalah dengan Vietnam yang bisa membudidayakan lobster. Kita kalah karena hampir 99 persen Vietnam sebagai ekspor terbesar, benurnya dari kita," ujarnya dalam konferensi pers di kantor KKP Jakarta, Kamis (15/4).  Antam melanjutkan, saat ini jika ada benur yang dijual ke negara lain statusnya adalah penyelundupan. Pihaknya pun tengah bekerja sama dengan berbagai pihak terkait hal ini, diantaranya dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan bea cukai.  "Vietnam pintar ambil benih harga kecil lalu dijual besar dengan teknologi dengan harga mahal. Kita masih belajar," ungkapnya.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/04/2021/muncul-dalam-dakwaan-ini-peran-antam-novambar-di-kasus-ekspor-benur/">Muncul dalam Dakwaan, Ini Peran Antam Novambar di Kasus Ekspor Benur</a>  Antam menambahkan, pelarangan ekspor benur lobster akan diiringi dengan sosialisasi budidaya lobster. Sebab, konsumsi lobster diperkirakan  terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.  "Yang namanya ekspor bibit benur lobster nggak akan lagi ada. Solusinya satu, akan ada budidaya," ucapnya.  https://www.youtube.com/watch?v=R_SxqDuCpwI  &nbsp;

Sekjen KKP Antam Novambar Janji Tak akan Ada Lagi Ekspor Benur Lobster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Barang-Bukti-OTT-Edhy-Prabowo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka beserta barang bukti pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Op" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka beserta barang bukti pada konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Op</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa para eksportir Benih Bening Lobster (BBL). Hal itu terkait dengan dugaan upaya penyelundupan melalui jalur resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Bea Cukai menggagalkan ekspor benur yang dilakukan 12 eksportir yang kedapatan mengekspor benur dengan jumlah yang berbeda antara yang tertera di dokumen administrasi dan jumlah aktual dalam cargo box yang dihitung dan disegel oleh Balai Karantina KKP.  "Ini merupakan rangkaian dari pengiriman selama Juni-November 2020 hingga OTT KPK terjadi, sehingga KPK berwenang penuh untuk membongkar struktur gelap bisnis yang melibatkan aparat,” tutur Arif dalam keterangannya, (4/3).  Menurut Arif, lolosnya ribuan BBL yang melebihi jumlah pada dokumen tak lepas dari peran kunci oknum Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta (BKIPM) yang merupakan instansi di bawah KKP.  “Dalam pantauan kami, KKP yang melakukan penghitungan dan penyegelan justru tak meminta keterangan para eksportir nakal tersebut,” ujarnya.  Diektahui, pada pengiriman tanggal 18 September 2020, Bea Cukai menggagalkan pengiriman BBL yang dilakukan 12 eksportir ke Vietnam. Dalam operasi tersebut, para eksportir sengaja menambahkan jumlah benur yang dikirim, namun tidak dicantumkan dalam dokumen administrasi.  Nyaris lolosnya ekspor BBL diketahui setelah para eksportir lolos dari pemeriksaan dokumen awal yang dilakukan perusahaan penyedia jasa logistik dan perusahaan jasa pelayanan pemeriksaan keamanan kargo dan pos.  Menurut Arif, diduga Para eksportir itu berlindung dengan dokumen dan segel yang ditandatangani oleh pihak BKIPM, sehingga isi box cargo tidak boleh disentuh oleh pihak lain manapun.  "Diduga ada oknum inspektur BKIPM di Bandara Soekarno Hatta yang berperan membuat kotak-kotak berisi benih lobster itu lolos hingga berhasil dihentikan Bea Cukai,” lanjutnya.  Arif mengaku, IBC mendapat nama-nama ke-12 eksportir nakal tersebut. Ia juga menduga ada pemufakatan jahat di balik kesepakatan atas harga pengiriman Rp 1.800/ekor benur oleh eksportir dan KKP, karena harga ini termasuk mahal dan diketahui bahwa ongkos kirim sesungguhnya adalah Rp 350/ekor yang biaya tersebut dibayarkan ke PLI selaku perusahaan yang melakukan operasional riil.  "Kami menduga kesepakatan terkait praktik mark down jumlah benur yang dilaporkan pada dokumen administrasi bertujuan untuk memperkecil biaya kirim sekaligus mengurangi setoran PNBP ke negara, ini sebagai imbalan atas harga ekspor yang tinggi," ungkap Arif.  Anehnya, meski telah terbukti melakukan upaya penyeludupan dengan modus menggelembungkan jumlah BBL, KKP tetap memberikan izin para eksportir tersebut untuk kembali melakukan pengiriman BBL.  “Tentu ini bisa jadi ada hubungannya dengan uang tak resmi yang disetorkan para eksportir kepada Menteri Edhy Prabowo melalui Andreu Misanta Pribadi dan Safri Muis selaku staf khusus Menteri KKP. Tersangka Direktur PT Dua Putera Perkasa, Suharjito sudah mengakui diminta setor uang senilai Rp 5 miliar, namun belum digali soal Rp 1.800/ekor setelah dipotong biaya kirim ke PLI itu untuk apa saja,” paparnya.  Edhy Prabowo sebagai menteri diketahui memberikan sejumlah syarat yang harus dipatuhi para calon eksportir untuk mendapatkan izin kegiatan melalui Peraturan Menteri (Permen) No. 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia.  Dalam surat dakwaan terhadap tersangka Suharjito, disebutkan bahwa ada salah satu poin di mana untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, pihak eksportir diharuskan memberi uang komitmen senilai Rp 5 miliar, yang dapat dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan perusahaan.  Setelah tersangka Suharjito menyanggupi dan membayar sebagian, maka surat rekomendasi izin ekspor berupa Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (BBL) itu akhirnya terbit di bulan Juli 2020.  Diketahui ada 61 perusahaan yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dan hingga OTT terjadi, sementara 41 perusahaan di antaranya telah melaksanakan ekspor BBL melalui jalur resmi dengan menyetorkan uang senilai Rp 5 miliar tersebut.  Di luar terbongkarnya praktik mark down yang dilakukan oleh 12 eksportir di tangan Bea Cukai, IBC juga mencatat ada sejumlah perusahaan yang terlibat ekspor BBL di luar jalur yang telah ditetapkan Staf Khusus Menteri KP, Andreau Misanta Pribadi, menggunakan jasa forwarder PT Mitra Jaya Persada pada November 2020. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> "Beberapa eksportir tersebut sempat ribut protes karena tak bisa mengekspor akibat ketiadaan surat keterangan waktu pengeluaran (SKWP) dari KKP. Ini artinya ada oknum KKP yang berperan besar membuat para eksportir nakal bisa leluasa bergerak,” paparnya.  Dalam kasus ini, lanjutnya, KPK yang sedang dalam kondisi overload pekerjaan, harus mendapat energi lebih berupa dukungan dari masyarakat luas, karena dalam rangkaian kasus korupsi benur lobster ini masih ada yang penting untuk didalami terkait pasar gelap ekspor lobster ini.  “Kami pastikan masyarakat mendukung sepenuhnya gebrakan KPK untuk terus membongkar kasus korupsi terstruktur terkait benur lobster, sama seperti korupsi bansos. Untuk itu, KPK harus berani mendalami kasus Lobster dengan memanggil dan menangkap aktor-aktor yg diduga kuat terlibat dalam kasus lobster."

IBC Ungkap Modus Penyelundupan Ekspor Benur, KPK Diminta Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/nelayan.jpg" alt="MASIH BENIH: Benur di penampungan sementara perwakilan PT Dua Putra Perkasa di Desa Pasar Lama, Bengkulu, Kamis (3/12). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MASIH BENIH: Benur di penampungan sementara perwakilan PT Dua Putra Perkasa di Desa Pasar Lama, Bengkulu, Kamis (3/12). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mencabut kebijakan ekspor benih lobster. KKP disarankan untuk lebih fokus melakukan budidaya untuk meningkatkan ekosistem.  Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta waktu paling lama dua bulan untuk kebijakan tersebut. Seperti diketahui, hingga saat ini kebijakan itu masih dihentikan sejak menteri sebelumnya Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada November lalu.  Trenggono mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster sebelum benar-benar dicabut. "Saya meminta waktu, dua bulan paling lama," ujarnya secara virtual, Rabu (27/1).  DPR pun meminta BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) untuk menyiapkan alat canggih yang bisa diletakkan di pelabuhan maupun bandara untuk memantau pergerakan setiap orang yang membawa benih lobster ke luar negeri.  Kementerian pun akan menyiapkan alat pendeteksi tersebut agar dapat mendeteksi laut Indonesia yang begitu luas. "Saya mau tegas banget, tapi kalau saya tegas tapi salah, namanya ngawur. Jadi saya butuh evaluasi," ucapnya.  Merespons hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan selama ini kementerian tidak pernah meminta anggaran untuk membeli alat. Sementara anggaran yang disediakan selalu tersisa.  "Saya sampai nyinggung di Lampung itu kantor karantina bagus, mewah, saya sudah ngomong ketiga kali. Dikasih uang Rp 12 triliun ibu-ibu disuruh belanja nggak abis uangnya, malah dibalikin," ungkapnya.  Trenggono menjelaskan, alasannya pihaknya belum dapat memutuskan kebijakan ekspor benih lobster karena masih memikirkan nasib para nelayan. Dengan demikian, dirinya sedang mencari kebijakan yang tepat bagaimana ekspor dilarang tanpa melupakan kesejahteraan nelayan.  "Kemudian saya lihat lagi nelayan-nelayan itu hidupnya dari situ, oke kalau begitu bagaimana dia tetap bisa sejahtera? Ukurannya itu ketika si pembudidaya. Jadi ini saya stop dulu," pungkasnya.

DPR Minta Segera Cabut Kebijakan Ekspor Benur Lobster, KKP Minta Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Sakti-Wahyu-Trenggono-Antara.jpg" alt="Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, kebijakan ekspor benur lobster hingga saat ini masih dihentikan sejak tertangkapnya menteri sebelumnya Edhy Prabowo oleh KPK.  Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa meski belum diputuskan secara resmi terkait keberlangsungan kebijakan tersebut, Ia mengaku, akan mengedepankan budidaya benih lobster di dalam negeri.  "Ekspor lobster sementara tetap saya hentikan dulu sampai kemudian saya dapat satu solusi yang terbaik dan ini tentu akan kami bawa ke komisi IV. Apabila menyetujui dari program yang akan saya sampaikan, maka akan kami lakukan. Jadi benih lobster kita akan menuju ke budi daya,” ujarnya di Komisi IV DPR RI, Rabu (27/1).  Trenggono mengakui, permintaan ekspor benih lobster sangat besar selain ada banyak nelayan yang menggantungkan hidupnya dari benih lobster. Namun, dirinya tidak ingin benih lobster langsung dijual begitu saja tanpa ada budi daya.  "Benih lobster ini, terus terang secara pribadi saya melihat ada demand di luar yang jumlahnya cukup besar, lalu kemudian ada nelayan yang hidupnya bergantung  benih lobster,” jelasnya.  Dengan demikian, saat ini pihaknya sedang memutar otak untuk mendapatkan solusi kebijakan yang tepat, misalnya setiap pelaku budi daya benih lobster harus memiliki nelayan binaan.  “Ini semua sedang kami kaji makanya kami pergi ke suatu tempat di Bali, di situ memang bukan tempat budidaya lobster tapi karena pemikiran saya adalah budi daya lobster harus dijalankan, maka ada sekelompok usaha yang sudah memulai,” ucapnya.  Ia menyebut saat ini beberapa kelompok usaha sudah mulai melakukan budidaya benih lobster.  "Saya berpikir itu message yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa budidaya itu penting, jangan praktis mengambil bibitnya saja, tapi bisa sampai ke budidaya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Grw-RmAW_kQ

KKP Tegaskan Ekspor Benur Lobster Tetap Dilarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, meskipun telah memutuskan untuk membuka keran ekspor benih lobster namun ada peluang aturan tersebut direvisi. "Keputusan kami bukan kitab suci, bisa diubah dan direvisi," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (16/7).  Menurutnya, segala kebijakan yang diambil tersebut bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab, saat menjabat di kursi pimpinan komisi VI DPR RI dulu, dirinya kerap mendengar keluhan dari para pelaku usaha benur lobster.  "Yang jelas apa yang kami lakukan bukan atas dasar ingin berbeda dari kebijakan yang dulu," ucapnya.  Menurutnya, kebijakan membuka kembali keran ekspor benih lobster memiliki dasar yang terukur. Dari pengalamannya selama menjadi anggota DPR, Edhy ingin menjembatani komunikasi yang buntu dari masyarakat nelayan.  Sehingga kebijakan ekspor benur lobster baru dapat direalisasikan saat menjabat sebagai menteri. "Kami baru bisa ketika dapat tugas dari Pak Presiden. Dan ini tugas dari Pak Presiden untuk menyelesaikan komunikasi yang buntu dari masyarakat nelayan," ungkapnya.  Edhy menyadari, kebijakan tersebut akan menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan dan masyarakat. Namun, dirinya optimistis kebijakan yang telah diputuskan tersebut merupakan hal yang tepat.

Edhy Kepikiran Buka Keran Ekspor Benur Lobster Sejak jadi Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/fadhel-muhammad-Ist1.jpeg" alt="Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad saat rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, Sabtu (29/2)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad saat rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, Sabtu (29/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka kembali keran ekspor benur atau benih lobster pasca ditinggal Susi Pudjiastuti mendapat dukungan politik. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai, langkah tersebut dapat mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan.  "Semua kebijakan pemerintah itu harus pro dan menguntungkan masyarakat. Dan keputusan pemerintah membuka kran ekspor benih lobster itu bagus untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Apalagi ada kebutuhan pasarnya. Itu harus dilayani," ujar Fadel dikutip dari Antara, Sabtu (11/7).  Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan itu menilai, keputusan Edhy melegalkan ekspor benur lobster merupakan langkah berani. Menurutnya, meski menimbulkan polemik dan kontroversi, namun keputusan Edhy Prabowo itu baik bagi nelayan.  Fadel menambahkan, kebijakan yang baru ini juga mendorong terciptanya budidaya lobster nasional. Sehingga membuka lapangan kerja baru dan menekan pengangguran terutama di daerah pesisir.  "Lewat Permen KKP Nomor 12 juga, KKP ingin mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudidaya lobster. Eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp 5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibanding ketika masih berlakunya aturan larangan pengambilan benih lobster," katanya.  Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melegalkan kembali ekspor benih lobster melalui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Selain tentang ekspor benih lobster, aturan itu juga mendorong adanya budidaya lobster.  Namun, kebijakan ini menuai pro-kontra. Salah satu yang mengeritiknya adalah eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menilai keputusan Edhy itu akan berdampak buruk bagi keberlanjutan lobster.

Fadel Muhammad Dukung Kebijakan Edhy Prabowo Buka Ekspor Benur Lobster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/LOBSTER-RADAR-BALI.jpg" alt="Ilustrasi budidaya Lobsters" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi budidaya Lobsters</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabwo siap diaudit atas keputusannya mengeluarkan izin ekspor benih lobster, termasuk audit proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor. Mengenai ada orang dekatnya yang menerima izin, Edhy mengaku tidak tahu-menahu.  "Jadi, ada perusahaan yang disebut ada korelasinya dengan saya, sahabat saya, yang sebenarnya saya sendiri tidak tahu kapan mereka daftarnya. Karena ada tim sendiri yang memutuskan izin ini, terdiri dari semua Dirjen, termasuk Irjen. Silakan saja kalau curiga, itu biasa. Silakan audit, cek, KKP sangat terbuka," ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (7/7).  Pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster ditangani oleh tim yang terdiri dari semua eselon I KKP, termasuk pihak inspektorat yang tugasnya mengawasi. Edhy memastikan tidak mencampuri apalagi mengintervensi proses pemberian izin bagi pendaftar eksportir benih lobster.  baca: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/07/07/2020/buka-keran-ekspor-benur-lobster-edhy-saya-tidak-peduli-di-bully/">Buka Keran Ekspor Benur Lobster, Edhy: Saya Tidak Peduli Di-bully</a>  Politikus Gerindra itu juga mengajak masyarakat untuk fokus apda pengawasan proses pemberian izin, bukan malah mengurusi perusahaan siapa yang mendapat izin. Ini karena perusahaan/koperasi manapun boleh mengajukan sebagai eksportir benih lobster.  Pengambilan benih lobster dari alam dan izin ekspor diatur dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12 tahun 2020 yang terbit awal Mei 2020. Aturan ini turut mewajibkan eksportir melakukan budidaya lobster dan melepasliarkan dua persen hasil panen ke alam. Benih yang dibudidaya harus dibeli dari nelayan dengan harga minimal Rp 5.000 per ekor.

Orang Dekatnya jadi Eksportir Lobster, Edhy: Saya Sendiri Tidak Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melarang kerabat dan keluarganya terlibat dalam perizinan ekspor benih lobster. Dia bahkan siap untuk diaudit terkait pengelolaan komoditas lobster.  "Yang jelas, keluarga saya, lingkungan kerabat saya, masyarakat keluarga saya, tidak saya libatkan. Termasuk istri saya, saya larang untuk itu," kata Edhy dikutip dari Antara, Selasa (7/7).  Edhy mengaku tidak mempersoalkan banyak cibiran atas keputusannya mengizinkan pengambilan dan ekspor benih lobster. Pasalnya, dia merasa keputusan tersebut sudah berdasarkan kajian ilmiah dan mengikuti semua prosedur.  Edhy juga menegaskan, alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut lantaran ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan. Selain itu juga untuk mendorong majunya budidaya lobster nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan.  "Saya tidak peduli di-bully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden," ucapnya.

Buka Keran Ekspor Benur Lobster, Edhy: Saya Tidak Peduli Di-bully

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan bahwa satu ekor lobster bisa menghasilkan hingga sekitar satu juta telur. Menurutnya, potensi itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat.  "Satu ekor lobster bisa bertelur hingga satu juta," kata Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7).  Edhy Prabowo memaparkan seandainya lobster ditinggalkan di alam, maka diperkirakan jumlah telur yang bisa mencapai dewasa hanya sekitar 0,2 persen. Artinya, dari sejuta telur lobster, maka yang hidup sampai dewasa diperkirakan hanya 2.000 ekor.  Namun, lanjutnya, bila dibudidayakan, maka telur lobster dapat mencapai dewasa hingga sekitar 30 persen. "Wilayah kita terlalu luas, saya sangat yakin akan menghasilkan nilai ekonomi," katanya dikutip dari Antara.  Politikus Partai Gerindra itu juga mengemukakan berbagai kekurangan dari kebijakan yang ada akan disempurnakan. Dia berjanji, seluruh saran serta masukan bakal menjadi bahan acuan perbaikan ke depannya.

Edhy Sebut Hanya 2 Ribu dari Sejuta Telur Lobster Hidup Sampai Dewasa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekspor benur lobster

Berita Terkini