<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/image-3-946257332.png" alt="Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Award dan Bincang- bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, di Kantor KPP." width="100%">
<figcaption>Sakti Wahyu Trenggono Menteri Kelautan dan Perikanan saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Award dan Bincang- bincang: Sinergi Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Ekonomi Biru, di Kantor KPP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono heran mendapati temuan budi daya lobster di Vietnam, dimana bibitnya dari Indonesia, masih terus berjalan. Padahal, ditegaskannya, sampai saat ini belum ada perubahan aturan mengenai pelarangan ekspor benih bening lobster (BBL). <div>"Sampai hari ini (ekspor) masih ditutup. Tapi kita sudah melihat, bahwa budi daya lobster di Vietnam, bibitnya 100 persen berasal dari Indonesia. Yang aneh, kita sudah tutup melalui Peraturan Menteri Nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," ungkap Menteri Trenggono usai mengisi&nbsp;talkshow&nbsp;Pancing Treng di Jogjakarta, Rabu (6/3).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menyadari kerugian negara dan ancaman kerusakan ekosistem imbas masih terjadinya ekspor benur ilegal, ia berinisiatif melakukan diplomasi dengan pemerintah Vietnam. Lobi-lobi diplomasi akhirnya menghasilkan kerja sama kelautan dan perikanan antara Indonesia dan Vietnam yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.</div> Trenggono memaparkan, kerja sama perikanan menjadi jalan masuknya investasi budi daya lobster di Indonesia oleh para pelaku usaha Vietnam. Melalui kerja sama ini pula, akan terjadi transfer teknologi dan pengetahuan budi daya lobster bagi pembudidaya di tanah air. <div>Kerja sama perikanan dua negara sekaligus untuk menekan praktik ilegal ekspor benur yang terbukti merugikan negara hingga triliunan rupiah per tahun. "Itulah kemudian kita mencoba bekerja sama dengan pemerintah Vietnam.&nbsp;llegal, unreported, unregulated fishing&nbsp;(penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan tidak sesuai aturan/IUUF) itu bukan hanya kapal nelayan masuk ke negeri kita ambil ikan, penyelundupan BBL juga termasuk&nbsp;illegal fishing. Ini juga kita sampaikan ke level internasional," ujarnya pula.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Melalui kerja sama budi daya lobster dengan pemerintah Vietnam, Trenggono optimistis Indonesia bisa menjadi bagian dari pemasok lobster dunia pada masa depan. "Kita juga bisa menjadi bagian dari&nbsp;global supply chain. Jadi, ibaratnya jangan kalian saja yang menikmati, kami juga dong kebagian, kan asal benurnya dari kami, bagaimana kita berkolaborasi. Salah satunya itu, makanya kita ajak berinvestasi di sini," pungkasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai informasi, KKP tengah menyusun rancangan kebijakan terkait pengelolaan benih bening lobster di Indonesia. Regulasi ini bertujuan mendorong produktivitas budi daya lobster nasional dengan menggandeng negara yang sudah berhasil melakukan budi daya komoditas tersebut.</div>

"Yang aneh, kita sudah tutup melalui Peraturan Menteri Nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," ungkap Menteri Trenggono.

Menteri KP Heran Budi Daya Lobster di Vietnam Jalan Terus Padahal Benur dari Indonesia sedang Moratorium Ekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/kpk_sita.jpg" alt="DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DISITA: Tumpukan uang yang terkait dengan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (15/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Uang tunai Rp 52,3 miliar diserahkan petugas BNI Cabang Gambir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (15/3). Duit pecahan Rp 100 ribu itu disita penyidik KPK sebagai barang bukti perkara dugaan suap terkait dengan perizinan ekspor benih lobster (benur) di Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP).  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menerangkan, penyitaan tersebut dilakukan karena penyidik menduga duit itu berasal dari para eksportir benur yang mendapatkan izin dari KKP tahun lalu. Uang tersebut merupakan jaminan bank (bank garansi) yang diduga bagian dari komitmen pelaksanaan ekspor benur di KKP. ”Aturan penyerahan jaminan bank sebagai bentuk komitmen itu diduga tidak pernah ada,” kata Ali.  Skema bank garansi itu sebenarnya lumrah dalam pengadaan barang dan jasa. Umumnya, kontraktor atau vendor memberikan jaminan bank dalam mengerjakan proyek tertentu. ”Dalam perkara ini kan memberikan perizinan ekspor (bukan pengadaan barang/jasa),” jelas dia.  Bank garansi itu ditengarai gagasan eks Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo. Edhy yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut diduga memerintah Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Antam Novambar untuk membuat surat perintah tertulis penarikan jaminan bank dari eksportir. Surat itu diteruskan kepada Rina, kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM).  ”Selanjutnya, kepala BKIPM memerintah kepala kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima bank garansi tersebut,” ungkap Ali.  Sejauh ini KPK belum mengungkap siapa saja eksportir yang menyerahkan bank garansi tersebut. ”Terkait dari siapa saja yang menyerahkan bank garansi untuk ekspor benur, bisa diikuti di sidang,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/02/2018/kpk-diminta-awasi-uang-jaminan-tambang-di-kalimantan-selatan/">KPK Diminta Awasi Uang Jaminan Tambang di Kalimantan Selatan</a>  Ali menyatakan, penanganan perkara dugaan suap ekspor benur tidak lama lagi masuk tahap persidangan. Sementara itu, terkait dengan peran Sekjen KKP Antam Novambar dalam perkara dugaan suap ekspor benur, Ali menuturkan, pihaknya akan melakukan konfirmasi lebih lanjut. Sebagaimana diketahui, Antam adalah pensiunan polisi. Sebelum menjabat Sekjen KKP, Antam bertugas di Bareskrim Polri sebagai wakil kepala Bareskrim. ”Sejauh ini (peran) dia (Antam) mendapatkan perintah dari tersangka EP (Edhy Prabowo) untuk membuat perintah tertulis (penarikan bank garansi),” terang Ali.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nXnWAKB10LA

KPK Sita Uang Jaminan Bank Rp 52,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledehan di salah kantor milik PT Aero Citra Kargo (ACK) yang berlokasi di Jakarta Barat. KPK mengamankan dokumen terkait dengan ekspor benih lobster dan bukti elektronik.  "Senin (30/11/2020) Tim Penyidik KPK kembali melakukan kegiatan penggeledahan disalah satu kantor milik PT ACK yang berlokasi di Jakarta Barat. Penggeledahan berlangsung hingga pukul 02.30 WIB dini hari," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/12).  Ali menyampaikan, dalam penggeledahan itu tim penyidik KPK mengamankan barang bukti beberapa dokumen terkait dengan ekspor benih lobster dan bukti elektronik. KPK akan menelaah barang bukti yang diamankan. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/28/11/2020/luhut-sebut-tak-ada-yang-salah-dari-aturan-ekspor-benur-lobster/">Menteri Luhut Sebut Tidak Ada yang Salah dengan Permen KP Lobster</a></li> </ul> "Berikutnya barang dan dokumen yang diamankan tersebut akan di lakukan inventarisir dan analisa lebih lanjut untuk selanjutnya dilakukan penyitaan," ujar Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, tim penyidik KPK masih akan melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti dalam perkara ini. Namun tidak bisa disampaikan lebih jauh terkait tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dimaksud.  "Kami memastikan perkembangan penanganan perkara ini akan kami informasikan lebih lanjut," ucap Ali.  Dalam kasus ini, Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Mereka diantaranya Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima.  Sementara itu, diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/28/11/2020/luhut-sebut-tak-ada-yang-salah-dari-aturan-ekspor-benur-lobster/">Luhut Sebut Tak Ada yang Salah dari Aturan Ekspor Benur Lobster</a></li> </ul> Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menduga, Edhy menerima suap dari Suharjito untuk memuluskan izin ekspor benur. Sebab untuk untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 perekor.  "Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564," kata Nawawi di Gedung KPK, Rabu (25/11).  Selanjutnya PT DPP atas arahan Edhy Prabowo melalui Tim Uji Tuntas (Due Diligence) memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster dan telah melakukan sebanyak 10 kali pengiriman menggunakan perusahaan PT ACK.  Nawawi menyebut, berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari Amiril dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja. Uang yang masuk ke rekening PT ACK diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster.  "Selanjutnya di tarik dan masuk ke rekening Amiril dengan total Rp 9,8 miliar," pungkas Nawawi.  Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KLSzOivp3Lk

Geledah Kantor PT ACK, KPK Amankan Dokumen Ekspor Benih Lobster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebagai penerus <a href="https://www.jawapos.com/tag/susi-pudjiastuti/">Susi Pudjiastuti</a>, Edhy Prabowo justru kerap berbeda pendapat terkait dengan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, tidak jarang keduanya saling sindir di ruang publik. Misalnya, soal ekspor benih lobster yang kini membuatnya tersandung.  Di era kepemimpinannya, Edhy membuka kembali keran <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benih-lobster/">ekspor benih lobster</a> yang dilarang pada era Susi. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia. Namun, menurut Edhy, kebijakan tersebut merugikan banyak nelayan. Belum lagi angka penyelundupan benih lobster sangat tinggi.  Karena itu, ketimbang menjadi selundupan yang tak menguntungkan negara, dia menilai lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan. <a href="https://www.jawapos.com/tag/edhy-prabowo/">Edhy</a> juga menegaskan tidak menutupi apa pun dalam kebijakan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ekspor-benur/">ekspor benur</a> itu. Pihaknya sudah melakukan kajian mendalam lewat konsultasi publik. ’’Kita libatkan masyarakat untuk bisa budi daya (lobster). Muaranya menyejahterakan,’’ katanya dalam sebuah wawancara akhir tahun lalu.  Selain itu, kebijakan populis Susi terkait dengan penenggelaman kapal pencuri ikan dihapus Edhy. Aturannya diganti menjadi hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap yang bakal ditenggelamkan. Sementara itu, kapal yang ditangkap perlu diproses hukum. Setelah ada putusan hukum, kapal diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan. Bagi Edhy, itu jauh lebih bermanfaat.  Edhy mengaku paham bahwa semangat penenggelaman kapal adalah menjaga kedaulatan. Namun, itu tidak cukup untuk memperbaiki pengelolaan laut. ’’Kalau sekadar menenggelamkan, kecil buat saya. Bukannya saya takut, nggak ada. Kita nggak pernah takut dengan nelayan asing, tapi jangan juga semena-mena sama nelayan kita sendiri,’’ ujarnya.  Hal lainnya, Edhy merevisi kebijakan soal penggunaan cantrang. Sebelumnya, melalui Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 2 Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016, cantrang dan 16 alat tangkap lainnya yang dianggap merusak lingkungan dilarang untuk digunakan. Kebijakan yang diberlakukan mulai 2018 itu akhirnya kandas.  Edhy mengaku mendapat laporan sejumlah pihak bahwa penggunaan cantrang tidak merusak lingkungan. Sebab, penangkapan dengan cantrang hanya digunakan di laut berdasar pasir maupun berlumpur, bukan di laut berterumbu karang. Penggunaan di laut berterumbu karang justru akan merobek cantrang tersebut, bukan merusak terumbu karangnya.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/23/09/2020/dpr-minta-kppu-ungkap-praktik-monopoli-pengangkutan-ekspor-lobster/">DPR Minta KPPU Ungkap Praktik Monopoli Pengangkutan Ekspor Lobster</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/11/2020/edhy-prabowo-diciduk-kpk-begini-arahan-prabowo-subianto-ke-gerindra/">Edhy Prabowo Diciduk KPK, Begini Arahan Prabowo Subianto ke Gerindra</a></li> </ul> Edhy juga mengeluarkan kebijakan untuk membuka impor garam. Kebijakan dilakukan dengan alasan keterpaksaan. Sebab, hingga saat ini garam domestik belum bisa memenuhi kebutuhan industri. Salah satu jenis garam industri yang belum bisa dipenuhi produsen dalam negeri adalah yang mengandung chlor-alkali plant (CAP). Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan lahan 400 hektare di Nusa Tenggara Timur untuk pengadaan garam jenis tersebut.  Sebelum menjadi menteri, Edhy merupakan anggota DPR. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009, dia berangkat dari daerah pemilihan (dapil) Sumsel II. Dia menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak kelima sehingga lolos ke Senayan. Edhy lalu duduk di Komisi VI DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan BUMN. Pada Pileg 2014, dia pindah ke dapil Sumsel I. Dia kembali terpilih dan dipercaya menjabat ketua Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Pada 2019, Edhy juga maju dari dapil Sumsel I.  Edhy merupakan anak pasangan Sutopo dan Sri Rejeki. Dia lahir dan besar di Tanjung Enim, Sumsel. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Tanjung Enim, Edhy melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Namun, itu hanya bertahan dua tahun. Dia dikeluarkan karena melakukan pelanggaran.  Setelah itu, Edhy muda merantau ke Jakarta dan bertemu dengan Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Dangrup III TNI-AD. Edhy dibiayai kuliah hingga akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo. Edhy juga aktif sebagai atlet pencak silat dan sering mengikuti turnamen tingkat nasional hingga internasional. Karirnya sebagai atlet moncer ketika berjaya di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).  Edhy merupakan anak emas Prabowo. Dia selalu mengikuti Prabowo. Misalnya, ketika mantan Danjen Kopassus itu pergi ke Jerman, kemudian menetap di Jordania sebelum kembali ke tanah air. Edhy juga dipercaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/prabowo-subianto/">Prabowo</a> untuk mengelola sejumlah bisnis. Di struktur DPP Partai Gerindra, Edhy menduduki posisi wakil ketua umum.  Politikus Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan, Edhy merupakan kader terbaik Partai Gerindra dan sangat dekat dengan Prabowo. Sayang, kata dia, anak emas Prabowo itu justru menjadi menteri pertama di periode kedua pemerintahan Jokowi yang terjaring OTT. ’’Prabowo harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih Gerindra,’’ tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qrFmWIYEwvQ

Impor Garam, Ekspor Benih Lobster, Izinkan Cantrang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/WhatsApp-Image-2020-07-19-at-16.13.54.jpeg" alt="Ketua Dewan Penasihat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Penasihat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengizinkan penangkapan benih lobster dan membuka keran ekspornya dinilai tepat karena dapat memberdayakan nelayan dan menghasilkan devisa bagi negara.  Ketua Dewan Penasihat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono menanggapi Permen KP No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.  “Yang dilakukan Menteri KP Edhy Prabowo itu langkah bagus, yakni mencabut Permen KP No. 56 Tahun 2016 yang diterbitkan pendahulunya Susi Pudjiastuti, lalu menerbitkan Permen KP No. 12 Tahun 2020 yang mengubah sejumlah ketentuan, salah satunya mengizinkan penangkapan dan ekspor benih lobster,” ujarnya, Jumat (17/7).  Menurut Bambang, Permen KP No. 56 Tahun 2016 yang melarang penangkapan dan ekspor lobster ukuran kurang dari 200 gram merupakan kebijakan keliru. Selain membuat nelayan kehilangan mata pencarian, larangan tersebut justru mendorong penangkapan lobster dewasa yang berpotensi merusak lingkungan dan lobster indukan.  “Penangkapan lobster dewasa memicu perusakan karang dan ekosistem laut sebab sering diambil dengan cara pemaksaan. Lobster dewasa umumnya hidup di sela-sela karang sehingga sulit ditangkap dan bahkan sering diambil dengan cara merusak karang atau pembiusan,” kata lulusan Fakultas Teknologi Perkapalan dan Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu.  Bambang menjelaskan, lobster bukanlah endemi asli Indonesia melainkan berasal dari perairan negara lain, seperti Christmas Island Australia, Papua Nugini, dan Filipina. Benih lobster yang melimpah terbawa arus hingga ke perairan Indonesia sepanjang tahun dengan jumlah ratusan miliar, tetapi melalui seleksi alam hanya dapat bertahan hidupnya menjadi lobster dewasa sangat kecil yakni sekitar 0,01% sampai 0,02 persen.  “Oleh karena itu, benih lobster ini harus segera diambil sebab jika tidak mereka akan musnah dimakan ikan-ikan karang predator misal Kerapu, Kakap Putih dll. Daripada dibiarkan, kita bisa mendapat manfaat ekonomi dari penangkapan benih lobster sekaligus menjaga kelestariannya jika diambil dengan cara yang baik. Penangkapan Benih Lobster (BL) tidak akan mengurangi jumlahnya di lautan, apalagi Indonesia adalah surganya benih lobster dan terbesar di dunia," ungkapnya.  Wakil Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan DPP Partai Gerinda itu mengatakan, Indonesia belum mampu membudidayakan benih lobster hingga ke ukuran 50 gram seperti yang dilakukan Vietnam. Budi daya lobster saat ini baru bisa dilakukan setelah ukuran 50 gram dan terbatas sampai ukuran 200 gram. Berbeda dengan Vietnam yang mampu budidaya mulai ukuran BL sampai dengan ukuran 500 gram dengan tingkat keberhasilan hidup mencapai 90 persen.  Tantangan Indonesia dalam budi daya lobster, tutur Bambang, antara lain penguasaan teknologi budidaya benih lobster, infrastruktur serta pakan lobster berupa ikan rucah masih diimpor dari Chile dengan harga relatif mahal dan sulit didapat dan belum memproduksi pakan dari kerang-kerangan hijau. Padahal seharusnya pakan bisa diproduksi di Indonesia.  Ketentuan Ekspor Bambang juga menilai ketentuan ekspor lobster seperti diatur dalam Permen KP No. 12 Tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan, termasuk pemberian kuota ekspor untuk 31 perusahaan.  “Izin ekspor tentu diberikan dengan mengacu aturan yang berlaku secara profesional. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan setiap warga negara atau pelaku usaha bisa mendapatkan perlakuan sama, jadi siapapun bisa mendapatkan izin ekspor sesuai dengan persyaratan peraturan dari Kementerian KKP,,” kata Bambang.  Menurut dia, aturan ekspor lobster dalam Permen KP No. 12 Tahun 2020 juga cukup ketat dan diberikan suatu kuota serta memperhatikan stok ketersediaan di alam.  Ketentuan lain, ekspor bisa dilakukan jika sudah panen secara berkelanjutan dan telah melepasliarkan 2 persen dari hasil pembudidayaan, serta mengatur penangkapan atau pengeluaran benih bening lobster termasuk budidayanya.  Sebetulnya jumlah kebutuhan ekspor lobster hanya sekitar 300 juta Benih Lobster per tahun yang dibutuhkan oleh Vietnam dimana jauh lebih kecil dari jumlah suplai Benih Lobster dalam negeri yang ada ratusan miliar tetapi Kementerian KKP juga membuat ketentuan mengenai lokasi penangkapan dan kuota ekspor yang ditetapkan oleh Dirjen terkait berdasarkan masukan dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (KAJISKAN).  Bahkan penangkapan benih lobster ini harus dilakukan oleh kelompok nelayan kecil yang terdaftar di lokasi sekaligus wajib menggunakan alat tangkap statis. Sehingga bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan dari kelompok nelayan setempat.  Tidak hanya soal benih, Permen KP No. 12 Tahun 2020 membolehkan penangkapan lobster tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan lobster sudah bisa ditangkap meski ukurannya di atas panjang 6 cm dan berat 150 gram.  Bambang mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum bagi eksportir lobster dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Ini diperlukan sebab lobster diambil dari alam dan saat ini belum ada payung hukumnya terkait PNBP agar tidak dianggap sebagai pungutan liar,” ujarnya.

Bambang Haryo: Ekspor Benih Lobster Langkah Tepat, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/10-ribu-baby-lobster-asal-jambi-gagal-diselundupkan-ke-singapura_m_.jpg" alt="Penyerahan benih lobster dari Lanal Dumai ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Pekanbaru, Riau, Minggu (21/10)." width="100%">
<figcaption>Penyerahan benih lobster dari Lanal Dumai ke Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Pekanbaru, Riau, Minggu (21/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo telah mencabut larangan ekspor benih lobster era Susi Pudjiastuti dan membentuk Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) Dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Permen tersebut resmi diundangkan pada 5 Mei 2020.  "Permen 12/2020 itu Permen transisi, karena sekarang orang lagi butuh duit cash, saat budidaya dikembangkan, nah ini ada bargaining (penawaran), antara dilarang dan diizinkan. Jadi mereka boleh ekspor, boleh budidaya," jelas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kemenko Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin, Minggu (31/5).  Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa ekspor benih lobster dari Indonesia hanya boleh dilakukan oleh eksportir yang melakukan kegiatan pembudidayaan lobster. Mereka juga perlu menunjukkan bukti telah melakukan panen secara berkelanjutan dan melepasliarkan lobster sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan sesuai hasil panen. KKP pun telah menetapkan bahwa terdapat 9 perusahaan yang boleh melakukan ekspor.  Sebelumnya, mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti pun mengkritisi kenapa hanya 9 perusahaan saja yang diberikan izin ekspor benih lobster.  "Apa keistimewaan hak 9 perusahaan mengambil Keberlanjutan sebuah sumber daya laut yang dijadikan misi pemerintah 2014 -2019...laut masa depan bangsa! Kenapa Bapak Presiden @jokowi @djpt_kkp @DitPSDI @suhanaipb melakukan hal seperti ini? Kenapa? Siapa mereka? Kenapa mereka terpilih untuk bisa dapat privilege? Kok bisa?!," terang dia melalui akun Twitter @susipudjiastuti pada 28 Mei kemarin.  Menjawab hal itu, Safri mengatakan bahwa kesembilan perusahaan tersebut kinerjanya akan terus dikaji oleh pihaknya. "Ada 9 perusahaan, itu kredibel nggak sih? akan kita liat perjalanannya, makanya kita akan uji Permen 12/2020 apakah akan jalan sesuai target, karena presiden udah setuju, nggak ada masalah, selama bisa jaga lingkungan dan pengumpul bisa hidup," terang dia.  Kemudian, yang akan diperhatikan lebih lanjut adalah terkait harga dari produk yang diekspor itu sendiri di pasaran. Jika menguntungkan para pembudidaya, hal itu akan terus dilanjutkan.  "Yang ke depan itu gimana kontrol harga, ujungnya kan produk, produk masuk pasar, ini yang harus ada strateginya. Ekspor benih itu perlu ada jumlah batasan, nggak bisa jor-joran (semuanya) sehingga ultimate goal-nya (tujuan utama) pasarnya harus dipantau. Jadi para pencari bibit tetap jalan. Jadi kami tinggal pengawasannya," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5SveN4r2daQ  https://www.youtube.com/watch?v=qK-MEHazEaM  https://www.youtube.com/watch?v=0AD3xte3bJg

Kemenko Marves Jawab Kritik Susi Pudjiastuti Soal Ekspor Benih Lobster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/menteri-Susi-1-Istmewa.jpg" alt="Menteri Susi Pudjiastuti saat melepasliarkan benih lobster di perairan Nusa Penida dan Nusa Dua (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Susi Pudjiastuti saat melepasliarkan benih lobster di perairan Nusa Penida dan Nusa Dua (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua-Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali mengklarifikasi terkait isu ekspor benih lobster. Pasalnya, banyak kritikan mempersoalkan hal tersebut. Salah satu di antaranya adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  Dalam diskusi 'Ngobrol Publik' ini, Effendi juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun menyatakan dukungannya atas kegiatan ekspor benih lobster. "Saya selalu menyatakan saya bisa setuju terhadap kemungkinan benih lobster diekspor, setelah KKP dan KP2 membuat MoU dengan Hatchery Lobster," ujarnya di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (19/2).  Dalam pemaparannya, ia menjelaskan terkait logika-logika yang ia sebut sesat terkait eskpor lobster. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat.  Logika sesat yang pertama, adalah tanggapan Susi di Twitter pada November lalu yang mengatakan bahwa lobster terancam punah jika diekspor. "Lobster yang bernilai ekonomi tinggi tidak boleh punah, hanya karena ketamakan kita untuk menjual bibitnya, dengan harga seperseratusnyapun tidak,” kata Susi.  Ia pun menanggapi hal itu dengan menyebutkan tidak ada yang menyatakan bahwa lobster akan punah. Bahkan, Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), dan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) tidak pernah menyatakan status lobster terancam punah.  Padahal, yang di maksud olehnya adalah plasma nuftah, yaitu merupakan kekayaan alam yang sangat berharga, bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Akan tetapi, hal itu seringkali 'dipelintir' menjadi punah.  Kemudian logika sesat yang kedua terkait Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, di mana dalam Permen ini sering dianggap tidak memperbolehkan budidaya lobster dan hanya boleh diambil dari alam ketika tidak dalam keadaan bertelur dengan ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor.  Ia menuturkan bahwa ini logika sesat pada spesies tertentu. Dia memberikan contoh lobster mutiara (Panurilus Ornatus), rata-rata bertelur di atas 700 gram (walau ada juga sebagian kecil bisa bertelur di atas 500 gram. "Apa artinya, Permen ini justru mendukung kepunahan lobster mutiara. Dia tidak boleh dibudidaya, dan diambil dari alam sebelum dia bisa bertelur," tegasnya.  Kemudian, logika sesat yang ketiga adalah negara lain yang disebut hanya membiarkan benih lobster dipelihara alam dan Tuhan, lalu diambil setelah besar. Padahal yang sebenarnya tidak seperti itu, Australia dan Vietnam telah melakukan hal itu, bahkan Vietnam mengadopsinya selama 30 tahun.  "Kenapa didorong sektor budidaya, karena survival rate dari benih bening adalah 1 banding 10.000 pada daerah sink population, atau 1 banding 1.000 pada daerah non sink population," ujarnya.  Istilah tersebut memiliki arti yaitu benih lobster yang melimpah, mudah terlihat dan ditangkap, akan tetapi kawasan tersebut memliki banyak predator. "Jadi benur atau puerulus ini yang dibudidaya, di Vietnam bisa dengan survival rate 70 persen, pada berat 50 gram, 1 persen dikembalikan ke alam, sebagai restocking dan upaya menjamin kelestarian yang sejati," ujarnya.  Logika sesat yang terakhir adalah mengenai jumlah benih lobster per tahun di Indonesia. Hal ini harus dibuktikan secara akurat berdasarkan penelitian ilmiah.  Berdasarkan Telaah Revisi Permen 56 Tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan pada 2019, dinyatakan bila 50 persen benih dibiarkan di alam maka yang dapat diambil benihnya sekitar 425 miliar benih per tahun.  "Apa artinya? Artinya di alam Indonesia, menurut Badan Riset Perikanan resmi negara, terdapat 2 x 425 miliar, atau 850 miliar benih. Tentu saja dalam masa Bu Susi menjadi menteri, siklus pemijahan ini juga terjadi," jelasnya.  Effendi juga sedikit menambahkan, bukan karena ganti menteri, maka lobster tiba-tiba mau memulai siklus pemijahannya, sehingga angka ini tiba-tiba berubah. "Semoga semuanya kini jernih dan tidak sesat lagi, serta tidak dipelintir," tutupnya.

Ada 4 Logika Sesat Terkait Ekspor Benih Lobster, Ini Penjelasannya