<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/jokowi-youtube.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan larangan ekspor bahan mentah bauksit berlaku mulai Juni 2023. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.  Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa larangan ini diperuntukkan guna membuka lapangan kerja yang banyak dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.  "Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakuan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12).  Ia juga menjelaskan, kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan pemerintah atas larangan ekspor nikel yang telah dilakukan pada 1 Januari 2020. Jokowi membeberkan, atas kebijakan larangan ekspor nikel itu harga komoditas jadi melonjak yang semula Rp 17 triliun atau USD 1,1 pada akhir tahun 2014 menjadi menjadi Rp 326 triliun atau sekitar USD 20,9 pada tahun 2021.  Bahkan, ia memperkirakan tahun 2022 pendapatan negara dari komoditas nikel akan semakin melonjak menjadi Rp 468 triliun atau lebih dari USD 30 miliar. Sementara untuk Bauksit, akan meningkat dari sebelumnya Rp 21 triliun menjadi sekitar Rp 62 triliun.  "Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," tandasnya.  Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera mengumumkan kebijakan soal larangan ekspor bauksit. Keputusan ini akan diambil sebagai wujud konsistensi pemerintah terhadap hilirisasi bahan mentah di dalam negeri.  “Hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi kita sudah berbicara, setelah nikel, tadi pagi kita berbicara mengenai bauksit. Segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera kita akan umumkan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini.  Jokowi menegaskan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi pada 2023 adalah investasi. Untuk itu, lanjut Jokowi upaya hilirisasi bahan mentah akan konsisten dilakukan. Bahkan tak hanya baik untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menambah lapangan kerja.  “Peningkatan investasi ini harus, tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini sangat mempengaruhi growth kita sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan,” tegasnya.

Jokowi Resmi Larang Ekspor Bauksit Berlaku Mulai Juni 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Presiden-Jokowi_Bansos-BBM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan segera mengumumkan kebijakan soal larangan ekspor bauksit. Keputusan ini akan diambil sebagai wujud konsistensi pemerintah terhadap hilirisasi bahan mentah di dalam negeri.  "Hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan. Tadi pagi kita sudah berbicara, setelah nikel, tadi pagi kita berbicara mengenai bauksit. Segera kita putuskan kapan akan kita larang ekspor bahan mentah dari bauksit. Segera kita akan umumkan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini.  Kendati demikian, Jokowi tidak membeberkan kapan pastinya larangan ekspor raw material bauksit diberlakukan. Jokowi menegaskan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi pada 2023 adalah investasi.  Untuk itu, lanjut Jokowi upaya hilirisasi bahan mentah akan konsisten dilakukan. Bahkan tak hanya baik untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menambah lapangan kerja.  "Peningkatan investasi ini harus, tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena ini sangat mempengaruhi growth kita sehingga yang namanya hilirisasi industri itu konsisten terus akan kita lakukan," tegasnya.  Diberitakan sebelumnya, dalam beberapa kali pidatonya Jokowi cukup sering memberi sinyal-sinyal soal larangan ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah. Mulai dari nikel, bauksit, tembaga dan emas.  Jokowi mengatakan bakal menyetop ekspor bahan mentah timah. Namun, ia belum memastikan terkait waktunya karena hingga saat ini rencana tersebut masih dalam penghitungan yang matang.  Menurutnya, jika penghitungan sudah selesai dan matang, maka akan segera diumumkan. Hal ini dilakukan sebagai komitmen pemerintah untuk serius terhadap hilirisasi timah.  “Baru dihitung, akan kita stop kapan, baru dihitung. Nanti kalau hitungannya sudah matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan. Setop, misalnya tahun depan, atau stop tahun ini, bisa terjadi,” kata Jokowi saat meninjau proyek smelter berteknologi Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace yang dikerjakan PT Timah Tbk di Bangka Belitung, Kamis (20/10) lalu.  Jauh sebelum itu, Jokowi juga memberi sinyal soal larangan ekspor sejumlah komoditas. Seperti disampaikan saat membuka acar peluncuran taksonomi hijau Indonesia pada Januari lalu.  Dalam kesempatan itu Jokowi menyampaikan, pembangunan infrastruktur masih terus dilakukan secara masif. Yakni dengan reformasi di bidang manufaktur dan industri, hilirisasi mineral dan ekspor barang-barang olahan hasil tambang.  “Akan terus kita tingkatkan dan bolak-balik saya sampaikan setelah nikel akan kita stop bauksit, akan itu stop tembaga, akan kita stop untuk tidak diekspor. Timah akan kita stop, emas akan kita stop, untuk tidak diekspor dalam bentuk raw material atau bahan mentah,” tegas Jokowi secara virtual, Kamis (20/1).  Selain itu, lanjutnya, pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus juga akan terus ditambah dan ditingkatkan. Harapannya, akan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Siap-siap! Jokowi Segera Umumkan Larangan Ekspor Bauksit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/produksi_35_ton.jpg" alt="KEBIJAKAN STRATEGIS: Presiden Jokowi dan sejumlah menteri saat groundbreaking smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, kemarin (12/10). (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KEBIJAKAN STRATEGIS: Presiden Jokowi dan sejumlah menteri saat groundbreaking smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, kemarin (12/10). (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia harus segera berpindah dari hanya mengekspor mineral mentah beralih menjadi produk hilirisasi. Salah satunya, ekspor bijih bauksit yang mulai dihentikan pada 2022, dan menyetop ekspor bijih tembaga pada tahun berikutnya.  "Nikel pertama, sudah stop. Tahun depan mungkin bisa stop bauksit, kalau smelter kita siap, stop bauksit. Tinggal kita bisa membuka lapangan kerja, hilirisasi industrialisasi di negara kita. Bauksit sudah, tahun depannya lagi stop tembaga karena smelter kita di Gresik sudah hampir selesai," kata Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Kamis (18/11).  Menurutnya, tujuan kebijakan larangan ekspor mineral mentah tersebut agar Indonesia dapat menikmati nilai tambah dari ladang sumber daya alamnya sendiri. Sebab, saat ekspor bijih nikel dihentikan, nilai barang bisa meningkat hingga 10 kali lipat.  Bahkan, Jokowi juga memperkirakan, setelah memberhentikan ekspor bijih nikel dan diganti dengan produk turunan seperti besi dan baja, maka nilai tambah bisa menyentuh USD20 miliar pada akhir  2021.  Jokowi berharap manfaat yang sama pada bauksit dan tembaga. Sehingga neraca perdagangan Indonesia dapat terus membaik yang pada ujungnya akan meningkatkan perekonomian nasional.  "Begitu bauksit juga sama, tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun kita tidak lakukan ini?" tuturnya.  Jokowi meminta agar para pengusaha tidak lagi mengeluh saat harga nikel baik namun tidak dapat melakukan ekspor. Sebab fokus pemerintah adalah hilirisasi industri.  "Jangan ada yang 'Pak ini kita nggak bisa lagi ekspor nikel harganya pas baik'. Iya (baik), tapi dalam strategi besar negara kita memerlukan ini (stop ekspor ore)," ucapnya.  Jokowi menambahkan, hilirisasi ini selain membuka peluang nilai tambah, juga memberikan dampak positif dimana banyak membuka lapangan pekerjaan baru. Sedangkan hubungan dengan negara lain masih tetap dapat dilakukan melalui jalur investasi dan lain-lain.  "Mereka mau tidak mau harus invest di Indonesia atau ber-partner dengan kita. Pilihannya itu saja, silakan kok mau invest sendiri bisa, mau dengan swasta silkan. Mau dengan BUMN silakan, kita terbuka," pungkasnya.

Setelah Nikel, Jokowi akan Stop Ekspor Bauksit dan Tembaga Mentah

ekspor bauksit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekspor bauksit

Berita Terkini

Jokowi Resmi Larang Ekspor Bauksit Berlaku Mulai Juni 2023

Siap-siap! Jokowi Segera Umumkan Larangan Ekspor Bauksit

Setelah Nikel, Jokowi akan Stop Ekspor Bauksit dan Tembaga Mentah

Download Aplikasi JawaPos.com