<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/Menteri-Perdagangan-Budi-Santoso-Dery-Ridwansah-5JPG-974656308.jpg" alt="Menteri Perdagangan Budi Santoso. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Budi Santoso. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyambut baik putusan Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas kasus sengketa stainless steel (baja nirkarat) Indonesia yang melibatkan Uni Eropa (EU). Panel WTO menyatakan, sebagian besar tindakan UE terkait pengenaan bea masuk imbalan (countervailing duties/CVD) terhadap baja nirkarat Indonesia tidak konsisten dengan aturan WTO, khususnya Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement). Hal ini sebagaimana tertuang dalam laporan akhir Panel WTO atas sengketa &ldquo;DS616 European Union &ndash; Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia&rdquo; yang dirilis pada 2 Oktober 2025. Merespons hal itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai bahwa putusan ini merupakan capaian penting dalam memperjuangkan kepentingan ekspor Indonesia. Bahkan, putusan ini juga menjadi sinyal positif keberlanjutan ekspor baja nirkarat Indonesia ke UE. &ldquo;Kemenangan Indonesia pada sengketa ini adalah pencapaian besar untuk menjamin akses pasar baja nirkarat Indonesia di UE dan negara lain," kata Budi Santoso dalam keterangannya, Jumat (3/10). Lebih lanjut, pihaknya mendorong agar UE menghormati putusan Panel WTO dan segera mencabut bea masuk imbalan yang tidak sesuai aturan. "Selanjutnya, Indonesia berharap kedua pihak dapat lebih fokus pada penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,&rdquo; lanjut Mendag Busan. Sementara itu, dalam putusannya, Panel WTO menilai kebijakan ekspor nikel Indonesia tidak menyebabkan harga bahan baku untuk produksi baja nirkarat ada di bawah harga wajar. Selain itu, fasilitas pengecualian bea masuk di kawasan berikat terhadap bahan baku baja nirkarat juga bukan merupakan subsidi ilegal. Panel WTO juga menilai subsidi transnasional dari perusahaan atau lembaga keuangan Tiongkok kepada industri baja nirkarat di Indonesia bukan merupakan subsidi yang melawan hukum. Untuk diketahui, sejak 17 November 2021, UE mengenakan bea masuk antidumping sebesar 10,2&ndash;20,2 pesen terhadap baja nirkarat Indonesia. Kebijakan ini kemudian diubah melalui Regulasi UE 2022/433 yang berlaku sejak 15 Maret 2022 dengan tarif antidumping 9,3&ndash;20,2 persen serta tambahan bea imbalan sebesar 0&ndash;21,4 persen. Kemudian, Indonesia menggugat kebijakan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO sejak Februari 2023. Mendag Busan menambahkan, dengan putusan ini, WTO merekomendasikan agar UE menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan mencabut pengenaan bea masuk imbalan terhadap baja nirkarat asal Indonesia.&nbsp; &ldquo;Keputusan Panel WTO ini menegaskan bahwa tuduhan UE tidak terbukti. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal agar putusan ini segera diadopsi, sehingga akses pasar baja nirkarat Indonesia di UE dapat semakin terbuka,&rdquo; pungkasnya.

Putusan WTO mendukung ekspor baja nirkarat Indonesia, mendorong pencabutan bea masuk oleh Uni Eropa.

RI Menang Sengketa Baja Nirkarat di WTO, Mendag Budi Santoso Minta Uni Eropa Hormati Putusan Panel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/GRP-742866669.jpg" alt="Sepanjang 2024, PT Gunung Raja Paksi Tbk merealisasikan ekspor baja senilai USD 20 juta. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sepanjang 2024, PT Gunung Raja Paksi Tbk merealisasikan ekspor baja senilai USD 20 juta. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Produsen baja nasional PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) berhasil melakukan ekspor produk baja senilai USD 20 juta ke 35 negara selama 2024. Presiden Direktur PT GRP Fedaus menyatakan dalam tiga tahun terakhir (2021-2024) akumulasi ekspor perusahaan telah mencapai USD 87 juta dengan pasar utama, di antaranya Kanada, Australia, dan Selandia Baru. "Produk yang diekspor memenuhi standar internasional dan berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan," ujarnya usai mendampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas ekspor produk baja rendah emisi balok las (welded beam) senilai USD 1,5 juta atau setara Rp 24,3 miliar, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/1). Produk baja tersebut merupakan produksi PT GRP dengan tujuan ekspor ke Selandia Baru. Ekspor ini merupakan bagian dari total 1.210 metrik ton (MT) baja yang akan dikirim secara bertahap hingga Maret 2025. "(Ekspor) ini adalah langkah nyata GRP dalam mendukung visi Indonesia sebagai pemain utama di pasar baja global yang ramah lingkungan,&rdquo; ujar Fedaus dalam keterangannya. Ia menyampaikan kebanggaannya, karena perusahaan dapat mendukung pembangunan global melalui ekspor baja rendah emisi berkualitas tinggi. "Pelepasan ekspor ini mencerminkan tingginya kepercayaan dunia terhadap produk baja Indonesia," katanya lagi. Menurut dia, produk Welded Beam diproduksi menggunakan teknologi Electric Arc Furnace (EAF), yang memanfaatkan lebih dari 70 persen material sisa (scrap) sebagai bahan baku, sehingga menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Sebelumnya, Mendag Budi Santoso mengatakan kualitas produk besi dan baja dalam negeri semakin diakui dan berhasil menempatkan Indonesia sebagai pemasok terbesar ke-7 dunia dengan nilai ekspor 28,41 miliar dolar AS. Sektor ini juga menduduki peringkat kedua sebagai produk ekspor nonmigas andalan Indonesia pada Januari-September 2024. Di sisi lain, permintaan dunia dalam lima tahun terakhir (2018-2023) selalu positif sebesar 9,13 persen dengan total permintaan dunia mencapai 865 miliar dolar AS. "Dengan tren pertumbuhan sebesar 38,79 persen dalam lima tahun terakhir (2018-2023), Indonesia berpeluang besar menjadi salah satu pemain utama industri baja terkemuka di dunia. Diharapkan kontribusi GRP dapat memotivasi eksportir yang lain," kata Mendag dalam sambutannya. Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi mengapresiasi langkah strategis GRP dalam ekspor produk baja berkualitas tinggi. "Pelepasan ekspor menjadi bukti Kabupaten Bekasi sebagai pusat industri yang memiliki produk yang mampu bersaing secara global dan memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di kancah internasional," ujarnya.

Dalam tiga tahun terakhir, akumulasi ekspor perusahaan telah mencapai USD 87 juta dengan pasar utama Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

Gunung Raja Paksi Ekspor Baja senilai USD 20 Juta sepanjang 2024, Tujuannya 35 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/industri-baja.jpg" alt="Karyawan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. memotongr pelat baja di pabrik Surabaya. frizal/jawapos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. memotongr pelat baja di pabrik Surabaya. frizal/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Krakatau Steel menjalin kerja sama dengan PT Tata Metal Lestari mengusung konsep Eco-green di sektor industri melalui pendekatan ESG (Environmental, Social, Governance) dalam pengembangan industri baja ke depan.  “Eco-Green akan menjadi salah satu tata kelola yang sangat kritikal di masa depan. Jadi memang Eco-Green itu bukan untuk bisnis, tapi untuk persiapan kita kepada generasi selanjutnya,” ujar direktur Komersial PT Krakatau Steel, Melati Sarnita usai Penandatanganan Komitmen ESG (Environmental, Social, Governance) untuk Industri yang berkelanjutan antara PT Krakatau Steel dan PT Tata Metal Lestari (Tatalogam Group).  Melati menjelaskan, baja merupakan salah satu produk recycle sehingga tidak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, Krakatau Steel bersama Tata Metal Lestari sebagai salah satu produsen Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) di tanah air berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola yang berkelanjutan di industri baja.  Ia juga mengapresiasi PT Tata Metal Lestari yang telah menerapkan industri 4.0 sehingga upaya menuju industri yang keberlanjutan dapat segera terwujud.  Melati menambahkan, industri baja memberikan multiplier yang besar untuk lingkungan dan masyarakat. Karena itu di Negara-negara maju, industry baja sangat dilindungi. Bahkan industri ini dianggap sebagai industri pertahanan sebuah negara.  “Industri baja itu dianggap sebagai industri pertahanan sebuah negara. Jika kita lihat, negara-negara besar seperti Amerika, India, atau Cina itu memiliki kebijakan-kebijakan industri baja yang sangat kuat untuk melindungi industri domestiknya. Harapan kami sebagai BUMN, industri baja bisa membantu para pelaku usaha industri baja supaya perkuatan kebijakan itu juga bisa kita lakukan,” terangnya lagi.  Dikesempatan yang sama, Vice President PT Tata Metal Lestari, Stephanus Koeswandi menjelaskan, kondisi bumi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui, pemanasan global terus meningkat dengan pesat setiap tahunnya.  Karena kekhawatiran itulah, PT Tata Metal Lestari dan Tatalogam Group berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan ini. Berbagai upaya dilakukan guna mencapai target Zero Emission. Salah satunya dengan menerapkan industri 4.0, serta menggandeng pihak lain sehingga industri baja di tanah air ini menjadi industri yang lebih ramah lingkungan.  “Kami bersama PT Krakatau Steel berkolaborasi untuk menuju industri yang berkelanjutan dengan pendekatan ESG (Environmental, Social, Governance). Kami bersama-sama akan berupaya menginspirasi dengan mengedepankan industri yang ramah lingkungan dan mengedepankan kebijakan yang berkesinambungan,” terang Stephanus.  Dalam acara tersebut, selain penandatanganan Komitmen ESG antara PT Krakatau Steel dan PT Tata Metal Lestari, digelar juga acara pelepasan ekspor 2 produk hijau karya PT Tata Metal Lestari. Kali ini, produk yang dinamakan Hijau Ubud dan Hijau Buaran ini akan diekspor ke Australia.  “Kami mengekspor 125 ton produk Hijau Buaran dan Hijau Ubud. Dengan ekspor yang dilepas hari ini, total kita sudah ekspor 2650 ton produk serupa dari target 5000 ton per bulannya,” pungkas Stephanus.

Krakatau Steel & Tata Metal Lestari Usung Industri Baja Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/anti-dumping-dicabut-krakatau-steel-bebas-ekspor-baja-ke-malaysia_m_.jpg" alt="Ilustrasi industri baja." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri baja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Dumping PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sukses membebaskan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dari pengenaan Anti Dumping Duty&nbsp;atas produk&nbsp;Hot Rolled Coil&nbsp;(HRC) di Malaysia.&nbsp; Upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme&nbsp;Administrative Review&nbsp;yang diajukan sejak Juli 2018. Ministry of International Trade &amp; Industry Malaysia akhirnya menyatakan bahwa saat ini tidak ada industri dalam negeri di Malaysia yang menyuplai produk&nbsp;Hot Rolled Coi. Sehingga Anti Dumping Duty&nbsp;menjadi tidak relevan lagi. Secara resmi&nbsp;Anti Dumping Duty&nbsp;terhadap PTKS akan dicabut pada 9 Februari 2019. Proses&nbsp;Administrative Review&nbsp;yang memakan waktu &plusmn; 6 bulan ini meliputi berbagai tahapan proses. Di antaranya pembuatan aplikasi permohonan, pengisian kuesioner dan pembuatan tanggapan/sanggahan.&nbsp; Dicabutnya Anti Dumping Duty&nbsp;ini diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor HRC Perseroan ke Malaysia. Pembebasan Anti Dumping Duty ini dilakukan oleh pemerintah Australia. Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengapresiasi kerja keras dari Tim Dumping Perseroan yang sudah berhasil melakukan tugasnya serta menyambut baik kebijakan yang dilakukan pemerintah Malaysia tersebut. Perseroan memperkirakan bahwa kebutuhan baja di Malaysia mencapai 9,4 juta per tahun. "Dengan ini kami akan meningkatkan ekspor ke Malaysia karena mereka customer setia Krakatau Steel dari dulu. Dan dijaman saya kita dorong lagi supaya ikut meningkatkan ekspor nasional," kata Silmy melalui keterangan resmi Jumat (8/2). Lebih lanjut Silmy memetakan bahwa ekspor baja akan mencapai kisaran 400.000-500.000 ton di Malaysia pada 2019. Sehingga untuk tahun ini ekspor Perseroan di tahun ini diperkirakan akan naik dua kali lipat dibanding 2018. "Nilai ekspor total kami targetkan akan berjumlah sekitar USD 200 juta atau kurang lebih 10 persen dari total penjualan," jelasnya. Direktur Pemasaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Purwono Widodo menambahkan bahwa Australia juga tidak memperpanjang Anti Dumping Duty untuk produk baja Indonesia sejak akhir Desember 2018. Dengan terbukanya peluang tersebut, ekspor Perseroan tidak hanya mengincar pasar ASEAN tapi juga Australia. "Jadi baik ke Malaysia maupun Australia ekspor HRC dan Hot Rolled Plate (HRP) dari Krakatau Steel direncanakan meningkat," kata Purwono. Purwono juga menjelaskan secara keseluruhan jumlah ekspor ke Australia memang tidak sebesar di Malaysia. Ditargetkan bahwa Perseroan akan suplai 5.000 ton per kuartal ke Australia. Selain Anti Dumping Duty ini, Januari lalu pun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor baja lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.&nbsp; Peraturan ini mulai berlaku pada 20 Januari 2019 dan diharapkan dapat memberikan peluang pertumbuhan bagi industri baja nasional karena penggunaan baja impor akan dibatasi dan lebih mengutamakan penggunaan baja lokal. &ldquo;Kami optimis bahwa tahun ini Krakatau Steel dapat menaikan penjualan dan produksi baja sebesar 20 persen- 30 persen dibanding tahun 2018,&rdquo; tambah Purwono.

Anti Dumping Dicabut, Krakatau Steel Bebas Ekspor Baja ke Malaysia

ekspor baja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekspor baja

Berita Terkini

RI Menang Sengketa Baja Nirkarat di WTO, Mendag Budi Santoso Minta Uni Eropa Hormati Putusan Panel

Gunung Raja Paksi Ekspor Baja senilai USD 20 Juta sepanjang 2024, Tujuannya 35 Negara

Krakatau Steel & Tata Metal Lestari Usung Industri Baja Berkelanjutan

Anti Dumping Dicabut, Krakatau Steel Bebas Ekspor Baja ke Malaysia

Download Aplikasi JawaPos.com