<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/IMG_20250617_133537-3398850023.jpg" alt="Tangkapan layar seorang perempuan diduga mengantar dua anak untuk mengemis di Pekanbaru. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar seorang perempuan diduga mengantar dua anak untuk mengemis di Pekanbaru. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota Pekanbaru menelusuri dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pengemis. Dalam video yang beredar, seorang ibu mengantarkan dengan motor dua anak ke persimpangan jalan di Kota Pekanbaru. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markurius Anwar mengatakan, telah menindaklanjuti permasalahan ini. Termasuk menggandeng aparat kepolisian untuk menelusuri dugaan adanya sindikat yang mengeksploitasi anak di bawah umur. &rdquo;Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Nanti akan kami sampaikan agar menjadi atensi mereka (polisi) juga,&rdquo; kata Markurius seperti dilansir dari Antara. Dengan adanya peristiwa ini, dia khawatir Pekanbaru akan dicabut statusnya dari Kota Layak Anak (KLA) yang sedang dalam penilaian. Sebelumnya Pekanbaru masih KLA dalam kategori Nindya. &rdquo;Miris, kita sedang berupaya untuk menyusun, namun karena masalah ini Pekanbaru bisa jadi tak termasuk kota layak anak,&rdquo; sebut Markurius. Berdasar video yang beredar, tampak dua anak di bawah umur diturunkan di jalan oleh perempuan yang mengendarai motor. Salah satu anak tampak memakai kostum badut kelinci dan satu anak lainnya membawa ember berukuran kecil yang diduga digunakan untuk mengumpulkan uang hasil meminta-minta. &rdquo;Sebetulnya ini persoalan berulang ya. Masalah sosial ini perlu ditangani dengan baik. Dinas Sosial sudah kita lengkapi untuk melakukan pengecekan, survei, penertiban supaya tak ada eksploitasi anak,&rdquo; lanjut Markurius Anwar. Berdasar pantauan, anak-anak jalanan terus bermunculan, berpindah dari satu sudut ke sudut lain di Kota Pekanbaru. Seperti di Panam yang kini jadi zona baru mereka.

Pemkot Pekanbaru menelusuri dugaan eksploitasi anak yang dijadikan pengemis. Pemkot gandeng polisi telusuri sindikatnya

Pemkot Pekanbaru Telusuri Dugaan Eksploitasi Anak Jadi Pengemis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/kasus-Grup-FB-Fantasi-Sedarah-Dery-Ridwansah-3-2796614356.jpg" alt="Para tersangka dihadirkan pada konferensi pers kasus Grup FB" width="100%">
<figcaption>Para tersangka dihadirkan pada konferensi pers kasus Grup FB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keberadaan grup Facebook bernama &ldquo;Fantasi Sedarah&rdquo; yang viral di jagat maya. Grup ini memuat konten kekerasan seksual dan inses terhadap anak dan memiliki lebih dari 32.000 anggota.&nbsp; KPAI menyebut konten pada grup ini sebagai bentuk kejahatan yang terstruktur, dengan melibatkan narasi inses dan eksploitasi anak secara sistematis di ruang digital. Tak hanya itu, KPAI mendesak agar negara segera bertindak tegas terhadap para pelaku dengan melakukan penindakan hukum. Menurutnya, perlindungan bagi anak-anak serta penguatan tata kelola platform digital bahkan harus segera dilakukan. &ldquo;Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi kejahatan yang sangat serius yang mengancam keselamatan anak-anak Indonesia. Tidak ada toleransi untuk kekerasan seksual, apalagi yang dikemas dalam bentuk komunitas yang menjadikannya seolah normal. Negara harus hadir melindungi korban dan memutus jaringan ini,&rdquo; kata Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/5).&nbsp; Sementara itu, anggota KPAI, Kawiyan, mengungkapkan bahwa kasus ini menunjukkan bahwa ruang digital kini menjadi ladang subur bagi predator anak, jika tidak diatur dan diawasi secara ketat.&nbsp; &ldquo;Grup ini bukan hanya menyimpan konten, tetapi mempublikasikan, membicarakan, bahkan mengekspose foto-foto anak dengan kecenderungan seksual menyimpang. Ini sudah masuk wilayah pidana. Kami mendesak agar pelaku diproses hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak dan maupun UU ITE,&rdquo; tegas Kawiyan. &ldquo;Kami juga berpihak penuh pada korban. Anak-anak yang menjadi objek eksploitasi seksual ini harus mendapat perlindungan hukum, pendampingan psikososial, dan pemulihan menyeluruh, bukan malah disalahkan atau distigmatisasi,&rdquo; imbuh dia. Sementara itu, KPAI juga menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak harus segera diimplementasikan oleh seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial.&nbsp; &ldquo;Kasus ini harus menjadi alarm besar bahwa sistem perlindungan anak di ruang digital masih sangat lemah. Tidak ada ruang untuk pembiaran. Ini saatnya negara membuktikan bahwa keselamatan anak-anak lebih utama dari algoritma, trafik, dan keuntungan digital,&rdquo; tegas Kawiyan. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

KPAI mendesak tindakan tegas terhadap grup Facebook "Fantasi Sedarah" yang menyebarkan konten kekerasan seksual dan inses terhadap anak.

KPAI Minta Negara Tindak Tegas Para Pelaku Eksploitasi Anak di Grup Facebook Inses Fantasi Sedarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/Screenshot_323-1863001292.jpg" alt="Ilustrasi media sosial" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi media sosial</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Prabowo Subianto meresmikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, di Istana Merdeka, Jumat (28/3). Dengan regulasi itu, platform media sosial wajib melindungi anak dari konten berbahaya. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, dengan PP tersebut, platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi. "Kita memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar konten-konten berbahaya, eksploitasi komersial, ataupun ancaman terhadap data pribadi," ujar Meutya Hafid, Sabtu (29/3). Poin lain, lanjut dia, harus ada pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Kepemilikan akun, harus sesuai dengan tumbuh kembang anak. "Sekali lagi ini bukan pembatasan akses secara umum kalau anaknya menggunakan milik orang tua dengan pendampingan orang tua itu diperbolehkan," jelas Meutya Hafid. Untuk usia kepemilikan akun, dia menjelaskan, itu tergantung jenis platform. Kalau ada platform yang risikonya dianggap memiliki risiko rendah, pada usia 13 tahun sudah bisa untuk melakukan akses mandiri. "Kemudian untuk yang risiko kecil sampai sedang itu di usia 16 tahun sudah bisa membuat mandiri. Namun pendampingan orang tua sampai 18 tahun," papar Meutya Hafid. Aturan lain, platform juga dilarang menjadikan anak-anak komoditas. Bagi yang melanggar, terdapat sanksi yang tegas bagi platform. "Ranah PP ini bukan memberi sanksi kepada orang tua ataupun anak, tapi sanksi kepada para platform," imbuh Meutya Hafid.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan peraturan baru untuk melindungi anak dari konten berbahaya di media sosial

PP Perlindungan Anak diteken Presiden Prabowo, Ada Pembatasan Usia Kepemilikan Sosmed hingga Larangan Eksploitasi Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/Screenshot_2024-10-04-15-08-05-459_comgoogleandroidgm-edit-973619955.jpg" alt="Pengacara Razman Arif Nasution. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengacara Razman Arif Nasution. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Pengacara Vadel Badjideh, Bangkit Pardede, mengakui bahwa dirinya mendapat surat yang telah ditandatangani oleh Laura Meizani Nasseru atau Lolly untuk melaporkan ibu kandungnya, Nikita Mirzani. Surat itu ditandatangani Lolly pada tanggal 13 September 2024 karena merasa ditelantarkan oleh Nikita Mirzani. Selain itu, Lolly juga merasa dieksploitasi karena dipaksa bekerja hingga mengalami perundungan. "Kami akan segera mengadukan terkait 3 poin yang diduga dilakukan NM. Dugaan eksploitasi anak, perundungan, dan penelantaran anak," ujar Razman Arif Nasution di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (23/10).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015231363/presiden-prabowo-bakal-evaluasi-kinerja-menteri-dan-wakil-menteri-tiap-6-bulan-sekali">Presiden Prabowo Bakal Evaluasi Kinerja Menteri dan Wakil Menteri Tiap 6 Bulan Sekali</a> Terkait dugaan eksploitasi anak,menurut Razman berdasarkan cerita yang diperolehnya, Lolly mengalaminya sejak masih berusia 15 tahun. Lolly diduga disuruh melakukan promosi produk kecantikan oleh Nikita Mirzani.</div> <div dir="ltr"> "Kalua tidak mau, dimasukkan di kamar berminggu minggu dan dihukum tidak bisa keluar rumah," ujar Razman. Kedua, perundungan. Menurut Razman, Nikita Mirzani melakukan tindakan yang bisa membuat Lolly jadi stres apabila dia tidak mengikuti kemauannya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015231359/jangan-abaikan-9-tanda-tubuh-butuh-istirahat-lebih-yang-menjadi-sinyal-kuat-untuk-kurangi-aktivitas-melelahkan">Jangan Abaikan! 9 Tanda Tubuh Butuh Istirahat Lebih yang Menjadi Sinyal Kuat untuk Kurangi Aktivitas Melelahkan</a> Ketiga, penelantaran anak. Razman mengatakan, Lolly selama berada di London, Inggris,hanya 3 bulan dibiayai oleh Nikita Mirzani. Setelah itu, hidup Lolly jadi luntang lantung hingga dia memutuskan menumpang di keluarga Mama Eda. "Selama di UK hanya 3 bulan dibiayai. Setelah 3 bulan, dia keluar dari sekolah dan numpang dengan keluarga JF, tinggal disitu,"katanya. Untuk menguatkan laporannya, pengacara Vadel Badjideh memiliki bukti. Salah satunya berupan percakapan via aplikasi perpesanan yang berisi curhatan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</div>

Bangkit Pardede, mengakui bahwa dirinya mendapat surat yang telah ditandatangani oleh Lolly untuk melaporkan ibunya, Nikita Mirzani.

Pengacara Vadel Badjideh Akan Laporkan Nikita Mirzani Terkait Perundungan hingga Eksploitasi Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/kpai-883064974.jpg" alt="Ketua KPAI Ai Maryati Solihah (dua dari kiri) pada konferensi pers tentang laporan akhir tahun 2023 KPAI di Jakarta, hari Senin (22/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPAI Ai Maryati Solihah (dua dari kiri) pada konferensi pers tentang laporan akhir tahun 2023 KPAI di Jakarta, hari Senin (22/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan akan melakukan kolaborasi antar lembaga untuk mencegah eksploitasi kampanye pada anak. Hal itu disampaikan Ketua KPAI Ai Maryati Solihah di Jakarta, menanggapi kasus anak-anak yang dibayar partai politik untuk menjadi juru kampanye. Dilansir dari Kantor Berita Antara, KPAI memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mencegah anak dieksploitasi kepentingan kampanye. KPAI telah melakukan mitigasi terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan anak dalam politik elektoral. &rdquo;Terutama selama masa kampanye dengan memberi masukan untuk Peraturan KPU-PKPU-Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum,&rdquo; &nbsp;ujar Ai. Dia menyebut, KPAI juga sudah melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Bawaslu sebagai bentuk kepastian gerakan pemilu ramah anak dilaksanakan bukan hanya oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu). Tapi juga oleh para kontestan pemilu baik dari partai politik, para calon, dan pendukung. &rdquo;Peserta pemilu baik itu partai politik, capres atau cawapres, calon legislatif, dan masyarakat pendukung calon serta partai politik agar mencegah dan menghentikan penyalahgunaan berupa eksploitasi anak dalam Pemilu 2024. Khususnya pada masa kampanye sampai pengumuman hasil pemilu,&rdquo; kata Ai Maryati Solihah. KPAI juga meminta para peserta Pemilu 2024 untuk mengintegrasikan prinsip hak anak di dalam agenda politik dan program pembangunan yang mereka tawarkan. Dia meminta satuan pendidikan untuk memberikan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang sesuai tingkat tumbuh kembang anak, khususnya bagi pemilih pemula. Dia menambahkan, KPAI akan terus mendorong masyarakat untuk berani melaporkan jika terjadi pelanggaran kepada pihak berwenang. Kontestan pemilu juga harus mencegah dan memitigasi kemungkinan terjadinya pelanggaran eksploitasi anak dalam pemilu. &rdquo;KPAI telah bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun surat edaran tentang pemilu ramah anak. Surat itu berisi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama pemilu dan pilkada berlangsung demi memastikan perlindungan kepada anak,&rdquo; tegas Ai Maryati Solihah. Sampai saat ini, KPAI sudah memanggil ketiga pihak yakni Tim Pemenangan Nasional (TPN), Tim Kampanye Nasional (TKN), dan Tim Nasional (Timnas) dari pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menandatangani komitmen bahwa setiap tim kampanye harus turut serta dalam kesuksesan pemilu ramah anak. &rdquo;Kami (KPAI) masih rutin berkoordinasi dengan mereka (tim kampanye) selama masa kampanye ini berlangsung,&rdquo; ucap Ai Maryati Solihah.

KPAI gandeng berbagai pihak untuk mencegah eksploitasi anak dalam masa kampanye Pemilu 2024 untuk sukseskan pemilu ramah anak

Cegah Eksploitasi Kampanye Pada Anak, KPAI Tekankan Hal Ini Kepada Penyelenggara dan Kontestan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/korban_anak_anak.jpg" alt="RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>RAPUH: Foto ilustrasi menggambarkan anak korban kekerasan seksual yang hidupnya dibayangi ancaman dan ketakutan. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ini bukan cerita soal perlakuan bapak tiri pada sang anak. Tapi, kekejaman kakak tiri pada sang adik. Kisah pilu ini menimpa EN. Bertahun-tahun bocah 11 tahun yang tinggal di wilayah Gresik itu mengalami perlakuan sangat ekploitatif. Baik fisik maupun mental. Warga setempat pun geram. Terduga pelakunya, ER, kakak tirinya.  Kasus tersebut sudah dalam penanganan serta pendampingan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPPPA) Pemkab Gresik. ’’Warga marah mendengar kabar itu. Tak datangi ke rumahnya. Kita menyayangkan EN, seorang anak yatim yang semestinya disayang, malah diperlakukan buruk,’’ ungkap Selamet Budiono, ketua RT setempat, kepada awak media, Sabtu (22/10).  Dari informasi yang didapat, perlakuan atau siksaan yang tak diharapkan oleh si kakak tiri itu hampir terjadi setiap hari. Mulai kepalanya dibenturkan, dilempar nasi panas, hingga ditempelkan alat pemasak panas. Tak pelak, sekujur tubuh gadis cilik itu membekas luka. Gosong. Bahkan, ada luka baru pada bagian lengan kanan. Tampak belum sembuh.  Tidak jarang, tindak kekerasan itu dilakukan di hadapan orang banyak. Merasa kasihan, warga didampingi ketua RT dan ketua RW setempat akhirnya mendatangi rumah mereka.  Menurut Budiono, selain kekerasan fisik, bocah kelas VI SD juga diamanfaatkan sebagai sumber rupiah bagi ER dan istrinya, kakak dari EN. Korban dipaksa bekerja menjaga pom bensin dan menjadi tukang tambal ban.  Padahal, gadis seusia EN biasanya menghabiskan waktunya untuk belajar dan bermain bersama teman sebayanya. Setiap hari sepulang sekolah, EN harus bekerja agar terhindar dari siksaan kakak tirinya.  ’’Kasihan betul melihatnya. Setiap hari, anak ini berangkat sekolah pagi-pagi dan kabarnya dari rumah tanpa sarapan. Biasanya, dia disediakan sarapan dari orang tua temannya di sekolah," ungkap Budiono.  Ketika pulang, EN pun tidak langsung makan. Harus bekerja sampai pukul 10 malam. Setelah itu baru diberikan makan. Tak hanya perilaku eksploitasi demikian itu. Sang kakak tiri dan pengasuhnya, juga diduga telah merampas apa yang menjadi hak EN. Yakni, saat ada sumbangan dari donatur bagi anak yatim-piatu.  ‘’Uang yang semestinya sebagai penunjang hidup dan pendidikan EN, malah tak diberikan sama sekali. Sumbangan dari donatur itu kabarnya dimakan ER bersama istrinya,’’ papar Budiono.  Sementara itu, Ketua RW Samsudiono meminta agar kasus tersebut ditangani secara adil. Tak hanya itu, EN selaku korban harus dilindungi dan dijauhkan dari saudara tirinya. Pihaknya berharap kejadian pilu ini terulang lagi. "Kasihan anak ini masih sangat kecil. Cita-citanya saja belum terlaksana tapi sudah mengalami kehidupan yang buruk akibat salah pengasuh,’’ ujarnya.  Dia menyebut, saat ini EN sudah hidup bersama ketua RT setempat. Tidak tinggal lagi dengan pelaku. ‘’Kami juga berharap pemerintah terus ikut memantau dan memberikan solusi terhadap masa depan anak ini,’’ katanya.  Sementara itu, Kepala Dinas KBPPPA Pemkab Gresik Saifuddin Ghozali membenarkan kejadian tersebut. Dia menceritakan, setelah mendapatkan laporan, pihaknya langsung gerak cepat menerjunkan tim. Termasuk melakukan mediasi bersama pihak-pihak terkait. Mulai RT, RW, kepala desa hingga Bhabinkamtibmas. ‘’Dari hasil keterangan, memang betul telah terjadi tindakan kekerasan pada korban,’’ ujarnya, Sabtu (22/10).  Ghozali menambahkan, pihaknya pun sudah menugaskan tim psikolog untuk melakukan pendampingan pada korban. Dikatakan, EN memang mengalami trauma. ‘’Nanti rutin kami lakukan trauma healing hingga kondisi korban bisa normal kembali,’’ tegasnya.  Saat ini, lanjut dia, korban sudah tinggal bersama RT setempat. Rencananya, anak bersangkutan disekolahkan di pesantren. Namun, karena saat ini masih kelas VI. Karena itu, ada pertimbangan untuk lulus SD lebih dulu.  ‘’Yang jelas, keputusan dalam rapat mediasi kita, anak bersangkutan tidak boleh lagi tinggal bersama keluarganya itu,’’ ujar mantan kepala dinas kesehatan itu.

Bukan Ayah Tiri, Bocah Yatim di Gresik Ini Disiksa Kakak Tiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220921-WA0010_resize_88.jpg" alt="Tersangka kasus prostitusi diamankan Tim Klewang bersama dengan anggota Unit PPA Polresta Padang pada Selasa (20/9). PolrestaPadang/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus prostitusi diamankan Tim Klewang bersama dengan anggota Unit PPA Polresta Padang pada Selasa (20/9). PolrestaPadang/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Polda Sumatera Barat (Sumbar), mengungkap kasus dugaan prostitusi yang mengeksploitasi anak berusia 16 tahun secara seksual kepada pria hidung belang.  Kasus tersebut terungkap setelah Tim Klewang Polresta Padang bersama dengan anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menggerebek kamar Hotel A di Jalan Bundo Kanduang, pada Selasa (20/9) malam.  ”Dari pengungkapan kasus ini, kami menangkap seorang perempuan yang diduga sebagai mucikari, WO, 32, saat ini yang bersangkutan telah berstatus sebagai tersangka dan ditahan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang Kompol Dedy Adriansyah Putra seperti dilansir dari Antara di Padang.  Dia mengatakan, perbuatan WO yang menawarkan anak di bawah umur untuk dieksploitasi secara seksual tersebut dijerat dengan pidana melanggar pasal 76 huruf I, juncto pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.  Menurut Dedy, tersangka WO yang diketahui bekerja sebagai ibu rumah tangga terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan pidana denda hingga Rp 200 juta.  ”Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan secara intensif kami juga memintai keterangan terhadap korban serta pihak lain yang terkait dengan kasus, termasuk pihak hotel,” ujar Dedy Adriansyah Putra.  Dari pemeriksaan polisi terungkap, tersangka WO telah menjadi mucikari dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Dia menawarkan perempuan di bawah umur kepada laki-laki hidung belang.  Tersangka juga berperan mencarikan kamar hotel ketika telah mendapatkan calon pelanggan. Dalam setiap transaksi, dia mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah.  Dedy membeberkan pengungkapan kasus itu berawal ketika Polresta Padang menerima laporan adanya aktivitas prostitusi di hotel atau penginapan kota setempat. Itu membuat resah masyarakat. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti lewat penyelidikan sebagai bentuk komitmen polisi dalam memberantas penyakit masyarakat serta penegakan hukum perlindungan anak.  ”Berbekal penyelidikan itulah kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka, saat penggerebekan kami juga mengamankan anak berusia 16 tahun yang akan dieksploitasi oleh tersangka kepada seorang pria,” terang Dedy Adriansyah Putra.  Polisi mengingatkan kepada para pengusaha hotel atau sejenisnya, agar tidak memberikan ruang terjadinya aktivitas berbau tindakan prostitusi karena melanggar hukum serta bertentangan dengan nilai adat Minangkabau yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).  ”Kami akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas prostitusi ini, sesuai dengan instruksi pimpinan,” ucap Dedy Adriansyah Putra.

Polresta Padang Ungkap Kasus Prostitusi Anak di Bawah Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/147-polda-spi.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto. Bidhumas Polda Jatim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto. Bidhumas Polda Jatim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Timur menerima delapan pengaduan terkait kasus eksploitasi ekonomi anak yang menyeret pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu.  Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto mengatakan, pihaknya menerima delapan pengaduan sejak pertama membuka hotline pengaduan pada Senin (11/7). ”Sampai Kamis (14/7) ada delapan orang yang mengadu melalui hotline. Sebelum dibuka, sudah ada enam orang korban. Jadi total korban eksploitasi ekonomi anak yang dilakukan di Sekolah SPI menjadi 14 orang,” ujar Dirmanto.  Dia menjelaskan, korban pertama yang mengadu ke Polda Jatim via hotline adalah perempuan berinisial EE. Alumnus SPI angkatan ke-7 itu mengaku disuruh membersihkan sungai, mengangkut batu, pasir, dan mencangkul di sawah, serta menjadi sales competition.  ”Kemudian, STHN, alumni angkatan 11. Bentuk eksploitasinya adalah mengelola Kampung Kids sebagai tour guide. Lalu menyediakan sarana makan-makan kalau ada tamu di sana,” ucap Dirmanto.  Korban selanjutnya yang mengadu adalah KTU, alumnus angkatan ke-9 SPI. Ada juga perempuan berinisial IA yang pernah bersekolah di SPI, namun tidak sampai lulus, yang bentuk eksploitasinya adalah membangun Kampung Kids.  ”14 orang korban merupakan alumnus SPI. Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Delapan orang ini rencananya segera kami panggil untuk dimintai keterangan,” terang Dirmanto.  Kombespol Dirmanto menyatakan, akan terus membuka dan menerima pengaduan soal kasus eksploitasi ekonomi anak melalui hotline di nomor telepon 0895343777548. ”Kami juga membuka di Polres Batu dengan nomor telepon 082328031328,” tutur Dirmanto.  Sementara itu, Polda Jatim telah memeriksa 12 titik pada saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus dugaan eksploitasi ekonomi anak di sekolah tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto menambahkan, pemeriksaan di 12 titik tersebut sesuai dengan keterangan saksi korban terhadap pihak terlapor berinisial JE.  ”Selain melakukan olah TKP, polisi juga mendapatkan sejumlah dokumen yang salah satunya berisi nama-nama siswa dalam kurun waktu 2008 hingga 2010,” ucap Totok.

Polisi Terima Pengaduan Eksploitasi Ekonomi Anak di SPI Kota Batu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/terdakwa-pelecehan-seksual.jpg" alt="KUASA HUKUM: Jeffry Simatupang (kiri), pengacara Julianto Eka Putra, di SMA SPI, Batu, kemarin. (JAWA POS RADAR MALANG) PENYELIDIKAN: Proses olah tempat kejadian perkara di SMA Selamat Pagi Indonesia, kemarin. Ada 12 titik yang diduga menjadi tempat ekspl" width="100%">
<figcaption>KUASA HUKUM: Jeffry Simatupang (kiri), pengacara Julianto Eka Putra, di SMA SPI, Batu, kemarin. (JAWA POS RADAR MALANG) PENYELIDIKAN: Proses olah tempat kejadian perkara di SMA Selamat Pagi Indonesia, kemarin. Ada 12 titik yang diduga menjadi tempat ekspl</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polda Jatim telah menerima limpahan kasus dugaan eksploitasi ekonomi pada anak di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, Jawa Timur, yang melibatkan Julianto Eka Putra (JEP). Saat ini terdakwa kasus pelecehan seksual kepada sembilan siswi sekolah yang didirikannya tersebut masih berstatus terlapor.  Kemarin pagi sekitar pukul 09.00, tim inafis direktorat reserse kriminal umum (ditreskrimum) melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) di SMA SPI. ”Berdasar laporan, ada enam korban yang melaporkan kasus eksploitasi ekonomi. Sementara ini statusnya masih terlapor. Tapi, setelah olah TKP ini, harapannya semuanya bisa terang benderang,” ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto yang turut memantau jalannya olah TKP seperti dilansir Jawa Pos Radar Malang.  Jeffry Simatupang, kuasa hukum JEP, juga hadir di lokasi. Polda Jatim menerima limpahan kasus baru tersebut dari Polda Bali. Laporan itu diterima Polda Bali pada 14 April lalu.  R, salah seorang pelapor yang merupakan warga Bali, mengaku mengalami eksploitasi secara ekonomi mulai 2010. Dia masih berusia 15 tahun ketika itu. Dugaan eksploitasi yang dialami adalah jam kerja yang tak manusiawi dan tidak mendapat upah di beberapa bidang usaha milik sekolah tersebut.  Dirmanto menjelaskan, laporan korban berkaitan dengan Pasal 761 i juncto Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. ”Jadi, setiap orang dilarang menempatkan dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ancaman hukumannya disebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun,” katanya.  Dirmanto mengungkapkan, para korban tidak dipatok biaya selama sekolah. Tetapi, mereka harus mendukung kegiatan ekonomi di lingkungannya. ”SPI punya banyak unit usaha. Nah, pada prosesnya, pelapor diminta membantu,” tuturnya.  Olah TKP tersebut dipimpin Dirreskrimum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto. ”Ada 12 titik yang terduga digunakan sebagai eksploitasi ekonomi. Gambarannya, ada tempat produksi atau marketing dan wahana yang biasa digunakan untuk kunjungan tamu,” jelasnya.  Pihaknya, lanjut Totok, juga menemukan dokumen nama-nama siswa mulai 2008 hingga 2010. Totok juga menyebutkan, olah TKP yang berakhir pukul 12.37 itu telah menghadirkan dua pelapor: OL dan WY. Keduanya didampingi kuasa hukum masing-masing.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/terdakwa_1-750x325.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> PENYELIDIKAN: Proses olah tempat kejadian perkara di SMA Selamat Pagi Indonesia, kemarin. Ada 12 titik yang diduga menjadi tempat eksploitasi. (JAWA POS RADAR MALANG)  Mengenai status Julianto yang saat ini menjadi tahanan karena kasus lain, Totok menyebut tidak menggugurkan proses hukum yang berjalan. Dugaan eksploitasi tetap bisa diproses. ”Beda kasus. Jadi, bisa diteruskan,” jelasnya.  Sementara itu, Kayat Hariyanto, salah seorang kuasa hukum korban, mengatakan, sejumlah korban eksploitasi ekonomi anak tersebut dipekerjakan dan diberi gaji yang minim. ”Kelas I SMA dibayar Rp 100 ribu per bulan. Kemudian, kelas II dan III naik menjadi Rp 200 ribu per bulan. Namun, uang itu tidak diberikan dan katanya ditabung,” terangnya.  Kayat juga menjelaskan, para siswa SPI Kota Batu yang menjadi pelapor kasus eksploitasi ekonomi tidak mendapatkan kesepakatan kerja. Sejumlah siswa harus melayani para tamu yang datang ke area SPI.  Sementara itu, setelah olah TKP selesai, Jeffry Simatupang meyakini dugaan eksploitasi anak tersebut tidak benar. Tapi, pihaknya bakal taat dan menghormati institusi hukum. ”Ya, kami tidak gentar menanggapi hal ini. Intinya, selama ada surat tugas atau perintah bahkan dasar hukumnya, kami akan taat,” katanya.

Polisi Olah TKP Pelecehan Seksual-Eksploitasi Anak di SMA SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220711-WA0062.jpg" alt="Julianto Eka Putra di Lapas Lowokwaru Malang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Julianto Eka Putra di Lapas Lowokwaru Malang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jatim membuka hotline pengaduan bagi korban eksploitasi ekonomi di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu. Hotline itu dibuka Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polda Jatim, serta Satreskrim Polres Batu.  Ketiga pihak itu membuka hotline pasca melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Sekolah SPI, kawasan Bumi Aji Kota Batu. Olah TKP itu dilakukan pada Rabu (13/7).  Dalam olah TKP itu, kepolisian telah melakukan pemeriksaan di 12 tempat. Area itu memiliki kaitan dengan kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak dan siswa SPI Batu.  Polda Jatim juga menghadirkan 2 orang saksi korban.  Kuasa hukum dari pihak korban dan terlapor juga dihadirkan.  ”Masih ada beberpa titik yang akan dilakukan pemeriksaan oleh tim Ditreskrimum Polda Jatim, Inafis Polda Jatim, dibantu Satreskrim Polres Batu,” kata Kombes Dirmanto, kabidhumas Polda Jatim.  Saat ini, lanjut dia, Polda Jatim dan Polres Batu membuka hotline untuk pengaduan masyarakat yang menjadi korban eksploitasi ekonomi terhadap anak. ”Bagi korban di daerah non Batu atau se-Jawa Timur bisa menghubungi nomor Hotline 0895343777548. Sementara korban di wilayah Batu bisa menghubungi nomor Hotline Satreskrim Polres Batu di 082328031328,” terang Dirmanto.  Sebelumnya, Julianto Eka Putra, pemilik dan pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Batu tidak hanya dilaporkan sebagai tersangka pelecehan seksual. Dia juga dilaporkan dalam dugaan eksploitasi ekonomi anak.  Dirmanto mengungkapkan, dugaan itu muncul pertama kali ditangani Polda Bali. Kemudian Polda Bali melimpahkan ke Polda Jatim pada 26 April.  Dugaan itu kini tengah ditangani Polda Jatim. Proses penyidikan masih dilakukan kepolisian.  ”Jadi kami sampaikan, Polda Jatim telah menerima limpahan kasus terkait JE, pada kasus baru, yaitu kasus ekploitasi ekonomi,” ujar Dirmanto.  Eksploitasi itu dilakukan dengan memerintahkan seluruh siswa SPI untuk membangun bangunan di SPI. Siswa juga diminta bekerja di berbagai sektor ekonomi.  ”Setiap orang dilarang menempatkan dan menyuruh melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Ancaman hukumannya disebutkan pidana penjara paling lama 10 tahun,” papar Dirmanto.  Total terdapat 6 korban yang diminta untuk bekerja. Salah satu korban masih berusia 15 tahun ketika peristiwa itu terjadi.  ”Iya masih sekolah (di bawah umur). Saat itu 2009. Yang bersangkutan masih berumur 15 tahun,” jelas Dirmanto.  Direskrimum Polda Jatim Kombespol Totok Suharyanto memastikan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pendukung untuk proses penyelidikan dan penyidikan. ”Dari keterangan saksi korban yang menunjukkan beberapa tempat yang kita duga ada 12 titik sebagai tempat eksploitasi ekonomi,” jelas Totok.  Selain itu, ada beberapa dokumen yang ditemukan kepolisian, terkait dengan nama-nama siswa sejak 2008 sampai dengan 2010. ”Lain-lain tentu secara teknis itu sebagai bukti dalam proses penyelidikan atau penyidikan,” papar Totok.

Polda Jatim Buka Hotline Pengaduan untuk Korban Sekolah SPI Batu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eksploitasi anak

Berita Terkini