<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/07/80_eksil-2031116199.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Ada dua film dokumenter yang pada beberapa minggu terakhir ini menyita perhatian publik. Film pertama berjudul Eksil. Lola Amaria sebagai produser sekaligus sutradara bersama timnya telah melakukan riset sejak 2015. Pada 2022, film tersebut pada akhirnya rampung. FILM Eksil memotret mengenai kisah mantan mahasiswa di tahun 1965 yang dikirim kuliah ke luar negeri. Mereka adalah generasi emas yang diberi beasiswa dan sangat diharapkan oleh pemerintahan Soekarno saat itu untuk kembali membangun negerinya. Gejolak politik di Indonesia pada akhir 1965 rupanya &rdquo;memaksa&rdquo; mereka untuk tidak boleh pulang ke Indonesia. Keputusan sekaligus kesetiaan mereka yang berwujud untuk tidak ikut mengutuk Soekarno pasca-G 30 S membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas. Hilangnya kewarganegaraan membuat mereka tercerabut dari hubungan sosial pada keluarga dan sahabat di Indonesia. Lebih dari 30 tahun mereka tak pernah kembali ke kampung halaman. Saudara mereka yang ada di Indonesia pun enggan menerimanya kembali. Bayang-bayang ketakutan sebagai keluarga eks PKI atau di-PKI-kan karena kesetiaan pada Soekarno adalah penyebabnya. Film kedua yang juga selesai digarap dan diputar pada 2024 ini berjudul Yang (Tak Pernah) Hilang. Film produksi Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Jawa Timur dan Komunitas Herman-Bimo ini masih diputar secara terbatas di kampus-kampus, terutama di Surabaya, secara indie. Gaungnya kemudian menjadi perhatian di media sosial. Dalam beberapa bulan ke depan, permintaan agar film ini diputar dari kota ke kota di Indonesia semakin kencang. Seakan melengkapi film Eksil yang mengisahkan upaya negara dalam &rdquo;membuang&rdquo; mahasiswanya ke luar negeri, film Yang (Tak Pernah) Hilang juga menyimpan kesaksian-kesaksian dari keluarga dan kawan dua mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya yang &rdquo;dibuang&rdquo; entah ke mana oleh negara. Mereka hilang sejak tahun 1998 hingga sekarang. Menurut Dandik Katjasungkana, produser Yang (Tak Pernah) Hilang, film ini digagas oleh mendiang Hari Nugroho (HarNug). Prosesnya sudah dimulai sejak 2019. HarNug lebih dahulu meninggal dunia saat proses riset film ini sedang berlangsung. Pandemi &rdquo;memaksa&rdquo; proses film ini juga berhenti. Jalan terjal pun tak cukup di situ. Tiadanya kamerawan dan sutradara serta penggarapan naskah membuat proyek ini sempat terbengkalai. Pada 2021 proses pun kembali dimulai secara perlahan. Anton Subandrio (Cak Su) sebagai sutradara yang ditunjuk menangani film ini pada akhirnya berhasil menyelesaikan di awal 2024. Film ini berisi tentang kesaksian hilangnya dua mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, yaitu Herman Hendrawan dan Petrus Bima Anugrah. Keduanya hilang saat Indonesia mengalami chaos di tahun 1998. Kedua aktivis mahasiswa yang juga anggota PRD itu hilang di Jakarta seusai konferensi pers Komite Nasional Perjuangan Demokrasi (KNPD) merespons dilantiknya kembali Soeharto menjadi presiden Indonesia pada 11 Maret 1998. Herman Hendrawan diduga hilang sejak 12 Maret 1998, sedangkan Petrus Bima Anugrah diduga hilang sejak 30 Maret 1998. Sekadar mengingatkan kembali, di luar konteks film ini, total ada 13 korban penghilangan paksa dalam periode 1997&ndash;1998. Mereka tanpa kabar hingga kini. Metafora Film Eksil dibuka dengan adegan beberapa kakek di suatu kota dan negara masing-masing melakukan aktivitas di pagi hari. Ada sekitar sepuluh narasumber yang ada di Rusia, Belanda, Ceko, Prancis, Swedia, dan lainnya. Merekalah kaum intelektual yang terjebak dan tak boleh pulang ke Indonesia. Terjebak di negara saat mereka menempuh kuliah. Mereka inilah yang disebut sebagai eksil. Sosok yang dipinggirkan ke luar. Tak boleh kembali. Pembuka film ini begitu menarik saat di layar dipertunjukkan bagaimana kakek-kakek tersebut bergerak dari kiri ke kanan. Berjalan menuju ke suatu tempat pada pagi-pagi hari. Mereka beraktivitas seperti biasanya. Menjelang penutup, pergerakan kakek-kakek tersebut berkebalikan. Kini dari kanan ke kiri. Mereka bergerak pulang ke rumah masing-masing di negara yang kini mereka tempati. Di bagian akhir, salah seorang kakek itu melambaikan tangan seraya menyampaikan salam perpisahan sebelum menutup pintu rumahnya. Kemudian senyap. Sementara itu, pada film Yang (Tak Pernah) Hilang diperlihatkan bagaimana kakak Herman di Pangkalpinang sedang duduk di kursi yang biasa diduduki mendiang ibunya. Ia menatap ke luar jendela dengan tatapan kosong, seperti kebiasaan yang dilakukan ibu Herman yang menatap jendela menunggu anaknya pulang. Hingga ibunya meninggal di tahun 2015, Herman tak ada kabar beritanya. Demikian pula dengan ayah Bimo di Malang. Pak Utomo yang berusia 80 tahun itu sendirian membuat kopi sambil duduk berselonjor kaki di kursi mendengarkan radio yang memperdengarkan sebuah lagu dalam bahasa Jawa. Tatapannya kosong. Pada bagian lain, ia berdoa di depan salib. Ibu Bimo lebih dulu tiada di tahun 2018, juga saat menunggu kapan anaknya pulang. Pulang Film-film tersebut seakan-akan kompak ingin menyampaikan pesan mengenai &rdquo;pulang&rdquo;. Inpres No 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat seakan-akan menjadi formalitas di ujung pemerintahan. Sekian waktu berkuasa, upaya negara dalam mewujudkan rasa &rdquo;pulang&rdquo; seperti dalam kasus 1965 dan 1997/1998 seperti tidak ada kesungguhan. Film-film itu pada akhirnya menjadi upaya untuk mengingatkan bahwa negara harus mewujudkan rasa &rdquo;pulang&rdquo; itu dengan klir. Jangan sampai penerbitan inpres tersebut justru menjadi usaha impunitas atas kejahatan yang dilakukan oleh negara. Sebagaimana juga Surat dari Praha (2016), Eksil dan Yang (Tak Pernah) Hilang telah melakukan bagiannya. Di tengah ancaman adanya manipulasi ingatan untuk melegitimasi kekuasaan otoritarian masa lalu, film-film itu hadir sebagai jalan kemanusiaan. Dengan melihat dua film tersebut, ada alasan bagi saya untuk bersyukur pada Tuhan. Air mata telah diciptakan-Nya untuk menggantikan kata-kata yang tak bisa terucapkan. (*) --- OBED BIMA WICANDRA, Dosen UK Petra Surabaya. Kandidat doktor di Kajian Seni dan Masyarakat Universitas Sanata Dharma Jogjakarta.

Ada dua film dokumenter yang pada beberapa minggu terakhir ini menyita perhatian publik. Film pertama berjudul Eksil.

Eksil yang (Tak Pernah) Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Jokowi-dan-Eksil-6834092.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berbincang dengan para eksil korban pelanggaran HAM berat pada peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berbincang dengan para eksil korban pelanggaran HAM berat pada peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para eksil korban pelanggaran HAM berat menceritakan bagaimana tragedi 1965 membuat mereka tak bisa kembali ke Tanah Air saat menjadi mahasiswa di luar negeri. Salah seorang eksil (WNI yang terasing) Suryo Hartono, menceritakan kisahnya tersebut di depan Presiden Joko Widodo dan tamu undangan lainnya pada acara peluncuran program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Selasa, (27/6).&nbsp; "(Saya) tidak bisa kembali (ke Indonesia) karena paspor saya dicabut," kata Suryo Martono saat berbincang dengan Presiden Joko Widodo, seperti ditayangkan dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden. Suryo bercerita bahwa saat tragedi Gerakan 30 September 1965, dirinya tengah menempuh pendidikan di salah satu universitas di Ceko melalui beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) RI. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011438524/jokowi-tegaskan-pemerintah-komitmen-tak-ulangi-peristiwa-pelanggaran-ham-berat">Jokowi Tegaskan Pemerintah Komitmen Tak Ulangi Peristiwa Pelanggaran HAM Berat </a> Kemudian pada 30 September 1965 terjadi peristiwa di Tanah Air yang mengakibatkan dicabutnya paspor yang dimilikinya bersama sejumlah mahasiswa Indonesia yang berada di sana. &ldquo;Saya dan 16 teman-teman di PPI Ceko waktu itu dicabut semua (paspornya) karena tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan yang baru,&rdquo; cerita Suryo. Suryo pun mengapresiasi program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Bahkan, Suryo menilai, hal tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap para korban dan berharap generasi muda tidak mengalami nasib-nasib seperti pada 12 kasus HAM berat yang telah terjadi. Sementara itu eksil lainnya, Sudaryanto Priyono, bercerita bahwa akibat dari peristiwa pada tahun 1965, dirinya yang pada saat itu tengah mengenyam pendidikan di salah satu universitas di Moskow, Rusia, kehilangan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia. "Karena saya tidak memenuhi syarat skrining terhadap itu dilakukan di mana, di sana ada poin bahwa harus mengutuk Bung Karno, ini yang langsung tidak saya terima, dan akhirnya dalam seminggu sesudahnya saya menerima surat pemberitahuan bahwa paspor saya sudah dicabut dan saya kehilangan kewarganegaraan," katanya. Sudaryanto menyebut bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan langkah yang penuh keberanian dan menunjukkan kebijaksanaan yang penuh dengan tanggung jawab.

Suryo bercerita bahwa saat tragedi Gerakan 30 September 1965, dirinya tengah menempuh pendidikan di salah satu universitas di Ceko.

Para Eksil Curhat di Depan Jokowi, Kenapa Tak Bisa Pulang ke Indonesia 

eksil

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eksil

Berita Terkini

Eksil yang (Tak Pernah) Hilang

Para Eksil Curhat di Depan Jokowi, Kenapa Tak Bisa Pulang ke Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com