<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/ilustrasi-hukuman-mati-terhadap-muslim-Imam-di-Missouri-601465641.jpg" alt="Ilustrasi eksekusi mati atas terpidana kemungkinan tidak bersalah, di negara bagian Missouri, Amerika Serikat. (Anadolu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi eksekusi mati atas terpidana kemungkinan tidak bersalah, di negara bagian Missouri, Amerika Serikat. (Anadolu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Meski di tengah desakan untuk menghentikan eksekusi mati atas adanya bukti bahwa sang terpidana kemungkinan tidak bersalah, otoritas negara bagian Missouri, Amerika Serikat, tetap menyuntik mati tahanan muslim Imam Marcellus Khalifah Williams. Eksekusi mati tersebut dilaksanakan di Penjara Bonne Terre. Williams yang berusia 55 tahun dinyatakan wafat pada Selasa (24/9) pukul 18.10 waktu setempat, demikian laporan media lokal seperti dilansir dari Antara. Williams divonis mati pada 2001 usai diputus bersalah oleh pengadilan atas pembunuhan Felicia Gayle, seorang reporter surat kabar, yang ditemukan tewas akibat luka tikam di rumahnya pada 1998. Namun, jaksa penuntut sebelumnya menyatakan bahwa bukti terbaru mengindikasikan tidak ada DNA Wiliiams yang terdeteksi pada pisau yang digunakan untuk membunuh Gayle. Mahkamah Agung Missouri pun mengakui terjadi kesalahan penanganan barang bukti karena pisau tersebut sempat dibawa tanpa sarung tangan oleh asisten jaksa dan penyidik. &rdquo;Meski demikian, bukti yang ada tidak menunjukkan kemungkinan pelaku lain maupun membebaskan Williams sebagai pelaku pembunuhan,&rdquo; demikian putusan MA saat menolak mengabulkan permintaan penundaan eksekusi Williams. Senada, Gubernur Missouri Mike Parson pun menyatakan kemungkinan Williams tak bersalah tidak terbukti oleh pengadilan. &rdquo;Dua dasawarsa proses hukum dan lebih dari 15 sidang pengadilan menguatkan putusan bersalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perintah eksekusi mati pun dijalankan,&rdquo; ucap Parson usai Williams disuntik mati. Eksekusi mati Williams menunjukkan upaya kelompok pembela HAM di seantero Amerika Serikat untuk menyelamatkannya dari suntik mati tak didengar pemerintah Missouri. Apalagi, sudah lebih dari 60 ribu orang menandatangani petisi yang diinisiasi Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), organisasi pembela hak-hak kelompok Muslim terbesar di AS untuk mendesak Gubernur Parson menghentikan eksekusi. Wakil Direktur Nasional CAIR Edward Ahmed Mitchell dalam pernyataan mengatakan, dengan menolak menunda eksekusi mati Williams meski ada kemungkinan tak bersalah, Mahkamah Agung dan sistem peradilan Missouri telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. &rdquo;Kami mengutuk keras eksekusi kejam dan tak adil yang akan menodai sistem peradilan kita di tahun-tahun mendatang,&rdquo; kata Mitchell, sambil mengajak umat Muslim di AS untuk mendoakan almarhum Williams. Anggota DPR AS Cori Bush turut mengecam eksekusi mati Williams melalui media sosialnya. Ia mengutuk Gubernur Mike Parson yang secara memalukan mengizinkan seseorang yang tak bersalah dieksekusi mati. &rdquo;Kita harus menghilangkan praktik yang cacat, rasis, dan tidak manusiawi ini,&rdquo; kata Bush.

otoritas negara bagian Missouri, Amerika Serikat, tetap menyuntik mati tahanan muslim Imam Marcellus Khalifah Williams

Missouri Tetap Suntik Mati Tahanan Muslim Meski Diduga Tak Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/cina-3545470656.jpg" alt="Potret Zhang Bo dan kekasihnya, Ye Chengchen (kiri) dan kedua anak kandung Zhang Bo, Zhang Ruixue dan Zhang Yangrui (kanan). (Daily mail)" width="100%">
<figcaption>Potret Zhang Bo dan kekasihnya, Ye Chengchen (kiri) dan kedua anak kandung Zhang Bo, Zhang Ruixue dan Zhang Yangrui (kanan). (Daily mail)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sepasang kekasih di Tiongkok dieksekusi mati setelah sang pria membunuh kedua anak kandungnya yang masih balita dengan melemparkan mereka dari balkon apartemen lantai 15 di Chongqing, Tiongkok. Alasan ia melakukan hal itu karena kekasihnya yang menganggap kedua balita tersebut sebagai &lsquo;beban&rsquo; bagi masa depan mereka berdua. Kedua terpidana yang bernama Zhang Bo dan Ye Chengchen tersebut dijatuhi hukuman mati pada Desember 2021 dan dieksekusi pada Rabu (31/1). Mengutip&nbsp;Daily Mail, Zhang, ayah dari kedua balita tersebut, mulai berselingkuh dengan Ye, yang awalnya tidak mengetahui bahwa Zhang sudah menikah dan memiliki anak. Menurut Pengadilan Menengah Rakyat No. 5 di Chongqing, Ye kemudian mendesak Zhang untuk membunuh kedua anaknya yang ia anggap sebagai hambatan bagi mereka untuk menikah dan menjadi beban bagi kehidupan masa depan mereka. Pada November 2020, Zhang melemparkan kedua anaknya, yang perempuan bernama Zhang Ruixue, 2, dan yang laki-laki bernama Zhang Yangrui, 1, keluar dari jendela apartemen sebelum berlari ke bawah dengan terlihat sedih atas apa yang baru saja terjadi. Zhang kemudian terlihat membenturkan kepalanya ke dinding dan menangis sejadi-jadinya. Namun, menurut jaksa itu semua hanyalah kebohongan. Ia mengaku bahwa saat itu ia sedang tidur ketika kedua anaknya terjatuh dari jendela dan mengatakan bahwa ia dibangunkan oleh orang-orang yang berteriak di lantai bawah setelah menemukan mayat di halaman rerumputan. Zhang Ruixue meninggal seketika, sedangkan Zhang Yangrui meninggal tak lama kemudian karena luka-lukanya. Ibu dari kedua balita tersebut, Chen Meilin, mengatakan kepada media lokal bahwa Zhang meminta untuk menjaga putrinya pada hari ia membunuh mereka berdua. Mereka berdua telah berpisah dan berbagi hak asuh, dengan Chen yang merawat anak perempuan tersebut dan Zhang yang merawat anak laki-laki. Chen mengatakan bahwa Zhang membunuh kedua anaknya setelah Ye mengiris pergelangan tangannya ketika mereka berdua melakukan panggilan video. Zhang akhirnya mengakui bahwa ia dan Ye memang berencana untuk membunuh kedua balita tersebut agar mereka dapat memulai sebuah kehidupan baru tanpa memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Di pengadilan, Zhang menangis dan meminta maaf atas tindakan kejinya itu, sementara Ye berkali-kali membantah tuduhan terhadapnya. Kejahatan Zhang dan Ye mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Tiongkok karena tindakan mereka yang sudah direncanakan sebelumnya, dan juga para korbannya yang masih muda. Eksekusi mereka dengan cepat menduduki puncak daftar topik hangat di situs media sosial Tiongkok, Weibo pada Rabu (31/1). Tidak jelas bagaimana mereka dihukum mati. Namun, metode yang paling umum di Tiongkok adalah suntik mati.

Sepasang kekasih di Tiongkok dieksekusi mati setelah sang pria membunuh kedua anak kandungnya yang masih balita.

Tiongkok Mengeksekusi Mati Sepasang Kekasih atas Pembunuhan 2 Balita karena Dianggap Beban bagi Masa Depan Mereka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/8okuewbr-532922126.png" alt="Pemerintah Iran pada Senin (29/1) mengeksekusi mati empat orang pria yang diyakini telah menjadi mata-mata dari Israel." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Iran pada Senin (29/1) mengeksekusi mati empat orang pria yang diyakini telah menjadi mata-mata dari Israel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah Iran pada Senin (29/1) mengeksekusi mati empat orang pria yang diyakini telah menjadi mata-mata dari Israel. Mereka dinyatakan bersalah dan dihukum karena telah berkolaborasi dengan musuh bebuyutan untuk menyabotase situs pertahanan Iran. Dalam pengadilan, sudah ditetapkan bahwa ke empat pria tersebut terbukti benar dan telah mendapat hukuman mati yang dilaksanakan pada Senin (29/1). Keempat terdakwa yang dieksekusi mati adalah Mohammad Faramarzi, Mohsen Mazloum, Wafa Azarbar, dan Pejman Fatehi. Seperti disampaikan The Daily Star, Senin (29/1) yang mengutip dari situs Web Mizan Online, keempat terdakwa tersebut sebelumnya telah ditangkap pada Juli 2022. Mereka ditangkap dengan tuduhan merencanakan dan melakukan operasi terhadap Pusat Kementerian Pertahanan di Provinsi Tengah Isfahan. Dalam laporannya, Web Mizan Online menjelaskan perihal peristiwa penangkapan yang terjadi pada Juli 2022 lalu. &ldquo;Hukuman mati terhadap empat anggota kelompok yang berafiliasi dengan organisasi mata-mata Zionis,&rdquo; ungkap salah satu reporter Web Mizan Online. Dilanjut dengan laporannya tentang hukuman yang diterima oleh keempat terdakwa dan dilaksanakan pada Senin (29/1) pagi waktu setempat. &ldquo;Yang ditangkap (antara lain) Mohammad Faramarzi, Mohsen Mazloum, Wafa Azarbar, dan Pejman Fatehi karena telah merencanakan operasi pengeboman di Isfahan (2022), eksekusi dilaksanakan Senin (29/1) pagi ini,&rdquo; tambahnya. Menurut Pemerintahan Iran, keempat terdakwa tersebut sebelumnya merupakan rekrutan dari Mossad yakni Badan Intelijen Israel. Perekrutan keempat terdakwa itu dilakukan sekitar satu setengah tahun sebelum operasi terhadap Pusat Kementerian Pertahanan Iran dilakukan. Sebelum menjalankan aksinya di Iran, keempat terdakwa melakukan pelatihan khusus yang telah disiapkan oleh Israel untuk mempertajam aksinya. Mereka dikirim ke negara-negara yang ada di Afrika untuk kursus pelatihan pusat-pusat militer. Hukuman mati tersebut telah ditetapkan pada September 2023 lalu. Diketahui bahwa kedua negara telah terlibat dalam perang bayangan selama beberapa dekade, dan Iran sering menuduh Israel dan sekutunya yakni AS yang menghasut kerusuhan.

Pemerintah Iran pada Senin (29/1) mengeksekusi mati empat orang pria yang diyakini telah menjadi mata-mata dari Israel.

Iran Eksekusi Mati 4 Orang yang Diyakini Mata-mata Israel, Coba Retas Sistem Pertahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/iran-2724403682.jpg" alt="Hamidreza Azari, remaja 17 tahun yang dieksekusi mati karena kasus pembunuhan (The Thaiger)" width="100%">
<figcaption>Hamidreza Azari, remaja 17 tahun yang dieksekusi mati karena kasus pembunuhan (The Thaiger)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Iran dilaporkan telah mengeksekusi mati seorang remaja berusia 17 tahun bernama Hamidreza Azari. Ia dieksekusi mati karena kasus pembunuhan.&nbsp; Menurut keterangan dari dua kelompok Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu Hengaw dan Iran Human Rights (IHR), ia dieksekusi di penjara di Kota timur Sabzevar, Provinsi Razavi Khorasan, Iran pada Jumat (24/11) lalu.&nbsp; Hamidreza Azari merupakan anak tunggal di keluarganya dan meskipun usianya masih muda, ia sudah mulai bekerja sebagai seorang buruh rongsokan.&nbsp; Dilansir dari Hindustan Times, Azari&nbsp;masih&nbsp;berusia 16 tahun ketika melakukan kejahatan. Dia dieksekusi setelah usianya menginjak usia&nbsp;17 tahun. &ldquo;Di Iran, jika seseorang ingin mendapatkan SIM, mereka harus berusia 18 tahun. Namun, usia 15 tahun sudah cukup untuk bisa dieksekusi,&rdquo; ucap Direktur IHR, Mahmood-Amiry Moghaddam.&nbsp; Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh kelompok HAM tersebut, setidaknya ada 68 anak di bawah umur telah dieksekusi di Iran sejak tahun 2010 dan setidaknya ada 684 orang telah dieksekusi pada tahun ini di Iran. Sebelumnya, Iran juga mengeksekusi seorang pria berusia awal 20-an yang menjadi&nbsp;orang kedelapan yang digantung dalam kasus terkait protes nasional selama berbulan-bulan yang meletus pada September 2022.&nbsp;&nbsp;

Iran dilaporkan telah mengeksekusi mati seorang remaja berusia 17 tahun bernama Hamidreza Azari. Ia dieksekusi mati karena kasus pembunuhan.

Bunuh Seorang Pria dalam Perkelahian, Remaja Iran Dieksekusi Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/100_jumlah_eksekusi_mati.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Beberapa tahun terakhir, jumlah eksekusi mati di Arab Saudi melonjak. Pada 2014–2022, rata-rata ada 129 eksekusi mati per tahun. Jumlah itu naik 82 persen jika dibandingkan periode 2010–2014. Bahkan, pada 2022 saja, ada 147 eksekusi mati. Dari jumlah tersebut, 90 orang yang dieksekusi mati adalah pelaku kejahatan yang dianggap non kekerasan.  Peningkatan eksekusi mati itu terjadi pada tahun ketika Raja Abdullah meninggal dan digantikan Raja Salman. Ketika sang ayah naik takhta itu, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) ditunjuk sebagai menteri pertahanan sekaligus Sekjen pengadilan kerajaan. MBS juga mempertahankan posisinya sebagai menteri negara. Rangkap jabatan itu membuat MBS kian berkuasa. Bahkan, MBS berhasil menggeser posisi pamannya, lalu menjadi putra mahkota pada 2017.  Dalam enam tahun terakhir, juga ada sedikit peningkatan dalam jumlah eksekusi anak-anak, perempuan, warga negara asing (WNA), eksekusi massal, dan eksekusi untuk pelanggaran yang tidak mematikan. Moratorium hukuman mati untuk kejahatan narkoba baru-baru ini juga dicabut.  ”Penerapan hukuman mati di Arab Saudi penuh dengan diskriminasi dan ketidakadilan,” bunyi laporan organisasi nonprofit Reprieve dan Organisasi Saudi Eropa untuk HAM, seperti dikutip The Guardian.  Mereka menilai pemerintah Saudi tidak terbuka kepada masyarakat internasional tentang penggunaan hukuman mati. MBS pernah berjanji, eksekusi mati hanya akan diberlakukan pada kasus pembunuhan. Namun, ternyata kerap diterapkan pada pelanggaran yang tidak mematikan. Bahkan digunakan untuk membungkam pembangkang dan pengunjuk rasa.  Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketika pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati 81 orang sekaligus, pada 12 Maret tahun lalu. Para aktivis menilai hal itu menjadi pesan langsung dari petinggi di Saudi kepada para pembangkang. Salah satunya suku di provinsi timur negara tersebut.  MBS memang menjanjikan modernisasi Arab Saudi. Dia merealisasikannya secara bertahap. MBS juga memperkenalkan reformasi yang luas di seluruh tempat kerja dan masyarakat, memberi perempuan lebih banyak akses ke pekerjaan yang menguntungkan, dan mengubah norma-norma sosial yang sebelumnya diterapkan secara ketat.  Namun, para aktivis menilai ada harga yang harus dibayar mahal untuk semua itu. Yakni, tindakan keras kepada lawan politik dan nol toleransi terhadap perbedaan pendapat. Padahal, di era monarki absolut kerajaan sebelumnya, masih ada ruang untuk perbedaan pendapat.

Jumlah Eksekusi Mati di Arab Saudi Meningkat, Rata-Rata 129 Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230109_15100111.jpg" alt="Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldierryerry/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kejati Jawa Barat Asep N. Mulyana. Bagus Ahmad Rizaldierryerry/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) menunggu berkas putusan kasasi secara resmi dari Mahkamah Agung (MA) terkait perkara asusila santri untuk melakukan eksekusi terhadap Herry Wirawan.  Kepala Kejati Jabar Asep N. Mulyana mengaku hingga Senin (9/1) ini, pihaknya belum mendapatkan berkas putusan tersebut dari MA. Adapun MA sebelumnya memutuskan menolak kasasi atas pidana mati terhadap Herry Wirawan yang diputuskan Pengadilan Tinggi Bandung.  ”Sampai pagi tadi (9/1), belum menerima putusan resmi. Tentu dasar eksekusi kami adalah keputusan resmi,” tutur Asep seperti dilansir dari Antara di Kantor Kejati Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (9/1).  Menurut dia, pihaknya baru akan mempelajari secara seksama dan komprehensif terkait amar putusan setelah menerima berkas itu. Herry Wirawan pun saat ini masih mendekam di Rumah Tahanan Kebonwaru Bandung.  ”Kami eksekutor perlu tahu persis kata per kata, kalimat per kalimat. Seandainya nanti bahwa putusannya putusan mati, tentu memperhatikan dulu hak-hak keseluruhan pelaku,” kata Asep.  Menurut dia, jangka waktu proses eksekusi tergantung dari upaya hukum yang dilakukan Herry. Apabila sudah tidak ada permasalahan terkait hak-hak Herry, pihaknya bisa melakukan eksekusi.  ”Nanti terdakwa apakah melakukan upaya hukum luar biasa atau tidak yang berikutnya memastikan lagi sampai berapa lama,” ujar Asep.  Di samping itu, dia menambahkan, kejaksaan tidak hanya fokus kepada eksekusi terpidana. Karena, nasib para korban asusila Herry pun perlu dikawal oleh seluruh pihak.  ”Jadi anak korban Insya Allah tidak menanggung beban kelakuan si pelaku tindak pidana,” ucap Asep.

Kejati Jabar Tunggu Putusan Kasasi Herry Wirawan untuk Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/51_eksekusi_mati.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pertarungan hukum itu berakhir sudah. Nagaenthran K. Dharmalingam akhirnya harus kehilangan nyawanya. Pria Malaysia dengan disabilitas mental itu dieksekusi gantung di Singapura pada Rabu (27/4) dini hari.  Dia ditangkap pada 2009 karena menyelundupkan 49 gram heroin. ”Sulit dipercaya bahwa Singapura melanjutkan eksekusi meskipun ada seruan internasional untuk menyelamatkan nyawanya,” ujar Sarmila, saudara perempuan Dharmalingam, kepada Agence France-Presse.  Kesedihan keluarga terasa atas kematian pria 34 tahun tersebut. Jenazahnya dibawa kembali ke Kota Ipoh, Malaysia, untuk dimakamkan.  Hukuman terhadap Dharmalingam itu menjadi sorotan karena dia orang berkebutuhan khusus. Hasil tes IQ-nya hanya 69. Kuat dugaan, dia hanya dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan pidana.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/82_eksekusi_mati_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Para aktivis yang sebelumnya memprotes rencana eksekusi Nagaenthran K Dharmalingam di depan Komisi Tinggi Singapura di Kuala Lumpur (AFP)  Pengajuan banding telah dilakukan selama belasan tahun. Termasuk agar dia dihukum seumur hidup saja. Namun, Pengadilan Singapura tetap memutuskan bahwa dia harus menjalani vonis awal, yaitu digantung. Pengadilan mengatakan bahwa pada saat kejadian, Dharmalingam tahu dan paham akan apa yang dilakukannya.  Kendati banyak pihak yang memohon, Presiden Singapura Halimah Yacob juga menolak memberikan grasi pada tahun lalu. Salah satu yang menyerukan grasi adalah pendiri Virgin Group Richard Branson. Singapura selama ini memang terkenal sebagai negara yang memiliki undang-undang narkoba terketat di dunia.  Kritik dari berbagai pihak berdatangan pasca Dharmalingam digantung. Uni Eropa (UE) mendesak agar Singapura melakukan moratorium pada semua eksekusi dan menghapus hukuman mati.  Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri UE Nabila Massrali menegaskan bahwa hukuman mati gagal menjadi pencegah kejahatan. Hal itu justru merupakan penolakan yang tidak bisa diterima atas martabat dan integritas manusia.  Reprieve, LSM yang mengampanyekan anti hukuman mati, menyatakan bahwa Dharmalingam adalah korban dari kegagalan proses keadilan. ”Menggantung seorang pria yang cacat intelektual, tidak sehat secara mental adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional yang disetujui Singapura,” ujar Direktur Reprieve Maya Foa.

Hukuman Gantung terhadap Warga Malaysia oleh Singapura jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Kim-Jong-Un-Reuters-KCNA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat warga Korea Utara dieksekusi mati di depan umum di Pyongyang baru-baru ini dengan tuduhan mendistribusikan materi video ilegal. Keempatnya dijerat hukuman mati karena tuduhan terlibat dalam distribusi drama Korea Selatan (drakor).  Sebuah sumber di negara itu mengatakan kepada <a href="https://www.dailynk.com/english/four-publicly-executed-pyongyang-charges-distributing-illegal-video-materials/">Daily NK</a> bahwa eksekusi berlangsung pada 2 Maret di Lapangan Tembak Daewon-ri di Distrik Sadong Pyongyang. Keempat orang tersebut terdiri dari tiga pria dan satu perempuan. Mereka dieksekusi oleh regu tembak di depan penduduk kota setempat dan pemimpin semua inminban Pyongyang (organisasi seperti pengawas lingkungan). Dua di antaranya adalah suami istri yang semula penjual rokol ilegal. Dan dua lainnya adalah anak buahnya yang dipekerjakan.  Semua yang dieksekusi adalah penduduk Hadang-dong, sebuah daerah di Distrik Hyongjae Pyongyang. Kelompok itu dituduh menempatkan film, hiburan, dan program musik Korea Selatan pada kartu film SD dan mendistribusikannya ke seluruh negeri.  “Setelah undang-undang pemikiran anti-reaksioner dibuat, pihak berwenang mendirikan 'pusat komando gabungan eliminasi anti-sosialis, non-sosialis,' dan dari awal Februari pusat-pusat komando ini telah beroperasi di setiap provinsi, kota yang dikelola secara langsung, dan kota khusus di negara ini," kata sumber tersebut.  Kasus pasangan itu dikirim dari Kementerian Keamanan Negara ke pusat komando Pyongyang, dan kemudian dua pekerja lain berusia 30-an yang dibayar oleh pasangan itu untuk menyalin kartu film SD ditangkap. Pihak berwenang menemukan sejumlah besar kartu SD buatan Tiongkok di rumah pasangan itu. Pusat komando Pyongyang meminta pasangan itu memberi tahu mereka siapa yang memberi mereka kartu SD.  Hanya saja, pasangan itu mengklaim bahwa sejak Agustus tahun lalu mereka baru saja menerima kotak dengan beberapa USB di dalamnya dua kali. Dan mereka tidak tahu siapa yang menempatkannya di dalam kotak.  Pasangan itu mengakui bahwa ada video yang belum pernah mereka lihat sebelumnya di USB. Mereka kemudian menempatkan video tersebut pada kartu SD dan menjualnya di Pasar Hadong.  "Kasus itu dilaporkan ke Kim Jong Un dan mereka diperintahkan untuk dieksekusi sebagai pengkhianat bangsa," kata sumber itu.  “Pemeriksaan pendahuluan biasanya memakan waktu sekitar enam bulan, tetapi pasangan itu dieksekusi di depan umum sebagai contoh bagi publik agar tak berkhianat," tegas sumber yang dimaksud.  Pasal 27 menyatakan siapa pun yang kedapatan mengimpor atau mendistribusikan film, musik, atau karya terbitan Korea Selatan akan menghadapi kerja paksa atau eksekusi seumur hidup, menurut materi yang diperoleh Daily NK. Tak hanya empat oranh itu, keluarganya juga dihukum. Anak-anak remaja dari pasangan tersebut telah dikirim ke kamp konsentrasi Bukchang 18 Provinsi Pyongan Selatan, yang dijalankan oleh Kementerian Jaminan Sosial. Anggota keluarga dekat dari orang-orang yang dieksekusi mati lainnya yang telah tinggal di Pyongyang semuanya telah diasingkan ke bagian lain negara itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3R8rvrhaXUw

Kim Jong Un Hukum Mati 4 Warganya Gara-gara Sebarkan Drakor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/polda-sumut-buru-penyebar-hoaks-surat-suara-tercoblos-01-lainnya_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyebaran hoaks di media sosial. (Kokoh Praba/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sampul majalah luar negeri yang bergambar Jokowi dengan telapak tangan penuh darah tiba-tiba ramai diperbincangkan di medsos. Judul besar yang tertulis di sampul majalah itu Bloody Hands. "Dapat julukan baru dr berita dunia jokowi tangan berdarah," tulis pemilik akun Twitter Agoez (@Agoez12085194) pada 25 Mei 2019 sembari mem-posting tampilan depan situs The Courier-Mail. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="id"> <a href="https://t.co/5dSM1zhNTC">pic.twitter.com/5dSM1zhNTC</a> — Agoez (@Agoez12085194) <a href="https://twitter.com/Agoez12085194/status/1132300368413511683?ref_src=twsrc%5Etfw">25 Mei 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>  Narasi yang beredar, tampaknya, berusaha membangun opini bahwa judul Bloody Hands yang digunakan majalah asal Australia itu mengacu pada banyaknya korban meninggal dalam kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta. Berdasar penelusuran Jawa Pos, The Courier-Mail mengunggah cover majalah mereka di akun Twitter resminya pada 29 April 2015. Media itu memprotes sikap Indonesia yang memberlakukan eksekusi mati kepada tersangka kasus narkoba asal Australia. Yakni, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.  Namun, protes tersebut tidak bisa menyelamatkan nyawa dua WN Australia dari regu tembak Indonesia. Eksekusi mati itu juga banyak diberitakan media-media di Indonesia. Salah satunya JPNN.com (Jawa Pos Group) dengan judul Duo Bali Nine Dieksekusi, Todung Lubis: I Failed, I Lost, I am Sorry. Berita tersebut terbit pada 29 April 2015. Saat itu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi bersama enam terpidana mati lainnya.

Bukan soal Kerusuhan 22 Mei, tapi Eksekusi Terpidana Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Gay-The-Blaze.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian luar negeri Brunei mengatakan, menerapkan hukum syariah dilakukan untuk upaya pencegahan dan bukan hukuman riil. Hal ini disampaikan usai Brunei mendapat kecaman keras terhadap keputusannya untuk menerapkan hukum syariah dengan ketat.  Di bawah undang-undang baru, perzinaan dan seks sesama jenis dihukum dengan rajam sampai mati. Brunei mengatakan, pihaknya membuat ambang batas tertinggi untuk melakukan pembuktian dalam kasus-kasus semacam itu. Ini menunjukkan hukuman akan jarang terjadi.  Brunei mulai melunak usai PBB menyebut hukuman itu kejam dan tidak manusiawi. Brunei telah mengirim Menteri Luar Negeri Erywan Yusof untuk menanggapi kritik PBB. Yusof mengatakan, hukum syariah lebih fokus pada pencegahan perbuatan terlarang daripada memberikan hukuman.  "Tujuannya adalah untuk mendidik, mencegah, merehabilitasi dan memelihara daripada menghukum," kata Yusof. Dia menambahkan, kriminalisasi perzinaan dan sodomi dilakukan untuk menjaga kesucian garis keturunan keluarga dan perkawinan Muslim, khususnya wanita.  Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt juga mengatakan, ia telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Brunei yang menyatakan, penuntutan hukuman syariah dalam praktiknya tidak mungkin dilakukan.

Brunei: Hukum Rajam untuk Pencegahan Bukan Eksekusi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eksekusi mati

Berita Terkini