<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/kantor-madas-2998380192.jpg" alt="Ratusan anggota Madas berjaga di depan kantor DPD Jatim setelah mendengar kabar akan dieksekusi oleh juru sita PN Surabaya, Senin (12/1). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan anggota Madas berjaga di depan kantor DPD Jatim setelah mendengar kabar akan dieksekusi oleh juru sita PN Surabaya, Senin (12/1). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menunda eksekusi penyegelan kantor Ormas Madura Asli (Madas) DPD Jawa Timur, yang berada di Jalan Raya Darmo 153, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Senin (12/1). Dalam salinan surat yang diterima JawaPos.com, eksekusi ini atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PN Surabaya sebagaimana termuat dalam Penetapan Nomor 20/Pdt.Sus-pailit/2021/PN Niaga Sby. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 440 m&sup2; dengan batas-batas sisi barat Jalan Raya Darmo, sisi utara kantor Jalan Raya Darmo Nomor 151, sebelah selatan rumah tinggal Raya Darmo Nomor 155 Surabaya. Kabar tersebut memicu ketegangan. Ratusan anggota Ormas Madas pun berjaga di depan kantor sejak Senin pagi (12/1). Demi mencegah terjadinya bentrokan, PN Surabaya memutuskan untuk menunda proses eksekusi. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Slamet Pujiono membenarkan bahwa proses penyegelan kantor Ormas Madas DPD Jawa Timur di Jalan Raya Darmo Nomor 153 ditunda karena alasan keamanan. &ldquo;Jadi itu penyegelan, ya. Bukan eksekusi, penyegelan karena ini perkara pailit atas permintaan kurator perkara perdata pailit nomor 20 tahun 2021,&rdquo; tutur Pujiono di PN Surabaya, Senin (12/1). Pujiono mengatakan bahwa penyegelan ini dilakukan atas permohonan kurator Albert Riyadi Suwono. Sementara bangunan rumah yang akan disegel adalah aset pailit milik Achmad Sidqus Syahdi. "Tanggal 9 Januari kemarin, hari Jumat sore, kita terima surat dari Kapolrestabes Surabaya (Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan) yang menyatakan bahwa minta ditunda karena situasi keamanan kamtibmas," terang dia. Oleh karena itu, eksekusi penyegelan yang dijadwalkan hari ini pun ditunda. Terkait proses penyegelan selanjutnya, Pujiono belum bisa memastikan. Yang jelas, PN Surabaya akan menunggu permohonan kembali dari kurator. &nbsp; &nbsp;

PN Surabaya menunda eksekusi kantor Ormas Madas di Jalan Darmo setelah ratusan anggota berjaga. Penundaan dilakukan demi alasan keamanan

Dihadang Ratusan Orang, PN Surabaya Tunda Eksekusi Kantor Ormas Madas di Jalan Darmo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/1f691c76-e289-4dcc-bfc4-29cfafa2a62b-264548189.jpg" alt="Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. (YouTube: Kementerian ESDM)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah bisa dieksekusi, meskipun tengah menghadapi judicial review (uji materi) di Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Bukan berarti kami menunggu itu (judicial review) baru jalan. Ini (tambang ormas) sudah bisa berjalan,&rdquo; ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis. Aturan yang mengatur ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam Pasal 83A PP 25/2024 menyebutkan bahwa regulasi baru itu mengizinkan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah dapat mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK). Aturan yang memberi peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang juga termaktub di dalam Pasal 51 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. &ldquo;Sekarang kami lagi menghadapi judicial review di MK. Kalau sudah selesai di MK, berarti kita clear,&rdquo; kata dia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola bekas PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC). &ldquo;Punya NU sudah selesai sejak saya masih di Kementerian Investasi. Nah, punya Muhammadiyah sekarang lagi dikaji oleh Pak Dirjen Minerba (Tri Winarno),&rdquo; ucap Bahlil. Diwartakan sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Najib Azca menyebut jajaran pengurus terbuka terhadap opsi pengembalian konsesi tambang apabila dipandang sebagai solusi meredakan polemik internal organisasi. Najib menegaskan bahwa PBNU pada dasarnya tidak pernah meminta konsesi tambang. Ia menyampaikan organisasi menerima konsesi tersebut karena diberikan oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo pada akhir masa jabatannya, dengan tujuan dioptimalkan untuk kepentingan umat. Namun, ia mengakui muncul hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan sehingga memicu polemik internal yang saat ini berkembang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/017045120/menteri-esdm-bahlil-lahadalia-mau-beri-diskon-tarif-listrik-untuk-wilayah-terdampak-bencana-sumatera">Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Mau Beri Diskon Tarif Listrik untuk Wilayah Terdampak Bencana Sumatera</a> "NU tuh nggak pernah minta tambang. Cuma kan waktu itu diberi oleh Presiden Jokowi di akhir masa periodenya. Ya oke lah kalau memang diberi kita akan coba optimalkan demi sebesar-besar kepentingan hajat umat," kata dia. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sudah bisa dieksekusi

Bahlil Sebut Tambang Dikelola Ormas sudah Bisa Dieksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/JKT_-Sidang-tuntutan-kasus-suap-vonis-bebas-Ronald-Tannur_SALMAN-TOYIBI-03JPG-2054843811.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Zarof Ricar menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/5/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mantan pejabat MA itu pun tetap dihukum 18 tahun penjara. Atasan putusan kasasi tersebut, kejaksaan memastikan akan segera melakukan eksekusi terhadap Zarof. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menegaskan hal itu saat diminta komentar mengenai putusan MA pada Jumat (14/11). Dia menyatakan bahwa eksekusi Zarof akan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel).&nbsp; &rdquo;JPU Kejari Jakarta Selatan akan segera melaksanakan eksekusi setelah mendapatkan salinan putusan kasasi,&rdquo; kata Anang.&nbsp; Sesuai dengan proses peradilan yang sudah berjalan, Zarof dihukum penjara 16 tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Kemudian hukumannya ditambah menjadi 18 tahun penjara saat diadili di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Putusan tersebut lantas diperkuat oleh MA.&nbsp; &rdquo;Kasasinya baru turun hari ini, isinya menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa akan kami eksekusi begitu petikan putusan diterima,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Zarof Ricar adalah mantan pejabat MA yang terlibat dalam kasus permufakatan jahat dan penerimaan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur.&nbsp; Saat itu Ronald Tanur tersangkut kasus kematian seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti.&nbsp; Atas putusan yang dibacakan oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Zarof mengajukan banding. Namun bukannya mendapat pengurangan hukuman, hukumannya malah diperberat oleh hakim PT Jakarta dari 16 tahun penjara menjadi 18 tahun penjara. Kini hukuman itu dikuatkan oleh putusan MA.&nbsp;

Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar, mantan pejabat MA, dan menetapkan hukuman 18 tahun penjara.

Kasasi Ditolak MA, Zarof Ricar Tetap Dihukum 18 Tahun Penjara, Kejaksaan Segera Eksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/03/1000368222-3025010340.jpg" alt="Ilustrasi perahu sunyi di rawa ini seperti menggambarkan scaphism, hukuman kejam dari Persia kuno, di mana tubuh dibiarkan tersiksa perlahan di alam terbuka. (weird-history-facts.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perahu sunyi di rawa ini seperti menggambarkan scaphism, hukuman kejam dari Persia kuno, di mana tubuh dibiarkan tersiksa perlahan di alam terbuka. (weird-history-facts.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Scaphism, atau yang dikenal sebagai &ldquo;hukuman perahu,&rdquo; merupakan salah satu metode eksekusi paling mengerikan yang tercatat dalam sejarah Kekaisaran Persia. Metode ini pertama kali diungkap oleh sejarawan Yunani, Plutarch, dalam kisah hidup Raja Artaxerxes II. Ia menggambarkan bagaimana seorang prajurit bernama Mithridates dihukum mati dengan cara yang perlahan dan menyiksa karena mengaku membunuh saudara sang raja, Cyrus the Younger. Dalam praktiknya, korban akan ditempatkan di antara dua perahu kayu atau batang pohon berlubang. Tubuhnya diikat sehingga tidak bisa bergerak, dengan kepala, tangan, dan kaki menjulur keluar. Korban kemudian dipaksa makan campuran susu dan madu secara berlebihan, yang menyebabkan diare parah dan menarik perhatian serangga serta hewan pengerat. Tubuh korban juga diolesi susu dan madu, membuatnya menjadi sasaran empuk bagi lalat, belatung, dan berbagai jenis parasit. Dalam kondisi terikat dan tidak bisa membersihkan diri, korban akan perlahan-lahan dimakan hidup-hidup oleh makhluk-makhluk tersebut. Proses ini bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berminggu-minggu, tergantung pada kondisi tubuh dan lingkungan sekitar. &ldquo;Korban akan mengalami penderitaan luar biasa, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Ia sadar sepenuhnya bahwa tubuhnya sedang dimakan perlahan,&rdquo; tulis Marco Margaritoff dalam artikel sejarahnya di All That&rsquo;s Interesting. Ia menyebut scaphism sebagai salah satu metode eksekusi paling sadis yang pernah ada. Meski terdengar seperti kisah horor, keabsahan scaphism sebagai praktik nyata masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Beberapa menyebut bahwa kisah ini mungkin dilebih-lebihkan oleh penulis Yunani kuno untuk menggambarkan kebrutalan bangsa Persia. Namun, tidak sedikit pula yang percaya bahwa metode ini memang pernah digunakan untuk menghukum pengkhianat dan pembunuh. Dalam konteks Kekaisaran Persia, hukuman mati bukan hanya soal mengakhiri hidup seseorang, tetapi juga menjadi simbol kekuasaan dan peringatan bagi rakyat. Scaphism, dengan segala kekejamannya, mencerminkan betapa seriusnya penguasa dalam menjaga kehormatan dan stabilitas kerajaan. &ldquo;Raja memerintahkan agar Mithridates dihukum mati dengan perahu eksekusi dilakukan dengan cara berikut, yaitu dua perahu digunakan, satu dibalik di atas yang lain, dan tubuh korban dijepit di antara keduanya,&rdquo; tulis Plutarch dalam catatannya. Kutipan ini menunjukkan bahwa metode tersebut memang tercatat dalam literatur kuno, meski sumbernya masih dianggap meragukan oleh beberapa akademisi. Seiring berjalannya waktu, scaphism menjadi simbol dari kebrutalan masa lalu yang kini hanya tinggal cerita. Namun, kisah ini tetap relevan sebagai pengingat bahwa sejarah manusia dipenuhi dengan berbagai bentuk kekejaman yang lahir dari kekuasaan dan dendam. Dalam dunia modern, metode seperti scaphism tentu sudah tidak lagi digunakan. Namun, penting bagi kita untuk memahami sejarah kelam ini agar tidak mengulang kesalahan serupa. Kekuasaan tanpa batas dan tanpa kontrol bisa melahirkan praktik-praktik yang tidak manusiawi. Scaphism bukan hanya tentang cara eksekusi, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa kehilangan rasa kemanusiaan ketika kekuasaan menjadi satu-satunya tujuan. Dari Persia kuno, kita belajar bahwa keadilan harus selalu berjalan beriringan dengan rasa belas kasih. (*)

Scaphism merupakan salah satu metode eksekusi paling mengerikan yang tercatat dalam sejarah Kekaisaran Persia.

Scaphism: Jejak Kelam Hukuman Mati di Kekaisaran Persia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/IMG_2322JPG-1020734403.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk Harvey Moeis menjalani sidang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengeksekusi pidana badan terhadap terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis. Hal ini dilakukan setelah putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap suami aktris Sandra Dewi itu memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah diterima oleh jaksa eksekutor. &ldquo;Kejaksaan RI melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan eksekusi badan terhadap terpidana Harvey Moeis, yang terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi komoditas timah,&rdquo; kata Anang dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10). Anang menjelaskan, dasar pelaksanaan eksekusi tersebut merujuk pada putusan MA Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 Jo Nomor 1/PIDSUS-TPK/2025 PT DKI Jo Nomor 70/PIDSUS-TPK/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2025, yang diterima oleh jaksa eksekutor pada 14 Juli 2025. Sebagai tindak lanjut, Kajari Jakarta Selatan kemudian menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Prin 2779/M.1.14/Fu.1/07/2025 tertanggal 18 Juli 2025 atas nama terpidana Harvey Moeis. Berdasarkan surat perintah tersebut, jaksa eksekutor melaksanakan eksekusi badan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. &ldquo;Proses eksekusi ini dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38) tertanggal 21 Juli 2025,&rdquo; ucap Anang. Anang menambahkan, saat ini Harvey telah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Lapas Cibinong,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, MA menolak upaya hukum kasasi yang diajukan Harvey Moeis. Ia harus menjalani vonis putusan banding sebelumnya dengan hukuman penjara 20 tahun, denda Rp 1 miliar subsider delapan bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 420 miliar. Dalam putusan MA Nomor 5009 K/PID.SUS/2025, amar putusan memastikan menolak kasasi dari Harvey yang dalam perkara diketahui disebut hakim tingkat pertama sebagai makelar timah PT Refined Bangka Tin. "Amar putusan, ditolak," dikutip dari halaman informasi Putusan MA. Kasus korupsi tata niaga timah ini merugikan negara Rp 300 triliun. Menurut Kejagung, kerugian negara itu timbul akibat sejumlah hal. Di antaranya, kerusakan lingkungan yang dinilai merugikan negara mencapai Rp 271 triliun. Lalu, pembayaran biji timah senilai Rp 26,6 triliun, dan terakhir penyewaan alat proses logam timah dari PT Timah kepada lima smelter swasta senilai Rp 2,28 triliun.

Kejaksaan Agung mengeksekusi Harvey Moeis ke Lapas Cibinong setelah putusan hukum inkracht, menjalani hukuman 20 tahun penjara.

Kejagung Eksekusi Harvey Moeis ke Lapas Cibinong, Jalani Hukuman 20 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/11/VuQW1vWgEcTBFfWe8ql4kO33jCFqeNGlf1QxCeqe-1-3824270083.jpg" alt="Salah satu terpidana yang dieksekusi mati Iran, diduga sebagai mata-mata Israel yang mengetahui informasi sensitif terkait nuklir Iran. (Iran International)" width="100%">
<figcaption>Salah satu terpidana yang dieksekusi mati Iran, diduga sebagai mata-mata Israel yang mengetahui informasi sensitif terkait nuklir Iran. (Iran International)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan antara Iran dan Israel kembali memanas setelah pemerintah Iran melaksanakan eksekusi terhadap dua terpidana mati pada Rabu (6/8). Salah satu di antaranya adalah Rouzbeh Vadi, pria yang dituduh menjadi mata-mata untuk badan intelijen Israel, Mossad. Media resmi yudikatif Iran, Mizan, melaporkan bahwa Vadi diyakini membocorkan informasi sensitif terkait seorang ilmuwan nuklir Iran yang tewas dalam serangan udara Israel pada Juni lalu. Saat itu, Israel melancarkan serangan selama 12 hari yang menargetkan jenderal militer dan ilmuwan nuklir penting Iran. Menurut laporan, Vadi pernah bekerja di salah satu &ldquo;organisasi penting dan sensitif&rdquo; milik pemerintah. Ia disebut direkrut secara daring, lalu lima kali bertemu langsung dengan petugas Mossad di Wina, Austria. Pemerintah menuduhnya melakukan berbagai aksi yang membahayakan keamanan nasional, mengganggu ketertiban umum, dan merusak stabilitas dalam negeri. Eksekusi terhadap warga Iran yang divonis bersalah menjadi mata-mata Israel dilaporkan meningkat tajam sepanjang 2025. Sedikitnya delapan eksekusi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Mengutip via Al-Jazeera, fenomena ini terjadi di tengah meningkatnya konflik terbuka antara Teheran dan Tel Aviv, terutama setelah Iran membalas serangan Israel dengan tembakan rudal dan drone ke wilayah Israel. Pemerintah Iran berulang kali menegaskan akan memberikan hukuman cepat dan tegas bagi siapa pun yang dicurigai berkolaborasi dengan musuh negara. Dalam kasus terpisah, Iran juga mengeksekusi Mehdi Asgharzadeh, yang dituduh sebagai anggota kelompok militan ISIL (ISIS). Mizan melaporkan bahwa Asgharzadeh pernah mengikuti pelatihan militer di Suriah dan Irak, lalu menyusup secara ilegal ke wilayah Iran bersama empat anggota kelompoknya. Operasi mereka berakhir dengan baku tembak yang menewaskan keempat rekannya. Ia sendiri ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Pemerintah Iran menegaskan bahwa kedua eksekusi tersebut telah melalui proses hukum sesuai prosedur, termasuk pengkajian oleh Mahkamah Agung. Meski demikian, eksekusi ini diperkirakan akan semakin memperkeruh hubungan antara Iran dan Israel, serta memicu sorotan internasional terhadap praktik peradilan Iran yang dinilai keras terhadap kasus spionase dan terorisme. &nbsp;

Iran eksekusi dua terpidana mati, satu dituduh mata-mata Israel, satu lagi anggota ISIL, di tengah ketegangan dengan Israel.

Iran Eksekusi Mata-Mata Israel dan Anggota ISIS di Tengah Memanasnya Konflik dengan Tel Aviv

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/polisi-eksekusi-kombespol-M-Duryat-4042410910.jpg" alt="Aparat kepolisian berjaga di depan bangunan yang hendak di eksekusi PN Surabaya di Jalan Kombespol M Duryat, Surabaya, Rabu (4/6). (Didik Suhartono/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aparat kepolisian berjaga di depan bangunan yang hendak di eksekusi PN Surabaya di Jalan Kombespol M Duryat, Surabaya, Rabu (4/6). (Didik Suhartono/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengadilan Negeri (PN) Surabaya bersama aparat gabungan dari TNI, Polri, dan organisasi kemasyarakatan, mengeksekusi sebuah bangunan di Jalan Kombespol M. Duryat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/6). &rdquo;Demi keadilan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya telah membaca surat permohonan eksekusi lanjutan tertanggal 15 April 2025,&rdquo; kata Juru Sita PN Surabaya Darmanto saat membacakan isi amar putusan di sela eksekusi seperti dilansir dari Antara. Eksekusi tersebut, kata dia, didasarkan pada sejumlah putusan pengadilan, yakni Nomor 56/EKS/2024/PN.Sby juncto Nomor 1025/Pdt.G/2022/PN Sby, juncto Nomor 363/PDT/2023/PT SBY, juncto Nomor 936 K/Pdt/2024, serta juncto Nomor 1326 PK/Pdt/2024. Menurut Darmanto, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor 007 SAR.SBY/P-EKS/VI/2024 tertanggal 5 April 2024, PN Surabaya memerintahkan tergugat dan pihak-pihak yang menempati objek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan properti kepada penggugat. &rdquo;Lie Mei Ling Gama sebagai penggugat sebelumnya, kini menjadi pemohon eksekusi atas nama hukum terhadap Frits A.C. Mantiri sebagai termohon eksekusi,&rdquo; ucap Darmanto. Dia menjelaskan, permohonan eksekusi diajukan karena termohon eksekusi tidak melaksanakan amar putusan PN Surabaya Nomor 1025/Pdt.G/2022/PN Sby tertanggal 17 April 2023, meskipun telah diberikan teguran atau aanmaning sesuai prosedur hukum. Darmanto menyebut, dalam amar putusan, disebutkan jika pelaksanaan eksekusi dapat meminta bantuan alat keamanan negara apabila diperlukan, sebagaimana ditetapkan Ketua PN Surabaya Rustanto pada 9 Mei 2025. Sejumlah personel keamanan tampak bersiaga sejak pukul 08.00 WIB untuk mengamankan jalannya proses eksekusi. Selama proses eksekusi, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat dialihkan, karena adanya penutupan jalan yang dilakukan di sisi utara Jalan Kombes Duryat, berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat. Kendaraan dari arah tersebut dialihkan ke barat, menuju kawasan Basuki Rahmat, sedangkan dari arah selatan arus dialihkan untuk berputar balik atau melalui Jalan Pregolan. Sekitar pukul 10.30 WIB, seluruh rangkaian eksekusi dinyatakan selesai dan petugas gabungan meninggalkan lokasi.

PN Surabaya bersama aparat gabungan mengeksekusi sebuah bangunan di Jalan Kombespol M. Duryat, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/5)

PN Surabaya Eksekusi Bangunan di Jalan Kombes M Duryat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/pjimage-2021-12-08T122750401-3090505997.jpg" alt="Eksekusi-eksekusi paling ikonik dari seluruh game Danganronpa. (gamerant.com)" width="100%">
<figcaption>Eksekusi-eksekusi paling ikonik dari seluruh game Danganronpa. (gamerant.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Danganronpa&nbsp;adalah seri game tentang misteri pembunuhan luar biasa, di mana pemain harus memecahkan kasus pembunuhan demi bertahan hidup. Dalam&nbsp;Danganronpa, ketika ada suatu pembunuhan terjadi, para siswa dibawa ke dalam suatu tempat, di mana yang bertahan hidup harus berdebat siapa pelakunya. Jika salah, maka semuanya selain pembunuhnya dieksekusi. Sebaliknya, jika pembunuhnya berhasil ditemukan, maka pembunuh tersebut dieksekusi sendirian. Setelah itu, pemain dapat melihat eksekusi yang disajikan dengan cara yang spektakuler dan penuh gaya. Tiap eksekusi memiliki keunikan sendiri dan sering kali mengikuti bakat dari orang yang dieksekusi. Maka dari itu, mengutip&nbsp;gamerant.com, berikut adalah 5 eksekusi terbaik dalam&nbsp;Danganronpa (Peringatan: artikel ini mengandung&nbsp;spoiler!) 1. Eksekusi Leon Kuwata &ndash;&nbsp;The 1.000 Blows&nbsp;(Danganronpa 1) Eksekusi paling pertama dalam game&nbsp;Danganronpa, yang langsung menetapkan suasana kelam yang akan terus berlanjut sepanjang permainan. Setelah dinyatakan bersalah, Leon dibawa oleh&nbsp;Monokuma&nbsp;menuju eksekusi yang tak terlupakan, sementara siswa-siswa lainnya dipaksa untuk menyaksikannya. Melihat Leon dihujani oleh bola&nbsp;baseball&nbsp;lewat mesin tanpa henti hingga kehilangan nyawanya adalah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Momen ini jelas menunjukkan bahwa&nbsp;Danganronpa&nbsp;adalah permainan tanpa ampun, di mana tidak ada yang benar-benar aman. 2. Eksekusi Kaede Akamatsu &ndash;&nbsp;Der Flohwalzer&nbsp;(Danganronpa V3) Der Flohwalzer&nbsp;merupakan eksekusi dari kasus pertama dalam&nbsp;Danganronpa V3&nbsp;dan merupakan salah satu eksekusi yang paling menghantam secara emosional dalam seluruh seri&nbsp;Danganronpa. Ketegangan dari eksekusi ini berawal sejak debat karena hal yang tidak terduga terjadi&mdash;ternyata kamu sebagai pemain adalah pelakunya. Ini adalah yang pertama kalinya dalam seri&nbsp;Danganronpa&nbsp;di mana karakter yang kita mainkan ternyata sejak awal adalah sang pembunuh.&nbsp;Plot twist&nbsp;yang brilian ini menegaskan bahwa&nbsp;Danganronpa V3&nbsp;berada di kelasnya sendiri dari segi cerita. Kaede, yang memiliki bakat dalam musik, dihukum gantung dengan cara yang tragis. Ia dipaksa memainkan piano besar, sementara tali yang terikat di lehernya semakin menegang seiring dengan setiap nada yang dimainkan. Selama eksekusi, kita bisa melihat ekspresi dari Kaede yang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, menyadari bahwa setiap dentingan piano semakin mendekatkannya pada ajal. 3. Eksekusi Peko Pekoyama &ndash;&nbsp;One Woman Army&nbsp;(Danganronpa 2) Pekoyama adalah salah satu karakter paling terhormat dan berwibawa dalam&nbsp;Danganronpa 2, yang membuat eksekusinya semakin sulit untuk disaksikan. Tidak hanya dikendalikan seperti boneka oleh&nbsp;Monokuma, tetapi ia juga secara tidak sengaja melukai Fuyuhiko selama eksekusi&mdash;orang tersayangnya. Menyadari kesalahannya, Pekoyama menjatuhkan pedangnya dan berusaha melindungi Fuyuhiko, namun pada akhirnya ia diserang tanpa ampun oleh robot-robot yang menghunuskan bilah tajam ke arahnya. 4. Eksekusi Kirumi Tojo &ndash;&nbsp;Strand of Agony&nbsp;(Danganronpa V3) Eksekusi Kirumi dalam&nbsp;Danganronpa V3&nbsp;adalah salah satu eksekusi yang paling dramatis dan brutal dalam seluruh seri&nbsp;Danganronpa. Berusaha melarikan diri, ia mencoba memanjat sulur berduri yang dipenuhi jebakan mematikan. Selama pendakian, Kirumi mengalami luka di berbagai tubuhnya. Namun, ia tidak menyerah dan terus berjuang, meyakini bahwa semua rasa sakit itu akan dibalas dengan kebebasan. Sayangnya, usahanya sia-sia, karena sulur berduri tersebut hanya berujung pada sebuah gambar sebelum akhirnya putus, membuat Kirumi jatuh ke kematiannya, tepat di atas&nbsp;Monosuke. 5. Eksekusi Chiaki Nanami &amp; Monomi (Danganronpa 2) Chiaki adalah salah satu karakter terbaik dan paling dicintai dalam&nbsp;Danganronpa 2, yang membuat kematiannya semakin sulit untuk diterima. Dalam momen yang langka dalam&nbsp;Danganronpa 2, eksekusi Chiaki dilakukan bersamaan dengan&nbsp;Monomi. Menyaksikan mereka berusaha menghindari berbagai jebakan ala&nbsp;video game, hanya untuk akhirnya dihancurkan oleh balok-balok&nbsp;Tetris&nbsp;yang meledak, menciptakan eksekusi yang sekaligus menyedihkan dan penuh kreativitas. Selain itu, yang membuat eksekusi ini menjadi salah satu yang terbaik adalah karena eksekusi ini berasal dari salah satu kasus terbaik dalam&nbsp;Danganronpa 2. Faktanya, Chiaki sebenarnya bukanlah pelaku yang sesungguhnya, namun tetap harus menghadapi hukuman tragis ini. Semua orang mengetahui hal itu, tetapi sistem tidak bisa bohong, Chiaki tetaplah pelakunya. Bagi pemain yang telah bermain&nbsp;Danganronpa 2, kasus ini pasti tidak akan terlupakan. (*)

Lima eksekusi terbaik dalam game Danganronpa. Setiap eksekusi tidak hanya brutal, tetapi juga dirancang dengan konsep unik.

Mengerikan! Ini Dia 5 Eksekusi Paling Ikonik di Game Danganronpa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/IMG-20250227-WA0076-568049616.jpg" alt="Massa GRIB Jaya Jawa Timur padati kawasan Jalan Dr. Soetomo, Surabaya, bela pemilik rumah yang rumahnya hendak dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Massa GRIB Jaya Jawa Timur padati kawasan Jalan Dr. Soetomo, Surabaya, bela pemilik rumah yang rumahnya hendak dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com &ndash; Ratusan anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur memadati kawasan Jalan Dr. Soetomo, Surabaya, Kamis (27/2). Mereka turun ke jalan untuk membela pemilik rumah yang rumahnya hendak dieksekusi oleh jurusita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembina GRIB Jaya Jatim, David Andreasmito, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap warga yang membutuhkan bantuan. Dari atas mobil komando, ia menyerukan penolakan terhadap eksekusi tersebut. &ldquo;Kami mendapat informasi bahwa eksekusi ditunda, tapi kami tetap meminta agar eksekusi ini dibatalkan,&rdquo; ujarnya lantang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah ada kepastian bahwa eksekusi rumah tersebut ditunda, massa membubarkan diri sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, David menegaskan bahwa mereka akan kembali turun ke jalan jika eksekusi tetap dijalankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Jurusita PN Surabaya, Darwanto, membenarkan bahwa eksekusi rumah di Jalan Dr. Soetomo No. 55 ditunda. Alasannya, belum ada rekomendasi dari Polrestabes Surabaya terkait pengamanan proses eksekusi. "Ketua PN Surabaya memutuskan untuk menunda eksekusi atas pertimbangan keamanan dari kepolisian," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara sengketa rumah ini bermula dari gugatan Ra Tri Kumala Dewi yang diajukan ke PN Surabaya pada 15 Februari 2025. Ia menggugat Handoko Wibisono, Astrid Rahmawati, dan Ninik Sutjiati, dengan tuduhan perbuatan melawan hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015700146/sambut-ramadhan-sekolah-di-surabaya-siapkan-kegiatan-seru-dan-bermakna">Sambut Ramadhan! Sekolah di Surabaya Siapkan Kegiatan Seru dan Bermakna</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penasihat hukum penggugat, Taufan Hidayat, menjelaskan bahwa kasus ini sudah berlarut-larut sejak lama. Penggugat awalnya adalah Hamzah Tedjasukmana yang kalah dalam Peninjauan Kembali (PK). Setelah itu, rumah tersebut dijual berturut-turut hingga akhirnya berujung pada gugatan baru. "Seharusnya jika PK sudah berkekuatan hukum tetap, gugatan yang muncul belakangan tidak bisa mengubah keputusan sebelumnya," kata Taufan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menyoroti kejanggalan terkait kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas rumah tersebut. Menurutnya, penggugat memiliki bukti bahwa rumah itu awalnya diberikan sebagai hadiah kepada Ra Tri dari ayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami punya bukti pembelian dari Angkatan Laut, karena rumah ini dulunya dibangun oleh AL. Sementara Handoko Wibisono tidak pernah membangun, tidak memiliki IMB, dan hanya melakukan jual beli tanah serta bangunan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam gugatan bernomor 151/Pdt.G/2025/PN Sby, Ra Tri meminta PN Surabaya mengakui bahwa kepemilikannya atas rumah tersebut sah menurut hukum. Ia juga menuntut pembatalan akta jual beli yang dibuat pada 11 November 2016.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, penggugat juga meminta ganti rugi sebesar Rp 11 miliar dari para tergugat. Ia mengklaim mengalami kerugian immateriil akibat tekanan psikologis yang berat, yang ia taksir setidaknya senilai Rp 10 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggugat juga meminta pengadilan menjatuhkan sanksi denda Rp 1 juta per hari kepada para tergugat jika mereka tidak segera menjalankan putusan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski eksekusi rumah ini telah ditunda, sengketa hukumnya masih belum selesai. Dengan tarik ulur yang terus berlangsung, bukan tak mungkin GRIB Jaya Jatim akan kembali turun ke jalan untuk mengawal kasus ini.</div> </div>

Ratusan anggota Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Timur memadati kawasan Jalan Dr. Soetomo, Surabaya.

Massa GRIB Jaya Geruduk Dr. Soetomo, Eksekusi Rumah Batal Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/26/20161019hukuman-mati-1894920380.jpg" alt="ILUSTRASI - Eksekusi Mati (grafis)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - Eksekusi Mati (grafis)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Arab Saudi mengeksekusi dua warga negara Yaman atas tuduhan terorisme, menurut Kementerian Dalam Negeri kerajaan tersebut, dikutip dari ANTARA. Pernyataan kementerian menyebutkan bahwa keduanya --Abdulrahman Fares Amer al-Marri dan Mohammed Salah Omar al-Marri-- divonis karena "bergabung, mendukung dan bersumpah setia pada sebuah kelompok teror." Menurut kementerian itu, Abdulrahman berencana membunuh pejabat keamanan Arab Saudi. Sementara komplotannya dinyatakan bersalah lantaran berupaya menaruh alat peledak di kendaraan militer. Sejauh ini belum ada komentar dari otoritas Yaman mengenai putusan tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011364987/kpk-duga-lukas-enembe-lakukan-pencucian-uang-melalui-judi-di-singapura-dari-anggaran-apbd">KPK Duga Lukas Enembe Lakukan Pencucian Uang Melalui Judi di Singapura dari Anggaran APBD </a> Pada Mei, Kerajaan Arab Saudi juga mengeksekusi dua warga negara asal Bahrain atas tuduhan serupa.

Arab Saudi mengeksekusi dua warga negara Yaman atas tuduhan terorisme, menurut Kementerian Dalam Negeri kerajaan tersebut.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eksekusi

Berita Terkini