<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-atau-Noel-3JPG-4035102419.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, mengungkapkan petunjuk baru terkait identitas &ldquo;partai K&rdquo; yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Noel menyebut, partai K yang dimaksud kini telah ia kerucutkan menjadi partai dengan tiga huruf. &ldquo;Partai saya kerucutkan ya. Kemarin kan (hurufnya) K, sekarang (terdiri dari) tiga huruf. Untuk sementara itu dulu,&rdquo; kata Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/2). Saat disinggung lebih lanjut mengenai warna partai tersebut, Noel enggan memberikan keterangan tambahan.&nbsp;&ldquo;Sudahlah, jangan kasih tahu warna lagi,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, Noel menilai identitas partai yang dimaksud semakin jelas seiring dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. &ldquo;Bukan saya yang menyampaikan, tapi fakta persidangan. Jaksa, lalu saksi-saksi yang menyampaikan. Bukan saya,&rdquo; imbuhnya. Dalam kasusnya, Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 atau Rp 3,36 miliar dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi K3 di Kemenaker. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 (Rp 6,5 miliar) dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2)&nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. &nbsp;

Eks Wamenaker Noel buka identitas partai K tiga huruf terkait kasus pemerasan sertifikat K3 di Kemenaker. Simak fakta persidangan Noel.

Eks Wamenaker Noel Ungkap Partai K yang Diduga terlibat pemerasan K3: Terdiri dari Tiga Huruf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/XC3m1vInQxv6K0vAI31MLYBTYwcgtASqyy8dboqd-1-76124394.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel kenakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel kenakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel tampil berbeda, saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9). Mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol, Noel terlihat mengenakan peci hitam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Noel sudah mendekam di sela KPK sekitar dua pekan sejak Rabu (20/8) lalu. Noel hanya merespons singkat soal mengapa dirinya menggunakan peci hitam saat menjalani pemeriksaan. "Lebih enak aja, biar lebih keren," ungkap Noel. Tak puas dengan pernyataan Noel, awak media kembali mempertanyakan maksud Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) tersebut. "Lagi tren apa ni? Ini simbol?," tanya wartawan. "Ini simbol," singkat Noel. Noel tidak mengungkapkan alasan dirinya menggunakan peci hitam tersebut. Pemeriksaan terhadap Noel dilakukan penyidik, sebagai upaya memproses berkas penyidikan perkara kasus pemerasan tersebut. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemnaker. Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025 Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Dari kasus tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvan mendapatkan jatah terbanyak, yakni sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar. Selain itu, Noel juga mendapatkan satu motor Ducati. KPK menyebut kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cs diduga memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel menjalani pemeriksaan di KPK, terjerat kasus korupsi K3, menggunakan peci hitam.

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Kenakan Peci Hitam saat Jalani Pemeriksaan Tersangka di KPK: Biar Lebih Keren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel memastikan tidak akan mengajukan upaya hukum praperadilan, setelah dirinya menyandang status tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Noel ditetapkan tersangka, setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi berupa pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). "Nggak, nggak usah (mengajukan praperadilan)," kata Noel usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, sambil berjalan dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi oranye di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (2/9). Mantan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman) itu mengakui kesalahan atas yang diperbuatnya. Ia memastikan, akan bertanggung jawab atas setiap perbuatannya tersebut. "Seperti pasti penyidiknya luar biasa, dan ya saya mengakui kesalahan saya, dan saya mempertanggung jawabkan kesalahan saya," tegasnya. Padahal, Noel sempat meminta amnesti ke Presiden Prabowo saat hendak ditahan ke rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, pada Jumat (22/8). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025 Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Dari kasus tersebut, para tersangka berhasil mengumpulkan uang hasil pemerasan sebesar Rp 81 miliar. Uang tersebut dibagikan ke sejumlah pihak dan Irvian mendapatkan jatah terbanyak, yakni sebesar Rp 69 miliar. Sementara, Noel selaku Wamenaker menerima jatah pemerasan Rp 3 miliar. Selain itu, Noel juga mendapatkan satu motor Ducati. KPK menyebutkan kasus pemerasan pengurusan K3 ini telah berlangsung sejak 2019. Uang pengurusan yang seharusnya cuma Rp 275 ribu melonjak menjadi Rp 6 juta. Modus pemerasan yang dilakukan Noel Cs diduga memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 bagi pihak yang tidak membayar lebih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan tersangka KPK atas dugaan pemerasan, mengakui kesalahan dan tak ajukan praperadilan.

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer 'Noel' Angkat Bendera Putih, kini Akui Kesalahan dan Tak akan Tempuh Perlawanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-11JPG-3634087537.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap memproses hukum Miki Mahfud, tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meski diketahui sebagai suami salah satu pegawai lembaga antirasuah tersebut. Kasus ini turut menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. "Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan, belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (26/8). Budi menegaskan, status keluarga dengan pegawai KPK tidak memengaruhi proses hukum. Lembaganya memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.&nbsp; "KPK tidak menghentikan prosesnya, dan kepada yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik dan ditemukan kecukupan bukti, ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya," tegasnya. Menurut Budi, langkah hukum terhadap Miki merupakan wujud sikap zero tolerance KPK terhadap praktik melawan hukum.&nbsp;"Proses hukum ini menunjukkan komitmen KPK untuk tidak pandang bulu dalam penegakan hukum," ujarnya. Meski begitu, Budi enggan menyebut identitas pegawai KPK yang suaminya terjerat perkara tersebut. Ia memastikan, pegawai itu telah diperiksa oleh tim internal.&nbsp; "KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai KPK tersebut dan hingga saat pernyataan ini dibuat, diketahui bahwa tidak ada keterlibatannya dengan perkara yang melibatkan suaminya," jelasnya. Dalam kasusnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp;

KPK menegaskan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu, meski ada keterkaitan keluarga. Suami pegawainya pun ditetapkan tersangka.

KPK Tak Pandang Bulu, Tetapkan Tersangka Suami Pegawainya yang Terjerat Kasus Melibatkan Eks Wamenaker Noel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-04JPG-4286608870.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksinkronan laporan harta kekayaan milik Irvian Bobby Mahendro Putro, pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki sebagai 'sultan' di lingkungan Kemnaker RI. Irvian merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2 Maret 2022, Irvian hanya tercatat memiliki total harta Rp 3,9 miliar. Namun, dalam konstruksi perkara yang ditangani KPK, Irvian diduga menerima aliran dana hingga Rp 69 miliar, dari total dugaan gratifikasi sebesar Rp 81 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengamini adanya perbedaan mencolok antara LHKPN dan hasil temuan penyidik.&nbsp;"Jumlah asetnya tidak sinkron dengan temuan awal dalam kegiatan tangkap tangan ini," kata Budi dikonfirmasi, Senin (25/8). Ia memastikan KPK akan terus menelusuri aliran uang, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Mengingat, KPK menyita berbagai aset dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat 11 orang sebagai tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. KPK menyita 15 mobil dan tujuh motor. Namun, dari jumlah itu, 12 mobil dan enam motor disita dari tangan Irvian. Salah satu barang bukti mencolok adalah motor gede (moge) Ducati Scrambler berwarna biru dengan pelat nomor B 4225 SUQ, yang diduga diberikan Irvian kepada Immanuel Ebenezer. Ducati tersebut kini masuk daftar alat bukti perkara. Sementara, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan, penyidik akan mendalami setiap fakta dan keterangan yang terungkap dalam penyidikan kasus ini.&nbsp;"Penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) akan mempelajari setiap fakta perbuatan dari keterangan yang diperoleh saksi, ahli, tersangka," ujar Tanak.&nbsp; Dalam LHKPN yang dilaporkan, Irvian hanya mencatat satu aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 1,27 miliar, satu mobil Pajero Rp 335 juta, harta bergerak lain Rp 75,2 juta, serta kas dan setara kas Rp 2,2 miliar.&nbsp; Ia tidak melaporkan kepemilikan surat berharga maupun utang. Perbedaan besar antara laporan dan temuan penyidik membuat KPK semakin menaruh perhatian pada peran Irvian dalam skandal gratifikasi ini. Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemnaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar OTT terhadap Noel, pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 2 Maret 2022, Irvian hanya tercatat memiliki total harta Rp 3,9 miliar.

KPK Temukan Harta Tak Sinkron Milik 'Sultan Kemnaker' yang Berikan Motor Ducati ke Eks Wamenaker Noel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-06JPG-2508063169.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel menuju ruang konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). (Salman</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Barisan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam IM57+ Institute&nbsp;menyampaikan sikap terkait permintaan amnesti yang disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. IM57+ Institute mengingatkan Presiden Prabowo Subianto tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebagaimana pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito menilai permintaan amnesti bagi Noel sangat tidak tepat. Ia menegaskan, Presiden Prabowo seharusnya menolak usulan tersebut.&nbsp; "Permintaan amnesti tersebut sebetulnya tidak tepat untuk diminta dan Presiden Prabowo sudah seharusnya menolaknya," kata Lakso kepada wartawan, Minggu (24/8). Ia menegaskan, jeratan kasus pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menimpa Noel dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tidak lama jaraknya dengan kasus dugaan korupsi pemerasan tenaga kerja asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). "Hal tersebut mengingat OTT ini dilakukan hanya berselang 4 minggu setelah adanya penahanan tersangka kasus korupsi terkait TKA," tegasnya. Ia menekankan, Presiden Prabowo perlu mendukung penuh KPK agar independensi lembaga antirasuah itu tidak kembali dilemahkan.&nbsp; "Presiden harus memberikan dukungan penuh karena akan ada berbagai upaya untuk mengintervensi dan bahkan melemahkan KPK ketika KPK sudah mulai kembali menunjukan komitmen untuk mengembalikan independensi dan kepercayaan publik," ujar Lakso. Lebih lanjut, Lakso tak memungkiri sikap Presiden Prabowo dalam menyikapi jajaran Kabinet Merah Putih terjerat kasus hukum, akan menentukan arah pemberantasan korupsi di Indonesia.&nbsp; "Inilah momentum Presiden untuk membuktikan bahwa ungkapan anti korupsi pada sidang tahunan bukan hanya retorika tetapi kerja nyata," urainya. Sebelumnya, Wamenaker Immanuel Ebenezer menyampaikan permintaan amnesti kepada Presiden Prabowo. Permintaan Noel itu disampaikan sesaat sebelum dirinya ditahan oleh KPK, pada Jumat (22/8). Rupanya, Noel berkaca pada kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang diberikan amnesti dari Presiden Prabowo. Serta, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang diberikan abolisi. "Semoga saya, semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo," ucap Noel saat masuk ke dalam mobil tahanan yang terparkir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Dalam kesempatan itu, Noel menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo atas kasus hukum yang menimpa dirinya. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada keluarganya, khusus kepada istri dan anaknya. "Tiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia," ucap Noel. Noel mengklaim dirinya tidak melakukan pemerasan dalam pengurusan K3. Menurut dia, narasi pemerasan sengaja dimainkan untuk memberatkan dirinya. "Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya," tegasnya. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemenaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Irvan Bobby Mahendro, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi, Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi, Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Barisan mantan penyidik KPK mendesak Presiden Prabowo untuk tidak memberikan amnesti kepada eks Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Barisan Eks Penyidik KPK Ingatkan Presiden Prabowo, Jangan Beri Amnesti pada Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

Eks Wamenaker

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eks Wamenaker

Berita Terkini

Eks Wamenaker Noel Ungkap Partai K yang Diduga terlibat pemerasan K3: Terdiri dari Tiga Huruf

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Kenakan Peci Hitam saat Jalani Pemeriksaan Tersangka di KPK: Biar Lebih Keren

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer 'Noel' Angkat Bendera Putih, kini Akui Kesalahan dan Tak akan Tempuh Perlawanan

KPK Tak Pandang Bulu, Tetapkan Tersangka Suami Pegawainya yang Terjerat Kasus Melibatkan Eks Wamenaker Noel

KPK Temukan Harta Tak Sinkron Milik 'Sultan Kemnaker' yang Berikan Motor Ducati ke Eks Wamenaker Noel

Barisan Eks Penyidik KPK Ingatkan Presiden Prabowo, Jangan Beri Amnesti pada Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

Download Aplikasi JawaPos.com