<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/9e1ea5b5-5f6c-4f72-8cc0-ff14f6c9921a-1-2648232891.jpg" alt="28 tokoh menyerahkan amicus curiae terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>28 tokoh menyerahkan amicus curiae terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 28 tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan untuk terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/2). Dari puluhan nama yang menandatangani amicus curiae, di antaranya ada mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Penyerahan amicus curiae itu diwakilkan oleh pimpinan redaksi Law-Justice.co, Roy T. Pakpahan. Ia menjelaskan terdapat total 28 tokoh yang menandatangani penyerahan amicus curiae tersebut. "Bersama teman-teman dari PBHI, dari Prodem, dari macam-macam lembaga ini yang ada namanya di sini nanti bisa dilihat. Dari sekitar ada 28 individu dan lembaga yang concern dengan kasus saudara Tian ini. Karena apa? Karena ini soal kebebasan pers," kata Roy Pakpahan ditemui di PN Jakpus, Rabu (18/2). Ia menegaskan, seharusnya perkara pers dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Pers. Namun, Tian justru didakwa atas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. "Tapi dalam praktiknya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam hal ini penuntut umum, itu kasus ini diarahkan menjadi pidana murni," tegasnya. Menurut dia, perkara yang menjerat Tian bisa saja menyasar setiap insan pers. Karena itu, ia berharap penyerahan amicus curiae itu dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut secara adil. "Amicus Curiae ini yang diserahkan resmi ke panitera menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan kasus saudara Tian dengan perspektif pendekatan Undang-Undang Pokok Pers," imbuhnya. Berikut daftar 28 pihak terlibat dalam amicus curiae: 1. Roy T. Pakspahan (Pemimpin Redaksi law-justice.co) 2. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM RI 2011-2014) 3. Prof. Dudi Iskandar (Guru Besar Universitas Buddhi Dharma) 4. Rachland Nashidik (Pendiri IMPARSIAL -The Indonesian Human Rights Monitor-) 5. Hendardi (Ketua Dewan Nasional sekaligus pendiri SETARA Institute) б. Hasto Atmojo Suroyo (Ketua LPSK 2019-2024) 7. Prof. Anthony Budiawan (Managing Director at Political Economy and Policy Studies -PEPS-) 8. Prof. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti LIPI dan Mantan Dubes RI untuk Tunisia) 9. Yanuar Rizky (Eknonom Senior) 10. Satrio Arismunandar (Pendiri Aliansi Jurnalis Independen -AJI- &amp; Pemred Armory Reborn) 11. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 dan Ketua Umum Syarikat Islam) 12. Selamat Ginting (Pengamat Politik dan Dosen UNAS) 13. B. Nugroho Sekundatmo (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia -KPI- Pusat periode 2007-2010 dan 2010-2013) 14. Alamsyah Saragih (Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2011 &amp; Anggota Ombudsman RI 2016-2021) 15. Muhammad Ridwan R (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum &amp; HAM Indonesia -PBHI-) 16. Aris Santoso (Pengamat Militer dan Kontributor www.dw.com -germany-) 17. Rahadi T Wiratama (Redaktur PRISMA &amp; Research Fellow LP3ES) 18. Prof. Hikamahanto Juwana (Guru Besar UI) 19. Bambang J Pramono (Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi -KAPT-) 20. Chairudin (Aktivis 98, Sekjen Masyarakat Sepakbola Indonesia -MSBI-) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017156518/10-tokoh-laporkan-israel-ke-kejagung-desak-indonesia-gunakan-kuhp-baru-untuk-jerat-netanyahu">10 Tokoh Laporkan Israel ke Kejagung, Desak Indonesia Gunakan KUHP Baru untuk Jerat Netanyahu</a> 21. Dwitri Waluyo (Pemred Gatra.com 2010-2012 &amp; Pemred Lakumedia.com) 22. Farid Gaban (Yayasan Jamrud Kahtulistiwa &amp; Mantan Jurnalis TEMPO dan Republika) 23. Bonnie Triyana (Sejarawan) 24. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK 2011-2015) 25. Bob Randilawe (Staf Ahli UKP-PIP/BPIP 2016-2019) 26. Standarkiaa Latief (Senator Prodem &amp; Aktivis Pro Demokrasi) 27. Abidin Fikri (Aktivis Pro Demokrasi) 28. Hamid Basyaib (Aktivis Pro Demokrasi - Freedom Institute) &nbsp;

28 tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan untuk terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, ke PN Jakpus.

Eks Pimpinan KPK hingga eks Ketua MK Serahkan Amicus Curiae ke PN Jakpus untuk Terdakwa Tian Bahtiar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/GEDUNG-KPK-MERAH-PUTIH-FEDRIK-TARIGAN-3-2528917917.jpg" alt="Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/6/2023). FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sembilan eks pimpinan KPK (periode 2003&ndash;2019) menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembentukan panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK 2024&ndash;2029. Presiden diminta selektif sehingga pansel bisa menghasilkan capim KPK yang berkualitas ke depan. Dalam surat empat paragraf itu, mereka berharap presiden memilih pansel yang memiliki integritas, kompetensi, dan independensi. &rdquo;Pemenuhan nilai integritas ini tidak hanya dibuktikan dengan rekam jejak hukum, akan tetapi juga menyangkut etika,&rdquo; kata Komisioner KPK 2015&ndash;2019 Laode M. Syarif kemarin (18/5). Selain itu, pansel harus mempunyai kompetensi yang cukup. Figur yang dipilih harus benar-benar memahami kondisi pemberantasan korupsi secara umum dan KPK beberapa waktu terakhir. Sebab, lima tahun belakangan ini, pimpinan KPK ramai terkena sanksi pelanggaran etik, bahkan berkasus hukum. Kondisi itu sejalan dengan temuan Transparency International yang menyebutkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 mengalami stagnasi pada angka 34. Dari sisi peringkat, Indonesia juga turun tajam, dari 110 ke 115. Soal independensi, pansel yang akan dipilih pada Juni mendatang harus tidak memiliki afiliasi dengan kelompok, institusi, atau partai politik tertentu. Poin independensi menjadi krusial guna meminimalkan adanya konflik kepentingan saat menjalankan tugas sebagai pansel. Sementara itu, eks Wakil Ketua KPK Saut Sitomurang meminta Presiden Jokowi mengurangi jumlah pansel dari unsur pemerintah. Sebaliknya, pansel dari unsur masyarakat harus diperbanyak dan mendominasi. &rdquo;Di era saya dulu, setahu saya pansel dari unsur pemerintah hanya dua&ndash;tiga orang. Selebihnya dari masyarakat,&rdquo; kata pria yang menjabat di KPK pada 2015&ndash;2019 itu. (elo/c9/fal)

9 eks pimpinan KPK menyampaikan surat terbuka untuk Presiden Jokowi terkait pembentukan pansel pimpinan KPK 2024–2029.

Eks Pimpinan KPK Wanti-Wanti Presiden dalam Menunjuk Pansel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/logo-kpu.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk masa periode 2022-2027. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027.  "Ini Keppres diterbitkan 8 Oktober 2021. Keppres ini terbit karena memang ada dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu masa jabatan anggota KPU 2017-2022 dan anggota Bawaslu masa jabatan 2017-2022 berakhir 11 April 2022," kata Tito dalam konferensi pers daring, Senin (11/10).  Tito menyampaikan, aturan itu terkait pembentukan tim seleksi Anggota KPU dan Bawaslu yang masa baktinya akan berakhir pada 2022 mendatang. Karena dalam aturannya, tim seleksi dibentuk sebelum enam bulan masa jabatan berakhir pada April 2022.  "Masa jabatannya 11 April 2022, sehingga paling lambat sebelum 11 Oktober ini harus ada keputusan pembentukan tim seleksi. Maka terpilih tanggal 8 Oktober 2021 Keppres ini," papar Tito.  Mantan Kapolri ini menuturkan, dalam Keppres tersebut juga sudah termuat tim pansel. Mereka berjumlah 11 orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pansel.  Adapun daftar lengkap Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu yakni:  1. Ketua merangkap anggota, Juri Ardiantoro 2. Wakil Ketua merangkap anggota, Chandra M Hamzah (Eks Pimpinan KPK) 3. Sekretaris merangkap anggota, Bahtiar (pihak Kemendagri) Anggota lain yakni, 4. Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham) 5. Airlangga Pribadi Kusuma 6. Hamdi Muluk 7. Endang Sulastri 8. I Dewa Gede Palguna 9. Abdul Ghaffar Rozin 10. Betti Alisjahbana 11. Poengky Indarty  Lebih jauh, Tito mengungkapkan dalam Keppres Nomor 120/P Tahun 2021 juga telah tercantum kerja-kerja tim seleksi calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Dia akan menyerahkan Keppres ini kepada para anggota tim seleksi.  Sudah sah ada Keppres ini tim seleksi KPU-Bawaslu ini untuk masa jabatan 2022 sampai dengan 2027, dan nanti akan bekerja seperti apa pekerjaanya, yang penting Keppresnya sudah kita terima, nanti kita serahkan kepada seluruh yang ditunjuk tadi," pungkas Tito.

Tim Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Dibentuk, Ada Eks Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/20210930_133726.jpg" alt="Caption: Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB, Kamis (30/9). Foto: Ridwan" width="100%">
<figcaption>Caption: Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB, Kamis (30/9). Foto: Ridwan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 58 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13.30 WIB. Perpisahan mereka disambut haru oleh para mantan Pimpinan KPK periode sebelum-sebelumnya, terlihat Saut Situmorang, Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas.  Mereka resmi diberhentikan dengan hormat pada Kamis (30/9) dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka terdiri dari Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Giri Suprapdiono, Ronald Paul Sinyal, Ambarita Damanik, Rieswin Rachwel, Hotman Tambunan, Harun Al Rasyid dan lain-lain.  Puluhan pegawai yang dipecat oleh Pimpinan KPK Firli Bahuri Cs pun mereka berjalan ke Gedung ACLC KPK yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.  Sebelum keluar dan resmi tidak lagi bekerja di KPK, para pegawai terlebih dahulu menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan mengembalikan barang-barang milik KPK.  Seperti dilakukan oleh mantan Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono. "Kita lapor LHKPN, dan kita balikin laptop itu, semua peralatan (punya) kantor gitu," ucap Giri.  Giri juga mengaku akan mengisi beberapa dokumen terakhir. Dia enggan memerinci dokumen itu karena bersifat rahasia. Lalu, dia juga mengembalikan tanda pengenal pegawainya karena sudah bukan pegawai KPK lagi. "Kita harus balikin asuransi kita, jadi semua yang apa kita dapatkan dari KPK dikembalikan hari ini," papar Giri.  Dia mengaku, beberapa akses kepegawaiannya juga sudah ditutup. Giri sudah menerima keadaan bahwa dirinya sudah bukan lagi pegawai KPK.  Dia tak memungkiri, merasa sedih harus keluar dari lembaga antikorupsi. Apalagi, dia sudah bergabung dengan KPK selama belasan tahun. "Sedih ya manusiawi, kita udah bangun lembaga itu dan kita layaknya di usir. Tapi Kita anggap wisuda dan kita sudah melawan sebaik baiknya dan sehormat hormatnya," pungkas Giri.

Keluar Gedung Merah Putih, Novel Baswedan Cs Disambut Eks Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa empat mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (18/6). Komnas HAM mendalami mekanisme kerja dan internal di KPK.  Empat mantan Pimpinan KPK yang hadir antara lain Mochammad Jasin, Abraham Samad, Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto. Hal ini menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Salah satu yang penting kita memastikan bagaimana sebenarnya bagaimana mekanisme kerja dan mekanisme kontrol di internal KPK," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Jumat (18/6).  "Pola hubungan antara staf dengan pimpinan kayak apa, memastikan bahwa kinerjanya masih baik kayak apa, pola target penyelesaian kasus dan sebagainya," sambungnya.  Anam juga menuturkan, pihaknya mendalami nilai-nilai UUD 1945, Pancasila, dan juga wawasan kebangsaan. Hal ini terkait dugaan pelanggaran HAM dalam TWK.  "Tadi dijelaskan ada perangkat, ada sistem, bahkan juga diceritakan bahwa KPK ini dikreasi untuk menjadi contoh bagi lembaga-lembaga yang lain," papar Anam.  Bahkan Komnas HAM juga mendalami terkait isu taliban kepada Pimpinan KPK. Hal ini terkait tuduhan terhadap para pegawai KPK.  "Yang berikutnya adalah salah satu isu yang penting juga ditanya, sebenarnya kapan sih dan apa definisi taliban menurut para pimpinan. Nah tadi disebutin itu definisinya apa," ucap Anam.  Sementara itu, Mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin mengakui digali terkait nilai-nilai yang ada di KPK. Menurut Jasin, tercermin dalam suatu peraturan dan kode etik yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KPK.  "Serta di dalam pelaksanaan tugas itu juga dibuatkan SOP. Ini satu hal, ini sudah kita sampaikan semuanya," ucap Jasin.  Jasin menyampaikan, pihaknya juga menjelaskan terkait sistem kolektif kolegial dalam Pimpinan KPK. Menurutnya, dalam pengambilan keputusan di KPK dilakukan musyawarah atau voting.  "Kemudian hal-hal yang terkait independensi KPK, seperti apa peraturannya adalah aturan-aturan yang ada di UU maupun aturan-aturan yang mengingat yang harus kita taati, berkaitan konvensi PBB menentang korupsi. Itu sudah dijelaskan semua kepada pihak Komnas HAM," ucap Jasin.  Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Agama ini juga menjelaskan terkait proses kerja di KPK. Menurut Jasin, terdapat pegawai dari lembaga lain berstatus ASN yang dipekerjakan di KPK. Dia menegaskan, apabila melanggar suatu pekerjaan di KPK, tetap disanksi dengan kode etik dan pedoman perilaku.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/06/2021/usut-polemik-twk-komnas-ham-periksa-4-eks-pimpinan-kpk/">Usut Polemik TWK, Komnas HAM Periksa 4 Eks Pimpinan KPK</a>  "Apabila dia melanggar kode etik dan dia tidak perform melaksanakan tugasnya, itu sebagai poin-poin yang bisa dilakukan, misalnya pemecatan. Jadi pemecatan itu ada background dan harus ada auditnya. Di KPK ada pengawas internal, apabila melanggar kode etik apa buktinya melanggar, apabila tidak bisa mencapai kinerjanya, apa buktinya. Apabila dia melanggar hukum, maka ada hal-hal yang dieksplore atau digali apa pelanggaran hukum yang dilakukan pegawai KPK," ujar Jasin menandaskan.

Komnas HAM Dalami Isu Taliban Hingga Mekanisme Kerja di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-tuntas-presiden-diminta-proses-kasus-wamena-dan-wasior_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan masih banyak kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang belum tuntas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diminta keterangannya oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal ini berkaitan dengan pelaporan 75 pegawai KPK, terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).  Dalam kesempatan ini, sejumlah mantan Pimpinan KPK yang hadir antara lain Mochammad Jasin, Abraham Samad, Saut Situmorang dan Bambang Widjojanto.  Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Mochammad Jasin mengakui digali terkait nilai-nilai yang ada di KPK. Menurut Jasin, tercermin dalam suatu peraturan dan kode etik yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KPK.  "Serta di dalam pelaksanaan tugas itu juga dibuatkan SOP. Ini satu hal, ini sudah kita sampaikan semuanya," kata Jasin di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/6).  Jasin menyampaikan, pihaknya juga menjelaskan terkait sistem kolektif kolegial dalam Pimpinan KPK. Menurutnya, dalam pengambilan keputusan di KPK dilakukan musyawarah atau voting.  "Kemudian hal-hal yang terkait independensi KPK, seperti apa peraturannya adalah aturan-aturan yang ada di UU maupun aturan-aturan yang mengingat yang harus kita taati, berkaitan konvensi PBB menentang korupsi. Itu sudah dijelaskan semua kepada pihak Komnas HAM," ucap Jasin.  Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Agama ini juga menjelaskan terkait proses kerja di KPK. Menurut Jasin, terdapat pegawai dari lembaga lain berstatus ASN yang dipekerjakan di KPK. Dia menegaskan, apabila melanggar suatu pekerjaan di KPK, tetap disanksi dengan kode etik dan pedoman perilaku.  "Apabila dia melanggar kode etik dan dia tidak perform melaksanakan tugasnya, itu sebagai poin-poin yang bisa dilakukan, misalnya pemecatan. Jadi pemecatan itu ada background dan harus ada auditnya. Di KPK ada pengawas internal, apabila melanggar kode etik apa buktinya melanggar, apabila tidak bisa mencapai kinerjanya, apa buktinya. Apabila dia melanggar hukum, maka ada hal-hal yang dieksplore atau digali apa pelanggaran hukum yang dilakukan pegawai KPK," ujar Jasin.  Pemeriksaan terhadap sejumlah mantan Pimpinan KPK ini setelah Komnas HAM memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis (17/6) kemarin. Ghufron kepada Komnas HAM menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.  "Legal standing KPK menyusun kebijakan pengalihan pegawai KPK ke ASN. Mulai dari tindak lanjut Pasal 6, Pasal 5 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 yang memandatkan kepada KPK untuk menyusun peraturan komisi tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN," ujar Ghufron.  "Kemudian, lahirlah Perkom Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN, itu kebijakan regulasinya," sambungnya.  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menyatakan, pelaksanaan TWK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini juga berdasarkan Perkom Nomor 1/2020.  "Berdasarkan Perkom Nomor 1/2021 pasal 5 ayat 4 bahwa pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan KPK kerja sama dengan BKN, itu dasar pelaksanaannya," tegas Ghufron.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/06/2021/bela-firli-cs-ali-sebut-cukup-nurul-ghufron-yang-datangi-komnas-ham/">Bela Firli Cs, Ali Sebut Cukup Nurul Ghufron yang Datangi Komnas HAM</a>  Ghufron merinci proses pelaksanaan TWK dilakukan pada Maret 2021 sampai akhirnya diangkat menjadi ASN pada 1 Juni 2021 lalu. Sebanyak 1.271 pegawai KPK telah dilantik menjadi ASN, sementara memang sampai saat ini 75 pegawai KPK belum dilantik, dengan alasan tidak memenuhi syarat TWK.  "Jadi kami menjelaskan kepada Komnas HAM berkaitan dengan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi, dan pelaksanaan dari alih pegawai KPK ke ASN yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021," papar Ghufron menandaskan.

Usut Polemik TWK, Komnas HAM Periksa 4 Eks Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Sjamsul-Nursalim-OKS.jpg" alt="Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto menyesalkan penerbitan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap tersangka dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Baik Busyro maupun Bambang memandang, hal ini merupakan dampak dari berlakunya revisi UU KPK.  "Ucapan sukses besar bagi pemerintah Jokowi yang mengusulkan revisi UU KPK, yang disetujui DPR juga partai politik. Itulah penerapan kewenangan menerbitkan SP3 oleh KPK wajah baru," kata Busyro dikonfirmasi, Jumat (2/4).  "SP3 dari Pimpinan KPK dapat menjadi bukti tak terbantahkan dampak paling negatif dari Revisi UU KPK yang disahkan di periode Presiden Jokowi," imbuh Bambang.  Busyro menilai, hal itu merupakan ketumpulan KPK dalam menangani perkara korupsi. Dia menilai, berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah merusak keadilan masyarakat.  "Bagaimana skandal mega kasus perampokan BLBI yang pelik berliku licin dan panas secara politik penuh intrik itu sudah mulai diurai oleh KPK rezim UU KPK lama, begitu diluluhlantakkan dan punah total dampak langsung dominasi oligarki politik melalui UU," ujar Busyro.  Bambang menilai, secara tidak langsung, SP3 ini bisa muncul sinyalemen, apakah Revisi UU KPK salah satu tujuan utamanya adalah utk "menutup" kasus BLBI sehingga dapat "membebaskan" pelaku yang harusnya bertanggung jawab.  "Ada pertanyaan dan perdebatan reflektif bisa diajukan. Apakah tanggung jawab hukum KPK di bidang penindakan dengan segala kewenangan yang melekat pada-nya menjadi berhenti bila salah satu penyelenggara negara dinyatakan lepas dari MA?," urai Bambang.  Bambang menambahkan, ada kerugian negara sebanyak Rp 4,56 Triliun akibat tindàkan Sjamsul Nursalin. Tapi KPK belum lakukan "the best thing" yang seharusnya dilakukan; bahkan terkesan "to do nothing" dengan kerugian sebesar itu.  "Janji Pimpinan KPK terdahulu, untuk lakukan upaya hukum biasa dan luar biasa serta terus mengusut kerugian keuangan negara, seolah digadaikan oleh Pimpinan KPK saat ini," cetus Bambang.  "Padahal Tumenggung dinyatakan bersalah di PN dan PT, tapi dilepas karena adanya perbedaan tafsir hukum diantara para hakim agung kasus dimaksud," tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/04/2021/maki-gugat-kpk-soal-sp3-sjamsul-nursalim/">MAKI Gugat KPK soal SP3 Sjamsul Nursalim</a>  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, alasan pihaknya menerbitkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Putusan PK itu menguatkan putusan kasasi yang dijatuhkan MA terhadap Syafruddin.  "Putusan MA RI atas kasasi SAT Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019 tanggal 9 Juli 2019 dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)," kata Alex membacakan kutipan putusan kasasi Syafruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).  Perkara yang menjerat Syafruddin dalam kasus BLBI yang dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun merupakan acuan untuk menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Ijtih Nursalim. Tetapi jeratan hukum terhadap Syafruddin dimentahkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung.  Padahal oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Syafruddin divonis 13 tahun pidana penjara dan denda Rp 700 juta. Putusan itu dibacakan pada 24 September 2018. Alex mengakui, KPK sempat mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan Syafruddin. Tetapi putusan itu dimentahkan dan menguatkan putusan tingkat kasasi.  Menurutnya, KPK tidak mempunyai upaya hukum lain untuk menindaklanjuti perkara BLBI. Sehingga meminta pendapat dari ahli, sebagai upaya menindaklanjuti perkara BLBI.  "Keterangan ahli hukum pidana yang pada pokoknya disimpulkan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh KPK," ujar Alex.  Terlebih Sjamsul Nursalim dan istrinya, Ijtih Nursalim bukan merupakan unsur penyelenggara negara atau keduanya merupakan pihak swasta. Alasan ini sehingga KPK menerbitkan SP3.  "KPK berkesimpulan syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sedangkan tersangka Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim berkapasitas sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku penyelenggara negara, maka KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan perkara Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim," pungkas Alex.

Eks Pimpinan KPK Sesalkan Penghentikan Perkara BLBI Sjamsul Nursalim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12782_30565_Zulkarnaen-KPK.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Zulkarnaen." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, masih terjadi pro dan kontra. Terkini, mantan Wakil Ketua KPK Zulkarnain ikut menyoroti rencana revisi tersebu, khususnya terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang akan dimiliki jaksa. Hal ini mengacu bahwa pada era kolonial jaksa pernah diberikan wewenang penyidikan tetapi tidak dijalankan secara baik dan maksimal.  "Waktu zaman KUHAP masa kolonial Belanda, itu memang jaksa diberikan kewenangan penyidikan semua tindak pidana umum dan polisi sebagai pembantu penyidik jaksa, tetapi kan tidak dikerjakan secara baik dan optimal, sehingga muncul KUHAP dan integritas bermasalah,” kata Zulkarnain dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/10).  Dalam Pasal 1 Ayat (1) RUU Kejaksaan disebutkan, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU untuk bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan pengadilan, pemberian jasa hukum, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan pengacara negara serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/09/2020/revisi-uu-kejaksaan-tuai-polemik-ini-kata-pakar-hukum-ui/">Revisi UU Kejaksaan Tuai Polemik, Ini kata Pakar Hukum UI</a>  Terkait hal ini, Zulkarnain mengatakan, kewenangan besar tanpa disertai profesionalitas dan integritas tinggi tidak akan ada artinya. Justru, dikhawatirkan malah menimbulkan risiko yang tinggi.  Oleh karena itu, Zulkarnain menyarankan apabila tidak ada kepentingan mendesak sebaiknya wewenang jaksa cukup mengikuti aturan yang telah ada saat ini.  Dia mengatakan, masih ada hal yang lebih penting untuk dibahas, misalnya mengenai aturan perampasan aset pelaku korupsi.  “Saran saya, kalau belum penting-penting sekali ya cukup yang lama. Ada yang penting sekarang, kalau negara ini mau cepat bebas dari korupsi ya lebih penting UU Perampasan Aset. Itu sangat penting sekali untuk merampas harta pelaku koruptor," ujar dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FhLSMH_Dl6A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Eks Pimpinan KPK: Kewenangan Besar Tak Profesional Tak Ada Artinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KPK-Dery-Ridwansah-3.jpeg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama Komisioner KPK terpilih Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar, Alexander Marwata beserta kementerian dan lembaga saat sosialisasi terkait rancangan peraturan sebagai 7 Peratur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kunjungan kerja Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mendapat kritik dari sejumlah mantan pimpinan KPK. Sebab dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Barat, Firli mendapat jamuan makan malam sekaligus ramah tamah di rumah dinas Gubernur Sulbar.  Mantan Ketua KPK Abraham Samad, menyampaikan, seharusnya Firli sebagai Ketua KPK bisa menjaga marwah dan kredibilitas lembaga antirasuah. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga prilaku dan etik sebagai pimpinan KPK.  "Seharusnya Ketua KPK bisa menjaga marwah dan kredibilitas KPK, salah satunya menjaga prilaku dan etika yang telah digariskan oleh budaya organisasi KPK," kata Samad kepada JawaPos.com, Jumat (24/1).  Ketua KPK periode 2011-2015 ini menegaskan, dirinya sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan maupun mendapat jamuan khusus dari kepala daerah maupun pejabat setingkat menteri dan lembaga. Menurutnya, hal itu semata dilakukan untuk menjaga independensi KPK.  Meski kepala daerah yang ditemui maupun pejabat setingkat menteri dan lembaga bukan yang sedang menjalani perkara hukum di KPK. Hal ini menjadi penting dapat dihindari pimpinan KPK.  "Harusnya pimpinan KPK itu lebih fokus dalam tugas melindungi dan menjamin pegawai KPK di dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pemberantasan korupsi, supaya tidak mendapat hambatan dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi," tegasnya.  Senada juga disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Dia menilai, seharusnya Firli dapat menghindari pertemuan khusus dengan pejabat daerah. Sebab untuk menghindari pelanggaran etik pimpinan KPK. "Tanya ke pengawas internal KPK dan Dewas seperti apa kode etik KPK saat ini," ucap Saut.  Saut pun menegaskan, pada periodenya menjabat tidak pernah mendapat jamuan khusus dari kepala daerah maupun pejabat setingkat menteri dan lembaga. Hal ini pun semata untuk menjaga independensi KPK. "Seingat saya jilid IV tidak pernah melakukannya," jelas Saut.  Sementara itu, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris belum bisa menilai jamuam khusus Gubernur Sulbar kepada Ketua KPK Filri Bahuri. Namun, dia menilai itu hal biasa dalam kunjungan kerja. "Saya nggak bisa beri komentar demikian (dugaan pelanggaran etik), itu kan kunjungan kerja ya," ucap Syamsuddin ditemui di kawasan Sudirman, Kamis (23/1) kemarin.  Untuk diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri menggelar kunjungan kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (22/1). Kedatangan jenderal bintang tiga itu mendapat penyambutan dari Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar, Bupati Mamuju Habsi Wahid, Kajati Sulbar Darmawel Aswar, dan Wakapolda Sulbar Kombes Pol Endi Sutendi.  Agenda kunjungan Ketua KPK di Mamuju yakni melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dan pemerintah kabupaten se-Sulbar dan dialog dengan Tema "Strategis Penguatan Pencegahan Korupsi untuk Sulawesi Barat yang Maju dan Bermartabat Tahun 2020". Kemudian jamuan makan malam sekaligus ramah tamah bersama ketua KPK RI dan rombongan di rumah dinas Gubernur Sulbar sekitar pukul 19.00 WITA.

Diduga Mendapat Jamuan Khusus, Firli Bahuri Dikritik Eks Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/oke-JKT1-KOALISI-MASYARAKAT-SIPIL-ali2-2.jpg" alt="Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas (ketiga kanan)." width="100%">
<figcaption>Mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas (ketiga kanan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah tokoh mengunjungi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (15/11). Selain memberikan dukungan moral, mereka berencana mengajukan judicial review (JR) terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu dianggap jalan terakhir seiring dengan belum adanya tanda-tanda Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu KPK.  Beberapa tokoh yang hadir adalah mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar, Omi Komaria Nurcholish Madjid (istri Nurcholish Madjid alias Cak Nur), mantan anggota Pansel Capim KPK Betti Alisjahbana, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Toeti Heraty N. Roosseno, Anton Doni, Ismid Hadad, dan Saor Siagian.  ’’Kami ingin mengetahui keadaan KPK seperti apa, pimpinannya, pegawainya, dan sebagainya,’’ kata Erry Riyana setelah berdiskusi dengan pimpinan KPK. ’’Pada intinya, kami ingin KPK terus kuat,’’ tutur Betti Alisjahbana.  Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, makin cepat perppu dikeluarkan akan makin baik. Meski begitu, Saut membantah bila kerja KPK terganggu gara-gara tidak ada perppu. Menurut dia, landainya upaya penindakan saat ini adalah hal biasa. ’’Kamu lihat aja, pada tahun-tahun kemarin, KPK juga ada 2 bulan 3 bulan (nggak melakukan OTT, Red),’’ jelasnya.  Setelah berlakunya UU hasil revisi, KPK memang belum melakukan penyidikan baru. Apakah pimpinan khawatir terganjal pasal-pasal baru? Saut menegaskan bahwa pihaknya tidak merasakan hal tersebut. ’’Tapi ya, tentu saja nggak bisa dipaksa nangkepin orang begitu,’’ ujarnya.

Tokoh Nasional Kunjungi KPK, Lalu Siapkan Judicial Review

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks pimpinan kpk

Berita Terkini