<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/IMG-20230608-WA0038-3447007647.jpg" alt="Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat penutupan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat penutupan Rakernas III PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang meminta KPK dibubarkan. Menurut Novel, pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan.</p> <div dir="auto">"Point utamanya adalah pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang tetap harus dilakukan," kata Novel dikonfirmasi, Selasa (22/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Novel, Pemerintah dan DPR RI baik secara sengaja atau tidak sengaja telah menghancurkan KPK secara kelembagaan, melalui revisi UU KPK. Ia tak memungkiri, regulasi dan pimpinan KPK yang bermasalah membuat kinerja lembaga antirasuah terhambat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan dilakukan perubahan UU KPK yang makin melemahkan, dan pemilihan Pimpinan KPK yang bermasalah (tidak punya semangat memberantas korupsi), bahkan diyakini banyak berbuat korupsi," ucap Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Novel, kondisi ini juga diperparah dengan masifnya praktik korupsi di Indonesia. Karena itu, tak heran kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012764192/soal-mafia-dan-pencucian-uang-ans-kosasih-kamaruddin-simanjuntak-pertanyakan-kenapa-kpk-tidak-mau-bekerja">Soal Mafia dan Pencucian Uang ANS Kosasih, Kamaruddin Simanjuntak Pertanyakan Kenapa KPK Tidak Mau Bekerja</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada orang yang komentar bahwa pemberantasan korupsi tetap berjalan karena ada Jaksa dan Polisi. Padahal pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan cara penindakan, pencegahan dan pendidikan. Selain itu harus ada lembaga yang dikedepankan untuk mengemban fungsi pemberantasan korupsi yang menyeluruh. (Selama ini dilakukan oleh KPK)," papar Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012763616/megawati-akui-minta-jokowi-bubarkan-kpk-karena-sudah-tidak-efektif">Megawati Akui Minta Jokowi Bubarkan KPK Karena Sudah Tidak Efektif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Novel meyakini pernyataan Megawati yang meminta KPK dibubarkan hanya sebuah sindiran. Sebab, internal KPK kini banyak juga melakukan praktik korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini barangkali juga dilakukan oleh Ibu Megawati dengan memperbaiki posisi dasi Ketua KPK Firli Bahuri (dalam acara digedung MPR beberapa hari lalu), yang dimata publik itu mestinya diartikan sebagai ada yang salah dari Pimp KPK dan perlu diperbaiki (bukan diberikan tamabahan masa jabatan)," tegas Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Novel meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan memperbaiki kinerja KPK, jika tak ingin lembaga antirasuah itu dibubarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tetapi kita harus mencermati bahwa tanggung jawab negara untuk memberantas korupsi harus tetap dilakukan walaupun dengan alat yang baru," papar Novel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga diungkapkan, mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo. Ia mengaku kinerja KPK di bawah komando Firli Bahuri tak lagi efektif. Namun, bukan berarti KPK harus dibubarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak setuju KPK bubar, karena KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi masih diperlukan di negeri ini," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota satgasus pencegahan Polri ini menegaskan, tidak efektifnya kinerja lembaga antikorupsi terjadi karena dampak revisi UU KPK. Hal ini diperparah dengan permasalahan internal mulai dari dua pimpinannya yang pernah dijatuhkan sanksi etik, terjadinya pungli di Rutan KPK, serta ada oknum pegawainya melecehkan istri tersangka yang ditahan, hingga oknum pegawai yang korupsi uang perjalanan dinas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan terjadi kegaduhan di publik akibat pencopotan dan pemulangan Brigjen Pol Endar selaku Direktur Penyelidikan, dugaan kebocoran dokumen penyelidikan terkait perkara di Kementerian ESDM, termasuk kehebohan akibat ada pimpinan KPK minta maaf dan menyalahkan pegawainya ketika kasus OTT Basarnas," papar Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun meyakini, permasalahan itu bisa diatasi dan dicari solusi dengan kepemimpinan yang bisa berganti walau periode ini diperpanjang satu tahun. Ia pun berharap, Dewas KPK bisa menjatuhkan hukum berat dan tegas jika ada pimpinan dan pegawai yang melanggar etik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan publik, Firli CS harus kerja keras mengusut koruptor kakap termasuk menangkapi buronan seperti Harun Masiku yang 3,5 tahun ini masih berkeliaran. Satu tahun perpanjangan tidak boleh disia-siakan oleh Firli CS," pungkas Yudi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mengaku meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum PDI Perjuangan itu menilai, kinerja lembaga antirasuah kini tak lagi efektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ungkap Megawati dalam acara BPIP di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (21/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Megawati, seharusnya KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat dalam menegakkan hukum di Indonesia. Salah satunya, memberantas pelaku korupsi sampai ke akarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," pungkas Megawati.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pemerintah dan DPR RI baik secara sengaja atau tidak sengaja telah menghancurkan KPK secara kelembagaan dengan terstruktur dan masif.

Megawati Minta KPK Dibubarkan, Barisan Eks Pegawai Komisi Antirasuah Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam, menyentil Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membandingkan kinerja KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).<br /> <br /> Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, Dewas sebagai badan yang mengawasi kinerja lembaga antirasuah, seharusnya berkaca pada kinerjanya sendiri, apakah sudah menjalankannya dengan baik.<br /> <br /> "Sebenarnya nggak elok bicara menang kalah sebagai penegak hukum, apalagi membanding-bandingkan sesama APH (aparat penegak hukum). Kinerja KPK itu kan ranah Dewas. Setiap hari itu, bisa kok dipantau apa yang dikerjakan Firli Cs, kapan perlu "dilecut" biar bernas dan benar kerjanya," kata Nanang.<br /> <br /> Oleh karena itu, sebelum membandingkan kinerja KPK dan Kejagung kata Nanang, Dewas pun harus bercermin, bagaimana dia menyelesaikan perkara etik yang menyasar eks pimpinan KPK.<br /> <br /> "Itu kasus Lili kelanjutannya gimana? Jangan lupa, banyak penurunan kinerja KPK justru saat Dewas ada. Dulu ga ada Dewas toh, kinerja KPK melejit. Mestinya publik yang heran, kok bisa begini jadinya," cetus aktivis antikorupsi yang juga Founder Themis Indonesia ini.<br /> <br /> Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyayangkan, lembaga antirasuah yang kini dikomandoi Firli Bahuri hanya berkutat pada kasus-kasus yang sifatnya suap dan gratifikasi. Menurut Tumpak, KPK seharusnya bisa menangkap ikan yang lebih besar. Pernyataan ini disampaikan Tumpak dalam acara ‘Kenal Lebih Dekat Ketua Dewas KPK’.<br /> <br /> “Secara umum sebetulnya kita masih on the track-lah. KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pemberantasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun penindakan. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu ‘The Big Fish’ itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK,” kata Tumpak pada kanal YouTube KPK, Minggu (26/3).<br /> <br /> Tumpak mengutarakan, KPK saat ini lebih sering melakukan penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tumpak meminta, KPK era Firli Bahuri dapat mengungkap kasus-kasus besar.<br /> <br /> “Harapan saya sebetulnya kita harus beranilah mengungkapkan kasus-kasus yang besar yang menarik perhatian masyarakat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan untuk ini ya saya nggak tahu ya mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya ya saya juga nggak tahu ya,” tegas Tumpak. Tumpak lantas membandingkan kinerja KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, Kejagung saat ini mampu mengusut kasus-kasus besar.<br /> <br /> "Apakah memang kita belum mampu mencari kasus-kasus yang gede-gede seperti yang dilakukan katakanlah di Kejaksaan Agung, banyak kasus-kasus besar yang diungkapkan. KPK harusnya bisa menurut saya harusnya bisa seperti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu,” beber Tumpak. KPK dalam bidang pemberantasan korupsi disebut sebagai supervisor. Namun, jika kondisinya seperti saat ini, sangat disayangkan. “Kalau sama aja, masa kita jadi supervisor? Kalau kita lebih rendah, lebih parah lagi, ya, kan?,” pungkas Tumpak.

Eks Pegawai Sentil Dewas yang Bandingkan Kinerja KPK dengan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Nanang Farid Syam mempertanyakan kepentingan Ketua KPK Firli Bahuri yang menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurut Nanang, Firli seharusnya mengaplikasikan kode etik dan pedoman perilaku, untuk tidak bertemu dengan pihak berperkara, dalam hal ini Lukas Enembe.<br /> <br /> "Untuk apa dia ke sana? Apakah tidak cukup penyidik yang bertugas saja, seperti halnya KPK tangani gubernur-gubernur lain yang ditangkap. Sepenting apakah Ketua KPK harus datang langsung mendampingi penyidik, yang bekerja beberapa jam habiskan biaya besar," kata Nanang kepada JawaPos.com, Senin (7/11).<br /> <br /> Mantan pegawai KPK ini menyebut, Firli sejak awal sudah tidak mengindahkan etika di KPK. Bahkan, Nanang mempertanyakan integritas Firli dalam memimpin lembaga antikorupsi tersebut.<br /> <br /> "Apakah patut atau tidak patut seorang pimpinan KPK, menyandang nilai integritas yang seharusnya menjadi pakaian kesehariannya," ucap Nanang.<br /> <br /> Nanang pun menyesalkan pernyataan Dewan Pengawas KPK yang tidak mempermasalahkan pertemuan Firli dengan Lukas Enembe. Menurut Nanang, fungsi Dewas KPK seharusnya menjadi kontrol bagi kinerja KPK.<br /> <br /> "Jika lembaga Dewan Pengawas menganggap hal ini biasa, patut dipertanykan juga layak atau tidaknya lembaga itu dipertahnkan, hanya buang-buang uang negara," cetus Nanang.<br /> <br /> Alasan pembenaran apapun, lanjut Nanang, meskipun terdapat pengecualian dalam rangka menjalankan tugas, seharusnya kode etik dan pedoman perilaku tidak bisa dilepaskan.<br /> Dia menegaskan, nilai-nilai etika itu tidak lepas dari pantas atau tidak pentasnya, seseorang melakukan suatu perbuatan yang bisa berakibat menimbulkan ketidakpercayaan publik.<br /> <br /> "Seingat saya, dalam kode etik KPK mengandung norma dan nilai keadilan, di mana nilai keadilan itu bermakna setiap orang harus tempatkan hak dan kewajiban secara berimbang berdasarakan pada prinsip, semua orang sama kedudukan di depan hukum," tegas Nanang.<br /> <br /> Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, kedatangan Firli dan tim penyidik KPK ke Papua berdasarkan hasil kajian dan diskusi mendalam di internal KPK, khususnya penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU), seluruh struktural penindakan, pimpinan, dan pihak-pihak terkait lainnya.<br /> <br /> "Kegiatan pemeriksaan tersebut memiliki dasar hukumnya yaitu Pasal 113 KUHAP yang menyatakan, jika seseorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya," ucap Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/11).<br /> <br /> Kedatangan KPK ke Papua, lanjut Ali, sebagai bentuk upaya serius untuk menuntaskan perkara ini. Sehingga untuk kepastian hukum, harus memastikan kondisi kesehatan tersangka dimaksud.<br /> <br /> "Untuk itulah dalam kegiatan pemeriksaannya diikutsertakan pula tim dokter KPK dan IDI," ungkap Ali.<br /> <br /> Terkait keikutsertaan keikutsertaan pimpinan, dalam hal ini Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan tersebut tentu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK sebagaimana Undang-Undang yang berlaku. Dia menegaskan, kegiatan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh berbagai pihak bahkan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.<br /> <br /> "Itu semua dalam rangka pelaksanaan asas keterbukaan dan kami pastikan tetap memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk soal kode etik bagi insan KPK," ujar Ali.<br /> <br /> KPK juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari sejumlah  pihak di antaranya Kepolisian Daerah, Kodam, BINDA, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung kelancaran pemeriksaan ini.<br /> <br /> "KPK juga mengapresiasi masyarakat Papua yang menyambut baik dan mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagian bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," tegas Ali menandaskan.

Firli Temui Lukas, Eks Pegawai KPK: Apa Patut Menyandang Integritas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LUHUT-BINSAR-PANJAITAN-eca-.jpg" alt="LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>LUHUT BINSAR PANJAITAN-eca Foto: Hendra Eka/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penolakan laporan koalisi masyarakat sipil atas Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan oleh Polda Metro Jaya memunculkan keprihatinan dari banyak pihak. Salah satunya eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko. Menurutnya, pengabaian laporan atau informasi dari masyarakat bertentangan dengan prinsip pemberantasan korupsi yang efektif.<br /> <br /> Koko, sapaan akrab Sujanarko, menjelaskan peran serta masyarakat menjadi salah satu spirit pemberantasan korupsi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Bahkan, di banyak kesempatan, pemberantasan korupsi tidak berhasil tanpa adanya peran serta masyarakat.<br /> <br /> ”Makanya dalam undang-undang (KPK) itu menyebutkan peran serta masyarakat (dalam pemberantasan korupsi, Red),” kata Koko dalam diskusi virtual, Sabtu (26/3). Begitu pula di forum internasional, pelapor kasus korupsi mendapat perlindungan karena perannya yang krusial.<br /> <br /> Koko menerangkan perlindungan terhadap pelapor adalah salah satu paradigma baru dalam memerangi korupsi. Hal itu dilakukan sebagai upaya penegakan hukum yang efektif. ”Siapa pelapornya terkadang dianggap nggak penting, yang paling penting adalah kualitas laporannya,” tuturnya.<br /> <br /> Atas dasar itu, Koko menyayangkan sikap penegak hukum yang menolak laporan masyarakat sipil terkait dugaan gratifikasi Luhut dan sejumlah nama lain. Penolakan itu mengangkangi spirit pemberantasan korupsi yang digaungkan dalam forum internasional. ”Pelaporan masyarakat harusnya 100 persen diterima,” ungkapnya.<br /> <br /> Apalagi, kata Koko, laporan yang disampaikan merupakan produk penelitian dari sembilan non-government organization (NGO). Dia mengajak penegak hukum belajar dari skandal Panama dan Pandora Papers yang merupakan produk penelitian. ”Kalau kita konsen pada data dan kualitas laporan, kita tidak boleh mengabaikan informasi dari mana pun,” imbuhnya.<br /> <br /> Seperti diberitakan sebelumnya, laporan koalisi masyarakat sipil ditolak Polda Metro Jaya tanpa alasan jelas. Laporan itu berkaitan dengan dugaan kejahatan ekonomi dan gratifikasi Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan saat menjabat Plt Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).<br /> <br /> Penolakan laporan itu mendapat kecaman dari berbagai pihak. Mereka menilai Polda Metro Jaya tebang pilih dalam menyikapi laporan. Pun, penolakan itu dianggap sebagai sebuat kesalahan besar dan pengingkaran terhadap penegakan hukum pidana. <strong>(*)</strong>

Eks Pegawai KPK Prihatin Laporan Masyarakat Sipil atas Luhut Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Lima pimpinan KPK yakni Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwat</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bersama dengan pimpinan lainnya tidak hadir dalam sidang di PTUN Jakarta, Kamis (17/3), terkait gugatan eks pegawai terhadap tes wawasan kebangsaan (TWK). KPK pun memberi alasan.<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan, alasan pimpinan lembaga antirasuah tersebut tidak hadir di sidang PTUN Jakarta. Kata dia, saat ini sidang tersebut masih dalam tahap pemeriksaan persiapan.<br /> <br /> "Sebelumnya, KPK diwakili tim Biro Hukum telah hadir. Agenda saat ini juga masih sama pada tahap pemeriksaan persiapan," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (18/3).<br /> <br /> Ali menuturkan, sidang gugatan PTUN Jakarta pada hari ini dilakukan secara tertutup. Persidangan juga masih terkait materi gugatan yang perlu diperbaiki oleh para pegawai KPK.<br /> <br /> "Pada tahap ini dilakukan secara tertutup dengan agenda masih terkait perbaikan materi gugatan yang diajukan para penggugat dimaksud," katanya.<br /> <br /> Ali mengklaim, pihaknya bakal hadir dalam sidang PTUN Jakarta selanjutnya. Sehingga nantinya KPK bisa menyampaikan secara utuh jawaban terkait gugatan tersebut.<br /> <br /> "Kami memastikan KPK akan kembali hadir pada agenda persidangan nantinya dan akan menyampaikan materi jawaban secara utuh di hadapan majelis hakim," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, mantan pegawai lembaga antirasuah menggugat pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terkait dengan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).<br /> <br /> Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan nomor perkara 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.<br /> <br /> Dalam gugatannya, mantan pegawai KPK meminta hakim memerintahkan para tergugat yakni, pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala BKN menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang adanya pelanggaran, maladministrasi dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN.<br /> <br /> Hakim juga diminta untuk menyatakan para tergugat bersalah karena tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait proses peralihan pegawai. Para tergugat juga diminta membayar kerugian para penggugat sejak penghentian berlangsung.

Firli Cs Tidak Hadir di Sidang Gugatan Eks Pegawai, Ini Penjelasan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mantan-direktur-keuangan-pertamina-divonis-8-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Palu Hakim" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Palu Hakim</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan yang tergabung dalam Indonesia Memanggil (IM) 57+ Institute memutuskan, untuk melakukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP).<br /> <br /> "Berdasarkan putusan Majelis Komisioner KIP terkait sengketa informasi publik 11 eks-pegawai KPK terhadap KPK atas dokumen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pemohon, kami mempertimbangkan untuk mengajukan banding," ujar Hotman kepada wartawan, Jumat (18/3).<br /> <br /> Hotman menegaskan, putusan Majelis Hakim KIP sangatlah aneh. Sehingga secara tidak langsung menguburkan prinsip dan nilai yang dibangun oleh KIP terkait transparansi informasi serta akuntabilitas.<br /> <br /> "Putusan Majlis Komisioner hari ini, kami pandang sebagai hilangnya roh nilai transparansi dalam sebuah kebijakan yang dihasilkan badan publik. Mengingat pegawai KPK yang terdampak hasil TWK bahkan tidak bisa mengakses dasar atau landasan hukum yang dipergunakan untuk menilai dan memutuskan hasil assesment," katanya.<br /> <br /> Hotman menjelaskan, KIP pernah mengabulkan sebagian permohonan David Tobing terkait hasil seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dengan Putusan Nomor 109/IX/KIP-PS-A/2017. Dalam putusannya KIP memerintahkan Komisi Yudisial (KY) memberikan salinan informasi seleksi CHA ke David Tobing.<br /> <br /> Kemudian, KIP juga mengabulkan sengketa antara Ponomo vs Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Ari Widodo vs Kemenkeu. Sehingga kenapa Majelis Hakim KIP bisa berbeda putusan-putusannya terdahulu dengan yang diajukan oleh mantan pegawai KPK tersebut. Padahal kasusnya serupa.<br /> <br /> "Apabila melihat kasus serupa pada sengketa informasi atas nama David Tobing terkait seleksi Hakim Agung, Majelis Komisioner mengabulkan permohonan sengketa informasi publik," katanya.<br /> <br /> "Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi 11 eks-pegawai yang mengajukan sengketa informasi. Kekonsistenan ini tentu akan menegasikan keberadaan lembaga KIP sebagai garda pengawal keterbukaan informasi di republik ini," tambahnya.<br /> <br /> Hotman menuturkan, dalam putusannya Majelis Hakim bahwa informasi yang dimintakan oleh 11 eks-pegawai KPK adalah informasi dikecualikan dan tidak dikuasai oleh KPK, padahal ada informasi yang dimintakan pemohon yang sudah dikuasai oleh KPK yaitu informasi tentang hasil TWK.<br /> <br /> Namun malah Majelis Hakim Komisioner mengabulkan sebagian permintaan 11 pegawai KPK padahal data tersebut tidak pernah dimintakan oleh pemohon dalam permohonannya.<br /> <br /> "IM 57 menyatakan kecewa akan keputusan majelis komisioner KIP yang mendalilkan bahwa tidak dikuasainya informasi oleh pihak termohon menjadi alasan tidak wajibnya memberikan informasi. Padahal secara faktual KPK menguasainya malah diperlihatkan kepada Majelis Komisioner saat sidang setempat di KPK," ungkapnya.<br /> <br /> Padahal, pemohon (eks pegawai KPK) menyadari bahwa informasi yang dimintakan adalah informasi dikecualikan sebagaimana yang diatur oleh pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun perlu dicermati bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 juga mengatur bahwa informasi yang dikecualikan dapat diakses secara terbatas oleh pemohon.<br /> <br /> "Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Komisioner tidak sedikitpun menggunakan pasal 18 sebagai bahan pertimbangan," pungkasnya.

Eks Pegawai KPK Kecewa Putusan Hakim KIP, Hotman Banding ke PTUN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/44_eks_pegawai.jpg" alt="TUGAS BARU: Eks pegawai KPK menghadiri sosialisasi pengangkatan ASN Polri di TNCC Mabes Polri, Senin (6/12). (DOKUMENTASI UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TUGAS BARU: Eks pegawai KPK menghadiri sosialisasi pengangkatan ASN Polri di TNCC Mabes Polri, Senin (6/12). (DOKUMENTASI UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 49 mantan pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri gugatan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menggugat pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).<br /> <br /> Adapun sidang perdana tersebut digelar di PTUN, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Agenda sidang adalah pemeriksaan persiapan.<br /> <br /> "Hari ini, Kamis 10 Maret 2022, perwakilan eks-pegawai KPK menghadiri sidang perdana gugatan PTUN dengan agenda pemeriksaan persiapan," ujar Sekretaris Jenderal IM57+ Lakso Anindito kepada wartawan, Kamis (10/3).<br /> <br /> Lakso berharap di sidang perdana ini, permohonan dari 49 eks pegawai lembaga antirasuah tersebut bisa diterima oleh majelis hakim.<br /> <br /> "Kami berharap bahwa permohonan kami dapat diterima dan diputuskan dengan seadil-adilnya," katanya.<br /> <br /> Menurut Lakso, gugatan PTUN yang ditujukan ke Presiden Jokowi, pimpinan KPK dan Kepala BKN karena mereka tidak melakukan rerkomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman. Pasalnya sudah terbukti adanya pelanggaran dan maladministrasi dalam proses TWK tersebut.<br /> <br /> "Hal ini berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM yang menemukan 11 pelanggaran HAM, dan penyelidikan Ombudsman RI yang menyimpulkan adanya perbuatan melawan hukum serta maladministrasi," ungkapnya.<br /> <br /> Karena itu, KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi harus memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip ketaatan pada asas, aturan hukum, objektifitas, transparansi dan akuntabilitas digunakan dalam urusan sekecil apapun di lembaga antirasuah.<br /> <br /> "Hanya dengan begitu independensi, transparansi dan keberlanjutan pemberantasan korupsi dapat terus terjaga. Sudah sepatutnya pula KPK menjadi contoh bagi praktik birokrasi berintegritas dan profesional," tuturnya.<br /> <br /> Lakso menuturkan, selama proses hukum, eks-pegawai KPK didampingi oleh kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), AMAR Law Firm and Public Interest Law Office, LBH Muhammadiyah, dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Visi Law Office serta para tokoh nasional seperti Asfinawati, Busro Muqqodas dan Saor Siagian.<br /> <br /> Sebelumnya, mantan pegawai lembaga antirasuah menggugat pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terkait dengan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).<br /> <br /> Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT dan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.<br /> <br /> Dalam gugatannya, mantan pegawai KPK meminta hakim memerintahkan para tergugat yakni, pimpinan KPK, Presiden Jokowi dan Kepala BKN menjalankan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman tentang adanya pelanggaran, maladministrasi dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN.<br /> <br /> Hakim juga diminta untuk menyatakan para tergugat bersalah karena tidak menjalankan rekomendasi Komnas HAM terkait proses peralihan pegawai. Para tergugat juga diminta membayar kerugian para penggugat sejak penghentian berlangsung.

Gugat Jokowi dan Firli, Eks Pegawai KPK Berharap Hakim PTUN Kabulkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gugatan terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menggugat pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).<br /> <br /> Menanggapi hal tersebut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku menghormati langkah mantan pegawainya lembaga atirasuah yang mengguggat pimpinan KPK tersebut. Kata dia, KPK akan menyiapkan materi untuk melawan gugatan itu.<br /> <br /> "Tentu KPK akan menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan tentunya di dalam proses persidangan dimaksud, seperti penjelasan bagaimana proses tes wawasan kebangsaan sampai kemudian alih status itu dilakukan," ujar Ali kepada wartawan, Kamis (3/3).<br /> <br /> Ali mengatakan, pengajuan gugatan ke PTUN merupakan hak mantan pegawai lembaga antirasuah sebagai warga negara Indonesia. KPK tidak bisa mengintervensi kemauan mereka untuk mendapatkan kepastian hukum.<br /> <br /> Namun, KPK menegaskan tidak ada yang salah dengan proses alih status pegawai. Proses itu dipastikan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.<br /> <br /> "Prinsipnya bahwa tentu proses alih status pegawai KPK berulang kali kami sampaikan sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan dan turunannya," katanya.<br /> <br /> Ali juga mengaku yakin pihaknya akan menang melawan gugatan tersebut. Sebab KPK pernah menang dalam beberapa gugatan serupa di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).<br /> <br /> "Kemarin sudah diuji baik itu di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, tentu sekali lagi, kami tegaskan prosesnya sudah berjalan sesuai dengan aturan," ungkapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, mantan pegawai KPK Hotman Tambunan Dkk menggugat Pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terkait dengan kepegawaian.<br /> <br /> Gugatan Ita Khoiriyah Dkk terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman Dkk terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.<br /> <br /> Dalam gugatannya, mantan pegawai KPK meminta hakim memerintahkan para tergugat menjalankan rekomendasi Ombudsman tentang adanya maladministrasi dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN.<br /> <br /> Hakim juga diminta untuk menyatakan para tergugat bersalah karena tidak menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait proses peralihan pegawai. Para tergugat juga diminta membayar kerugian para penggugat sejak penghentian berlangsung

Firli Cs Digugat Soal Eks Pegawainya Soal TWK, Begini Respons KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Pegawai-KPK-Dipecat.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan pengawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan gugatan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menggugat pimpinan KPK, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).<br /> <br /> Saat dikonfirmasi, eks pegawai KPK yang juga selaku penggugat, Hotman Tambunan membenarkan dirinya telah melakukan gugatan ke PTUN Jakarta tersebut.<br /> <br /> "Benar kita telah menggugat," ujar Hotman kepada JawaPos.com, Rabu (2/3).<br /> <br /> Namun demikian, Hotman belum bisa menjelaskan secara detail mengenai tuntutan dari gugatan eks pegawai KPK tersebut.<br /> <br /> Gugatan ini telah terdaftar dengan nomor perkara 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Dalam petitum Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, para pegawai KPK tersebut meminta agar majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para penggugat untuk seluruhnya.<br /> <br /> Adapun gugatan yang diajukan para pegawai KPK tersebut:<br /> <br /> Pertama, menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak melakukan rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi Pada Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).<br /> <br /> Kedua, menyatakan tindakan pemerintah dengan tidak melakukan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).<br /> <br /> Ketiga, menghukum para tergugat untuk melaksanakan Rekomendasi Ombudsman RI Nomor: 0001/RM.03.01/0593.2021/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Maladministrasi Pada Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI tentang Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM dalam Proses Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).<br /> <br /> Keempat, menghukum para tergugat yakni pimpinan KPK, Kepala BKN dan Presiden Jokowi untuk merehabilitasi nama baik para penggugat.<br /> <br /> Kelima, menghukum tergugat pertama yakni pimpinan KPK untuk membayar semua kerugian Para Penggugat sejak pemberhentian Para Penggugat dari pegawai KPK sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Firli Cs Hingga Jokowi Digugat ke PTUN Soal TWK oleh Eks Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk" width="100%">
<figcaption>Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjawab pertanyaan awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakarta, Senin (17/5/2021). Novel Baswedan bersama perwakilan 75 pegawai KPK yang dinonaktifk</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, bereaksi keras atas terbitnya peraturan baru di KPK, dalam hal ini Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK. Novel menilai, memang ada misi tertentu dengan sengaja untuk menyingkirkan pegawai KPK yang tidak lagi diragukan integritasnya.<br /> <br /> Sebab diduga Perkom 1/2022 itu upaya Firli Bahuri untuk menjegal dirinya dan sejumlah koleganaya yang disingkirkan Firli Cs, kembali ke KPK.<br /> <br /> "Semakin menggambarkan bahwa benar ada misi tertentu untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik di KPK. Bahkan sekarang seperti ada ketakutan bila suatu saat kembali lagi akan membongkar skandal-skandal tertentu," kata Novel dikonfirmasi, Jumat (11/2).<br /> <br /> Novel tak kaget dengan sikap Firli Bahuri Cs yang melakukan cara-cara tersebut. Dia menuding, Pimpinin KPK yang dikomandoi Firli Bahuri tak punya keseriusan melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi.<br /> <br /> "Bagi saya dan kawan-kawan sangat paham bahwa ketika Pimpinan KPK adalah orang-orang yang tidak ingin memberantas korupsi, bahkan berlaku sebaliknya, maka akan menyingkirkan orang-orang yang punya tekad untuk bekerja baik dan benar," ucap Novel.<br /> <br /> Menurut Novel, jika Pimpinan KPK era Firli Bahuri berakhir, diharapkan bisa bersungguh-sungguh untuk memberantas korupsi, berpengalaman dan memiliki kompetensi.<br /> <br /> "Pada saat itu kami pasti akan dibutuhkan. Jadi saya tidak terkejut dengan dibuatnya peraturan tersebut," tegas Novel.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK menerbitkan peraturan baru, hal tertuang dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawain KPK. Dalam Perkom yang diterbitkan pada 27 Januari 2022 itu menjelaskan berbagai hal terkait kepegawaian, mulai dari pengadaan pegawai, pengangkatan, hingga promosi dan mutasi.<br /> <br /> Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pegawai komisi dalam hal ini KPK, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian, dalam Pasal 3 ayat 2 disebutkan KPK dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> Perkom in diterbitkan, karena pegawai KPK kini berstatus ASN. Hal ini setelah berlakunya revisi Undang-Undang KPK atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.<br /> <br /> Terbitnya Perkom tersebut menuai polemik. Musababnya berdasarkan Pasal 11 Ayat 1 Huruf b, menutup pintu masuk kembali bagi Novel Baswedan dan 56 pegawai lain yang dipecat Firli Bahuri Cs lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), kembali ke lembaga antirasuah. Ini karena dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mensyaratkan bagi ASN yang akan masuk sebagai pegawai PNS di KPK, “Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.<br /> <br /> Novel Baswedan bersama 56 pegawai KPK lain, sebelumnya dipecat oleh Firli Bahuri cs, karena dinilai tidak lolos TWK sebagai syarat menjadi ASN di KPK. Padahal TWK tersebut syarat berbagai pelanggaran administrasi dan HAM. Kini Novel bersama sejumlah eks pegawai KPK lain menjadi ASN di Polri.<br /> <br /> Terkait Perkom ini, JawaPos.com sudah mencoba mengonfirmasi melalui pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri terkait Perkom 1/2022, tetapi belum mendapatkan respon.

Firli Terbitkan Perkom Baru, Novel: Ada Ketakutan Skandal Terbongkar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks pegawai kpk

Berita Terkini