<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilu-2019-kpk-imbau-jangan-pilih-yang-pernah-terlibat-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU (PKPU) untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tentang dimungkinkannya mantan terpidana korupsi maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif (caleg). "Perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan UU adalah final dan mengikat semua pihak. Artinya putusan tersebut akhirnya menjadi menjadi tafsir tunggal atas peraturan perundang-undangan yang diuji," kata pengacara pada Themis Indonesia Law Firm Ibnu Syamsu Hidayat dalam keterangannya, Kamis (5/10). Dalam konteks ini, lanjut Ibnu, putusan nomor Nomor 28 P/HUM/2023 telah menjadi pedoman tunggal yang tidak bisa ditafsir ulang oleh penyelenggara pemilu. Sebab sifat yang final dan mengikat semua pihak, terutama penyelenggara pemilu tidak boleh menghindar dari putusan MA "Inilah yang dimaknai MA sebagai check and balances dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan," tegas tim pengacara pemohon tersebut. Untuk diketahui,&nbsp;dalam PKPU 11/2023, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh masyarakat sipil. Melalui putusan Nomor 28 P/HUM/2023 Mahkamah Agung dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Selain itu, dalam amarnya MA menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. "Sehingga Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh KPU sebagai implementasi pelaksanaan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum dan memerintahkan KPU untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023," pungkasnya.

"Inilah yang dimaknai MA sebagai check and balances dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan," tegas tim pengacara pemohon

KPU Diminta Patuhi Putusan MA Soal Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/Aksi-Kawal-Pemilu-Berintegritas-Fedrik-Tarigan-4-1619164754.jpg" alt="Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas berunjuk rasa di depan kantor KPU, Jakarta, Minggu (28/5/2023). Dalam aksinya mereka memprotes PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Nomor 11 Ta" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Kawal Pemilu Berintegritas berunjuk rasa di depan kantor KPU, Jakarta, Minggu (28/5/2023). Dalam aksinya mereka memprotes PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD serta PKPU Nomor 11 Ta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai membangkang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jika tetap memberikan lampu hijau bagi para mantan terpidana korupsi untuk ikut langsung dalam kontestasi pemilu legislatif. Hal ini karena dalam putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 mengatur tentang bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, terkait adanya rentang waktu tunggu selama 5 tahun, bagi mantan terpidana korupsi untuk ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif. Selain itu, putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023 juga mengatur tentang mantan terpidana yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD, harus telah melewati jangka waktu 5 tahun, setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. "Jika itu disimpangi, maka jelas KPU RI melakukan pembangkangan terhadap putusan MK," kata pegiat antikorupsi Ibnu Syamsu Hidayat kepada JawaPos.com, Senin (29/5). Merespons ini, Komisioner KPU Idham Holik menegaskan, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 mengatur persyaratan pencalonan mantan terpidana yang dilihat adalah ancaman pidana kurang dari 5 tahun dan ancaman 5 tahun atau lebih. Hal ini tercantum dalam legal drafting Pasal 11 ayat (1) huruf g dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 - 13 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 merujuk pada Putusan MK RI Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 merujuk pada Putusan MK RI Nomor 12/PUU-XXI/2023. Terlebih, pada 13 September 2018, Mahkamah Agung membacakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 46 P/HUM/2018. &nbsp; "Dengan adanya Putusan MA tersebut mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu," pungkas Idham.

"Jika itu disimpangi, maka jelas KPU RI melakukan pembangkangan terhadap putusan MK," kata pegiat antikorupsi Ibnu Syamsu Hidayat

KPU Dinilai Membangkang dari Putusan MK Jika Tetap Biarkan Eks Napi Korupsi Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPU.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggulirkan kembali pelarangan bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, untuk maju di Pilkada 2020.  Menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, wacana ini kembali dugulirkan karena Bupati Kudus, Muhammad Tamzil yang pernah menjadi terpidana korupsi kembali mengulangi perbuatannya. Akibatnya Tamzil pun diciduk KPK.  "Gagasan ini bisa terus digulirkan, sehingga bisa diakomodasi," ujar Pramono kepada wartawan, Rabu (31/7).  Menurut Pramono saat ini yang ideal adalah melakukan revisi UU Pilkada bersama dengan DPR. Sebab ia menilai apabila hanya memakai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Maka ada pihak-pihak yang keberatan. Sehingga mengajukan gugatan di Mahkamah Agung (MA).  ‎Bahkan Pramono meyakini, nantinya MA akan membatalkan PKPU tersebut. Sehingga nasibnya sama dengan PKPU Nomor 20/2018 yang melarang eks koruptor menjadi caleg di Pemilu 2019.   "Sudah bisa diduga, dibatalkan di MA. Itu kan problem real yang kita hadapi ke depannya," katanya.  Oleh sebab itu, saat ini juga dibutuhkan peran dari partai politik yang punya kesamaan tidak ingin mengusung mantan terpidana kasus korupsi yang menjadi calon kepala daerah.  ‎"Sehingga kalau partai politik tingkat pusatnya menyetujui otomatis mereka tidak akan mengajukan calon-calon yang memang mantan napi koruptor," ungkapnya.  Pramono berujar, alasan KPU tidak ingin mantan terpidana kasus korupsi menjadi kepala daerah karena si koruptor tersebut telah menghianati sumpah yang diberikan kepadanya.  "KPU berada dalam posisi di mana orang yang pernah mempunyai pengalaman korupsi tidak diberi amanat kembali," pungkasnya.  Sekadar informasi, KPK menetapkan Bupati Kudus Muhammad Tamzil sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.  Adapun, Tamzil pernah ditahan karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan saran dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus untuk tahun anggaran 2004.  Tamzil yang bebas pada 2015 kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Kudus lewat Pilkada 2018 dan kembali terpilih. Namun, kini Tamzil kembali tersandung kasus korupsi karena ia menjadi tersangka dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Kudus.‎

Cegah Bekas Koruptor Maju Lagi, KPU Usulkan UU Pilkada Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketika-mahkamah-agung-beri-karpet-merah-untuk-mantan-koruptor_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Koruptor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagai tersambar petir di siang bolong. Mungkin kata itu tepat untuk menggambarkan betapa kagetnya masyarakat atas keputusan Mahkamah Agung yang meloloskan mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak menjadi bakal calon anggota legislatif dalam pemilu 2019.&nbsp; Majelis Hakim Irfan Fachrudin bersama anggota Yodi Martono dan Supandi membatalkan pasal 4 ayat (3), pasal 7 huruf g peraturak KPU Nomor 20 Tahun 2018. MA berdalih pembatalan dua peraturan KPU itu karena dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 71/PUU-XIV/2016. Putusan itu menyebut mantan napi diperbolehkan menjadi calon anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik terkait status hukum yang pernah menimpanya. Adanya putusan MA ini tidak semata-mata membuat dua aturan PKPU itu langsung gugur. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, lembaganya memiliki waktu 90 hari ke depan untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Selama belum ada revisi PKPU ini, aturan eks napi koruptor menjadi calon wakil rakyat masih berlaku. KPU sampai saat ini juga belum mendapat salinan putusan MA itu. "Selama belum dilakukan revisi masih belum berubah, kemudian kan putusannya kita belum baca," ujar Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5). Dikeluarkannya putusan MA ini membuat situasi semakin kompleks. Sehingga membuat KPU harus lebih cermat dalam memutuskan revisi dalam menyikapi putusan MA. Beberapa opsi pun telah disiapkan oleh KPU dalam menindaklanjuti putusan MA. Seperti memberikan tanda khusus bagi caleg yang berstatus mantan napi korupsi. "Salah satu opsinya itu (menandai caleg eks koruptor). Semangat yang kami jadikan dasar dalam PKPU itu mencari insturmen yang bisa memastikan publik mengetahui keberadaan caleg," imbuh Viryan. Senada dengan KPU, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini ikut menyesalkan keputusan MA. Ia pun mengaku kaget dan heran atas lolosnya eks koruptor menjadi caleg. Putusan MA ini dianggap tidak sejalan dengan dengan arah KPU menciptakan pemilu bersih demi melahirkan wakil rakyat berintegritas. "Tentu kita menyayangkan MA, nampaknya tidak secara utuh melihat maksud yang dikandung KPU di dalam 2 peraturan KPU yang kemudian dibatalkan beberapa pasalnya oleh MA," ucap Titi. Buah dari keputusan ini membuat KPU mempunyai tantangan lebih dalam upaya menciptakan demokrasi yang lebih baik. Penyelenggara harus tetap memastikan bahwa wakil rakyat yang terpilih merupakan figur terbaik, dan mampu memegang amanah rakyat. "Tetapi ada tantangan kita ke depan sangat besar berkaitan dengan beberapa nama caleg mantan napi korupsi terutama kalau sampai betul-betul partai politik ngotot mencalonkan mereka," lanjut Titi. Setelah mantan koruptor diperkenankan menjadi caleg, maka bola panas sekarang dianggap dipegang oleh partai politik. Komitmen mereka dalam mewujudkan pemerintahan bersih akan diuji. "Partai politik harusnya tetap komit untuk mencoret nama mantan napi korupsi yang sudah menang gugatan ini, karena mereka sudah menandatangani pakta integritas," sambung Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Almash Sjafrina. Sementara itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia memandang positif putusan MA ini. Dari kacamata tata negara, keputusan ini memberikan kepastian hukum yang berlaku. Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo pun meminta agar setiap pihak menghargai putusan ini dan menjalankannya. Sebab hasil ini telah melalui proses yang berlaku sehingga tidak perlu dipermasalahkan. "Putusan MA memberikan kepastian hukum. Semua pihak harus menghargai putusan MA," pintanya. Dari sisi partai politik sendiri, partai Golkar tidak merasa rugi ataupun diuntungkan terkait putusan MA yang membolehkan eks koruptor menjadi caleg. Sebab partai yang dipimpin Airlangga Hartarto itu tetap berkomitmen tidak mencalonkan kader yang berlatar belakang mantan napi korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak ada atau tidaknya putusan ini. "Posisi partai Golkar sudah jelas, salah satu tagline kita yaitu Golkar bersih kita sudah tunjukkan selama penyusunan caleg kita berusaha keras untuk tidak mengikutkan kader kita yang pernah terjerat masalah korupsi," ujar Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia. Lebih lanjut Dolly meminta agar masyarakat mengapresiasi langkah KPU yang menerbitkan aturan mantan napi koruptor dilarang nyaleg. Meski kalah dalam uji materi MA, langkah KPU itu semata-mata bertujuan melahirkan wakil rakyat bersih. "Apa yang dilakukan oleh KPU itu kan memberikan wawasan baru, visi baru bahwa kita menginginkan DPR, wakil-wakil rakyat bersih, kita sadar betul saat ini banyak kasus korupsi terjadi," imbuh Dolly. Berbeda dengan Golkar, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopyan menyesalkan putusan MA ini. Menurutnya untuk melahirkan kinerja anggota dewan yang baik harus diimbangi oleh proses rekruitmennya. "Betul kami sayangkan keputusan MA itu. Calon anggota legislatif memang memiliki track record baik, bukan mantan narapidana. Kalau kita melihat bahwa masuknya bagus makanya keluarnya juga bagus," ungkapnya. PKS pun komit akan mencoret calegnya yang terbukti pernah terlibat tiga kasus pidana itu. Mereka enggan memajukan figur yang memiliki citra negatif. "Saya kira termasuk PKS kalau ada nama (eks koruptor) yang diloloskan (Bawaslu) dan kami sudah proses itu di partai," lanjutnya. Sementara Partai Gerindra bersikap normatif atas putusan MA ini. Partai besutan Prabowo Subianto itu enggan menimbang untung ruginya atas keputusan ini. Partai sepenuhnya akan patuh terhadap undang-undang yang berlaku. "Kalau untung rugi nggak ada. Masalah kami sebenernya dari sekian banyak calon nggak ada lagi tinggal pak Taufik sendiri. Kita harus hormati kalau (putusan MA) berlaku sekian bulan lagi juga harus kita hormati. Kita hanya mengikuti apa yang diputuskan Undang-undang," tandas Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman.

Ketika Mahkamah Agung Beri Karpet Merah untuk Mantan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/napi-korupsi-nyaleg-eks-pimpinan-dkpp-ingatkan-efek-dominonya_m_.jpg" alt="Kantor Bawaslu RI. Eks Ketua DKPP, Harjono mengingatkan ada dampak buruk jika Bawaslu meloloskan eks napi koruptor" width="100%">
<figcaption>Kantor Bawaslu RI. Eks Ketua DKPP, Harjono mengingatkan ada dampak buruk jika Bawaslu meloloskan eks napi koruptor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdebatan mantan narapidana korupsi yang diloloskan sebagai Calon Legislatif (Caleg) oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih berlanjut. Dalam kasus ini juga dianggap tidak terjadi keselarasan antara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menanggapi itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengatakan, akan ada dampak buruk jika Bawaslu meloloskan eks napi koruptor. Efek domino disebut tidak bisa dihindari. Sebab mantan koruptor lain yang juga digagalkan oleh KPU saat pencalonan, akan menuntut hak sama dengan rekan-rekannya yang akhirnya diloloskan oleh Bawaslu. "Dampaknya kalau itu dibolehkan (eks koruptot nyaleg) artinya orang-orang yang sudah daftar ke KPU dan dilarang oleh KPU itu harus diberi hak-nya," ujar Harjono di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (4/9). Lebih lanjut Harjono menegaskan, saat ini kunci masalah ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan judicial review terhadap Peraturan KPU, yang menyebut mantan koruptor dilarang nyaleg akan membuat perdebatan ini selesai. "Sekarang tergantung pada MA. MA mau mutus apa persoalan tentang mereka yang tersangkut perkara korupsi ini," tegasnya. Di sisi lain Harjono enggan menyebut DKPP mendukung putusan Bawaslu, pun demikian putusan KPU. Ia lebih berfokus pada putusan yang akan dikeluarkan oleh MA. "Saya tidak bisa mengatakan DKPP mendukung (koruptor nyaleg), karena DKPP itu keluar karena keputusan seluruh anggota, saya tidak bisa mengatakan mendukung, nanti anggota lain tidak setuju. DKPP hanya bicara pada putusannya," tandasnya.

Napi Korupsi Nyaleg, Eks Pimpinan DKPP Ingatkan Efek Dominonya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-putuskan-eks-napi-korupsi-bisa-nyaleg-ini-tanggapan-kpu-dki_m_.jpg" alt="Sidang adjudikasi di Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Sidang adjudikasi di Bawaslu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bawaslu memutuskan untuk&nbsp;mengabulkan permohonan Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menjadi bacaleg untuk DPRD DKI pada Pemilu 2019. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta tetap menunggu putusan rapat pleno KPU pusat. &ldquo;Memutuskan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya,&rdquo; ujar Ketua Majelis Sidang Ajudikasi Puadi dalam persidangan di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (31/8). Dengan demikian, Taufik mengalahkan PKPU 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melarang mantan koruptor untuk mencalonkan diri itu. Dia dapat melanjutkan proses penetapan daftar caleg sementara (DCS) hingga daftar caleg tetap (DCT). &ldquo;Menyatakan bakal calon DPRD DKI Jakarta Dapil 3 nomor urut 1 dari Partai Gerindra atas nama M Taufik memenuhi syarat dan keabsahan dokumen bakal caleg pada Pemilu 2019 oleh KPU DKI Jakarta,&rdquo; kata Puadi. Mengingat notifikasi yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, Arif Budiman yang menyatakan agar tidak megikuti aturan Bawaslu. Komisioner KPUD Jakarta, Nurdin akan melakukan koordinasi terhadap keputusan yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut. &ldquo;Iya kami kan belom konsultasi terkait putusan karena hari ini baru dibacakan, seperti apa tindak lanjutnya tergantung. Karena secara hirarki KPUD Jakarta itu ke KPU RI dan yang dipermasalahkan adalah PKPU nya.&rdquo; ujar Nurdin (31/08). Secara garis besar, KPU DKI Jakarta menunggu hasil keputusan dari KPU RI untuk tindak lanjut terkait persoalan PKPU yang menjadi sengketa tersebut. &ldquo;Nanti kita akan koordinasi, dan kita akan mengadakan rapat pleno lah, terkait apa yang kita lakukan ke depan&rdquo; jelas Nurdin. Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Yupen Hadi mengatakan dirinya merasa puas dengan hasil keputusan dari Bawaslu. &ldquo;Dalam waktu hanya enam kali sidang yang hanya membutuhkan waktu 8 hari walaupun marathon namun ada sense of mepet dari penetapan DCS ke DCT, Hari ini keadilan telah ditegakkan&rdquo; pungkasnya.

Bawaslu Putuskan Eks Napi Korupsi Bisa Nyaleg, Ini Tanggapan KPU DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-ma-kabulkan-gugatan-pkpu_m_232006.jpg" alt="Ilustrasi: Napi kabur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Napi kabur. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyatakan, tidak seharusnya anggota partai politik menggugat PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Peraturan tersebut memuat larangan mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif. "Parpol selalu berkoar-koar antikorupsi dan menandatangani pakta integritas tidak mencalonkan caleg korupsi, tapi malah mengajukan uji materi ke MK," kata Almas saat dikonfirmasi, Selasa (31/7). Menurut Almas, jika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Hal itu tetap tidak berlaku. Sebab proses pendaftaran caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini telah ditutup. "Kalau PKPU dibatalkan tentu tidak berlaku mundur, karena proses pendaftaran sudah selesai," ujar Almas. Sehingga Almas meyakini yang berlaku adalah mantan napi korupsi tidak boleh dicalonkan sebagai caleg pada Pemilu 2019. "KPU fix harus mencoret itu, parpol juga harus mengganti mantan bacaleg korupsi yang mereka calonkan," jelasnya. Kendati demikian, hingga saat ini MA belum menggelar sidang gugatan yang diajukan oleh enam orang penggugat, di antaranya Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik, Waode Nurhayati, Djekmon Ambisi, Jumanto, Mansyur Abu Nawas, dan Abdul Ghani. Keenam orang itu mengajukan gugatan dengan pihak termohon Ketua KPU Arief Budiman. Namun berkas tersebut telah berada di Kamar Tata Usaha Negara (TUN), maka selanjutnya ketua kamar menentukan majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara. "Manajemennya sekarang sudah di kamar TUN," ucap juru bicara MA Suhadi menandaskan.

Jika MA Kabulkan Gugatan PKPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-belum-sidangkan-pkpu-terkait-larangan-eks-napi-nyaleg_m_229425.jpg" alt="Ilustrasi: Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) hingga saat ini belum melakukan sidang terkait gugatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai larangan eks narapidana menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019. "Masih di panitera, sampai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 selesai uji meteri di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA saat ditemui JawaPos.com di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (20/7). Menurut Abdullah, jika MK telah selelai melakukan uji materi, maka MA nantinya menguji PKPU khususnya terkait larangan eks napi menjadi caleg. "Yang dipersoalkan karena PKPU Rosenthal merugikan," ucap Abdullah. Sampai saat ini, MA telah menerima lima laporan dari eks narapidana korupsi yang menggugat PKPU setelah diresmikan oleh Kemenkumham. PKPU itu digugat oleh lima orang mantan narapidana korupsi ke MA, antara lain Wa Ode Nurhayati (kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah), lalu Sarjan Tahir (kasus korupsi alih fungsi hutan Banyuasin, Sumatera Selatan). Kemudian Darmawati Dareho (korupsi pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur), juga Patrice Rio Capella (kasus suap Gubernur Sumatra Utara), dan Al Amin Nur Nasution (kasus korupsi alih fungsi lahan dan peralatan Departemen Kehutanan).

MA Belum Sidangkan PKPU Terkait Larangan Eks Napi Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-jr-ditolak-gerindra-janji-bakal-cabut-taufik-jadi-caleg_m_229059.jpg" alt="Ketua DPD Gerindra DKI M Yaufik (berdiri baju kemeja biru)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPD Gerindra DKI M Yaufik (berdiri baju kemeja biru).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerindra kembali memajukkan Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra Muhammad Taufik pada pemilu 2019 mendatang. Padahal, pencalonan Taufik terkendala dengan peraturan KPU lantaran kadernya itu pernah menjadi narapidana korupsi. Menanggapi majunya Taufik kembali, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco mengatakan, pihaknya membenarkan bahwa Taufik tetap dimajukan sebagai caleg partainya. Keputusan itu pun menyusul sedang digulirkannya uji materi terhadap PKPU mengenai larangan eks napi korupsi sebagai caleg di Mahkamah Agung (MA). "Karena sambil menunggu proses judicial review di Mahkamah Agung," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/7). Menurut Dasco, pihaknya pun mengaku telah melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pronvinsi Jakarta maupun tingkat pusat. Hasilnya, mereka tetap menyarankan Taufik untuk tetap didaftarkan terlebih dahulu. Namun, kata Dasco, jika nantinya gugatan uji materi PKPU ditolak, maka pihaknya mengaku akan menghormati keputusan tersebut. "Kita pesankan kepada kawan-kawan di DPD Gerindra DKI kita akan ikut aturan yang ada ketika kemudian berlaku larangan ya kita akan ikut sesuai aturan, kita akan cabut," ungkapnya. Sementara itu, pihaknya memastikan kasus mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg tak ada di tingkat DPR RI. "Kalau di DPR RI enggak ada sama sekali," pungkasnya. Sebagai informasi, Taufik merupakan mantan terpidana korupsi dalam kasus pengadaan barang dan alat peraga Pemilu pada 2004 silam. Saat itu Taufik menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta. Akibat prakter haramnya itu, Taufik telah menjalankan hukuman selama 18 bulan penjara lantaran telah merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta.

Jika JR Ditolak, Gerindra Janji Bakal Cabut Taufik Jadi Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-lolos-jr-golkar-minta-kadernya-umumkan-sebagai-eks-napi-korupsi_m_229042.jpg" alt="Ilustrasi: Partai Golkar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Partai Golkar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski bertentangan dengan peraturan, Partai Golkar tetap mendaftarkan sejumlah nama bakal caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. Partai berlambang pohon beringin hitam itu masih berharap dengan hasil uji materi di Mahkamah Agung (MA). Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadizly menyebut, kesempatan untuk mengajukan uji materi merupakan hak konstitusional. Sehingga pihaknya masih menunggu mengenai pencalonan kadernya itu sebagai legislatif pasca putusan MA. "Kita tunggu saja apakah KPU konsisten dengan PKPU atau hasil dari JR oleh MA seperti apa," kata Ace di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/7). Menurut Ace, jika nantinya gugatan uji materi mengenai PKPU dikabulkan oleh MA, maka pihaknya akan memberikan instruksi kepada kadernya yang terlibat korupsi untuk mengumumkan diri sebagai mantan terpidana korupsi. Regulasi itu sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 240 ayat 1 huruf G tentang pemilihan umum (UU Pemilu). Dalam aturan itu, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. "Kalaupun juga misalnya lolos dari uji materi di Mahkamah Agung (MA), maka yang bersangkutan harus menyampaikan sebagaimana aturan KPU yaitu mengumumkan dan rakyat yang nanti menentukan," pungkasnya. Diketahui, partai Golkar telah mendaftarkan dua nama mantan narapidana koruptor. Mereka adalah Ketua DPD Partai Golkar Aceh Teuku Muhammad Nurlif dan Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah Iqbal Wibisono. Nurlif merupakan mantan terpidana cek pelawat dugaan suap dalam pemilihan DGS Bank Indonesia Miranda Gultom. Dia telah divonis pidana penjara 1 tahun 4 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara itu, Iqbal ikut terlibat dalam korupsi Bansos Jateng untuk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2008. Atas yaang melilitnya, Iqbal telah divonis 1 tahun penjara.&nbsp; "Kalau Pak Iqbal (Nyaleg) di Jawa Tengah dan pak Nurlip di Aceh. memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret, karena memang nurlip adalah ketua DPD golkar provinsi Aceh, sementara Pak Iqbal ketua harian golkar Jawa Tengah," ucap Ace.

Jika Lolos JR, Golkar Minta Kadernya Umumkan Sebagai Eks Napi Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks napi korupsi nyaleg

Berita Terkini