<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dugaan aliran TPPU SYL itu diduga mengalir ke Anggota DPR RI.</p> <p>Nama Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024, Sudin, disebut-sebut dalam pusaran kasus TPPU yang disangkakan terhadap SYL.</p> <p>Sudin diduga menerima hadiah berupa uang hingga jam tangan dari SYL. Hal itu sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang sebelumnya menjerat SYL.</p> <p>"Seluruh informasi dan keterangan tersebut tentu didalami penyidik untuk melihat apakah ada peran-peran pihak lainnya," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (20/6).</p> <p>Budi menyatakan, pengusutan TPPU terhadap SYL sebagai bentuk optimalisasi pemulihan aset yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah meminta keterangan dari beberapa pihak dalam proses penyidikan.</p> <p>"Pengenaan pasal TPPU ini juga salah satunya untuk optimalisasi asset recovery," ujar Budi.</p> <p>Meski demikian, KPK sampai saat ini masih belum memberikan informasi lebih lanjut terkait aliran TPPU SYL tersebut.</p> <p>"Saat ini, KPK belum bisa menyampaikan secara rinci, karena masuk materi penyidikan," urai Budi.</p> <p>Dalam pengusutan TPPU SYL ini, KPK juga telah menggeledah kantor hukum visi law office, di Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3). Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, mengingat Visi Law Office pernah mendampingi sebagai penasihat hukum SYL, saat terjerat kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan.</p> <p>Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta.</p> <p>Selain itu, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,14 miliar ditambah USD 30.000 subsider 2 tahun penjara.</p> <p>Namun, pada tingkat banding hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000 subsider 5 tahun penjara.</p> <p class="class-paragraph">Hukuman serupa juga dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Hukuman SYL tetap 12 tahun penjara, sebagaimana pada tingkat banding.</p>

KPK mendalami dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo yang mengalir ke anggota DPR, termasuk Sudin. Pengusutan berlanjut.

KPK Dalami Dugaan TPPU Eks Mentan SYL yang Diduga Mengalir ke Anggota DPR

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/Screenshot_2024-05-20-14-13-30-338_commiuigallery-edit-902259519.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela-sela menjalani persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sela-sela menjalani persidangan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya hukum kasasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Terdakwa kasus dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu tetap dihukum 12 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa SYL mantan Menteri Pertanian, dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Minggu (2/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan data dan informasi, sehingga penanganan perkara ini dapat dilakukan secara efektif," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan kasasi yang dijatuhkan MA itu menandakan bahwa proses hukum terhadap Syahrul Yasin Limpo telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht. Sehingga, KPK akan segera mengeksekusinya untuk menjalani pemidanaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, KPK tidak mempermasalahkan jika Syahrul Yasin Limpo mengajukan upaya hukum lain, dalam hal ini peninjauan kembali (PK) atas vonis dari kasus yang menjeratnya itu. Ia berharap, vonis terhadap Syahrul Yasin Limpo dapat memberikan efek jera.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain pemberian efek jera, hukuman pembayaran uang pengganti juga menjadi instrumen dalam peningkatan asset recovery," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam modus perkara ini, lanjut Tessa, pemerasan dalam jabatan juga menjadi salah satu fokus pencegahan korupsi yang dilakukan KPK pada area manajemen ASN.</div> <div dir="auto">Ia mengingatkan, agar tidak ada lagi praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selanjutnya, KPK berharap langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak terulang kembali," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, MA menolak kasasi yang diajukan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Mantan elite Partai Nasdem itu tetap dihukum 12 tahun penjara sebagaimana hukuman pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolak kasasi terdakwa dengan perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti kepada terdakwa," demikian putusan MA, Jumat (28/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015484746/berkas-perkara-tak-kunjung-lengkap-pengacara-firli-bahuri-minta-kasus-pemerasan-syl-dihentikan">Berkas Perkara Tak Kunjung Lengkap, Pengacara Firli Bahuri Minta Kasus Pemerasan SYL Dihentikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SYL juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000, dikurangi dengan jumlah uang yang disita dalam perkara ini yang selanjutnya dinyatakan dirampas untuk negara. Apabila tidak dibayarkan diganti dengan hukuman 5 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan perkara nomor 1081 K/PID.SUS/2025 ini diadili oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Agung Yohanes Priana, dengan anggota hakim Agung Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono. Putusan itu diketok pada Jumat, 28 Februari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan apresiasi atas amar putusan majelis hakim pada kasasi dengan terdakwa SYL

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo yang Tetap Divonis 12 Tahun Penjara

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Syahrul-Yasin-Limpo-2-3326146793.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Bareskrim Polri, Jakarta" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Bareskrim Polri, Jakarta</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Polda Metro Jaya bersama Bareskim Polri terus menelisik perkara dugaan pemerasan yang dilakukan mantan Ketua KPK Firli Bahuri. Untuk mempercepat penyidikan guna pemberkasan perkara tersebut, penyidik melakukan konfrontasi selama 12 jam, antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama&nbsp;Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) dan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS).</p> <p>Syahrul tiba di Bareskrim sekitar pukul 10.30 WIB dengan mengenakan baju tahanan KPK, kemudian baru selesai menjalani pemeriksaan di lantai enam Dittipidkor Bareskrim Polri pukul 22.58 WIB.</p> <p>Usai menjalani pemeriksaan, SYL menyampaikan bahwa keterangan yang diberikannya pada pemeriksaan hari ini sama seperti dengan keterangan yang sudah pernah pernah disampaikan dalam pemeriksaan sebelumnya.</p> <p>"Terima kasih kalian sudah menunggu sampai malam. Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini. Saya kira ini untuk kesekian kalinya," kata SYL, dikutip dari Antara, Jumat (12/1).</p> <p>Adapun, dalam pemeriksaan tersebut SYL diperiksa bersama dengan tujuh saksi lainnya, termasuk Muhammad Hatta (MH) dan Kasdi Subagyono (KS). Pemeriksaan dilakukan di kantor Bareskrim Polri.</p> <p>Terkait pemeriksaan ini, penasihat hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen tak mau menyebutkan materi pemeriksaan terhadap kliennya karena merupakan kewenangan dari penyidik.</p> <p>"Tapi yang jelas, setiap pertanyaan konfrontasi yang tadi terjadi di antara Pak SYL dan berbagai pihak tadi, semua telah dijawab dan menurut hemat kami sudah ada sinkronisasi dari berbagai macam pernyataan-pernyataan maupun juga jawaban dari BAP masing-masing," kata Djamaluddin.</p> <p>Menurut dia, dari hasil pemeriksaan itu mengerucut pada apa yang menjadi substansi dari permasalahan kasus yang tengah disidik tersebut.</p> <div>Selain itu, kata Djamaluddin, dalam pemeriksaan Kamis ini juga dilakukan koreksi terhadap BAP kliennya.</div> <div><br />"Sebetulnya bukan perbaikan BAP tapi sinkronisasi aja. Jadi, setiap keterangan-keterangan antara yang satu dan yang lain yang kesesuaiannya belum terlalu begitu, dapat itu yang kemudian masing-masing menyempurnakan makanya tadi agak lama itu (pemeriksaan)," Djamaluddin.</div>

Terima kasih kalian sudah menunggu sampai malam. Apa yang diminta oleh penyidik dan lain-lain sudah saya sampaikan sampai tengah malam ini.

Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikonfrontasi dengan Dua Anak Buahnya Selama 12 Jam di Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/Mantan-Menteri-Pertanian-Syahrul-Yasin-Limpo-Dery-Ridwansah-5JPG-883011503.jpg" alt="Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2023). SYL akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2023). SYL akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan kuasa hukum mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaludin Koedoeboen yang menyebut ada dugaan keterlibatan petinggi partai, dari kasus yang menjerat kliennya. KPK menyatakan, informasi tersebut menarik untuk didalami.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dugaan itu harus berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat Syahrul Yasin Limpo di Kementerian Pertanian (Kementan). Sebab, perkara dugaan pemerasan terhadap Yasin Limpo yang ditangani Polda Metro Jaya, berbeda dengan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menarik itu (didalami). Jadi gini, perkara yang SYL itu beda dengan yang sedang penyelidikan oleh KPK. Yang jadi persoalan di Polda dengan tersangka Pak FB (Firli Bahuri) ini bukan SYL yang sekarang, itu beda," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (7/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013439780/usai-diperiksa-terkait-pemerasan-syl-firli-bahuri-irit-bicara">Usai Diperiksa Terkait Pemerasan SYL, Firli Bahuri Irit Bicara</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, KPK tidak bisa ikut campur jika dugaan keterlibatan petinggi partai itu berkaitan dengan kasus pemerasan yang ditangani Polda Metro Jaya. Tetapi, jika beririsan dengan kasus Yasin Limpo di Kementan bisa untuk ditindaklanjuti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah siapa nanti yang dituju, kan peristiwa pidananya dulu yang dicari," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013343885/8-jam-diperiksa-usai-firli-jadi-tersangka-syl-ngaku-sudah-blak-blakan-ke-penyidik-bareskrim">8 Jam Diperiksa Usai Firli Jadi Tersangka, SYL Ngaku Sudah Blak-blakan ke Penyidik Bareskrim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Djamaluddin Koedoeboen mengungkap dugaan adanya oknum petinggi partai politik yang terlibat beberapa proyek di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini yang diduga menimbulkan pemerasan yang dilakukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap pak SYL," ujar Djamaluddin, Rabu (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Djamaluddin ketika ditanya perihal ultimatum terhadap kubu Firli beberapa waktu lalu. Saat itu, Djamaluddin menyebut ada hal yang tak bisa disampaikan ke ruang publik karena ingin menjaga kondisi atau iklim yang kondusif dalam rangka menghadapi Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Itu soal) kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024 nanti," pungkasnya.</div>

KPK tidak bisa ikut campur jika dugaan keterlibatan petinggi partai itu berkaitan dengan kasus pemerasan yang ditangani Polda Metro Jaya.

Dugaan Keterlibatan Petinggi Partai di Kasus Syahrul Yasin Limpo, KPK Tidak Bisa Ikut Campur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Trunoyudo-Wisnu-Andiko-2-3887278131.jpg" alt="Kabidhunas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko" width="100%">
<figcaption>Kabidhunas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Penyidik Polda Metro Jaya resmi melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri (FB). Firli akan diperiksa perdana sebagai tersangka pada Jumat (1/12) mendatang.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013338898/selama-kampanye-prabowo-gibran-hanya-akan-cuti-2-hari-sepekan">Selama Kampanye, Prabowo-Gibran Hanya Akan Cuti 2 Hari Sepekan</a></strong>&nbsp;</p> <p>"Pagi ini hari Selasa, tanggal 28 November 2023 juga telah dilayangkan surat panggilan kepada FB dalam kapasitas sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa (28/11).</p> <p>Firli akan diperiksa di Ruang Riksa Dittipidkor Bareskrim Polri lantai 6 Pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan akan dilakukan oleh penyidik gabungan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.</p> <p>Seperti diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara. "Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</p> <p>Penetapan tersangka tersebut juga berdasarkan hasil pemeriksaan kepada 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</p> <p>Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.</p> <p>Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di sebuah GOR bersama Firli pada Maret 2022.</p> <p>Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013338840/mahfud-md-ungkap-arti-logo-baru-hitam-putih-pasangan-ganjar-mahfud-di-pemilu-2024-lambang-ketegasan">Mahfud MD Ungkap Arti Logo Baru Hitam Putih Pasangan Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024, Lambang Ketegasan?</a></strong>&nbsp;</p> <p>Barang bukti selanjutnya adalah 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. (*)</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Penyidik Polda Metro Jaya resmi melayangkan panggilan pemeriksaan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri (FB)

Sudah Disurati Polisi, Firli Bahuri akan Diperiksa Perdana sebagai Tersangka pada Jumat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/JKT-KPK-RIKSA-KEMBALI-LIMPO-FED-3JPG-245593483.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (17/11/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak memberikan perlindungan saksi kepada eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). SYL awalnya mengajukan perlindungan dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LPSK menolak Permohonan yang diajukan oleh SYL," ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu kepada wartawan, Selasa (28/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain SYL, permohonan ditolak juga berlaku bagi eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta. Keputusan ini diambil LPSK berdasar hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013336580/prediksi-argentina-vs-jerman-di-semifinal-piala-dunia-u-17-tim-lengkap-vs-tim-solid-siapa-lebih-baik">Prediksi Argentina vs Jerman di Semifinal Piala Dunia U-17, Tim Lengkap vs Tim Solid, Siapa Lebih Baik?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK," jelas Edwin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013336549/mulai-hari-ini-presiden-jokowi-berikan-izin-mahfud-md-dan-prabowo-cuti-kampanye">Mulai Hari Ini! Presiden Jokowi Berikan Izin Mahfud MD dan Prabowo Cuti Kampanye</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak memberikan perlindungan saksi kepada eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Terkait Kasus Firli Bahuri, LPSK Tolak Beri Perlindungan Saksi kepada SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/Desain-tanpa-judul-28-2877017064.jpg" alt="Potret Firli Bahuri, Ketua KPK yang statusnya dinaikan dari saksi menjadi tersangka kasus gratifikasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Potret Firli Bahuri, Ketua KPK yang statusnya dinaikan dari saksi menjadi tersangka kasus gratifikasi korupsi.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Polisi akan membahas penentuan jadwal pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada siang ini.</p> <p>&nbsp;<strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013317017/dari-surabaya-ganjar-sebut-relawan-harus-gotong-royong-demoi-hattrick-menang-pilpres">Dari Surabaya, Ganjar Sebut Relawan Harus Gotong-Royong demoi Hattrick Menang Pilpres</a></strong></p> <p>Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Bareskrim Polri Kombes Pol. Arief Adiharsa mengatakan, pihaknya akan merampungkan administrasi penyidikan dan setelah itu menentukan jadwal pemeriksaan. "Hari ini merampungkan administrasi penyidikan. Untuk rencana selanjutnya baru akan dibahas siang ini," kata Arief saat dikonfirmasi pada Kamis.</p> <p>Arief juga mengungkapkan bahwa Mabes Polri bakal mengirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka Firli Bahuri ke Sekretariat Negara (Setneg). "Ya (bakal dikirim ke Sekretariat Negara) surat pemberitahuan tersangka," lanjutnya.</p> <p>Setelah proses administrasi penyidikan beres, akan ditentukan juga tempat pemeriksaan Firli Bahuri apakah di Polda Metro Jaya atau di Bareskrim Polri. "Termasuk (menjadwalkan pemeriksaan Firli Bahuri)," ucapnya.</p> <p>Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian SYL pada Rabu malam.</p> <p>&nbsp;Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut setelah dilakukannya gelar perkara pada Rabu (22/11).</p> <p>&nbsp;"Telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI 2020-2023," kata Ade kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Rabu malam. <strong>(*)</strong></p>

Polisi akan membahas penentuan jadwal pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri (FB) sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap SYL

Jadwal Pemeriksaan Tersangka Firli Bahuri akan Ditentukan Hari Ini

<div id="m#msg-f:1783286721669039426" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3399691696.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam kasus ini, penyidik menyita banyak barang bukti, salah satunya yakni dokumen penukaran valas.&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013315418/petinggi-hamas-dan-hizbullah-bertemu-usai-muncul-kesepakatan-gencatan-senjata-dengan-israel">Petinggi Hamas dan Hizbullah Bertemu usai Muncul Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Israel </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barbuk berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya, yang meliputi, satu, dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp 7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain valas, masih banyak barang bukti lain yang disita penyidik. Termasuk ada beberapa alat komunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013315348/polres-lumajang-temukan-unsur-kelalaian-dalam-peristiwa-kecelakaan-ka-probowangi-sopir-minibus-elf-jadi-tersangka">Polres Lumajang Temukan Unsur Kelalaian dalam Peristiwa Kecelakaan KA Probowangi, Sopir Minibus Elf jadi Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan

Firli Ditetapkan Jadi Tersangka, Polisi Sita Valas Senilai Rp 7,4 Miliar

<div id="m#msg-f:1783051795091784404" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/JKT-1-FILRI-PRESKON-OTT-PJ-BUPATI-SORONG-FED-6JPG-2516135852.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan tersangka lainnya usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan tersangka lainnya usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Ia pun menyatakan tidak pernah terlibat terkait dugaan suap dalam penanganan perkara di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013303996/buntut-kerusuhan-suporter-gresik-united-dengan-aparat-kepolisian-begini-tanggapan-tegas-pssi">Buntut Kerusuhan Suporter Gresik United dengan Aparat Kepolisian, Begini Tanggapan Tegas PSSI </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun, dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli mengungkapkan, saat diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya, di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (16/11) lalu, merasa asing. Padahal, ia mengaku selama 40 tahun mengabdi di institusi Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aaya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana, dan mengapa markas besar itu keras terasa asing bagi saya," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli lagi-lagi berargumen, ia tak mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Melainkan, pada 8 November 2023 tengah melakukan kunjungan kerja ke Aceh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dipanggil untuk minta keterangan pada tanggal 8 November 2023, tetapi di saat yang sama saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai ketua KPK hadir di tengah-tengah masyarakat epicentrum dari wilayah barat yaitu Aceh," ujar Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Firli enggan disebut mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Melainkan, menyesuaikan waktu untuk dapat hadir panggilan pemeriksaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK," papar Firli. <strong>(*)</strong></div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Firli Bahuri mengklaim, dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Mentan

Firli Bahuri Klaim Tak Pernah Peras dan Terima Suap dari Syahrul Yasin Limpo

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/alex-tirta-kpk-3782098742.jpg" alt="Ketua Harian PP PBSI Tirta Juwana bersiap menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Harian PP PBSI Tirta Juwana bersiap menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/11/2023).</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Pengusaha tempat hiburan malam,&nbsp;<span class="il">Tirta</span>&nbsp;Juwana Darmadji alias Alex Tirta, telah selesai diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan berjalam sekitar 12 jam.</p> <p>"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Tirta Juwana Darmadji alias Alex Tirta, telah selesai diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo

Berita Terkini