<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/pq34Q8vqMtomEaKfWr6wL0QRHr6kpWg4hwS11YwW-1-1724056824.jpg" alt="Kedua orang tua Nadiem Makarim, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie, ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakpus, Selasa (23/12). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kedua orang tua Nadiem Makarim, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie, ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakpus, Selasa (23/12). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembacaan surat dakwaan terhadap Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim kembali ditunda. Mengingat, kondisi Nadiem Makarim belum sepenuhnya pulih pasca menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Kedua orang tua Nadiem, Nono Anwar Makarim dan Atika Algadrie berharap kasus dugaan korupsi chromebook yang menimpa anaknya segera selesai dan mendapat kepastian hukum. "Kita sendiri ingin semuanya selesai dalam waktu cepat ya. Tapi keadaan kesehatan benar-benar harus diperhatikan juga," kata Atika saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/12). Meski demikian, ia menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim dan Kejaksaan Agung yang telah bersikap profesional dalam menangani perkara hukum yang menjerat Nadiem Makarim. "Kami berterima kasih sekali kepada Majelis hakim dan Kejaksaan yang sangat toleran dan sangat kooperatif dan menerima keadaan ini," tegasnya. Sebelumnya, kondisi kesehatan Nadiem Makarim dikabarkan belum sepenuhnya pulih. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan, Nadiem baru bisa dikatakan pulih setelah dua minggu menjalani proses perawatan. "Kalau dari surat dokternya pasca pemulihan operasi selama 21 hari. Artinya sampai tanggal 2 Januari 2026 baru bisa dikatakan pulih sehatnya," ucap Jaksa Roy Riady dikonfirmasi, Selasa (23/12). Hal senada juga disampaikan tim kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir. Ia mengungkapkan, Nadiem belum bisa dihadirkan ke ruang persidangan karena kondisinya masih sakit. "Kondisinya masih sakit, menurut dokter belum bisa mengikuti persidangan," imbuhnya. Meski demikian, tiga terdakwa lainnya telah menjalani pembacaan surat dakwaan. Mereka yakni Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar pada Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020&ndash;2021. Juga dua terdakwa lainnya, yakni Direktur SMP Kemendikbudristek periode 2020, Mulyatsyah, serta Ibrahim Arief yang berperan sebagai konsultan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek. Mereka didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun bersama-sama Nadiem Makarim. Bahkan, terungkap bahwa Nadiem Makarim disebut menerima keuntungan sebesar 809.596.125.000 atau Rp 809 miliar dari proses pengadaan laptop Chromebook, selama menjabat pada 2020-2022. &nbsp;

Sidang dakwaan Nadiem Makarim ditunda karena kesehatan, orang tua berharap kasus dugaan korupsi Chromebook cepat selesai.

Sidang Nadiem Makarim Ditunda Lagi, Ibunda Ingin Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Cepat Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/W62rja8KLpHnmIEQ7VoUFRAzCQz4C485g125lH2j-2811827733.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim mengenakan pakaian tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook oleh Kejaksaan Agung, Kamis (4/9). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menitipkan pesan kepada keluarganya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nadiem&nbsp;resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan 2019-2022. dia pun langsung ditahan oleh penyidik Kejagung. &rdquo;Untuk keluarga saya dan empat balita saya. Kuatkan diri, kebenaran akan ditunjukkan. Allah melindungi saya, insya Allah,&rdquo; kata Nadiem dari balik mobil tahanan.&nbsp; Datang memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung pagi hari tadi (4/9), Nadiem keluar dari Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung sekitar pukul 16.30 WIB. Dia keluar mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Meski tidak banyak bicara, Nadiem sempat menyampaikan pembelaannya.&nbsp; &rdquo;Allah akan melindungi saya, insya Allah,&rdquo; ungkap Nadiem ketika ditanyai oleh awak media.&nbsp; Walau penyidik sudah menjadikan dirinya sebagai tersangka, Nadiem menyangkal penetapan tersangka tersebut. Dia menyatakan bahwa tidak melakukan apapun dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya. Penegasan itu disampaikan oleh Nadiem sambil digiring masuk ke dalam mobil tahanan oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung.&nbsp; &rdquo;Saya tidak melakukan apapun. Tuhan akan melindungi saya, kebenaran akan keluar. Allah akan mengetahui kebenaran,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Tidak hanya itu, Nadiem menyatakan bahwa baginya integritas dan kejujuran adalah nomor satu. Sehingga dirinya tidak mengakui penetapan tersangka yang diumumkan oleh Kejagung sore ini. <h2>Nadiem: Bagi Saya Integritas Nomor Satu</h2> Nadiem bersikeras tidak tahu-menahu ihwal kasus dugaan korupsi yang diduga terjadi saat Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat. &rdquo;Bagi saya seumur hidup saya integritas nomor satu, kejujuran nomor satu,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Nadiem diumumkan menjadi tersangka oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung setelah memenuhi panggilan untuk diperiksa pada hari ini. Nadiem bersama penasihat hukumnya mendatangi Gedung Bundar JAM Pidsus Kejagung tadi pagi dan baru keluar setelah statusnya menjadi tersangka. &rdquo;Dari hasil pendalam, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada, pada sore hari ini dan hasil dari ekspose, telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan (Dirdik) JAM Pidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo menjelaskan bahwa Nadiem dijadikan tersangka oleh penyidik lantaran sudah ada alat bukti yang memadai. Sehingga dalam pemeriksaan ketiga yang dilakukan terhadap Nadiem, pihaknya menetapkan mantan bos GoJek itu sebagai tersangka. &rdquo;Berdasarkan keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada JAM Pidsus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia periode 2019-2024,&rdquo; terang dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk pendidikan.

Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan Kejagung, Ini Pesan Nadiem Makarim, eks Mendikbudristek Era Jokowi untuk Keluarganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/JKT_Nadiem-Makarim-Usai-Menjalani-Pemeriksaan_SALMAN-TOYIBI-6JPG-2697052318.jpg" alt="Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim usai menjalani pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019-2024 Nadiem Makarim usai menjalani pemeriksaan di Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, pada Kamis (7/8) besok. Nadiem bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek semasa ia menjabat sebagai menteri. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. Pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi perihal rencana pemanggilan Nadiem Makarim pada Kamis besok. "Benar," kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu (6/8). Rencana pemanggilan Nadiem itu setelah KPK membuka penyelidikan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek. KPK masih mengumpulkan alat bukti untuk menaikan status pengusutan dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek ke tahap penyidikan. Lembaga antirasuah sebelumnya juga telah memanggil mantan Staf Khusus (stafsus) Mendikbudristek Nadiem, Fiona Handayani, pada Rabu (30/7). Fiona enggan mengungkapkan materi pemeriksaan usai digali keterangannya oleh tim penyelidik KPK. Sementara, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pihaknya belum bisa membuka hasil pemeriksaan terhadap Fiona. Sebab, pengusutan dugaan korupsi Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek masih dalam tahap penyelidikan. "Karena masih tahap penyelidikan tentu belum bisa kami sampaikan secara rinci," ucap Budi. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengungkapkan, penyelidikan dugaan korupsi Google Cloud terkait dengan potensi kemahalan harga sewa layanan dan kemungkinan terjadinya kebocoran data. KPK menyelisik apakah nilai kontrak sewa penyimpanan data senilai Rp 400 miliar per tahun tersebut wajar atau terdapat kerugian negara.&nbsp;"Ini yang sedang kita dalami. Apakah ini terjadi kemahalan," ujar Asep, Jumat (25/7). Kontrak layanan Google Cloud berjalan selama tiga tahun untuk menunjang sistem pembelajaran daring selama pandemi Covid-19, termasuk untuk menyimpan data dari Platform Merdeka Mengajar (PMM). Selain soal harga, KPK juga menelusuri dugaan adanya kebocoran data siswa dan guru yang tersimpan di layanan tersebut. "Makanya ada kebocoran data dan lain-lain waktu itu kan. Nah itu juga sedang kita dalami. Apakah itu memang satu bagian yang sama atau bagian yang berbeda pengadaannya," urai Asep. Kasus Google Cloud ini diduga juga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Keduanya merupakan bagian dari proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.

KPK akan memanggil Nadiem Makarim untuk diperiksa dalam dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di lingkungan Kemendikbudristek.

Besok, KPK Panggil Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Diperiksa Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Google Cloud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/6XemqNTvlhJ7b8y7nYvjKXkkK7PASAdBacouNfIy-1-2521478427.jpg" alt="Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (23/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (23/6). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (23/6). Pagi ini, Nadiem terlihat ditemani oleh tim penasihat hukumnya saat memenuhi panggilan Korps Adhyaksa. Nadiem tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sekitar pukul 09.00 WIB. Nadiem yang mengenakan kemeja lengan panjang terlihat membawa tas berwarna hitam saat memasuki gedung bundar. Nadiem memilih langsung memasuki gedung bundar untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2020. Nadiem tidak melontarkan pernyataan apapun kepada media, dan memilih meninggalkan wartawan yang hendak membrondong berbagai pertanyaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggali Nadiem Makarim soal pelaksanaan pengadaan laptop chromebook. Mengingat, Nadiem sebagai Mendikbudristek saat itu mempunyai kewenangan dalam pengadaan laptop tersebut. "Itu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini," kata Harli Siregar di Kompleks Kejagung, Jumat (20/6). Selain itu, Kejagung juga akan mendalami peran Nadiem Makarim dalam proses pengadaan laptop chromebook tersebut. "Tentu kita melihat apakah ada peran yang bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan," tegasnya. Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook setelah penyidik Jampidsus Kejagung mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga mantan stafsus Nadiem. Mereka diduga terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada tahun 2020 senilai Rp 9,9 Triliun. Apartemen dua mantan stafsusnya, FH dan JT pun sempat digeledah oleh penyidik Kejagung dalam upaya pendalaman kasus. Sayangnya, saat surat pemanggilan awal sebagai saksi, mereka terus mangkir. Hingga akhirnya Kejagung mengeluarkan surat pencekalan mereka ke luar negeri.&nbsp;

Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp 9,9 triliun.

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Tiba di Kejagung, jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Rp 9,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/10/a76ZhAyww32fD2aGrYMT5UAX0uQaNKK435QGmazb-1-714533426.jpg" alt="Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, selasa (10/6). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjawab pertanyaan soal pemilihan laptop Chromebook dalam upaya pengendalian learning loss di era pandemi Covid-19. Menurut Nadiem, Chromebook dinilai lebih murah ketimbang operating system lainnya, namun tetap sesuai dengan kebutuhan. Saat konferensi pers di The Darmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (10/6), Nadiem menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang dirinya selalu berhati-hati. Oleh sebab itu, selalu ada kajian detail sebelum akhirnya ada keputusan. Saat itu, kata dia, tim di Kemendikbutristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dari kajian tersebut, soal harga akhirnya jadi salah satu pertimbangan cukup besar. &ldquo;Satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga. Chromebook itu kalau (dibandingkan dengan laptop lain) yang speknya sama selalu 10-30 persen lebih murah,&rdquo; jelasnya. Bukan itu saja, operating systemnya Chrome OS disebutnya gratis. Sedangkan operating system lainnya itu berbayar dengan harga jutaan. &ldquo;Dan bisa berbayar sampai Rp 1,5 sampai Rp 2,5 juta tambahan,&rdquo; ungkapnya. Di luar itu, ada berbagai macam fungsi terkait pendidikan yang dirasa oleh pihaknya lebih aman untuk murid-murid dan guru-guru.&nbsp;Salah satunya mengontrol aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook. Sehingga, murid dan guru bisa terlindungi dari pornografi, judi online, atau penyalahgunaan laptop untuk gaming dan lainnya. Nadiem juga menjelaskan soal adanya narasi mengenai upaya penyalahgunaan wewenang untuk mengubah kajian soal efektivitas chromebook ini. Dia mengakui&nbsp;sempat ada uji coba Chromebook pada masa menteri sebelum dirinya. Dalam uji coba tersebut, penggunaan Chromebook difokuskan pada daerah 3T. Yang mana hasilnya pun seperti yang sudah tersebar luas. Namun, dia menegaskan, bahwa di era kepemimpinannya, proses pengadaan laptop Chromebook ini tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Melainkan, untuk sekolah-sekolah yang punya akses internet. &ldquo;Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem wifi 3G, dan juga projector, dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu,&rdquo; paparnya. Karenanya, Kuasa Hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea menegaskan, tudingan Nadiem memaksakan perubahan kajian soal Chromebook tidak benar. Sebab, nyatanya ada dua kajian yang berbeda mengenai Chromebook ini. Selain itu, dalam pengadaan Chromebook, Nadiem disebutnya telah bekerja sama dengan pihak sebagai bentuk pengawasan. Termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah menyatakan bahwa lebih dari 90 persen laptop Chromebook ini terpakai. &ldquo;Jadi memang proyeknya beliau ini khusus daerah yang non 3T, yang ada internetnya lengkap. Jadi tidak benar bahwa dia sengaja ngerubah (hasil kajian), walaupun 3T nggak bisa lalu dipaksakan, itu tidak benar,&rdquo; lanjut Hotman. Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung telah memeriksa sekitar 28 saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp 9,9 triliun pada masa kepemimpinan Nadiem. Dari daftar saksi itu, ada tiga staf khusus Nadiem saat menjabat sebagai menteri yang ikut terseret.&nbsp;Diduga ada pemufakatan jahat yang memaksakan pengadaan laptop Chromebook dalam proyek ini. Padahal, hasil uji coba 1.000 unit laptop serupa pada 2018&ndash;2019 menunjukkan penggunaannya kurang efektif lantaran jaringan internet di Indonesia yang belum merata. Tim teknis bahkan sempat merekomendasikan agar pengadaan dialihkan ke laptop berbasis Windows. Namun, rekomendasi awal tersebut disebut-sebut tak diindahkan. Hingga akhirnya dibuat kajian baru yang justru merekomendasikan pengadaan Chromebook. Kejagung pun masih terus mendalami kasus ini.&nbsp;

Nadiem Makarim menjelaskan alasan pemilihan Chromebook untuk pendidikan, di tengah kasus dugaan korupsi pengadaaan di Kejagung.

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Beber Alasan Dulu Lebih Pilih Chromebook untuk Pembelajaran, yang Kini Tengah Berkasus di Kejagung

Eks Mendikbudristek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eks Mendikbudristek

Berita Terkini

Sidang Nadiem Makarim Ditunda Lagi, Ibunda Ingin Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Cepat Selesai

Jadi Tersangka dan Langsung Ditahan Kejagung, Ini Pesan Nadiem Makarim, eks Mendikbudristek Era Jokowi untuk Keluarganya

Besok, KPK Panggil Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim, Diperiksa Terkait Penyelidikan Dugaan Korupsi Google Cloud

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Tiba di Kejagung, jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook Rp 9,9 Triliun

Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim Beber Alasan Dulu Lebih Pilih Chromebook untuk Pembelajaran, yang Kini Tengah Berkasus di Kejagung

Download Aplikasi JawaPos.com