<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/New-Project-9-871562513.jpg" alt="Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)" width="100%">
<figcaption>Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Satria Arta Kumbara, eks prajurit Marinir TNI AL yang mengaku bergabung menjadi tentara Rusia, otomatis telah kehilangan status kewarganegaraan Indonesia jika terbukti bergabung dalam militer negara lain. &ldquo;Saya tegaskan, jika seorang WNI menjadi tentara di negara asing maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 23 huruf d dan e,&rdquo; kata Supratman kepada wartawan, Rabu (23/7). Merujuk Pasal 23 huruf (d) menyatakan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Sedangkan huruf (e) menyebutkan bahwa WNI juga kehilangan kewarganegaraan jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia hanya dapat dijabat oleh WNI. Hal ini juga merujuk pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI. &ldquo;Rekan-rekan bisa membaca detil isi aturan ini, karena semuanya sudah sangat jelas,&rdquo; lanjutnya. Terkait kasus Satria Arta Kumbara, Supratman menegaskan tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan secara administratif yang dilakukan oleh negara. Karena jika terbukti menjadi tentara asing, maka kewarganegaraan Satria hilang secara otomatis karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. &ldquo;Jadi saya pertegas, tidak ada pencabutan oleh negara. Kehilangan status WNI itu otomatis, jika terbukti menjadi tentara asing tanpa izin Presiden,&rdquo; ucap Supratman. Pernyataan ini disampaikan setelah nama Satria Arta Kumbara kembali menjadi perbincangan publik. Sebab, muncul video pernyataannya yang mengungkapkan penyesalan karena bergabung dengan tentara asing. Satria Arta Kumbara bahkan menyampaikan keinginan untuk kembali menjadi WNI. Meski begitu, Supratman menuturkan hingga saat ini Kemenkum belum menerima laporan resmi, baik dari individu bersangkutan maupun perwakilan RI di luar negeri, yang menyatakan status Satria Arta Kumbara sebagai tentara negara asing. &ldquo;Jika memang yang bersangkutan terbukti menjadi tentara asing, maka untuk kembali menjadi WNI, dia harus menempuh jalur permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri Hukum, sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2006 dan PP Nomor 2 Tahun 2007. Proses ini dikenal sebagai naturalisasi murni,&rdquo; pungkasnya.

Pasal 23 huruf (d) UU Kewarganegaraan menyatakan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.

Menkum Supratman Andi Agtas Tegaskan Eks Marinir Satria Arta Kumbara Harus Tempuh Proses Hukum Jika Ingin Kembali Jadi WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/New-Project-9-871562513.jpg" alt="Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)" width="100%">
<figcaption>Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Keputusan Satria Arta Kumbara meneken kontrak untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia untuk berperang di Ukraina membawa konsekuensi hukum. Secara otomatis, tindakan tersebut membuat mantan prajurit Korps Marinir TNI AL itu kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Hal itu ditegaskan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. Dalam keterangan pers pada Rabu (23/7), dia menyampaikan bahwa bahwa seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara di negara asing.&nbsp; &rdquo;Saya tegaskan, jika seorang WNI menjadi tentara di negara asing maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 23 huruf d dan e,&rdquo; kata dia. Pasal 23 UU Kewarganegaraan mengatur tentang WNI yang kehilangan kewarganegaraan. Pada huruf (d) dalam pasal itu dengan tegas disebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Kemudian pada huruf (e) juga ditegaskan, seorang WNI kehilangan kewarganegaraan jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI. &rdquo;Saya tegaskan, tidak ada proses pencabutan kewarganegaraan Satria Arta Kumbara menjadi WNI, tapi yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing karena sudah melanggar UU Kewarganegaraan,&rdquo; ujarnya. Sebelumnya, Satria curhat melalui akun media sosialnya @zsorm689. Dalam video tersebut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dan meminta agar dipulangkan ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila (atas) ketidaktahuan saya, saya menandatangani kontrak dengan menteri pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah,&rdquo; buka Satria dalam unggahan tersebut.&nbsp; Pria yang pernah berdinas di Inspektorat Jenderal (Itjen) Korps Marinir itu menyampaikan bahwa saat berangkat ke Indonesia, dia pamit dan memohon doa restu dari ibunya. Namun, pencabutan kewarganegaraannya oleh Pemerintah Indonesia dinilai tidak sebanding dengan apapun yang dia dapatkan selama bergabung dengan tentara Rusia.&nbsp; &rdquo;Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono. Mohon kebesaran hati bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia,&rdquo; harap Satria.&nbsp; Menurut dia, yang bisa mengakhiri kontrak itu hanya Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kementerian Pertahanan Rusia. Dia menegaskan, kewarganegaraan Indonesia adalah segala-galanya dan merupakan hal yang tidak ternilai bagi dirinya. Karena itu, dia juga meminta bantuan agar videonya diteruskan sampai kepada admin Partai Gerindra.&nbsp; &rdquo;Mohon izin, mohon bantuan teman-temen semua minta tolong diteruskan ke admin Gerindra agar disampaikan kepada beliau. Jujur saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya adalah segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di akhir video itu, Satria kembali memohon maaf karena ketidaktahuannya telah melanggar aturan dalam Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan. Dia meminta kebesaran hati dari Pemerintah Indonesia dan segenap pejabat terkait agar bersedia membantu dirinya untuk pulang ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Dan sekali lagi saya memohon kebesaran hati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri kontrak tersebut, dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya, dipulangkan ke Indonesia,&rdquo; tutupnya.&nbsp;

Keputusan Satria Arta Kumbara untuk bergabung dengan tentara Rusia berdampak pada kewarganegaraannya yang otomatis hilang.

Teken Kontrak dengan Angkatan Bersenjata Rusia, Eks Marinir Satria Arta Kumbara Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan, Tak Perlu Pencabutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/3twrOt7vXk975j4Ryka16pzivZuDxb5WFMhxzAQg-3554697944.jpg" alt="Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan prajurit Korps Marinir, Satria Arta Kumbara, memohon kepada pemerintah agar dipulangkan ke Indonesia. Permintaan itu dia sampaikan setelah bergabung dengan tentara Rusia dalam peperangan melawan Ukraina. Atas kondisi tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengimbau agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mudah tergoda untuk menjadi tentara asing.&nbsp; Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menyampaikan, ada konsekuensi hukum di balik tindakan yang dilakukan oleh Satria. Termasuk kehilangan kewarganegaraan karena secara sadar bergabung dengan kesatuan tentara asing. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.&nbsp; &rdquo;Tentunya kami berharap seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati ketika memang ada tawaran-tawaran untuk bergabung (dengan tentara asing), karena ada konsekuensi-konsekuensi hukum juga secara administratif yang juga bisa berpengaruh sebagaimana yang terjadi (pada Satria) tadi,&rdquo; kata dia saat diwawancarai oleh awak media pada Selasa (22/7).&nbsp; Secara tegas, Frega menyatakan bahwa pemerintah tidak berharap hal serupa terulang. Maka, Kemhan mengingatkan agar tidak ada lagi WNI yang mengambil langkah serupa Satria. Apalagi risikonya kehilangan kewarganegaraan, bahkan bisa kehilangan nyawa karena bertempur di medan perang. &rdquo;Masyarakat harus lebih berhati-hati apabila ada tawaran-tawaran serupa,&rdquo; lanjut Frega.&nbsp; Karena status Satria saat ini sudah bukan lagi TNI, lanjut Frega, Kemhan tidak akan turut ambil bagian. Secara penuh, mereka ikut pada keputusan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto. Berkaitan dengan permintaan Satria yang sudah disampaikan melalui video pada akun media sosialnya, dia menyatakan bahwa hal itu menjadi ranah Kementerian Luar Negeri (Kemlu).&nbsp; &rdquo;Kalau kemarin disampaikan statusnya karena sudah dicabut, kami menyerahkan kepada Kementerian Luar Negeri nanti yang mengkomunikasikan. Dia &nbsp;kan statusnya sudah bukan lagi aktif sebagai prajurit TNI, kami ikut arahan pimpinan saja karena saat ini kan aktivitasnya terlibat dalam konflik antara Rusia dan Ukraina,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &nbsp;

Kementerian Pertahanan imbau WNI tidak tergoda menjadi tentara asing, Ingatkan kasus Satria Arta Kumbara yang minta pulang.

Eks Marinir Satria Arta Kumbara Minta Dipulangkan ke Indonesia, Begini Imbauan Kemhan agar Tak Ada Lagi WNI Gabung Tentara Asing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/New-Project-9-871562513.jpg" alt="Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)" width="100%">
<figcaption>Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih terus mengupayakan komunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Mantan prajurit Korps Marinir yang memilih bergabung dengan tentara Rusia itu belakangan memohon bantuan agar bisa kembali ke Indonesia dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali.&nbsp; Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat menyampaikan bahwa instansinya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow terus memantau keberadaan Satria. Tujuannya untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan di negara yang tengah berperang dengan Ukraina itu. &rdquo;Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow tetap memantau keberadaan dan melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan,&rdquo; terangnya saat dikonfirmasi pada Selasa (22/7).&nbsp; Namun, pria yang akrab dipanggil Roy Soemirat tersebut menyatakan bahwa Kemlu tidak mengurusi status kewarganegaraan Satria. Sebagaimana disampaikan oleh Satria, dia memohon agar kewarganegaraannya dikembalikan meski sudah melanggar aturan. &rdquo;Mengenai status kewarganegaraan yang bersangkutan, hal tersebut menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum,&rdquo; lanjut Roy.&nbsp; Sebelumnya, Satria melalui akun media sosialnya @zsorm689. Dalam video tersebut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Dia juga meminta agar dipulangkan ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila (atas) ketidaktahuan saya, saya menandatangani kontrak dengan menteri pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah,&rdquo; ucap Satria dalam unggahan tersebut.&nbsp; Pria yang pernah berdinas di Inspektorat Jenderal (Itjen) Korps Marinir itu menyampaikan bahwa saat berangkat ke Indonesia, dia pamit dan memohon doa restu dari ibunya. Namun, pencabutan kewarganegaraannya oleh Pemerintah Indonesia dinilai tidak sebanding dengan apapun yang dia dapatkan selama bergabung dengan tentara Rusia.&nbsp; &rdquo;Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia,&rdquo; harap Satria.&nbsp; Menurut dia, yang bisa mengakhiri kontrak itu hanya Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kementerian Pertahanan Rusia. Dia menegaskan, kewarganegaraan Indonesia adalah segala-galanya dan merupakan hal yang tidak ternilai bagi dirinya. Karena itu, dia juga meminta bantuan agar videonya diteruskan sampai kepada admin Partai Gerindra.&nbsp; &rdquo;Mohon izin, mohon bantuan teman-temen semua minta tolong diteruskan ke admin Gerindra agar disampaikan kepada beliau. Jujur saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya adalah segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di akhir video itu, Satria kembali memohon maaf karena ketidaktahuannya telah melanggar aturan dalam Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan. Dia meminta kebesaran hati dari Pemerintah Indonesia dan segenap pejabat terkait agar bersedia membantu dirinya untuk pulang ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Dan sekali lagi saya memohon kebesaran hati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri kontrak tersebut, dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya, dipulangkan ke Indonesia,&rdquo; tutupnya.&nbsp;

Kementerian Luar Negeri terus berupaya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara , eks Marinir yang meminta kembali ke Indonesia.

Kemlu Masih Upayakan Komunikasi dengan Eks Marinir, Satria Arta Kumbara, Kewarganegaraan Jadi Urusan Kementerian Hukum

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-162022-1409262225.jpg" alt="Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Satria Arta Kumbara viral di media sosial, pecatan marinir mengaku ikut operasi militer Rusia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Eks pecatan marinir Satria Arta Kumbara yang terang-terangan mengaku ikut dalam operasi militer Rusia terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sebab, dia terlibat secara aktif dalam aktivitas militer negara lain tanpa izin dari presiden maupun penugasan negara.&nbsp; Menurut pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, Pasal 23 huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur hal itu secara jelas. Fahmi menyebut, landasan hukum tersebut sudah dilanggar oleh pecatan Korps Marinir TNI AL itu. &rdquo;Pasal itu menyatakan bahwa WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden dapat kehilangan kewarganegaraannya. Jika benar Satria Arta telah dengan sadar dan secara aktif menjadi bagian dari aktivitas militer Rusia, maka pemerintah perlu mempertimbangkan pencabutan kewarganegaraannya,&rdquo; kata dia pada Sabtu (10/5).&nbsp; Menurut Fahmi, sikap tegas pemerintah dibutuhkan sebagai bentuk ketegasan hukum dan penegasan posisi negara. Dalam hal ini, kata Fahmi, Satria sudah dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat oleh TNI AL dan satuannya di bawah Korps Marinir.&nbsp; &rdquo;Seorang eks prajurit Marinir TNI AL yang diketahui telah diberhentikan tidak dengan hormat karena meninggalkan dinas tanpa izin alias disersi, lalu muncul sebagai sosok yang mengaku ikut bergabung dalam aktivitas militer Rusia, menjadi sebuah preseden berbahaya yang tak bisa diabaikan,&rdquo; ucap Fahmi.&nbsp; Dia menilai, persoalan Satria bukan sekadar masalah individu yang tersesat jalan, melainkan sinyal adanya celah serius yang perlu ditutup. Khususnya dalam sistem pengawasan dan pembinaan pasca-dinas di tubuh institusi militer Indonesia, dalam hal ini TNI.&nbsp; &rdquo;Preseden ini bisa menormalisasi gagasan bahwa setelah keluar dari dinas, baik karena pensiun maupun karena disersi atau bermasalah dengan hukum, seorang mantan prajurit bebas memanfaatkan keahliannya untuk bergabung aktivitas militer asing atau bahkan dalam konflik di negara lain,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi Arsanta saat dikonfirmasi pada Jumat (9/5) menyampaikan bahwa Satria Arta Kumbara adalah pecatan dari Korps Marinir. Dia sudah tidak lagi bertugas sejak 2022 lalu karena desersi atau meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan dan tanpa izin. &rdquo;Personel tersebut pecatan dari Marinir,&rdquo; ungkap Wira menegaskan.&nbsp; Perwira tinggi (pati) bintang 1 TNI AL itu menyampaikan bahwa mantan prajurit Marinir itu bernama Satria Arta Kumbara. Pangkat terakhirnya adalah serda atau sersan dua. Dia memiliki NRP 111026 dan pernah bertugas dalam satuan Itkormar. Namun yang bersangkutan desersi sejak 13 Juni 2022 sampai saat ini. Sehingga dipecat oleh satuannya.&nbsp; Wira pun membeber perkara dan putusan berkekuatan hukum tetap atas mantan prajurit Korps Marinir tersebut. Yakni putusan perkara bernomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan akta berkekuatan hukum tetap bernomor nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tanggal 17 April 2023.&nbsp; &rdquo;Putusan In Absentia Dilmil II-08 Jakarta, yang bersangkutan (dihukum) pidana penjara 1 tahun dan tambahan pidana dipecat berdasarkan putusan perkara dan akta berkekuatan hukum tetap,&rdquo; jelasnya.&nbsp; </div>

Satria Arta Kumbara yang terang-terangan mengaku ikut dalam operasi militer Rusia terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Pecatan Marinir Ikut Operasi Militer Rusia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

eks marinir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks marinir

Berita Terkini

Menkum Supratman Andi Agtas Tegaskan Eks Marinir Satria Arta Kumbara Harus Tempuh Proses Hukum Jika Ingin Kembali Jadi WNI

Teken Kontrak dengan Angkatan Bersenjata Rusia, Eks Marinir Satria Arta Kumbara Otomatis Kehilangan Kewarganegaraan, Tak Perlu Pencabutan

Eks Marinir Satria Arta Kumbara Minta Dipulangkan ke Indonesia, Begini Imbauan Kemhan agar Tak Ada Lagi WNI Gabung Tentara Asing

Kemlu Masih Upayakan Komunikasi dengan Eks Marinir, Satria Arta Kumbara, Kewarganegaraan Jadi Urusan Kementerian Hukum

Pecatan Marinir Ikut Operasi Militer Rusia Terancam Kehilangan Kewarganegaraan

Download Aplikasi JawaPos.com