<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/HARI-TERAKHIR-PENDAFTARAN-BACALEG-DI-KPU-FEDRIK-TARIGAN-6-2497610240.jpg" alt="Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023). KPU RI menutup masa pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 hari ini (Min" width="100%">
<figcaption>Petugas KPU Pusat melakukan verifikasi berkas pengajuan bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Minggu (14/5/2023). KPU RI menutup masa pendaftaran calon legislatif (caleg) DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 hari ini (Min</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA)&nbsp; mengabulkan seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 11 Ayat (6) tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 11/2023&nbsp;terkait dimungkinkannya mantan terpidana korupsi maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif (caleg).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji materi itu sebelumnya diajukan oleh&nbsp;dua mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang, bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Transparency International Indonesia (TII).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam putusannya, MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut dua PKPU yang dinilai penggugat memberikan karpet merah kepada mantan koruptor dalam mengikuti Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Indonesia Corruption Watch (ICW), 2. Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem), 3. Saut Situmorang dan 4. Abraham Samad untuk seluruhnya," bunyi keterangan resmi Mahkamah Agung, Sabtu (30/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, MA menilai Pasal 11 Ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, MA juga menyatakan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MA menilai seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) PKPU Nomor 10 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, MA memerintahkan kepada KPU selaku termohon untuk mencabut Pasal 11 Ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11/2023. MA menegaskan, seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MA juga memerintahkan kepada Panitera MA untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. MA menghukum Ketua KPU selaku termohon membayar biaya perkara Rp1 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)," bunyi amar putusan tersebut.</div>

Uji materi itu sebelumnya diajukan oleh dua mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang, bersama organisasi masyarakat sipil.

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Pemberian Karpet Merah bagi Eks Koruptor Nyaleg 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-beberkan-40-eks-koruptor-yang-nyaleg-di-pileg-mendatang_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Koruptor" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Koruptor</figcaption>
</figure>&nbsp;JawaPos.com - Agar tak membeli kucing dalam karung, Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mengingatkan publik agar tak sembarangan memilih wakilnya di kontestasi pemilihan legislatif nanti. Ini dilakukan agar rakyat dapat lebih sejahtera ke depannya. Untuk mengingkatkan kembali publik, Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan daftar 40 caleg mantan napi korupsi yang berlaga di kontestasi Pemilu 2019. Daftar caleg eks napi korupsi itu dipublikasi di akun twitter resmi milik ICW. "40 caleg MANTAN NAPI KORUPSI yang sedang berlaga mendapatkan bangku wakil rakyat. Catat ya tweeps! #koruptorkoknyaleg," cuit akun resmi ICW (@antikorupsi) yang dilihat Jawapos.com, Sabtu (5/1). Ke-40 caleg mantan napi koruptor itu tercatat berasal dari 11 partai politik dan DPD RI. Mereka terdiri dari caleg anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan rincian 37 caleg DPRD dan 3 caleg DPD. Dikonfirmasi adanya cuitan ini, aktivis ICW Donald Fariz mengatakan, tujuannya dilakukan agar masyarakat tak salah pilih. "Tujuannya supaya masyrakat tahu siapa saja caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi. Sehingga masyarakat tidak salah memilih wakil rakyat," kata Donald dikonfirmasi JawaPos.com. Berikut ini daftar caleg yang dirilis ICW: Daftar eks napi korupsi caleg DPRD provinsi: Partai Gerindra Mohamad Taufik, dapil DKI 3 Herry Jones Kere, dapil Sulut 1 Husen Kausaha, dapil Malut 4 Partai Golkar Hamid Usman, dapil Maluku Utara 3, Desy Yusandi, dapil Banten 6 Agus Mulyadi R, dapil Banten 9 Partai Berkarya Meike Nangka, dapil Sulut 2 Arief Armaiyn, dapil Malut 2 Partai Perindo Samuel Buntuang, dapil Gorontalo 6 Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Fattah, dapil Jambi 2 Partai Hanura Midasir, dapil Jateng 4 Welhelmus Tahalele, dapil Malut 3 Akhmad Ibrahim, Malut 3 Partai Bulan Bintang (PBB) Nasrullah Hamka, dapil Jambi 1 Sementara, daftar eks napi korupsi caleg DPRD kabupaten/kota: Partai Gerindra Al Hajar Syahyan, dapil Tanggamus 4 Ferizal, dapil Belitung Timur 1 Mirhammuddin, dapil Belitung Timur 2 Partai Golkar Heri Baelanu, dapil Pandeglang 1 Dede Widarso, dapil Pandeglang 5 Saiful T Lami, dapil Tojo Una-Una 1 Edy Muklison, dapil Blitar 4 Partai Garuda Yulius Dakhi, dapil Nias Selatan 1 Ariston Moho, dapil Nias Selatan 1 Partai Berkarya Yohanes Marianus Koa, dapil Ende 1 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maksum DG Mannassa, dapil Mamuju 2 Partai Perindo Zukfikri, dapil Pagar Alam 2 Partai Amanat Nasional (PAN) Masri, dapil Belitung Timur 2 Muhammad Afrizal, dapil Lingga 3 Bahri Syamsu Arief, dapil Cilegon 2 Partai Hanura Warsit, dapil Blora 3 Moh Nur Hasan, dapil Rembang 4 Partai Demokrat Jones Khan, dapil Pagar Alam 1 Jhony Husban, dapil Cilegon 1 Syamsudin, dapil Lombok Tengah 5 Darmawaty Dareho, dapil Manado 4 PKP Indonesia Matius Tungka, dapil Poso 3 Joni Cornelius Tondok, dapil Toraja Utara 4 Selain itu, ada daftar eks napi korupsi caleg DPD: Syahrul Kui Damapoli, Sulut Abdullah Puteh, Aceh Abdillah, Sumut

ICW Beberkan 40 Eks Koruptor yang Nyaleg di Pileg Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-desak-larangan-koruptor-nyaleg-masuk-uu-pemilu_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPR. ICW mendesak DPR segera merevisi undang-undang Pemilu. Khususnya memasukan aturan larangan seorang bekas koruptor menjadi caleg." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPR. ICW mendesak DPR segera merevisi undang-undang Pemilu. Khususnya memasukan aturan larangan seorang bekas koruptor menjadi caleg.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mendesak perlu adanya revisi Undang-Undang Pemilu. Tujuannya untuk mencegah masuknya kembali para mantan napi korupsi dalam laga pileg. Desakkan tersebut menanggapi perihal putusan Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, didalamnya memuat larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). MA juga mengatakan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. Di mana setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana, dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik. Untuk itu, Almas menilai perlu adanya revisi UU Pemilu mengenai hal tersebut. Demi pemilu bersih, berintegritas dan dipercaya publik. "Kemarin kan perdebatannya orang-orang yang menolak, bukan karena semangatnya tapi karena larangan ini ada di level PKPU. Seharusnya ada di undang-undang, kalo gitu maka ke depan kita bersama dengan semua pihak mengupayakan larangan ini masuk dalam undang-undang pemilu legislatif," paparnya saat ditemui di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (25/9). Maka dari itu, dia meminta agar semua pihak termasuk publik bisa mendorong dengan konsisten menyuarakan revisi UU itu. Efeknya, revisi undang-undang ini jika benar adanya maka bisa mewujudkan parlemen yang bersih dalam jangka waktu yang panjang. "Ada agenda yang lebih panjang yaitu adanya parlemen yang lebih bersih dari korupsi, tujuan ke depan untuk mempersempit ruang bagi orang orang yang sudah jelas mengkhianati kepercayaan publik untuk mencalonkan diri kembali," imbuhnya. Di sisi lain, ada cara lain yang bisa dilakukan parpol demi menghindarkan masuknya mantan napi korupsi menjadi caleg. Yakni dengan cara menyusun aturan khusus secara internal untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. Menurut dia, komitmen menciptakan aturan itu bisa membawa nilai lebih bagi citra dan kinerja partai. Termasuk publik selaku pemilih, dan legitimasi pemilu ke depannya. "Peran dari parpol semakin diperlukan untuk kemudian menyediakan calon yang lebih bersih dan berintegritas agar pemilih semakin percaya kepada pemilu. Semakin percaya dalam agenda pemberantasan korupsi, pembenahan parlemen ke depan dan mau menggunakan hak suaranya," pungkasnya.

ICW Desak Larangan Koruptor Nyaleg Masuk UU Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/m-taufik-boleh-nyaleg-mui-anggap-korupsi-belum-jadi-musuh-bersama_m_.jpg" alt="Sejumlah petugas TPS dan saksi sedang memeriksa daftar nama caleg yang dicoblos oleh pemilih." width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas TPS dan saksi sedang memeriksa daftar nama caleg yang dicoblos oleh pemilih.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 ternyata disesalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karena ada pihak-pihak yang diuntungkan atas dalam putusan tersebut, salah satunya Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi mengatakan ada klausul dalam aturan KPU yang mensyaratkan bakal calon anggota legislatif tidak boleh berasal dari mantan narapidana kasus korupsi. Dengan dibatalkannya PKPU itu, otomatis partai politik dapat kembali mencalonkan mantan terpidana korupsi tersebut. "Hal ini menunjukkan bahwa korupsi belum dianggap sebagai musuh bersama dan menjadi sinyalemen krisis yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia," tegas Zainut dalam keterangannya, Rabu (19/8). Menurutnya, upaya memerangi korupsi seharusnya dimulai dengan lahirnya rasa krisis yaitu kesadaran bahwa jika korupsi tidak diberantas maka keberlangsungan negara menjadi ancaman serius. "Seharusnya Pemerintah dan rakyat Indonesia serius dalam menanggulangi kasus korupsi, tidak boleh setengah-setengah. Baik dalam bentuk kebijakan maupun sikap dan tindakan," terangnya. Zainut melihat dalam kenyataan sosial, bahaya korupsi belum melekat dalam benak masyarakat. Ini terbukti dari masyarakat yang masih memberikan apresiasi dan dukungan para eks napi korupsi kembali menjadi pemimpin daerah ataupun anggota legislatif. "Kepada masyarakat cermatlah memilih pemimpin khususnya calon anggota legislatif, agar tidak memilih caleg yang memiliki sejarah kasus korupsi. Hal ini semata untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan bencana," tandasnya.

M Taufik Boleh Nyaleg, MUI Anggap Korupsi Belum Jadi Musuh Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-klaim-pernah-usul-eks-koruptor-nyaleg-ditandai-di-surat-suara_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Logo Bawaslu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Logo Bawaslu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Walaupun diperbolehkannya bekas koruptor menjadi caleg. &lrm;Namun para penggiat pemilihan umum dan antikorupsi, meminta supaya bekas koruptor ini ditandai dalam surat suaranya di Pileg 2019 mendatang. Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengaku sudah dari awal mengusulkan adanya penandaan surat suara tersebut. Hal itu Bawaslu sampaikan saat KPU merumuskan PKPU Nomor 20/2018. "Jadi itu yang telah kami sampaikan. Misalnya kasih tanda di surat suara," ujar Fritz di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa (18/9). Selain itu, dalam rapat dengan KPU beberapa waktu lalu. Bawaslu juga mengusulkan lembaga yang dikepalai oleh Arief Budiman untuk bisa mengumumkan ke publik siapa saja caleg bekas koruptor tersebut. "Misalnmya ada pengumuman caleg mana saja atau misalnya dibuat di TPS ada daftar dan fotonya," katanya. Menurut Fritz, Bawaslu juga komitmen mendukung Pileg 2019 lebih baik dari sebelumnya. Bahkan hal ini juga ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi II DPR. "Intinya itu dalam rangka mendukung gerakan antikorupsi," pungkasnya. Sekadar informasi, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019. Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi. Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. Adapun permohonan uji materi PKPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Diantaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

Bawaslu Klaim Pernah Usul eks Koruptor Nyaleg Ditandai di Surat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-minta-kpu-segera-terapkan-putusan-eks-napi-korupsi-nyaleg_m_.jpg" alt="Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, di gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (17/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyatakan putusan MA mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif harus segera dilaksanakan. Pasalnya, putusan itu berlaku mengikat usai diputuskan majelis hakim. &ldquo;Putusan perkara ini berlaku sejak diputuskan Kamis (13/9),&rdquo; kata Abdullah di gedung MA, Jakarta, Senin (17/9). Sejumlah pihak sebelumnya menyebut KPU masih boleh mencoret daftar nama caleg eks narapidana korupsi dalam batas waktu 90 hari. Ketentuan ini mengacu pada pasal 8 ayat 2 Peraturan MA 1/2011 yang menyebut bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dilaksanakan dalam 90 hari usai suatu perkara diputuskan. Namun, kata Abdullah, putusan soal PKPU itu harus segera dilaksanakan mengingat waktu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU pada 20 September mendatang. &ldquo;Waktu tinggal tiga hari, kalau tunggu 90 hari lagi harus berapa lama,&rdquo; ujarnya. Pihak MA pun, diakui Abdullah, akan segera mengirim salinan putusan agar KPU dapat segera melaksanakan putusan tersebut. Sebab, KPU sebelumnya menyatakan harus menunggu salinan putusan MA terlebih dulu untuk membatalkan larangan tersebut. &ldquo;Insyaallah malam ini juga dikirimkan ke KPU. Mereka kan juga harus hati-hati, jangan sampai ada hal-hal yang keliru,&rdquo; paparnya. KPU diketahui membuat aturan yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Aturan itu kemudian digugat sejumlah eks napi&nbsp; korupsi ke MA di antaranya M Taufik dan Waode Nurhayati. MA sempat menunda gugatan tersebut lantaran masih menunggu putusan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

MA Minta KPU Segera Terapkan Putusan Eks Napi Korupsi Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-komitmen-eks-koruptor-tak-boleh-nyaleg_m_.jpg" alt="Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah) saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019, akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). &lrm;Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku sudah membuat keputusan bagi mantan narapidana kasus korupsi tidak bisa bisa menjadi caleg dari partai berlogo partai berlogo banteng ini. "Keputusan tersebut tidak akan menjadi jalan bagi mereka yang berstatus tersangka atau koruptor untuk menjadi caleg dari PDIP," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (15/9). Tidak bakal mengikut sertakan caleg eks koruptor ini&lrm; lantaran, menjadi pemimpin nasional, termasuk anggota legislatif, presiden dan wakil presiden harus memiliki rekam jejak yang jelas. Memiliki landasan moral yang kuat dan menjunjung tinggi watak dan karakter sebagai pemimpin untuk rakyat. "Semua pemimpin harus bersih dari rekam jejak pelanggaran hukum, termasuk bebas dari mahar politik," tegasnya. Oleh sebab itu, menjadi pemimpin nasional itu harus bersih, dimulai dari keluarganya, rekam jejak kepemimpinannya, dan cara mencari uang juga menjadi kriteria yang penting. Jadi itulah prinsip yang dipegang oleh PDIP. Karenanya sejak awal pihaknya memastikan caleg mantan napi korupsi tak ada di dalam daftar caleg. "Prinsip itupun kami pegang saat pengajuan capres-cawapres. PDIP percaya, bahwa dengan mencalonkan pemimpin berpengalaman dan merakyat seperti Pak Jokowi, dipadukan dengan sosok ulama sebagai pengayom seperti Kiai Ma&rsquo;ruf Amin, maka Indonesia dipastikan semakin jauh lebih baik," pungkasnya.&lrm; Sekadar informasi, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg dalam Pemilu 2019. Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi. Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. Adapun permohonan uji materi PKPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Diantaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

PDIP Komitmen Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-akan-gencar-terapkan-hukuman-pencabutan-hak-politik_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mahkamah Agung (MA) memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi maju dalam laga pileg di tahun mendatang. Menanggapi hal tersebut juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku pihaknya belum membaca sepenuhnya putusan tersebut. Namun, yang jelas lembaganya akan menghormati keputusan tersebut. "Untuk putusan MA lengkapnya belum kami baca, tapi ada beberapa pemberitaan yang menulis itu. Dan pernyataan resmi dari MA. Ya tentu KPK sebagai institusi penegak hukum mau tak mau harus menghormati institusi peradilan," ujarnya di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/9). Selain menghormati putusan, mantan aktivis antikorupsi ini mengatakan, pihaknya akan semakin mencermati kewenangan lembaga yang digawangi Agus Raharjo cs ini, agar bisa menelaah tuntutan pencabutan hak politik sesuai fakta sidang. "Kami akan lihat dulu apa yang bisa dilakukan ke depan. Yang pasti KPK dengan kewenangnnya akan semakin mencermati tuntutan pencabutan hak politik sepanjang memang sesuai fakta sidang dan kewenangan KPK," tuturnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9). Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara. Mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. &ldquo;Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,&rdquo; jelas Suhadi. Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Di antaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

KPK Akan Gencar Terapkan Hukuman Pencabutan Hak Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-koruptor-boleh-nyaleg-begini-tanggapan-kpu_m_.jpg" alt="Ilustrasi: KPU" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: KPU</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan membolehkan mantan koruptor dapat maju sebagai caleg DPR dan DPRD kabupaten/kota. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan &lrm;Umum (KPU) Hasyim Azhari mengatakan masih belum bisa bersikap terkait putusan tersebut. Hal itu karena masih menunggu surat resmi dari dari MA. "Kami belum terima suratnya," ujar Hasyim kepada JawaPos.com, Jumat (14/9). Hasyim juga mengaku belum bisa bersikap bagaimana langkah KPU selanjutnya. Karena hal itu terlebih dahulu dirapatkan dengan para komisioner KPU. "Kita akan pelajari dulu," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, MA membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan adanya putusan dari MA tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan menjadi caleg DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. "Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,&rdquo; kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9). Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara, mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi. Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. &ldquo;Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,&rdquo; jelas Suhadi. Sebelumnya, permohonan uji materi Peraturan KPU ini diajukan sekitar 12 pemohon. Diantaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Begini Tanggapan KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-paling-lambat-30-hari-ke-depan_m_.jpg" alt="Gedung Mahkamah Agung" width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) telah membentuk majelis hakim untuk memutus gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20/2018 tentang larangan mantan napi koruptor maju sebagai calon legislatif (caleg). "Ya sudah dibentuk, kita tinggal tunggu saja bagaimana keputusan majelis yang bersangkutan," kata Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (11/9). Menurut Suhadi, majelis hakim yang memutus PKPU 20/2018 dibentuk dari kamar tata usaha negara. Nanti mereka menilai apakah mantan koruptor tetap tidak diperbolehkan menjadi caleg pada Pemilu 2019. "Itu kewenangan majelis untuk membahasnya," ujarnya. Kendati demikian, MA akan memutus selambat-lambatnya 30 hari sesudah dibentuknya tim majelis hakim. "Paling lambat 30 hari setelah terbentuknya majelis. Sebelumnya, MA telah menerima sejumlah laporan dari eks narapidana korupsi yang menggugat PKPU setelah diresmikan oleh Kemenkumham. PKPU itu digugat oleh enam orang mantan narapidana korupsi ke MA, antara lain Wa Ode Nurhayati (kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah), lalu Sarjan Tahir (kasus korupsi alih fungsi hutan Banyuasin, Sumatera Selatan). Kemudian Darmawati Dareho (korupsi pembangunan dermaga di kawasan Indonesia Timur), juga Patrice Rio Capella (kasus suap Gubernur Sumatra Utara), Al Amin Nur Nasution (kasus korupsi alih fungsi lahan dan peralatan Departemen Kehutanan) dan Muhammad Taufuk (kasus korupsi di KPUD DKI Jakarta). Bahkan para mantan napi koruptor itu pun mengambil langkah lain untuk menentukan nasibnya. Seperti M. Taufik melakukan gugatan ke Bawaslu dan akhirnya lolos sebagai peserta caleg. Namun keputusan Bawaslu masih tertahan hingga menunggu putusan MA.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks koruptor nyaleg

Berita Terkini