<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/prof-ramlan.jpg" alt="MEMBERSAMAI: Prof Ramlan Surbakti saat hadir di kantor KPU pada awal Agustus lalu. Ramlan punya perhatian dan ketertarikan pada KPU sekarang ini karena menjadi bidang kajian dia. (KPU untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MEMBERSAMAI: Prof Ramlan Surbakti saat hadir di kantor KPU pada awal Agustus lalu. Ramlan punya perhatian dan ketertarikan pada KPU sekarang ini karena menjadi bidang kajian dia. (KPU untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diterpa isu kecurangan jelang pengumuman penetapan calon partai politik peserta Pemilu 2024, Rabu (14/12) malam. Sejumlah mantan penyelenggara Pemilu mengungkapkan kekecewaan terkait munculnya dugaan kecurangan tersebut.  Anggota KPU periode 2001-2007 Prof Ramlan Surbakti mempertanyakan sikap KPU RI yang dinilai tertutup dalam proses verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2024.  Ramlan menegaskan, KPU sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya menjalankan empat prinsip dalam menyelenggarakan proses pesta demokrasi. Keempat prinsip itu yakni, jujur, akurat, transparan dan akuntabel.  "Sekarang kita lihat tahapan pendaftaran peserta Pemilu telah muncul laporan kekecewaan. Berarti sudah timbul keraguan, timbul pertanyaan keraguan dari masyarakat terhadap proses kerja KPU," kata Ramlan dalam siaran daring, Rabu (14/12).  "Semestinya keraguan ini tidak akan muncul apabila KPU transparan dan akuntabel," sambungnya.  Ramlan menyatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bisa transparan dalam melakukan proses verifikasi faktual partai politik. Terlebih, Indonesia menganut prinsip demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.  "Transparan lebih enak diucapkan, kalau transparan itu enggak ada yang dirahasiakan. Apa yang dikerjakan oleh KPU, proses maupun hasilnya diketahui. Sekarang saya dengar ini verifikasi faktual itu akan melanggar UU. Saya baru dengar keanggotaan partai itu rahasia itu darimana?," cetus Ramlan.  Ramlan mengaku, pihaknya sempat menghubungi langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkit munculnya dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, kata Ramlan, Hasyim menegaskan pihaknya bekerja dengan melaksanakan prinsip kesetaraan dan prinsip akuntabilitas.  "Sekarang kalau KPU menjalankan akuntabilitas, maka akuntabilitas itu artinya apa? Ada dua mcam akuntabilitas politik dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik ini pertanyaan dari KPUD Kabupaten/Kota harus dijawab oleh KPU RI, dijawab terang benderang tatap muka, tidak hanya anggota KPU, tetapi juga teman-temam LSM, itu harus di adu data dengan KPU," tegasnya.  Sementara itu, Anggota DKPP periode 2012-2017 Prof Valina Subekti mengaku terkejut terkait munculnya isu kecurangan di tubuh KPU. Dia merasa prihatin terkait munculnya isu tersebut.  "Tentu saya sangat prihatin, menjadi catatan buruk jika benar ini terjadi dan ini menjadi tugas kita bersama supaya tahapan Pemilu berjalan sesuai asas-asas penyelenggara Pemilu yang adil, jujur dan demokratis," tegas Valina.  Valin pun menegaskan, jajaran KPU seharusnya bekerja secara demokratis. Hal ini diatur dalam konstitusi bahwa penhelenggaraan Pemilu dilakukan secara demokratis.  "Sebenarnya sudah diatur di dalam konstitusi kita di Bab 7 B, Pasal 27E dikatakan disitu asas-asas mengenai pemilihan yang demokratik," ucap Valina.  Oleh karena itu, Valina meminta KPU bekerja berlandaskan aturan tersebut. Jika KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah berbuat curang, ke depan masyarakat akan sulit percaya terhadap pesta demokrasi.  "Apabila ini tidak dilakukan, proses hasil pemilu kita akan mengundang pertanyaan, akan tidak dipercaya. Apabila ada trust, ini berbahaya akan mempengaruhi kualitas demokrasi," pungkas Valina.

Banyak Isu Kecurangan, Eks Komisioner Ngaku Kecewa KPU Tak Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman pidana penjara dan denda terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Dia merupakan terdakwa kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024.  Tetapi MA menolak permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus tersebut.  "Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Namun demikian menurut MA, terlepas dari alasan/keberatan kasasi Penuntut Umum, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Wahyu Setiawan perlu diperbaiki sekadar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Senin (7/6).  Putusan kasasi ini dibacakan pada Jumat 2 Juni 2021. Perkara ini diadili Ketua Majelis Hakim Suhadi dengan anggota Agus Yunianto dan Syamsul R. Chaniago.  Wakil Ketua MA bidang Yudisial ini menjelaskan, MA memperberat putusan pidana penjara Wahyu Setiawan dari enam tahun pada tingkat banding, menjadi tujuh tahun pidana penjara. Selain itu, MA juga memperberat hukuman denda yang dijatuhkan terhadap Wahyu menjadi Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan, dari semula Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.  "Selain itu MA juga memperbaiki putusan judex facti mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dari 4 tahun menjadi 5 tahun," ucap Andi.  Andi beralasan, terdapat keadaan yang memberatkan Wahyu Setiawan sehingga hukumannya diperberat. Karena Wahyu selaku pejabat atau penyelenggara negara yakni Anggota KPU RI bertanggung jawab atas terpilihnya penyelenggara negara yang baik, bersih dan jujur.  "Seharusnya terdakwa bekerja dengan baik, jujur, dan bersih akan tetapi malah justru mengingkari sumpah jabatannya," pungkas Andi.  Dalam perkaranya, Wahyu terbukti menerima suap sebesar Rp 600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar caleg PDIP Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/06/2021/ma-tambah-hukuman-eks-komisioner-kpu-wahyu-setiawan-jadi-7-tahun/">MA Tambah Hukuman Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Jadi 7 Tahun</a>  Selain itu, Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo.  Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan divonis bersalah melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diperberat Hukumannya jadi 7 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-8-1.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan. Wahyu diyakini terbukti bersalah menerima suap untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan, Harun Masiku. "Menyatakan terdakwa I Wahyu Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan lanjut," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Takdir Suhan membacakan tuntutan di PN Tipikor Jakarta, Senin (3/8). Selain itu, Wahyu juga dituntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. Pidana tambahan ini dapat dijatuhkan hakim setelah Wahyu selesai menjalani pidana pokok. Sementara itu orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina dituntut pidana 4 tahun penjara. Mantan anggota Bawaslu ini juga dituntut pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Wahyu diyakini menerima suap sebesar Rp600 juta dari Kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Suap tersebut berkaitan dengan upaya agar Harun terpilih menjadi anggota DPR menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia, sedangkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Selain itu, Wahyu juga diyakini menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan kedua terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan para terdakwa berpotensi mencederai hasil pemilu sebagai proses demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. "Para Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya," cetus Takdir. Untuk hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan serta mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Atas perbuatannya, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dituntut melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Wahyu-Setiawan-Dery-Ridwansah-0.jpg" alt="Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan didakwa menerima suap senilai Rp 600 juta dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku dan Saeful Bahri. Suap tersebut ditujukan untuk meloloskan Harun sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI Fraksi PDIP.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan mengatakan, suap tersebut diberikan secara bertahap kepada Wahyu. Secara keseluruhan, uang yang diterimanya senilai Rp 600 juta.  "Yang diterima Terdakwa I melalui perantaraan Terdakwa II secara bertahap sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350.00 atau seluruhnya setara dengan jumlah Rp 600 juta dari Saeful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku," kata Takdir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (28/5).  Takdir mengatakan, uang suap itu diberikan Harun dan Saeful melalui Agustiani Tio Fridelina selaku orang kepercayaan Wahyu. Oleh karena itu, Jaksa beranggapan Wahyu ketika menjabat komisioner KPU telah menerima hadiah atau janji berupa uang.  "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," tambahnya.  Sebagai timbal balik dari suap tersebut, Wahyu diminta menggugurkan Riezky Aprilia sebagai PAW anggota DPR RI PDIP Dapil Sumatera Selatan menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Jabatan PAW tersebut kemudian diminta diserahkan kepada Harun Masiku.  Atas perbuatannya, Wahyu disangka melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PU87FK6wfwE  https://www.youtube.com/watch?v=IYP_fSe9oUw  https://www.youtube.com/watch?v=22mr1bcmH3I

Eks Komisioner KPU Didakwa Terima Suap Rp 600 Juta dari Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/JKT_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses hukum eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terus berlanjut. Hari ini dia dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR PDIP. Adapun agenda sidangnya adalah pembacaan dakwaan.  Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. "Sidang dakwaan Wahyu Setiawan di PN Pusat," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (28/5).  Selain Wahyu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menjadwalkan sidang dakwaan terhadap Agustiani Tio Fridelina (ATF), mantan anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu.  Agustiani merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap PAW Anggota DPR PDIP. "Dakwaan di PN Pusat juga akan dilakukan untuk ATF," jelas Ali.  Diketahui, dalam perkara tersebut KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina, Harun Masiku (caleg DPR dari PDIP), dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan KPU sebagai anggota DPR, menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Hari Ini Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Jalani Sidang Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com_WAHYU-MENJALANI-SIDANG-KODE-ETIK-DKPP_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA" width="100%">
<figcaption>Tersangka Komisioner KPU Wahyu Setiawan, usai diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (15/1). Selain menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Wahyu juga menjalani sidang kode Etik oleh DKPP terkait kasus suap yang menjeratnya. FOTO:MIFTAHULHAYA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas penyidikan dua tersangka kasus dugaan suap pengurusan proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keduanya yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).  "Hari ini, penyidik melaksanakan tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk dua tersangka atau terdakwa yaitu Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Rabu (6/5).  Dengan pelimpahan berkas penyidikan tersebut, jaksa penuntut umum memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Setelah berkas dakwaan dinyatakan selesai, keduanya akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.  "Rencana persidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ujar Ali.  KPK telah mengumpulkan keterangan dari 36 saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Wahyu Setiawan dan Agustiani. Sejumlah saksi yang pernah diperiksa diantaranya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Krsitiyanto, Ketua KPU, Arief Budiman hingga Advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah.  "Selama proses penyidikan, telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 36 saksi diantaranya Hasto Kristiyanto, Arief Budiman, Riezky Aprilia," jelas Ali.  Keterangan para saksi tersebut telah dituangkan dalam berkas penyidikan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Nantinya, para saksi akan kembali dimintai keterangannya di persidangan Wahyu dan Agustiani guna proses pembuktian.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina selaku mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Harun Masiku selaku caleg DPR RI fraksi PDIP dan Saeful.  KPK menduga Wahyu bersama Agustiani Tio Fridelina diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR RI menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.  Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau Pasal 12 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Sementara itu, Harun Masiku dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Segera Duduk di Meja Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Uji-Publik-Rancangan-Peraturan-KPU-Pilkada-2020-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI, Arief Budiman, bersama Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik, saat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Uji publik dilakukan dalam rangka Pilkada serentak 2020. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Evi Novida Ginting Manik masih terus melawan keputusan pemecatan dirinya dari jabatan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kali ini perempuan berdarah Batak itu menggugat keputusan presiden ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).  Evi diberhentikan dari jabatannya atas putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020. ”Yang mengandung kekurangan yuridis esensial adalah Putusan DKPP 317/2019. Sayangnya, menurut sistem hukum Indonesia, yang menanggung akibatnya adalah keputusan presiden,” ujarnya kemarin (19/4).  Dalam dalilnya, Evi menuding DKPP mengkhianati prinsip penyelesaian perselisihan dalam sidang yang berujung pemecatan atas dirinya. Prinsip yang dimaksud itu adalah asas ”audi et alteram partem” atau kewajiban menggelar sidang dengan mendengar semua pihak yang berselisih.  Sebab, pihak yang mengadukan Evi sudah mencabut gugatannya dan tidak pernah memberikan keterangan apa pun. Kemudian, sebagai pihak teradu, Evi mengaku belum pernah memberikan pembelaan. ”Saya bertanya-tanya demi kepentingan siapa DKPP sampai menerobos prinsip hukum universal,” ucapnya.  Evi juga membantah penerbitan Surat KPU 1937/2019 sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dia mengklaim, surat tersebut hanya menjalankan amar Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) MKRI No 145-02-20/2019.  ”Bila menjalankan putusan PHPU MK masih bisa disengketakan di Bawaslu maupun DKPP, kotak pandora perselisihan hasil pemilu yang tidak berkesudahan akan dibiarkan tetap terbuka,” ungkapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc

Evi Novida Adukan Presiden Jokowi ke PTUN