<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/9e1ea5b5-5f6c-4f72-8cc0-ff14f6c9921a-1-2648232891.jpg" alt="28 tokoh menyerahkan amicus curiae terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>28 tokoh menyerahkan amicus curiae terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 28 tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan untuk terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (18/2). Dari puluhan nama yang menandatangani amicus curiae, di antaranya ada mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto alias BW hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Penyerahan amicus curiae itu diwakilkan oleh pimpinan redaksi Law-Justice.co, Roy T. Pakpahan. Ia menjelaskan terdapat total 28 tokoh yang menandatangani penyerahan amicus curiae tersebut. "Bersama teman-teman dari PBHI, dari Prodem, dari macam-macam lembaga ini yang ada namanya di sini nanti bisa dilihat. Dari sekitar ada 28 individu dan lembaga yang concern dengan kasus saudara Tian ini. Karena apa? Karena ini soal kebebasan pers," kata Roy Pakpahan ditemui di PN Jakpus, Rabu (18/2). Ia menegaskan, seharusnya perkara pers dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Pers. Namun, Tian justru didakwa atas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. "Tapi dalam praktiknya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam hal ini penuntut umum, itu kasus ini diarahkan menjadi pidana murni," tegasnya. Menurut dia, perkara yang menjerat Tian bisa saja menyasar setiap insan pers. Karena itu, ia berharap penyerahan amicus curiae itu dapat menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut secara adil. "Amicus Curiae ini yang diserahkan resmi ke panitera menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan kasus saudara Tian dengan perspektif pendekatan Undang-Undang Pokok Pers," imbuhnya. Berikut daftar 28 pihak terlibat dalam amicus curiae: 1. Roy T. Pakspahan (Pemimpin Redaksi law-justice.co) 2. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM RI 2011-2014) 3. Prof. Dudi Iskandar (Guru Besar Universitas Buddhi Dharma) 4. Rachland Nashidik (Pendiri IMPARSIAL -The Indonesian Human Rights Monitor-) 5. Hendardi (Ketua Dewan Nasional sekaligus pendiri SETARA Institute) б. Hasto Atmojo Suroyo (Ketua LPSK 2019-2024) 7. Prof. Anthony Budiawan (Managing Director at Political Economy and Policy Studies -PEPS-) 8. Prof. Ikrar Nusa Bhakti (Peneliti LIPI dan Mantan Dubes RI untuk Tunisia) 9. Yanuar Rizky (Eknonom Senior) 10. Satrio Arismunandar (Pendiri Aliansi Jurnalis Independen -AJI- &amp; Pemred Armory Reborn) 11. Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi 2013-2015 dan Ketua Umum Syarikat Islam) 12. Selamat Ginting (Pengamat Politik dan Dosen UNAS) 13. B. Nugroho Sekundatmo (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia -KPI- Pusat periode 2007-2010 dan 2010-2013) 14. Alamsyah Saragih (Ketua Komisi Informasi Pusat 2009-2011 &amp; Anggota Ombudsman RI 2016-2021) 15. Muhammad Ridwan R (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum &amp; HAM Indonesia -PBHI-) 16. Aris Santoso (Pengamat Militer dan Kontributor www.dw.com -germany-) 17. Rahadi T Wiratama (Redaktur PRISMA &amp; Research Fellow LP3ES) 18. Prof. Hikamahanto Juwana (Guru Besar UI) 19. Bambang J Pramono (Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi -KAPT-) 20. Chairudin (Aktivis 98, Sekjen Masyarakat Sepakbola Indonesia -MSBI-) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017156518/10-tokoh-laporkan-israel-ke-kejagung-desak-indonesia-gunakan-kuhp-baru-untuk-jerat-netanyahu">10 Tokoh Laporkan Israel ke Kejagung, Desak Indonesia Gunakan KUHP Baru untuk Jerat Netanyahu</a> 21. Dwitri Waluyo (Pemred Gatra.com 2010-2012 &amp; Pemred Lakumedia.com) 22. Farid Gaban (Yayasan Jamrud Kahtulistiwa &amp; Mantan Jurnalis TEMPO dan Republika) 23. Bonnie Triyana (Sejarawan) 24. Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK 2011-2015) 25. Bob Randilawe (Staf Ahli UKP-PIP/BPIP 2016-2019) 26. Standarkiaa Latief (Senator Prodem &amp; Aktivis Pro Demokrasi) 27. Abidin Fikri (Aktivis Pro Demokrasi) 28. Hamid Basyaib (Aktivis Pro Demokrasi - Freedom Institute) &nbsp;

28 tokoh mengajukan amicus curiae atau sahabat peradilan untuk terdakwa mantan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, ke PN Jakpus.

Eks Pimpinan KPK hingga eks Ketua MK Serahkan Amicus Curiae ke PN Jakpus untuk Terdakwa Tian Bahtiar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/ZUfD0t9WDQlPNKoZv8Fl2T9nl0yN46X9gDl60Tyx-1-536384068.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, dalam acara Jimly Award 2025 di Jakarta, Rabu (15/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, dalam acara Jimly Award 2025 di Jakarta, Rabu (15/10). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menanggapi kabar yang menyebut dia masuk salah satu dari sembilan nama yang dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi Komite Reformasi Polri. Jimly menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan penuh Presiden. &ldquo;Sebelum presiden sudah ada tim (reformasi) internal kan,&rdquo; kata Jimly usai acara Jimly Award 2025 di Jakarta, Rabu (15/10). Jimly menilai, reformasi tidak boleh berhenti hanya pada institusi kepolisian. Menurutnya, lembaga-lembaga lain seperti kehakiman, kejaksaan, dan advokat juga membutuhkan pembenahan serius.&nbsp; Ia turut menyoroti kondisi dunia advokat yang disebutnya sedang berada dalam titik nadir. Sebab, saat ini banyak bermunculan organisasi advokat baru. &ldquo;Saya kira bukan cuma Polri. Kehakiman juga, Kejaksaan, Advokat juga. Ujung sini polisi, ujung sana hakim, di tengahnya advokat. Advokat berada dalam titik nadir, organisasinya banyak banget, padahal dalam UU cuma boleh satu, single bar. Tapi prakteknya multi bar, bagaimana menyelesaikannya? Ketua umumnya dari salah satu organisasi itu menjadi wakil menteri, jadi agak susah,&rdquo; tutur Jimly. Ia menambahkan, dunia advokat kini sedang rusak, karena persoalan mendasar dalam tata kelola dan integritas lembaga. Menurut dia, pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pangkal hingga hulu, tidak hanya berhenti pada institusi Polri semata. &ldquo;Maka dari itu puncak dari masalah, harus ada reformasi menyeluruh, termasuk dunia kehakiman, termasuk MA. Kalau tidak, ya buktinya Zarof (Ricar), pusat dari mafia peradilan ada di sana. MK gitu juga, tapi sudah diperbaiki, terakhir sesudah MKMK kita berhentikan ketuanya dan sudah kembali. MK lebih mudah, kalau MA gimana?&rdquo; ujar Jimly. Lebih lanjut, Jimly menegaskan pembenahan negara hukum Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Namun, ia berharap reformasi Polri dapat menjadi langkah awal untuk memperbaiki wajah penegakan hukum nasional.&nbsp; &ldquo;Jadi kalau mau membenahi negara hukum kita ya bukan hanya polisi, itu hanya salah satu saja dari ribuan masalah tadi. Tapi tidak apa-apa kita mulai dari polisi dulu,&rdquo; pungkasnya.

Jimly Asshiddiqie menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya pada Polri.

Dikabarkan Masuk Komite Reformasi Kepolisian, Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie: Harusnya Menyeluruh, Hakim hingga Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Screenshot-1968-2173145050.png" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim MK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Jimly menyebut bahwa sudah ada tiga partai yang menolak pemakzulan terhadap Gibran. Namun, Jimly tak mengungkap secara rinci tiga parpol yang menolak pemakzulan tersebut. "Sudah tiga partai tolak pemakzulan. Apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?" kata Jimly Asshiddiqie kepada wartawan, Senin (9/6). Jimly menyarankan, perhatian publik sebaiknya diarahkan untuk mengawasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang," ucap Jimly. Bahkan, ia meminta publik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada Pilpres 2024. Sehingga diharapkan, pengalaman pahit tidak terulang pada Pilpres 2029 mendatang. "Persiapan untuk Pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan," tegasnya. Isu pemakzulan berhembus setelah adanya surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu ditujukan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendukung MPR RI segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Alasan mereka mendorong pemakzulan Gibran sebagai Wapres, karena disebut telah melanggar pelanggaran prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan. Putra sulung Joko Widodo itu memperoleh tiket pencalonan melalui perubahan batas usia capres-cawapres dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Proses tersebut dinilai telah melanggar UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Karena Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara, yakni Anwar Usman, adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka dan telah melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim. "Dengan demikian, terbukti bahwa keputusan tersebut menunjukkan tidak independen karena adanya intervensi melalui relasi keluarga langsung (paman-keponakan) antara Ketua MK Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini bertentangan dengan prinsip imparsialitas lembaga peradilan dan asas fair trial dalam hukum tata negara," bunyi isi surat tersebut.

Jimly Asshiddiqie menegaskan tiga partai menolak pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, soroti kinerja pemerintahan.

Sebut Pemakzulan Wapres Gibran Mustahil terjadi, Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie: Sudah Tiga Partai Tolak Pemakzulan

eks ketua MK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks ketua MK

Berita Terkini

Eks Pimpinan KPK hingga eks Ketua MK Serahkan Amicus Curiae ke PN Jakpus untuk Terdakwa Tian Bahtiar

Dikabarkan Masuk Komite Reformasi Kepolisian, Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie: Harusnya Menyeluruh, Hakim hingga Jaksa

Sebut Pemakzulan Wapres Gibran Mustahil terjadi, Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie: Sudah Tiga Partai Tolak Pemakzulan

Download Aplikasi JawaPos.com