<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/ashanty2-1228323971.jpg" alt="Ashanty resmi tutup bisnis kue Lumiere setelah 6 tahun beroperasi akibat adanya permasalahan internal. (instagram: ashanty_ash)" width="100%">
<figcaption>Ashanty resmi tutup bisnis kue Lumiere setelah 6 tahun beroperasi akibat adanya permasalahan internal. (instagram: ashanty_ash)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyanyi Ashanty dituding eks karyawannya bernama Ayu Chairun Nurisa melakukan dugaan tindak pidana perampasan atas sejumlah barang miliknya berupa handphone, laptop, KTP, dan lain-lain. Kejadian tersebut terjadi pada 21 Mei 2025. Kejadian tersebut terjadi buntut kasus dugaan penggelapan dana yang dilakukan Ayu terhadap keuangan perusahaan, sampai mengakibatkan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 2 miliar. Ayu melaporkan Ashanty ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan perampasan aset dan UU ITE. Hari ini, Selasa (7/10), Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di hadapan penyidik. Ashanty melalui kuasa hukumnya, Indra Tarigan, memberikan tanggapan atas tudingan melakukan perampasan barang-barang milik eks karyawan. Dia merasa tudingan tersebut tidak tepat. "Laptop dan HP diserahkan oleh Ayu kepada manajemen dan Ibu Ashanty. Dia memberikan barang-barang itu seolah untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan penggelapan dana perusahaan," kata Indra Tarigan selaku kuasa hukum Ashanty. Menurut Indra Tarigan, Ayu justru menuduh pihak manajemen perusahaan yang melakukan penggelapan dana, bukan dilakukan oleh Ayu. "Dia menantang untuk dibuktikan. Dia malah menuduh manajemen perusahaan yang melakukan penggelapan dana," ungkapnya. Berbeda versi dengan Ashanty, Ayu yang sudah 8 tahun bekerja dengan istri musisi Anang Hermansyah merasa tidak pernah memberikan barang-barang miliknya kepada Ashanty. Justru, barang-barang tersebut dilakukan pengambilan secara paksa. Dia mengaku dikepung oleh lebih dari 10 orang dan barang-barang miliknya berupa handphone, laptop, dompet, kartu ATM, hingga sandi M-banking diambil paksa pada Rabu, 21 Mei 2025, waktu dini hari.

Penyanyi Ashanty dituding melakukan perampasan barang milik eks karyawan, Ayu Chairun Nurisa, terkait dugaan penggelapan dana.

Dituding Melakukan Perampasan Sejumlah Barang Milik Eks Karyawan, Begini Jawaban Ashanty

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/r9cB2EnbcSfVuYTflLrjQN37Z0GGGAiz0BZTZXTy-914390254.jpg" alt="Beberapa korban dugaan penahanan ijazah hadir saat Pemkot Surabaya menyegel Gudang UD Sentoso Seal, Selasa (22/4). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Beberapa korban dugaan penahanan ijazah hadir saat Pemkot Surabaya menyegel Gudang UD Sentoso Seal, Selasa (22/4). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan penggelapan ijazah oleh CV Sentoso Seal yang menyeret salah satu petingginya, Jan Hwa Diana, terus didalami oleh Polda Jatim. Pihak kepolisian telah memeriksa lima orang eks karyawan yang menjadi korban penahanan ijazah. Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menuturkan, pemeriksaan telah dilakukan terhadap dua belah pihak. Baik kepada eks karyawan Sentoso Seal sebagai saksi pelapor, maupun Jan Hwa Diana sebagai pihak terlapor. "Sejauh ini sudah lebih dari lima orang yang diperiksa. Tentu ini akan mendukung pembuktian dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan," tuturnya kemarin (28/4). Dari sisi pelapor, pemeriksaan dilakukan terhadap para mantan karyawan yang alami penahanan ijazah. Pemanggilan tersebut dalam rangka pengumpulan barang bukti terkait dugaan pelanggaran Pasal 372 KUHP. Hal itu menindaklanjuti laporan 44 korban pada Rabu (23/4) dini hari pekan lalu.&nbsp;"Saat ini kita akan mengumpulkan barang bukti lain. Tentunya kita berharap kasus ini dapat segera selesai," sambung eks Kabidhumas Polda Jabar tersebut. Selain terhadap pihak pelapor, pemanggilan juga telah dilayangkan pada Jan Hwa Diana. Pemilik CV Sentoso Seal itu sementara ini masih berstatus sebagai saksi terlapor. Pemanggilan terhadap pemilik salah satu gudang di Margomulyo Suri Mulia Permai blok H-14, Surabaya itu juga dalam rangka mengklarifikasi laporan kepolisian pada Wakil Walikota Surabaya Armuji. Diana sebelumnya sempat melaporkan Cak Ji, sapaan akrab Armuji, atas dugaan pencemaran nama baik terkait videonya yang viral saat sidak penahanan ijazah. Sementara itu, meskipun pelaporan oleh Diana telah dicabut, Jules memastikan bahwa proses hukum terkait pelaporan terhadap Sentoso Seal akan terus dilanjutkan. Salah satu penyelidikan ke depan akan berfokus pada pihak yang mengeksekusi penahanan ijazah. "Kita akan meminta keterangan lebih lanjut. Apakah memang dikumpulkan oleh yang bersangkutan atau karyawan yang di bawahnya," tandasnya.&nbsp;

Polda Jatim memeriksa sejumlah eks karyawan CV Sentoso Seal dalam kasus dugaan penggelapan ijazah oleh perusahaan milik Jan Hwa Diana.

Polda Jatim Periksa 5 Eks Karyawan Sentoso Seal Surabaya yang jadi Korban Penahanan Ijazah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/U9stKY1MEE7UFYfbKb3RrJIh9MO8HFo8Ae1zVIVc-1-59046263.jpg" alt="Eks karyawan klinik kecantikan di Gresik kota Baru berdiskusi dengan anggota DPRD Kabupaten Gresik, Senin (28/4).(Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks karyawan klinik kecantikan di Gresik kota Baru berdiskusi dengan anggota DPRD Kabupaten Gresik, Senin (28/4).(Nugroho Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah eks karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru (GKB) mendatangi kantor DPRD Gresik, Senin (28/4).&nbsp; Para mantan karyawan yang telah membuat grup berisikan 23 orang itu menuntut hak-haknya selama bekerja. Ada pula yang sampai saat ini ijazahnya masih ditahan. salah satunya ID, yang sampai sekarang belum menerima ijazah miliknya. Bahkan saat resign dia diminta membayar Rp 5 juta plus biaya ganti kursus. Namun setelah ditelusuri, ID mendapati kursus tersebut gratis. &ldquo;Alasan saya resign karena mau fokus ke rumah. Anak ga ada yang jaga,&rdquo; ucapnya. Dirinya bertanya kepada teman-temannya yang juga kursus yang sama. Dari jawaban beberapa temannya itulah dia mengetahui jika kursus yang dia lakoni gratis. ID resign 27 Oktober 2024 lalu. Namun akhir November dia tidak menerima gaji karena ditahan. &ldquo;Di awal itu bilangnya pemasukan bisa sampai Rp 3 juta. Tapi nggak pernah sampai segitu. Uang makan aja pernah dihapus sepihak,&rdquo; katanya. Ijazah yang masih tertahan juga dialami PI, anggota grup eks karyawan klinik kecantikan itu. Selain itu SK, eks karyawan lainnya, juga demikian. bedanya, yang ditahan adalah Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU). SK mengaku Juni 2024 dirinya resign karena kontrak sudah habis dan mau pulang kampung ke Kalimantan. Dirinya bahkan berniat pamit saat ketemu namun tidak direspons. &ldquo;Pamit lewat wa sekalian minta SKHU itu, disuruh ke rumahnya. Lalu saya ke rumah dia ga ada di rumah dan katanya dititipin admin namun saya tanya admin tidak ada,&rdquo; jelas SK. Eks karyawan lain, BG, juga sempat ditahan ijazahnya, meski dirinya sudah membayar Rp 5 juta. &ldquo;Waktu itu bayar Rp 5 juta tapi tujuh bulan setelahnya ijazah baru dikembalikan,&rdquo; ucap salah seorang koordinator grup. (Nugroho Galih Wicaksono)

Sejumlah eks karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru mendatangi DPRD untuk menuntut hak-hak mereka yang terabaikan.

Ijazah Masih Ditahan, Eks Karyawan Klinik Kecantikan di Gresik Kota Baru Mengadu ke DPRD Kabupaten Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/WOdBhl2KMRpJMg5Nk9mnoleMscPzbyBz8B1HPesf-1710151196.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mendampingi korban penahanan ijazah melapor ke Polres Tanjung Perak. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mendampingi korban penahanan ijazah melapor ke Polres Tanjung Perak. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Belasan mantan karyawan perusahaan UD Sentoso Seal milik Jan Hwa Diana di Margomulyo Surabaya resmi melapor ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak atas dugaan penahanan ijazah yang dilakukan pihak perusahaan. Dalam laporan yang didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, para mantan karyawan itu berharap agar hak mereka segera dikembalikan oleh perusahaan. Salah satu pelapor, Ananda Sasmita Putri, mengungkapkan bahwa praktik penahanan ijazah atau penarikan uang jaminan sudah terjadi sejak awal proses perekrutan.&nbsp; &ldquo;Sejak hari kedua setelah interview, kami diminta menitipkan ijazah asli atau, jika tidak bersedia, menggantinya dengan uang jaminan sebesar Rp2 juta,&rdquo; ujar Ananda, Kamis (17/4). Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya berlaku pada beberapa pegawai, melainkan hampir seluruh karyawan yang masuk ke perusahaan. Ia memperkirakan jumlah korban bisa lebih dari 50 orang. &ldquo;Yang melapor hari ini sekitar 12 orang, tapi jumlah ijazah yang masih ditahan bisa lebih dari 50. Ini baru sebagian. Banyak yang belum bisa datang karena masih bekerja atau ada keperluan lain,&rdquo; lanjutnya. Ananda sendiri mengaku telah resign dari UD Sentoso Seal sejak Desember 2024. Namun hingga kini, ijazahnya belum juga dikembalikan karena dirinya tidak memenuhi &ldquo;persyaratan keluar&rdquo; yang diberlakukan oleh perusahaan. &ldquo;Saya keluar tidak sesuai aturan mereka. Jadi sudah tahu ijazah saya tidak akan diberikan kecuali saya membayar Rp2 juta. Itu syaratnya,&rdquo; kata mantan admin di UD Sentoso Seal itu. Padahal, menurut Ananda, ijazah tersebut sangat dibutuhkan untuk melamar pekerjaan baru. Ia berharap laporan ini bisa mengetuk hati pemilik perusahaan agar bersedia mengembalikan dokumen pendidikan yang sangat penting bagi masa depan para mantan karyawan. &ldquo;Semoga pemilik perusahaan membuka hatinya selebar-lebarnya untuk mengembalikan ijazah kami. Meskipun itu hanya ijazah SMA atau SMK, itu hak kami. Tolong dikembalikan,&rdquo; pinta perempuan 25 tahun itu. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas. Ia menyebut Surabaya harus tetap menjadi kota yang menjunjung keadilan dan melindungi hak-hak warga, terutama pekerja.

Sejumlah mantan karyawan UD Sentoso Seal melapor ke Polres Tanjung Perak atas dugaan penahanan ijazah, didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cah

Sebut Lebih dari 50 Ijazah Ditahan Jan Hwa Diana, Eks Karyawan UD Sentoso Seal Margomulyo Surabaya: Harus Tebus Rp 2 Juta agar Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bergerak cepat menyelamatkan eks karyawan pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex Group). Mantan karyawan itu dijanjikan tidak kehilangan mata pencaharian setelah perusahaan berhenti beroperasi. Langkah itu mendapat apresiasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Kemarin, Pak Presiden memanggil sejumlah menteri dan kurator untuk membahas. Hasilnya, ada investor baru yang siap mengambil alih aset Sritex dan para pekerja bisa kembali bekerja dalam dua minggu ke depan," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman kepada wartawan Rabu (5/3). "Kita melihat pemerintah bergerak cepat, tidak mau ketidakpastian menghantui eks pekerja Sritex,&rdquo; sambung Andy Budiman. Kata Andy, dari sikap itu terlihat pemerintahan Prabowo Subianto sigap melihat situasi dan mencari solusi. &ldquo;PSI mengapresiasi langkah gercep pemerintah dalam menemukan solusi. Semoga tidak ada kendala dan para pekerja bisa kembali bekerja bisa segera terwujud,&rdquo; kata Andy. Pabrik tekstil PT Sritex Group di Kabupaten Sukoharjo resmi berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025 karena dinyatakan pailit. Total lebih dari 10 ribu karyawan terkena PHK. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Senin (3/3), PT Sritex dan pemerintah mengaku telah menemukan jalan keluar terhadap nasib ribuan karyawan perusahaan tekstil itu. Dalam dua pekan mendatang eks karyawan PT Sritex Group bakal dipekerjakan kembali setelah ada investor baru yang akan masuk. &rdquo;Tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan para pekerja akan dipekerjakan kembali,&rdquo; ujarnya. Dia berharap rencana tersebut menjadi kabar baik bagi para pekerja. Yassierli menambahkan, para pekerja juga akan tetap mendapatkan haknya atas kompensasi PHK. Antara lain jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). &rdquo;Diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja,&rdquo; imbuhnya. Terkait skema baru itu, Yassierli menyebut tim kurator PT Sritex sudah mempersiapkan teknisnya. Perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sedikin menjelaskan, opsi bisnis yang saat ini diambil adalah menyewakan alat berat kepada investor baru. Cara itu sekaligus untuk menjaga nilai aset yang dimiliki perusahaan. Saat ini, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang berminat menyewa untuk industri tekstil serupa. Kini tim kurator tengah menggodok sebelum menetapkan siapa yang akan mendapat hak sewa. &rdquo;Dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang menyewa,&rdquo; ujarnya.

Pemerintah bergerak cepat menyelamatkan eks karyawan pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex Group).

PSI: Pemerintah Bergerak Cepat Selamat Eks Karyawan Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/67_eks-2753352571.jpg" alt="Para eks karyawan Sritex mendatangi pabrik di Sukoharjo setelah perusahaan itu tutup 1 Maret. (M IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Para eks karyawan Sritex mendatangi pabrik di Sukoharjo setelah perusahaan itu tutup 1 Maret. (M IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Operasional PT Sri Rejeki Isman (Sritex) resmi ditutup pada 1 Maret 2025. Meski demikian, hingga kemarin pabrik di Sukoharjo masih dipadati ratusan orang. Mereka adalah para mantan karyawan yang datang untuk melengkapi berkas pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Mereka juga ingin memastikan kembali pencairan pesangon maupun tunjangan hari raya (THR) yang telah dijanjikan. Catatan Jawa Pos Radar Solo, Sritex dinyatakan bangkrut dalam rapat kreditur di Pengadilan Niaga Semarang, Jumat (28/2). Hakim pengawas dan tim kurator menyatakan bahwa keberlangsungan usaha tidak memungkinkan diteruskan, baik untuk Sritex, PT Sinar Pantes Djaja, PT Bitratex Industries, maupun PT Primayudha Mandirijaya. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Sritex, Widada, menjelaskan bahwa mantan buruh diberi tenggat waktu enam hari ke depan untuk menyelesaikan administrasi terkait jaminan sosial mereka. &rdquo;Banyak pekerja datang untuk memastikan hak mereka tetap terpenuhi, terutama terkait BPJS Ketenagakerjaan. Kami terus memberikan pendampingan agar prosesnya berjalan lancar,&rdquo; ujar Widada, kemarin (2/3). Saat mendatangi pabrik, ratusan orang itu tidak lagi mengenakan seragam kerja. Mereka terlihat membawa berbagai berkas persyaratan. Antara lain, Nomor Pokok Karyawan (NPK), buku peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, Kartu Keluarga, dan buku rekening bank. <h3>Aksi Sempat Batal</h3> Ribuan pekerja Sritex yang terkena PHK akan beramai-ramai mendatangi Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu lusa (5/3). Mereka hendak menagih janji pemerintah yang pernah menyebut bakal menyelamatkan Sritex dan mencegah PHK. Rencana aksi tersebut sebenarnya pernah terlontar pada Januari lalu. Waktu itu, ribuan buruh Sritex sudah siap berangkat ke Jakarta untuk memprotes status pailit. Sekitar 200 unit bus sudah siap berangkat pada 13 Januari 2025. Namun, rencana itu dibatalkan. Kabar yang beredar, aksi batal atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Aksi lalu diganti dengan audiensi terbatas. Kini, niat para mantan buruh Sritex untuk menggelar aksi di Jakarta tak terbendung lagi. &rdquo;Indonesia 2025 darurat PHK ratusan ribu buruh,&rdquo; ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Minggu (2/3). Said yang juga menjabat Presiden Partai Buruh itu menuturkan, aksi serupa akan digelar di Semarang. Para buruh mendesak pemerintah membongkar penyebab gulung tikarnya Sritex. Pemerintah juga didesak menyelamatkan industri tekstil nasional. Said Iqbal menyebut, biang kerok anjloknya kinerja Sritex dan perusahaan tekstil lainnya adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2023. &rdquo;Cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2023 yang membuka pintu impor secara ugal-ugalan dan menjadi penyebab PHK besar-besaran di sektor tekstil serta impor truk,&rdquo; tegasnya. Menurut dia, aturan tersebut membuka keran impor tanpa kontrol. Akibatnya, produk tekstil dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor murah yang membanjiri pasar domestik. <h3>Sikap Pemerintah</h3> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan meminta klarifikasi dari tim kurator Sritex mengenai keputusan PHK massal. &rdquo;Ya nanti kita tanya ke tim kurator. Tim kurator nanti dicek oleh Pak Menaker,&rdquo; ungkap Airlangga di Kantor Menko Perekonomian, Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (2/3). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan, pemerintah tetap tunduk pada proses hukum. &rdquo;Kita negara hukum, maka harus tunduk pada hukum,&rdquo; kata Immanuel, Jumat (28/2) Ia mengklaim, Kemenaker dan manajemen Sritex sebenarnya sudah berupaya maksimal untuk menghindari PHK. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan kurator yang ditunjuk Pengadilan Niaga. Kemenaker memastikan akan memperjuangkan hak-hak buruh untuk mendapatkan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Merujuk rilis resmi dari tim kurator Sritex, pada 26 Februari 2025 terpaksa dilakukan PHK kepada karyawan Sritex karena skema going concern tidak memungkinkan dilaksanakan dan akan semakin merugikan harta pailit. Karena itu, dalam rapat kreditor pada 28 Februari 2025, dengan mempertimbangkan laporan tim kurator dan pernyataan dari para debitor, hakim pengawas menyatakan para debitor pailit dalam keadaan insolvensi. Karena itu, seluruh harta pailit dari para debitor akan dilelang dan hasilnya dipergunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada para kreditor. (wa/wan/oni)

Operasional PT Sri Rejeki Isman (Sritex) resmi ditutup pada 1 Maret 2025. Eks karyawan kini menunggu janji manis pemerintah.

Eks Karyawan Sritex Tagih Janji Pemerintah, Ribuan Korban PHK Datangi Istana Presiden Lusa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/images-2022-11-21T190704.271.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Rencana PHK massal di Twitter dikabarkan berlanjut. (BM Magazine)." width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Rencana PHK massal di Twitter dikabarkan berlanjut. (BM Magazine).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akuisisi Twitter oleh Elon Musk tak henti-hentinya ditimpa isu miring. Baru-baru ini, perusahaan jejaring sosial ini menghadapi keluhan whistleblower (pembocor informasi) lainnya.  Kali ini dari seorang mantan karyawan yang mengklaim bahwa setiap insinyur Twitter masih memiliki akses ke program internal yang dikenal sebagai "GodMode". Mode ini memungkinkan teknisi untuk men-tweet dari akun mana pun.  Dilansir dari Engadget, keluhan tersebut diajukan ke Komisi Perdagangan Federal (FTC) pada bulan Oktober. Diduga, program yang sekarang berganti nama menjadi "mode istimewa", tetap ada di laptop setiap insinyur yang menginginkannya.  Tampaknya hanya membutuhkan komputer produksi dan perubahan kode sederhana dari "FALSE" menjadi "TRUE". Sayangnya, ini bukan pertama kalinya praktik keamanan Twitter mengecewakan pengguna.  Pada 2020, penipu crypto remaja meretas sistem internal perusahaan dan mengirim tweet palsu dari akun Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mantan Presiden AS Barack Obama, Elon Musk, dan selebriti lainnya. Sayangnya, banyak orang tertipu oleh tweet palsu yang dibagikan oleh akun resmi ini.  Eksekutif Twitter pada saat itu mengklaim bahwa mereka telah memperbaiki masalah tersebut dan meluncurkan program keamanan informasi yang komprehensif untuk melindungi pengguna.  Namun, beberapa whistleblower mengklaim bahwa GodMode masih tersedia secara luas. Menurut informasi yang diterima, berkas itu dibuka kembali setelah ada pengaduan dan mengungkapkan bahwa para insinyur juga dapat menghapus atau memulihkan tweet siapa pun.  Sebenarnya, ini adalah hak istimewa yang tidak tersedia untuk pengguna Twitter biasa. Namun, skandal sebenarnya adalah tidak ada catatan akun mana yang dirusak atau siapa yang melakukannya.  FTC dilaporkan mewawancarai mantan karyawan Twitter tentang tuduhan tersebut. Jika FTC memutuskan bahwa Twitter gagal melindungi informasi penggunanya, ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

Eks Karyawan Ungkap Borok Twitter, Bisa Tweet dari Akun Mana Saja

eks karyawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks karyawan

Berita Terkini