<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/tuding-polri-tidak-netral-akp-sulman-aziz-bisa-dijerat-uu-ite_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz." width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz sempat membuat heboh dengan menyatakan ada ketidaknetralan yang terjadi di tubuh Kepolisian. Namun sehari setelah diumumkan, 'nyanyian' tersebut dicabut.  Publik pun dibuat bingung. Bahkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik bahwa Sulman telah membuat kebohongan namun bebas begitu saja. Tidak seperti aktivis Ratna Sarumpaet yang dijerat pidana.  Pengamat Kepolisian Slamet Pribadi mengatakan, untuk membuktikan ada pidana atau tidak atas perbuatan yang dilakukan Sulman, tergantung dari alat bukti yang ditemukan.  "Karena bisa juga terjerat dengan Undang-Undang ITE karena dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (3/4).  Namun, bisa pula jika kasus Sulman diselesaikan oleh Propam. 'Tapi bisa juga kalau dia melanggar kode etik atau melanggar profesi tentu akan diselesaikan dengan cara profesi," tutur Slamet.  Staf Ahli Rektor Universitas Bhayangkara itu mengatakan, saat ini Propam Polri sudah turun tangan melakukan pemeriksaan atas 'nyanyian' Sulman. Begitu pula dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  "Kita lihat hasil pemeriksaannya. Dari situ akan terlihat apakah itu bersifat kode etik dan profesi atau mengandung unsur pidana. Apa rekomendasi dari Bawaslu itu," sebut Slamet.  Namun yang pasti kata dia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah memerintahkan polisi untuk netral. Kapolri pun juga sudah mengeluarkan arahan bagi anggota untuk menjaga netralitas tersebut.  Begitu pula dengan Div Propam Polri yang pada tahun lalu telah mengeluarkan 13 butir larangan bagi anggota dalam menghadapi Pemilu. "Salah satunya adalah tidak boleh foto, harus netral. Kalau dilanggar berarti itu pelanggaran kode etik atau profesi kita tunggu saja hasil pemeriksaannya," tegas Slamet.  Pensiunan polisi berpangkat terakhir Komisaris Besar (Kombes) itu menambahkan, sejatinya pemetaan yang dilakukan Polri adalah hal yang wajar. Yakni untuk mendeteksi atau mengetahui karakteristik kerawanan daerah dari sisi geografi dan demograf.  "Seluruhnya menjadi catatan. Ini gunanya untuk antisipasi kondisi kerawanan," pungkas Slamet. Diketahui, pada konferensi pers di Kantor Lokataru, Sulman merasa ganjl dengan mutasi yang diterimanya pada Kamis (28/3). Adapun dia dipindahtugaskan ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas.  Sulman lantas menduga bahwa keputusan mutasi itu ada kaitannya dengan penolakan dirinya atas perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria soal penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.  Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan Budi dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi.  Namun pada Senin (1/4) kemarin, Sulman menarik perkataannya usai diperiksa Propam Polda Jabar. Dia mengaku pernyataan itu dilontarkannya atas dasar emosi karena dimutasi.  Adapun yang sebenarnya terjadi, Kapolres Garut memerintahkan untuk melakukan pemetaan dukungan dalam rangka pengamanan wilayah pada pemilihan mendatang.

Tuding Polri Tidak Netral, AKP Sulman Aziz Bisa Dijerat UU ITE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eks-kapolsek-pasirwangi-digarap-propam-hasilnya-masih-didalami_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz." width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda Jawa Barat masih memproses kasus 'nyanyian' mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz. Kendatipun, pernyataan terkait ketidaknetralan Polri yang sempat menggegerkan itu pada akhirnya dicabut.  "Masih kita dalami," ujar Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisno Andiko kepada JawaPos.com, Selasa (2/4).  Sama seperti pidana umum, Propam tidak langsung memutuskan bentuk pelanggaran yang diduga dilakukan Sulman.  "Tidak langsung disidang, berproses. Tunggu saja nanti (hasilnya)," kata Trunoyudo menandaskan.  Diketahui, Sulman pada akhir pekan lalu dalam konferensi pers di kantor Lokataru mengaku ganjl dengan mutasi yang diterimanya pada Kamis (28/3). Adapun dia dipindahtugaskan ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas, dari jabatan Kapolsek Pasirwangi.  Sulman lantas menduga bahwa keputusan mutasi itu karena dia menolak perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria soal penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.  Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan Budi dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi.  Namun pada Senin (1/4) kemarin, Sulman menarik perkataannya usai diperiksa Propam Polda Jabar. Dia mengaku pernyataan itu dilontarkannya atas dasar emosi karena dimutasi.  Adapun yang sebenarnya terjadi, Kapolres Garut memerintahkan untuk melakukan pemetaan dukungan dalam rangka pengamanan wilayah pada pemilihan mendatang.

Eks Kapolsek Pasirwangi Digarap Propam, Hasilnya Masih Didalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/propam-diminta-usut-tuntas-polemik-eks-kapolsek-pasirwangi_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda Jawa Barat diminta untuk mengusut tuntas 'nyanyian' mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz. Kendatipun, Sulman telah menarik kembali kata-katanya.  "Terlepas dari pengakuan Kapolres itu, Propam tetap harus mendalami kasusnya untuk mendapatkan kebenaran hukum," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada JawaPos.com, Selasa (2/4).  Diketahui, Sulman pada akhir pekan lalu dalam konferensi persnya di kantor Lokataru merasa ganjil dengan mutasi yang diterimanya pada Kamis (28/3). Adapun dia dipindahtugaskan ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas.  Sulman lantas menduga bahwa keputusan mutasi itu ada kaitannya dengan penolakan dirinya atas perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria soal penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.  Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan Budi dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi.  Namun pada Senin (1/4) kemarin, Sulman menarik perkataannya usai diperiksa Propam Polda Jabar. Dia mengaku pernyataan itu dilontarkannya atas dasar emosi karena dimutasi.  Adapun yang sebenarnya terjadi, Kapolres Garut memerintahkan untuk melakukan pemetaan dukungan dalam rangka pengamanan wilayah pada pemilihan mendatang. Kata Neta, kendati ada klarifikasi langsung, penyelidikan soal ketidaknetralan anggota tetap harus dilakukan Propam.  "Jika ada ketidakbenaran dalam kasus itu harus ditindak tegas atau pencopotan dari jabatannya. Sebab tindakan dukung mendukung capres tersebut melanggar TR Kapolri tentang netralitas Polri di Pilpres 2019," tuturnya.  Begitu juga terhadap mantan Kapolsek Pasirwangi Sulman Aziz. "Dia yang disebut-sebut merapat ke kubu 02 setelah ada perintah Kapolresnya agar mencopotnya juga harus diperiksa karena tindakan itu terkategori tidak netral," tegas Neta.

Propam Diminta Usut Tuntas Polemik Eks Kapolsek Pasirwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/diperiksa-propam-nasib-eks-kapolsek-pasirwangi-masih-menggantung_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz diperiksa Divisi Propam Polda Jawa Barat. Hal ini setelah pernyataannya terkait diperintahkan dirinya oleh AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan capres 01 Jokowi- Ma’ruf. Namun, hasil pemeriksaannya hingga kini belum diketahui.  Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, hingga saat ini Propam masih mendalami pernyataan AKP Sulman yang menyebut Polri tidak netral. Walaupun, AKP Sulman sudah mencabut kembali pernyataannya.  "Ya masih kita dalami melalui Propam,” kata Kombes Trunoyudo saat dikonfirmasi Pojoksatu (Jawa Pos Group), Selasa (2/4).  Kombes Trunoyudo mengatakan pernyataan AKP Sulman sudah menciderai institusi kepolisian. Karena itu, pihaknya belum bisa membeberkan sanksi yang pantas dijatuhkan terhadap AKP Sulman. Sebab, hingga saat ini tim Propam masih melakukan pendalaman. "Sanksi belum bisa kita beberkan, kita masih tunggu hasil pemeriksaan dari Propam,” tuturnya.  Diketahui, AKP Sulman membuat heboh dengan membuat pernyataan Polri tak netral dalam Pilpres kali ini. Pasalnya dia diperintahkan AKBP Budi Satria untuk memenangkan Jokowi.  Sulman sendiri kini telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi Garut. Perwira polisi berpangkat setingkat kapten itu dimutasi mengisi jabatan Kepala Unit (Kanit) Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Jawa Barat.

Diperiksa Propam, Nasib Eks Kapolsek Pasirwangi Masih Menggantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perintah-kapolres-ini-penjelasan-akp-sulman-soal-dukungan-ke-jokowi_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz membuat geger Polri. Pasalnya, berdasarkan pengakuannya AKP Sulman Aziz yang menyebut mendapat perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ternyata, pernyataan itu dilancarkan diduga karena AKP Sulman tidak terima dimutasi dari jabatannya.  Hari ini tepat jam 15.30, pria yang kini ditugaskan di Ditlantas Polda Jabar sebagai Pasi I Pelanggaran Subdit Gakum, mendatangi Polda Jabar. Kedatangannya ke Mapolda, untuk melakukan penghadapan sejak TR yang diterimanya awal Maret lalu, menetapkan berdinas di Mapolda Jabar.  AKP Sulman menjelaskan perihal paparan oleh Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna, pada Februari 2019 silam. “Bahwa saya sebagai Kapolsek, telah mendapatkan perintah maping dari Kapolres terhadap dua Paslon, dan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya bentrok antar pendukung Paslon,” kata Sulman seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (1/4).  Pendidikan yang diperintahkan Kapolres, digunakan untuk antisipasi pengamanan ke depan. “Jadi paparan itu untuk menentukan kekuatan berapa, dan langkah nya seperti apa bila terjadi gangguan keamanan,” jelasnya.  Diakuinya, saat menjelaskan di LBH Lokataru kemarin, dirinya dalam keadaan emosi. “Saya menarik ucapan saya polri tidak netral. Polri netral sesuai instruksi Kapolri. Bahkan Ada dua TR bahwa polri harus netral baik pilpres maupun pilkada saat saya menjabat sebagai Kapolsek kemarin, dan itu saya pedomani,” tutur dia.

Perintah Kapolres, Ini Penjelasan AKP Sulman Soal 'Dukungan ke Jokowi'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eks-kapolsek-pasirwangi-ternyata-punya-masalah-dengan-kapolres-garut_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz membuat geger jajaran Polri. Namun, diduga statement Sulman karena tidak terima dimutasi oleh Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna. Sehingga, keduanya kini diperiksa oleh Divisi Propam Polri.  Pria yang seharusnya sudah melaksanakan tugas sesuai TR nomor 499, dimana menjabat sebagai Pasi I Pelanggaran Subdit Gakum Ditlantas Polda Jabar tersebut, baru melakukan penghadapan hari ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, bahwa benar AKP Sulman belum melakukan penghadapan sejak mendapat TR Maret lalu.  "Benar yang bersangkutan penghadapan ke Ditlantas, lalu dilakukan klarifikasi ke Propam Polda Jabar," jelas Kombes Trunoyudo, seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (1/4).  Diakui Trunoyudo, bahwa untuk langkah selanjutnya pihak Propam masih melakukan pendalaman lebih lanjut. "Langkah seperti apa, nanti disampaikan lebih lanjut,”paparnya.  Kabid Humas menambahkan, bahwa dipastikan yang bersangkutan secara pribadi kepada AKBP Budi Satria Wiguna.

Eks Kapolsek Pasirwangi Ternyata Punya Masalah dengan Kapolres Garut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eks-kapolsek-pasirwangi-dan-kapolres-garut-diperiksa-propam-polri_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz dan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo" width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz dan Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz membuat Divisi Propam Polda Jawa Barat memeriksanya. Selain itu, Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna juga ikut diperiksa. Karena 'nyanyian AKP Sulman soal dukungan terhadap salah satu calon presiden membuat geger Polri.  Mantan Kapolsek Pasirwangi itu mengungkap dirinya diperintah Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo mengatakan, Budi Satria Wiguna mendatangi Divpropam Polda Jabar pada Minggu (31/3) malam.  “Benar tadi malam Kapolres Garut mendatangi Propam Polri untuk mengklarifikasi pernyataan yang berkembang,” ujar Trunoyodo seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group), Senin (1/4).  Trunoyudo menjelaskan, kedatagan Budi Satria itu tidak lain untuk klarifikasi terkait pernyataan AKP Sulman atas inisiatif sendiri. “Jadi Kapolres ini datang untuk menginisiasi, menjelaskan apa yang dijelaskan mantan Kapolsek ini,” jelasnya.  Menurutnya, saat ini tim Propam tengah mendengar keterangan dari Kapolres Garut. “Pengambilan keterangan dan masih dilakukan oleh Propam Polda Jabar,” terangnya.  Trunoyudo menambahkan, bahwa sikap yang dilakukan oleh seorang anggota Polri itu menjadi tanggung jawab pribadi personel Polri tersebut. “Jadi personel Polri ini yang melakukan tindakan disiplin, memiliki aturan dan kode etik profesi, dan itu menjadi pedoman bagi anggota Polri,” jelasnya.  Dalam pemeriksaan, lanjut Trunoyodo, Budi Satria membantah semua perkataan pernyataan Sulman. Tak hanya Budi, Sulman juga turut diperiksa atas perkara ini.  “Sesuai pernyataan Kapolres, kabar itu tidak benar. Kami juga sudah memanggil Kapolseknya,” ungkapnya

Eks Kapolsek Pasirwangi dan Kapolres Garut Diperiksa Propam Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/eks-kapolsek-pasirwangi-tarik-omongan-soal-dukungan-menangkan-jokowi_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz." width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman mencabut pernyataannya soal ketidaknetralan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Yakni terkait penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.  "Saya sudah melakukan suatu kesalahan, saya menyatakan bahwa Polri itu tidak netral di dalam Pilpres 2019 ini," ujar dia kepada wartawan di Polda Jabar, Bandung, Senin (1/4).  Dia mengaku melontarkan pernyataan tersebut karena kecewa atas keputusan mutasi dirinya oleh Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. Adapun dia dipindahtugaskan menjadi Kanit Seksi Pelanggaran Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat.  Emosi, dia lantas mengaitkan mutasi tersebut karena foto dirinya bersama sejumlah tokoh agama Pasirwangi dalam sebuah acara deklarasi dukungan terhadap calon presiden (capres) – calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Acara itu dilaksanakan pada 25 Februari lalu.  "Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya waktu itu emosi, saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek," tegas Sulman.  Soal adanya perintah Kapolres Garut terkait penggalangan dukungan capres-cawapres nomor urut 01, dia menjelaskan yang sebenarnya adalah instruksi untuk pemetaan kekuatan kedua paslon capres 2019.  Pemetaan tersebut dilakukan dalam rangka pengamanan Pilpres 2019. "Pendataan tersebut digunakan untuk mengantisipasi keamanan di wilayah tersebut agar bisa diantisipasi apa yang kemungkinan akan terjadi dan memperkirakan kekuatan yang harus disiapkan," bebernya.

Eks Kapolsek Pasirwangi Tarik Omongan Soal Dukungan Menangkan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/mabes-polri-enggan-komentari-nyanyian-eks-kapolsek-pasirwangi_m_.jpg" alt="Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz." width="100%">
<figcaption>Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) enggan bersuara soal polemik 'nyanyian' mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz. Mereka menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian Darlerah (Polda) Jawa Barat. Begitu pula dengan polemik tangkapan layar WhatsApp Group diduga berisi polisi dari daerah Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). "Nanti langsung ke Polda Jabar dan Polda NTB," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (1/4). Ditegaskan kembali soal bagaimana polemik 'nyanyian' Sulman, Dedi menjawab hal serupa. Bahwa hal tersebut sudah diserahkan ke Polda Jabar untuk menjawabnya. "Mabes Polri arahan sudah sangat jelas," tukasnya. Diketahui, Sulman merasa ganjl dengan mutasi yang diterimanya pada Kamis (28/3) lalu. Adapun dia resmi melepas jabatan sebagai Kapolsek Pasirwangi dan berpindah tugas ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas. Sulman meyakini bahwa mutasinya tersebut diduga kuat berhubungan dengan sikap tegasnya menolak perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna melakukan penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan kapolres dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi.

Mabes Polri Enggan Komentari 'Nyanyian' Eks Kapolsek Pasirwangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/usai-bernyanyi-eks-kapolsek-pasirwangi-sulit-dihubungi_m_.jpg" alt="Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz, seketika membuat geger dengan 'nyanyiannya' soal netralitas Polri. Adapun dia mengungkap dugaan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memerintahkan penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.  Namun usai bernyanyi di Kantor Lokataru Law and Human Rights Office, pada Minggu (31/3) kemarin, dia saakan menghilang. Polda Jawa Barat pub tak bisa menghubungi Sulman.  "Sejauh ini belum. Belum bisa dihubungi," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Senin (1/4).  Padahal rencananya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jabar hendak memeriksanya terkait dugaan tidak netralnya Kapolres Garut itu. "Kami sudah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi," jelas Trunoyudo.  Diketahui, Sulman merasa ganjil dengan mutasi yang diterimanya pada Kamis (28/3) lalu. Adapun dia resmi melepas jabatan sebagai Kapolsek Pasirwangi dan berpindah tugas ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas.  Sulman meyakini bahwa mutasinya tersebut diduga kuat berhubungan dengan sikap tegasnya menolak perintah Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna melakukan penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.  Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan kapolres dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi.

Usai 'Bernyanyi' Eks Kapolsek Pasirwangi Sulit Dihubungi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks kapolsek pasirwangi

Berita Terkini