<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG_20200617_121344-01.jpg" alt="Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat Deddy Handoko ke Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. Penahanan Dedi telah beralih menjadi kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. &ldquo;Selanjutnya menunggu Penetapan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini dan juga penetapan jadwal persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan,&rdquo; kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/9). Pada perkaranya, lanjut Ali, Dedi akan didakwa lantaran melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Dedi juga didakwa menggunakan Pasal Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01285777/eks-kalapas-sukamiskin-segera-jalani-sidang">Eks Kalapas Sukamiskin Segera Jalani Sidang</a> Dalam perkara ini, Dedi diduga menerima suap dari terpidana kasus Alkes Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Deddy diduga menerima mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016. Pemberian itu terkait kemudahan izin keluar lapas yang diberikan tersangka Deddy kepada Wawan baik berupa Izin Luar Biasa (ILB) maupun izin berobat, dengan total izin pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 36 kali. Atas perbuatannya Dedi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=CZI5GVdSxgw

Perkara Eks Kalapas Sukamiskin Dilimpahkan ke PN Tipikor Bandung dan menunggu jadwak persidangan berdasarkan juru bisa KPK

Perkara Eks Kalapas Sukamiskin Dilimpahkan ke PN Tipikor Bandung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan berkas penyidikan terhadap tersangka kasus suap terkait dengan pemberian fasilitas atau perizinan keluar di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung Dedi Handoko. KPK telah melaksanakan tahap dua alias penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa penuntut umum (JPU).  "Selanjutnya penahanan menjadi kewenangan JPU untuk 20 hari terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (27/8).  Ali menyatakan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Nantinya berkas dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/05/2020/dpr-desak-kpk-usut-pemain-di-balik-kasus-suap-eks-kalapas-sukamiskin/">DPR Desak KPK Usut “Pemain” di Balik Kasus Suap Eks Kalapas Sukamiskin</a></li> </ul> "Selama proses penyidikan, telah diperiksa 30 saksi yang di antaranya Tubagus Chaeri Wardana (Wawan)," tegas Ali.  Dalam perkara ini, Dedi diduga menerima suap dari terpidana kasus Alkes Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan. Deddy diduga menerima mobil Toyota Kijang Innova Reborn Luxury 2.0 G A.T warna putih tahun 2016.  Pemberian itu terkait kemudahan izin keluar lapas yang diberikan tersangka Deddy kepada Wawan baik berupa Izin Luar Biasa (ILB) maupun izin berobat, dengan total izin pada tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 36 kali.  Atas perbuatannya Dedi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eks Kalapas Sukamiskin Segera Jalani Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/biik-asmara-hingga-kemewahan-lapas-sukamiskin-yang-mulai-terungkap_m_.jpg" alt="Bilik asmara hingga kemewahan Lapas Sukamiskin" width="100%">
<figcaption>Bilik asmara hingga kemewahan Lapas Sukamiskin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR mendesak KPK untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum lain di dalam kasus dugaan suap pemberian izin keluar lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Apalagi kasus itu menyeret eks Kalapas Sukamiskin Deddy Handoko yang diduga menerima satu unit mobil Toyota Innova dari Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan.  Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding meminta KPK untuk terus melakukan penyelidikan dalam kasus yang menyeret eks kalapas tersebut. Siapa pun yang terlibat harus diusut secara tuntas.  "Apakah dia mendapat apa, siapa yang mendapat apa, semua harus diusut secara tuntas. Jadi semua sama dihadapan hukum harus diterapkan, tidak bisa hanya sebatas kalapas," kata Syarifuddin Sudding kepada JawaPos.com, Sabtu (2/5).  Menurut Syarifuddin, KPK patut menelisik "pemain" yang terlibat di balik Deddy Handoko. Sebagai kalapas waktu itu, Deddy Handoko tidak mungkin bermain sendiri. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Apalagi nilai pemberian yang diterima tidaklah kecil.  Bahkan Syarifuddin juga meminta mantan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utama juga disebut pernah menerima barang berupa tas Louis Vuitton. "Jadi siapa yang terlibat di dalamnya harus dimintai pertanggungjawaban hukum, kalapasnya sudah, sekarang periksa dirjennya, apakah ada indikasi keterlibatan," ujar Syarifuddin.  Ditambahkannya, dengan KPK melakukan pengusutan menyeluruh, maka perbaikan kondisi pemasyarakatan dapat dicapai.  Masuknya KPK ke dalam pemasyarakatan, kata Syarifuddin, dinilai bisa menjadi momentum yang baik bagi lembaga antirasuah itu. "KPK harus mengambil peran, karena dari kasus ini menjadi pintu masuk untuk membongkar semua masalah yang ada di dalam lapas. Ini momentum yang bagus bagi KPK," terang politikus PAN itu.  Menurut Syarifuddin, penahanan mantan kalapas Sukamiskin tidak bisa dilihat persoalan sebatas itu saja. Namun hal itu harus dilihat secara menyeluruh dan secara utuh.  Sebagaimana diketahui, KPK menahan Deddy Handoko, kepala Lapas Sukamiskin periode 2016 -2018. Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019 lalu.  Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, Deddy terbukti menerima mobil <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/04/2020/kpk-tahan-eks-kalapas-sukamiskin-yang-terima-mobil-innova-dari-wawan/">Toyota Kijang Innova Reborn Luxury</a> 2.0 G A.T warna putih tahun 2016 dengan nomor polisi D 101 CAT. Mobil tersebut diterima dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, salah satu terpidana yang menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin.  “Pemberian itu diduga terkait dengan izin keluar lapas yang diberikan Deddy kepada Wawan sebanyak 36 kali dalam kurun waktu 2016-2018,” ucap Karyoto.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YZ8QpOJR7kA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qe2YgrIqwo0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wkSN3bO1SUs

DPR Desak KPK Usut "Pemain" di Balik Kasus Suap Eks Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dituntut-5-tahun-penjara-suami-inneke-sangat-zalim_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/2)." width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Fahmi Darmawansyah dituntut maksimal dalam kasus suap kepada eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Dalam persidangan dengan agenda tuntutan tersebut, Fahmi ajukan pledoi karena merasa keberatan atas tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara. Suami dari artis senior Inneke Koesherawati itu mengatakan dirinya keberatan kepada Jaksa KPK yang menjatuhkan hukuman maksimal. Sekaligus denda Rp 200 juta dengan subsidiar 6 bulan penjara. "Saya dan tim memilih mengajukan nota pembelaan," kata Fahmi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (20/2). Pasalnya Famhi merasa sudah menjawab secara kooperatif selama persidangan namun tidak digubris atau dijadikan pertimbangan oleh Jaksa KPK. Terlebih ia hanya sebagai orang biasa bukan seorang penyelenggara negara yang merugikan ruang rakyat, sehingga keberatan atas hukuman maksimal tersebut. "Tuntatan maksimal, saya ini kan bukan orang siapa-siapa. Dengan dituntut maksimal kami tahu lah dibandingkan dengan yang benar-benar (terdakwa) penyelenggara negara, ini kan uang saya yang pribadi," ujarnya. Fahmi secara berulang membandingkan tuntutannya dengan terdakwa lainnya dalam hal ini yang merugikan negara. Bahkan Fahmi menilai Jaksa KPK mengambil keputusan dengan sewenang-wenang. "Saya sudah kooperatif, kita lihat dan tahu semua kooperatif cuma dijebak sama KPK jadi sudah ada distrust jadi percuma. Sudah kooperatif sama KPK tapi kalau KPK caranya begini sewenang-wenang sepertinya KPK ini enggak punya Tuhan," paparnya. Selain itu, Fahmi juga menganggap KPK terlalu zalim. Sehingga semua terdakwa di sini, Fahmi klaim tidak ada yang percaya kepada KPK. "Saya juga sama sekali tidak percaya karena terlalu zalim menurut saya. Sangat zalim tapi saya punya Tuhan itu pertanggungjawaban mereka," tegasnya. Untuk diketahui, Fahmi Darmawansyah dilihat kasus suap uang ratusan juta dan barang mewah kepada mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Dalam sidang tuntutan Jaksa KPK menjatuhkan hukuman maksimal yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dengan subsidiar enam bulan penjara.

Dituntut 5 Tahun Penjara, Suami Inneke: Sangat Zalim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kasus-suap-eks-kalapas-sukamiskin-fahmi-dituntut-5-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Terdakwa Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/2)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Fahmi Darmawansyah jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/2)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa Fahmi Darmawansyah menjalani sidang tuntutan atas kasus suap kepada eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (20/2). Dalam sidang tersebut jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. "Terdakwa Fahmi Darmawansyah dianggap bersalah dan dituntut selama 5 tahun penjara," kata Jaksa KPK dalam pembacaan tuntutan di PN Bandung, Rabu (20/2). Selain dituntut 5 tahun penjara, Fahmi Darmawansyah pun dikenai denda sebesar Rp 200 juta. Jika tidak membayar maka akan diganti dengan hukuman 6 bulan penjara. Sebagaimana diketahui, suami dari artis Inneke Koesherawati itu, bersalah karena telah memberikan uang dan barang mewah kepada Wahid Husen. Hal itu merupakan upaya warga binaan untuk mendapat permudahan izin keluar biasa maupun luar biasa. Adapun yang yang diterima Wahid Husen melalui asisten pribadinya Andry Rahmat berupa tas yang dibeli dari Singapura seharga Rp 20 juta. Tas tersebut diberikan kepada Wahid Husen untuk kado ulang tahun Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami. Selain tas bermerk, ia juga pernah memberi sandal, sepatu, dan mobil double cabin 4x4 seharga Rp 427 juta yang mana disebutkan ada diskon sehingga harganya Rp 407 juta. Hal ini terungkap ketika Inneke dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Wahid Husen, yang menyebutkan pemberian itu adalah permintaan Fahmi kepada istrinya melalui sambungan telepon. Dalam hal ini, Fahmi yang juga tengah menjalani hukuman di Sukamiskin, jaksa mengenakan dengan dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana mana diubah dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kasus Suap Eks Kalapas Sukamiskin, Fahmi Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pekan-depan-hakim-bacakan-tuntutan-untuk-suami-inneke_m_.jpg" alt="Sidang kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus suap eks Kalapas Sukamiskin Wahid Husen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Fahmi Darmawansyah sang penyuap barang mewah dan uang puluhan juta kepada eks Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen akan dilakukan pada Rabu (20/2) pekan depan. Fahmi sendiri mengaku menyesal atas tindakan suap yang dilakukannya. Suami dari artis cantik Inneke Koesherawati itu, mengahdiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung mengenakan kemeja berwarna biru muda yang dipadu celana berjenis cinos dan hanya mengenakan sendal. Selain itu Fahmi didampingi oleh dua kuasa hukumnya. Sebelumnya Hakim Daryanto menanyakan, apakah semua keterangan BAP, saksi-saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan sudah sesuai. Fahmi pun tak menyangkal dan mengiyakan. "Barang-barang buat Wahid, seperti sepatu dan tas seusai BAP," kata Fahmi saat di ruang sidang Pengadilan Negri Bandung, Bandung, Senin (11/2). Daryanto juga kembali menanyakan runtutan beberapa keterangan sesuai BAP, seperti runtutan biaya Fahmi masuk sampai beberapa sel mewah yang ia gunakan saat di Lapas. Fahmi, kembali menjawab dengan pasrah dan tidak ada sangkalan. Ia mengakui&nbsp; bahwa total biaya masuk dan untuk mendapatkan sel mewah mencapai ratusan juta rupiah dan itu dibayar secara tidak langsung. "Masuk lapas bayar Rp 700 juta melalui Andri. Bayar secara bertahap dan tidak ada surat keputusannya,"ungkap Fahmi. Fahmi pun diberi kesempatan untuk menyampaikan unek-unek selama jalannya persidangan. Sempat terdiam, Fahmi hanya menjawab secara singkat. "Saya cuma minta maaf saja," ucap Fahmi Diketahui, dalam surat dakwaan terhadap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor Bandung pada 5 Desember 2018, diketahui bahwa Sri Puguh Utami disebut menerima kado ulang tahun berupa tas mewah tas merek Louis Vuitton. Tas tersebut didapat dari Fahmi Darmawansyah, melalui tahanan pendampingnya, Andri Rahmat yang diberikan kepada Wahid melalui ajudannya yang bernama Hendry Saputra pada Juli 2018.

Pekan Depan, Hakim Bacakan Tuntutan untuk Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-di-persidangan-ini-kisah-di-balik-louis-vuitton-bu-dirjen_m_.jpg" alt="Sopir Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM jadi saksi kasus eks Kalapas Sukamiskin" width="100%">
<figcaption>Sopir Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM jadi saksi kasus eks Kalapas Sukamiskin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Budi Utami dan sopirnya Mulyana menjadi saksi dalam kasus suap eks Kalapas Sukamiskin, Bandung, Wahid Husen. Keduanya dihadirkan jadi saksi karena menerima barang dari terdakwa. Berawal dari Wahid Husen memberikan sebuah kado ulang tahun berupa tas mahal jenis cluth bag merek Louis Vuitton kepada Sri Puguh melalui terdakwa Hendry Saputra. Namun kado tidak langsung diterima oleh Sri Puguh melainkan oleh Mulyana. Dalam kesaksiannya, Mulyana membenarkan menerima kado tersebut. Namun tidak mengetahui apa isi dari kado untuk majikannya itu. Karena sudah diperintahkan tidak diperbolehkan menerima barang berupa apapun oleh Sri Puguh, akhirnya barang diterima namun disimpan di dapur. "Yang menitipkan barang itu Hendry sopir Kalapas dan dititipkan kepada saya," kata Mulyana saat ditanya oleh Hakim di ruang sidang 6 Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (9/1). Mulyana menjawab pertanyaan dari hakim, jaksa, dan kuasa hukum Wahid Husen bahwa barang dititipkan untuk diberikan pada Sri Puguh. Namun barang ditaruh di dapur karena tidak di izinkan menerima barang apapun. Tanpa sepengetahuan Sri Puguh, akhirnya Mulyana berinisiatif mengembalikan barang yang masih terbungkus itu kepada Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK). Adapun pengembalian barang sebelum penangkapan. "Tas masih dibungkus, dibuka setelah diserahkan kepada KPK, saya tidak kenal Fahmi dan Andri. Bahkan harga tas tidak tahu berapa," jelasnya. Mulyana mengungkapkan alasan menerima barang tersebut karena tidak enak hati. Kemudian diterima namun tidak diberikan langsung kepada Sri Puguh atau memberitahukannya. Sebagaimana diketahui, terdakwa Wahid Husen melalui Hendry Saputra memberikan sebuah kado ulang tahun kepada Sri Puguh. Ternyata dalam dakwaan tas senilai Rp 20 juta merupakan pemberian dari terdakwa Fahmi Darmawasyah. Istri Fahmi, Inneke Koesherawati yang membeli tas tersebut di Singapura.

Terungkap di Persidangan, Ini Kisah di Balik Louis Vuitton Bu Dirjen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suami-inneke-izin-hakim-ketua-saya-pakai-sandal_m_.jpg" alt="Narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) Lapas Sukamiskin Bandung Fahmi Darmawansyah" width="100%">
<figcaption>Narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) Lapas Sukamiskin Bandung Fahmi Darmawansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) Lapas Sukamiskin Bandung Fahmi Darmawansyah hadir di persidangan dakwaan eks Kalapas Sukamiskin Bandung Wahid Husen di ruang sidang Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (12/12). Selain Fahmi juga hadir Andri Rahmat selaku asisten pribadi Fahmi selama di Lapas. Fahmi tiba di PN Bandung satu mobil bersama Wahid Husen sekitar pukul 09.07 WIB. Fahmi menggunakan jaket warna biru dongker, celana krem, sandal, dan tas kecil sedangkan Wahid Husen menggenakan batik lengan panjang. Wahid Husen lebih dahulu keluar mobil dan langsung digiring ke ruangan sebelum sidang dan dilanjut Fahmi. Dilanjut Fahmi memasuki ruang sidang dengan agenda mendengarkan dakwaan Wahid Husen. "Izin Hakim Ketua, saya pakai sandal yang seharusnya pakai sepatu," kata Fahmi mengawali persidangan kepada Hakim Ketua di ruang sidang Tipikor PN Bandung, Rabu (12/12). Selama persidangan Fahmi pun mendengarkan dakwaan Wahid Husen yang dibacakan oleh Jaksa KPK. Dalam dakwaan Fahmi memberikan berupa uang puluhan juta, barang mewah seperti mobil, sepatu boot, sandal dan lainnya. Hal itu pun diiyakan oleh Fahmi setelah hadir dipersidangan. "Iya benar (memberikan mobil kepada terdakwa). Lainnya akan ada pemeriksaan," ujar Fahmi sebelum meninggalkan ruang sidang kepada media. Suami dari artis Inneke Koesherawati ini merupakan salah satu narapidana yang diduga menyuap terdakwa untuk kemudahan izin keluar lapas. Barang mewah dan uang puluhan juta pun sudah diberikan kepada terdakwa melalui orang kepercayaan.&nbsp;

Suami Inneke: Izin Hakim Ketua, Saya Pakai Sandal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks kalapas sukamiskin

Berita Terkini