<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-6JPG-2308188231.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi investasi fiktif PT Taspen. KPK menyampaikan apresiasi atas vonis Antonius Kosasih, yang terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 triliun tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016671082/intip-formasi-timnas-indonesia-hadapi-arab-saudi-pilih-5-3-2-atau-4-4-2">Intip Formasi Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi, Pilih 5-3-2 atau 4-4-2?</a>&nbsp; "Dimana Hakim memutuskan bahwa Terdakwa ANS Kosasih, Mantan Direktur Utama PT Taspen, telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pokok berupa pidana badan 10 tahun, denda Rp 500 juta subsidiar 6 bulan kurungan," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (7/10). Hakim juga menjatuhi hukuman pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 29 miliar, valas USD 127.057; SGD 283.002; EUR 10.000; THB 1.470; GBP 30; JPY 128.000; HKD 500; KRW 1.262.000; dan Rp 2.877.000. Namun, apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan badan selama 3 tahun. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis terdakwa Ekiawan Heri Primaryanto, mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management, dengan hukuman 9 tahun penjara. Ekiawan juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Ekiawan turut dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai USD 253.664 subsider dua tahun penjara. Hakim juga memerintahkan penyitaan Unit Penyertaan Reksadana sebanyak 996,694,959.5143 unit untuk dirampas dan diperhitungkan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara. Budi menekankan, putusan ini mencerminkan keseriusan pengadilan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.&nbsp; &ldquo;Kami mengapresiasi putusan Majelis Hakim karena sejalan dengan semangat KPK untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara melalui asset recovery yang optimal,&rdquo; ujarnya. KPK berharap, putusan ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan keuangan, khususnya di sektor pengelolaan dana pensiun dan tabungan hari tua.&nbsp; &ldquo;Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pejabat pengelola dana publik agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan prinsip kehati-hatian,&rdquo; urainya. Selain kedua terdakwa individu, KPK juga telah menetapkan korporasi PT Insight Investment Management (PT IIM) sebagai tersangka dalam perkara ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada individu, melainkan juga menyentuh tanggung jawab korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. &ldquo;Investasi fiktif yang dilakukan di PT Taspen telah mengakibatkan kerugian besar terhadap dana Tabungan Hari Tua (THT) milik 4,8 juta aparatur sipil negara. Karena itu, kami mendorong agar perkara ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk memperkuat sistem pencegahan dan pengawasan investasi agar kejadian serupa tidak terulang,&rdquo; pungkasnya. (*)

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi investasi fiktif P

Rugikan Negara Rp 1 T Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Harapkan Beri Efek Jera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Dirut-PT-Taspen-Antonius-N.S-Kosasih-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen, Antonius N.S. Kosasih, kerap memanjakan pacar-pacarnya dengan berbagai barang mewah. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Taspen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat, Senin (25/8). Dalam persidangan, Raden Roro Dina Wulandari yang dihadirkan sebagai saksi mengaku pernah menjalin hubungan asmara dengan Kosasih. Ia mengaku pernah mendapat hadiah sebuah mobil Honda HR-V seharga Rp 500 juta pada tahun 2023.&nbsp; &ldquo;Itu hadiah ulang tahun saya,&rdquo; kata Roro saat menjawab pertanyaan jaksa di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin (25/8). Ia mengaku menjalin hubungan dengan Kosasih sejak 2022, ketika masih menjabat sebagai Dirut Taspen. Ia mengklaim, hanya menerima mobil HR-V selama menjalin hubungan, tanpa ada pemberian lain dari Kosasih.&nbsp; &ldquo;Selain mobil, tidak ada pak,&rdquo; klaim Roro. Selain Roro, saksi lain bernama Theresia Meila Yunita juga mengaku pernah dibelikan empat tas mewah bermerk Louis Vuitton (LV) oleh Kosasih. Theresia mengaku langsung ikut saat pembelian tas tersebut dan hanya diminta memilih model yang disukai.&nbsp; "Ada 4 ya bu, ya, tas model LV," tanya jaksa kepada Theresia yang dihadirkan ke ruang sidang. Namun, ia tidak mengetahui nilai pasti dari tas-tas itu. "Nilainya berapa itu bu?," telisik jaksa. "Kurang tahu," timpal Theresia. Tidak hanya itu, Theresia juga mengungkap bahwa namanya sempat digunakan oleh Kosasih dalam transaksi pembelian tanah senilai Rp 4 miliar. Tanah itu berlokasi di Serpong, Tangerang Selatan. Hal itu diungkap jaksa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di ruang persidangan. "Kami akan membacakan beberapa identitas tanah, bu ya. Tiga bidang tanah, Kelurahan Jalupang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, atas nama Theresia Meila Yunita berdasarkan buku tanah hak milik yang terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 28 September 2022 dengan harga Rp4 miliar dengan perincian seperti berikut," ujar jaksa. Mendengar itu, Theresia tidak menampik. Ia membenarkan BAP yang dibacakan jaksa. "Iya," timpal Theresia. Dalam kasusnya, mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero), Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, didakwa merugikan keuangan negara sekitar Rp 1 triliun. Ia dinilai memperkaya diri sendiri maupun pihak lain melalui investasi fiktif yang dilakukan di PT Taspen. Dalam aksinya, Kosasih bekerja sama dengan Ekiawan Heri Primaryanto, mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM). Keduanya melakukan investasi pada reksa dana I-Next G2 tanpa didukung analisis investasi yang memadai. Investasi tersebut digunakan untuk mengeluarkan Sukuk Ijarah TPS Food 2 tahun 2016 dari portofolio PT Taspen. Namun, instrumen keuangan itu kemudian mengalami gagal bayar (default). Akibatnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun. Atas perbuatannya, Kosasih didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mantan Dirut Taspen, Antonius Kosasih, diduga korupsi dengan hadiah mobil mewah dan tanah Rp 4 miliar untuk pacar.

Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Manjakan Pacar dengan Mobil Mewah, Tas LV, hingga Tanah Rp 4 Miliar Pakai Duit Taspen

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/garap-hunian-vertikal-taspen-properti-investasikan-dana-rp-220-miliar_m_.jpg" alt="Mantan Dirut PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Taspen (Persero) tahun 2013-2020, Iqbal Latanro pada Selasa (2/4). Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama (Komut) PT Bank Tabungan Negara atau BTN itu bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait kegiatan investasi fiktif di PT Taspen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Iqbal Latanro" kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (2/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Iqbal Latanro, penyidik KPK juga memanggil satu orang saksi, yakni Genta Wira Anjalu selaku Ketua Tim Pengelola Investasi PT Insight Investments Management Tahun 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi di PT Taspen ke tingkat penyidikan dengan menetapkan tersangka. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas tersangka dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lembaga antikorupsi mentaksir jumlah kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah. KPK saat ini masih menghitung jumlah pasti kerugian negaranya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat. Lembaga antirasuah pun telah menggeledah kantor PT Taspen dan&nbsp;kantor pihak swasta yang berada di Office 8 Building SCBD, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/3). Lembaga antirasuah berhasil mengamankan berbagai dokumen, alat elektronik hingga catatan keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK setidaknya telah menggeledah tujuh tempat lokasi berbeda. Selain kantor, tim penyidik turut menyasar apartemen dan rumah kediaman para pihak berperkara. Saat itu, tim KPK menyita catatan investasi keuangan, barang bukti elektronik, hingga sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya membuka penyidikan baru terkait kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif di PT Taspen (Persero) tahun anggaran 2019. KPK pun telah mencegah dua pihak ke luar negeri dalam pengusutan kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014508468/ahli-ipb-sebut-harga-beras-melambung-gegara-penyaluran-bansos-pada-pemilu-2024">Ahli IPB Sebut Harga Beras Melambung Gegara Penyaluran Bansos pada Pemilu 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pencegahan ke luar negeri dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan kepada para pihak dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, mereka yang dicegah yakni, Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih selaku Direktur Utama PT Taspen (Persero) mulai tahun 2020, dan Ekiawan Heri Primaryanto sebagai Dirut PT Insight Investments Management.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK belum dapat mengungkap konstruksi perkara dan identitas pihak yang telah menjadi tersangka kasus ini. KPK juga meminta masyarakat untuk terus mengawal penanganan kasus dugaan korupsi di PT Taspen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Hari ini bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, Iqbal Latanro"

Usut Dugaan Investasi Fiktif PT Taspen, KPK Periksa Eks Dirut Iqbal Latanro

Eks Dirut Taspen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Eks Dirut Taspen

Berita Terkini

Rugikan Negara Rp 1 T Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Harapkan Beri Efek Jera

Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih Manjakan Pacar dengan Mobil Mewah, Tas LV, hingga Tanah Rp 4 Miliar Pakai Duit Taspen

Usut Dugaan Investasi Fiktif PT Taspen, KPK Periksa Eks Dirut Iqbal Latanro

Download Aplikasi JawaPos.com