<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/Vonis-Eks-Dirut-Pertamina-Karen-Agustiawan-Dery-7JPG-286798551.jpg" alt="Eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan di menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Eks Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan di menjalani sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan memutuskan mengajukan banding setelah divonis sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya banding," kata penasihat hukum Karen, Luhut MP Pangaribuan dikonfirmasi, Selasa (25/6).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan pihaknya masih menunggu berkas putusan lengkap untuk menentukan banding atau tidak. Namun, KPK mengapresiasi majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Karen dengan pidana sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014795728/geram-namanya-digunakan-untuk-penipuan-inul-daratista-siap-siap-ditangkap-polisi">Geram Namanya Digunakan untuk Penipuan, Inul Daratista: Siap-siap Ditangkap Polisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa Karen Agustiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dakwaan KPK," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Dirut PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya divonis pidana sembilan tahun penjara dan Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Karen Agustiawan terbukti bersalah terkait&nbsp;kasus korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Maryono membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam menjatuhkan amar putusan, Hakim Tipikor Jakarta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa Karen Agustiawan dinilai tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara," ucap Hakim Maryono.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara hal yang meringankan, terdakwa Karen Agustiawan bersikap sopan selama proses persidangan, tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi, dan memiliki tanggungan keluarga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terdakwa mengabdikan diri pada Pertamina," ujar Hakim Maryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Karen Agustiawan terbukti merugikan negara sebesar USD 113.839.186.60 alias Rp 1.778.323,27. Tindakan melawan hukum itu dilakukan Karen bersama-sama dengan mantan Senior Vice President (SVP) Gas &amp; Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karen juga diyakini telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri sebesar Rp 1.091.280.281,81 dan USD 104,016.65. Kemudian memperkaya korporasi CCL LLC seluruhnya sebesar USD 113,839,186.60. Jumlah kerugian negara itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait perkara ini.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karen Agustiawan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Meski demikian, vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK.</div> <div dir="auto">Karen oleh jaksa KPK&nbsp;dituntut 11 tahun pidana penjara dalam kasus dugaan korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. Selain pidana badan, Karen juga dituntut untuk membayar denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Karen juga dituntut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 1.091.280.281 atau Rp 1 miliar dan USD 104.016. Apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Mantan Direktur PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan memutuskan mengajukan banding setelah divonis sembilan tahun.

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Nyatakan Banding Atas Vonis 9 Tahun Penjara 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Johanis-Tanak-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Johanis Tanak bersama I Nyoman Wara saat menjalani kepatutan atau fit and proper test bersama komisi III DPR di gedung Parlemen DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Dua calon kelak dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti eks Wakil Ketua KPK Lili Pintaul" width="100%">
<figcaption>Johanis Tanak bersama I Nyoman Wara saat menjalani kepatutan atau fit and proper test bersama komisi III DPR di gedung Parlemen DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (28/9/2022). Dua calon kelak dipilih menjadi pimpinan KPK pengganti eks Wakil Ketua KPK Lili Pintaul</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Agustiawan mengajukan upaya hukum praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (6/10). Gugatan ini dilayangkan Karen lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) periode 2011-2021. Sidang perdana gugatan yang teregister dengan nomor perkara 113/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL ini bakal digelar pada Senin, 16 Oktober 2023. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, upaya hukum praperadilan merupakan hak setiap orang yang menyandang status tersangka. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. "Karena itu, apapun alasannya KPK akan hadapi permohonan praperadilan tersebut secara profesional dan proporsional," kata Johanis dikonfirmasi, Selasa (10/10). Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa ini tak mempermasalahkan jika Karen Agustiawan meragukan alat bukti untuk menjeratnya sebagai tersangka. Namun, KPK memastikan bisa mempertanggungjawabkan, kasus yang menjerat Karen Agustiawan secara hukum. "Dalam perkara tindak pidana, tersangka itu mempunyai hak ingkar, jadi kalau tersangka meragukan bukti yang dimiliki KPK, itu hak tersangka," ucap Johanis. KPK sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefed Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina tahun 2011-2021. "Menjadi komitmen KPK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya tindak pidana yang menjadi wewenang KPK, atas informasi dan data yang terverifikasi selanjutnya dilakukan penyelidikan sebagai upaya menemukan dugaan terjadinya peristiwa pidana korupsi. Kemudian diperkuat lagi dengan bukti permulaan yang cukup sehingga naik pada tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," ucap Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/9). Firli menjelaskan, peristiwa dugaan korupsi itu terjadi pada 2012, saat PT Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Berdasarkan proses penyidikan, perkiraan defisit gas akan terjadi pada kurun waktu 2009-2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di Indonesia. "Karen Agustiawan yang diangkat sebagai Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC yang berlokasi di Amerika Serikat," ucap Firli. Saat pengambilan kebijakan dan keputusan tersebut, Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CCL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan pada lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan, sehingga tindakannya tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari Pemerintah saat itu. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap oleh pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. "Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina," ujar Firli. Oleh karena itu, KPK meyakini perbuatan Karen bertentangan dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS tanggal 1 Agustus 2012 tentang Anggaran Dasar PT Pertamina. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Permeneg BUMN Nomor PER 03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama BUMN. KPK menyebut, perbuatan Karen Agustiawan dari kasus dugaan korupsi di PT Pertamina merugikan keuangan negara sebesar USD 140 juta atau sekurang-kurangnya senilai Rp 2,1 triliun. Karen Agustiawan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, upaya hukum praperadilan merupakan hak setiap orang yang menyandang status tersangka.

Dijadikan Tersangka, Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Ajukan Praperadilan, Ini Langkah KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/mantan_dirut.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan ditemani keluarga meninggalkan Rutan Salemba Cabang Kejagung, Jakarta, Rabu (10/3/20). Majelis Hakim MA mengeluarkan putusan lepas atau onslag van recht vervolging kepada Karen. Putusan lepas ini atas vo" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan ditemani keluarga meninggalkan Rutan Salemba Cabang Kejagung, Jakarta, Rabu (10/3/20). Majelis Hakim MA mengeluarkan putusan lepas atau onslag van recht vervolging kepada Karen. Putusan lepas ini atas vo</figcaption>
</figure>Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan mengakhiri hari-harinya di tahanan. Mahkamah Agung (MA) memutuskan dia lepas dari tahanan karena perbuatannya terbukti tidak melanggar hukum pidana. Putusan tersebut dijalankan tadi malam.  DEBORA DANISA SITANGGANG, Jakarta, Jawa Pos  ---  SATU tahun, 5 bulan, 15 hari. Selama itu Karen Agustiawan merasakan tinggal dalam sel tahanan. Dia divonis delapan tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tipikor pada 10 Juni 2019 atas kasus korupsi Basker Manta Gummy (BMG) PT Pertamina Persero tahun 2009. Karen menangis dan mengucapkan ”inna lillahi” ketika mendengarkan putusan atas dirinya.  Karen kini bisa kembali menikmati dunia di luar tahanan. Dengan wajah semringah sekaligus terharu, dia meninggalkan sel Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung) di lantai 7A Kejagung. Karen dijemput suaminya, Herman Agustiawan. Selain itu, ada anak keduanya (Dimas Moh. Aulia Agustiawan), anak ketiga (Deril), menantu, dan cucu. Kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo, turut mendampingi.  Kabar lepasnya Karen sudah beredar sejak Senin (9/3) saat MA menerbitkan putusan atas kasasi Karen. Dia dilepaskan dari tuntutan atau onslag karena kasus yang menimpanya itu bukan pidana, melainkan perdata.  Meski sudah keluar sejak Senin, surat itu baru sampai ke Kejagung tadi malam.  Soesilo dan keluarga Karen sudah hadir ke Kejagung sejak siang hari, sekitar pukul 13.30. Namun, karena proses pengiriman petikan putusan dari MA ke Kejagung, Karen dan keluarga harus menunggu sampai malam.  Karen keluar dari tahanan tepat pukul 19.21 WIB. Dia mengenakan baju warna biru muda, agak senada dengan keluarganya yang kompak mengenakan baju putih. ”Hari ini saya merasa bahagia sekali, bahagia untuk saya dan keluarga,” ucapnya.  Karen memang menyatakan kebahagiaannya. Tetapi, dia juga mengaku tetap ada rasa kecewa. Kekecewaan yang terpendam lama itu terlihat dari raut wajah dan bibir yang terus bergetar saat menyampaikan bahwa tak semestinya dirinya menjalani masa tahanan ini.  ”Seperti manusia biasa, selain bahagia, saya juga ada kecewa. Kekecewaannya karena ini adalah aksi korporasi yang tekennya adalah business judgment rule. Domainnya hukum perdata, tapi dipaksakan menjadi hukum pidana tipikor,” jelasnya.  Karen menolak menjawab ketika ditanya pihak yang memaksakan domain hukum itu. Yang jelas, dia menegaskan bahwa nama baiknya sengaja dirusak dan karakternya dihancurkan. ”Tapi, saya masih merasa bersyukur karena tidak mengalami keadilan di sisi hulu, tapi kemarin saya mengalami keadilan di sisi hilir,” lanjutnya, kembali menunjukkan kelegaan.  Tidak heran jika Karen merasa 1,5 tahunnya berlalu sia-sia. Namun, alih-alih menyesali waktu yang sudah lewat, Karen berusaha mensyukuri pengalaman yang dia dapatkan selama di tahanan. Dia juga bertekad akan tetap mengabdikan diri untuk bangsa meski sempat mendapat pengalaman yang tidak setimpal dari pengabdian yang sudah diberikannya.  Waktunya dalam sel dihabiskan dengan sesama tahanan yang kini dia panggil sebagai teman-teman. ”Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman baru saya yang telah menemani saya selama 1 tahun 5 bulan 15 hari. Baik di Pondok Bambu maupun 7A. Merekalah yang telah berbagi suka dan duka dengan saya selama saya mengalami proses tahanan ini,” ucapnya.  Begitu keluar dari rutan, hal pertama yang hendak dia lakukan adalah menghabiskan waktu bersama keluarga. Keluarga yang sudah dia tinggalkan setahun lebih. Karen merasa bertanggung jawab untuk mengganti masa-masa ketika dirinya absen sebagai istri, ibu, dan nenek.  Karen menyebut ingin menghabiskan lebih banyak quality time dengan suami. Terlihat sekali kerinduan yang dirasakan Karen. Saat bertemu, dia menggandeng, memeluk, dan mencium pipi sang suami. ”Kangen sekali sama bapak,” katanya lalu tersenyum.  Dimas, anak keduanya, juga bahagia menyambut sang ibu keluar dari tahanan. Dia ingin melakukan hal-hal yang bisa membuat ibunya senang. Sederhana saja seperti mengajak makan ibunya di luar. ”Ini sekarang kita mau makan bareng di luar dulu,” ujar Dimas.  Karen bisa saja menuntut sesuatu sebagai ganti rugi atas waktunya yang hilang dan kebebasannya yang direnggut selama 1 tahun 5 bulan 15 hari itu. Namun, Soesilo Aribowo selaku kuasa hukum menyatakan, belum ada permintaan dari Karen maupun keluarga mengenai ganti rugi yang dimaksud. Menurut Soesilo, yang terpenting saat ini adalah Karen bisa berkumpul dengan keluarga dulu.  ”Saya selaku penasihat hukum akan berdiskusi dengan Bu Karen dan keluarga. Tapi, saya kira itu tidak menjadi pokok. Yang penting sekarang Bu Karen pulang dulu, istirahat. Mau ngapain juga belum tahu. Seminggu lah mau dengan keluarga dulu,” ungkapnya.  Menurut Soesilo, ada dua hal dalam putusan yang menjadi pokok penting bagi Karen. Selain soal domain hukum pidana dan perdata, poin kedua adalah tentang pihak yang merasa dirugikan. Soesilo menyebutkan, berdasar putusan MA, dipertimbangkan kerugian Pertamina Hulu Energi bukan bagian yang dapat dikatakan sebagai kerugian negara.  Dengan dikabulkannya kasasi Karen, Soesilo berpendapat tidak ada lagi yang bisa dilakukan Kejagung terkait pemidanaan Karen. ”Normanya KUHAP tidak ada lagi upaya hukum semacam PK (dari Kejagung). Yang bisa mengajukan PK hanya terdakwa, keluarga, atau kuasa hukumnya,” tegas Soesilo.

Mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Dilepas dari Rutan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-10.jpg" alt="Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) tidak hanya membikin terobosan soal iuran BPJS Kesehatan. MA juga membebaskan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen merupakan terdakwa dalam kasus Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Pada 10 Juni 2019 dia divonis delapan tahun penjara oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi.  Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menyatakan, majelis hakim kasasi MA yang menangani perkara Karen menjatuhkan putusan tersebut pada Senin (9/3). ”Hari ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan, antara lain, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum,” jelas Andi kemarin.  Menurut Andi, alasan dalam pertimbangan majelis hakim, antara lain, keputusan yang diambil Karen dalam kasus itu adalah business judgement rule. Perbuatan tersebut bukan tindak pidana. Majelis kasasi juga berpendapat bahwa putusan direksi dalam suatu aktivitas perseroan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun. ”Kendati putusan itu pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, tetapi itu merupakan risiko bisnis,” lanjut Andi. Hal itu pun berangkat dari karakteristik bisnis yang sulit diprediksi dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Majelis kasasi tersebut terdiri atas Ketua Majelis Suhadi dengan hakim anggota Prof Krisna Harahap, Prof Abdul Latif, Prof M. Askin, dan Prof Sofyan Sitompul.  Kabar bebasnya Karen dibenarkan kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo. Soesilo menjelaskan, sementara ini statusnya bukan bebas penuh, tetapi masih ontslag. ”Benar, bukan bebas, tapi ontslag. Belum keluar dari tahanan karena masih menunggu petikan putusan,” jelas dia.  Soesilo melanjutkan, pihaknya mengajukan kasasi dengan tiga pertimbangan. Pertama, perbuatan Karen adalah aksi korporasi perdata, bukan pidana. Kedua, perbuatan Karen sebagai Dirut dilindungi UU Perseroan Terbatas (PT). Ketiga, kerugian yang diderita Pertamina bukan bagian dari keuangan negara.  Karen ditahan di Rutan Kejagung sejak vonis dijatuhkan kepadanya. Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyatakan bahwa pelaksanaan putusan bebas bergantung pada informasi yang diterima jaksa penuntut umum (JPU).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ECQqRxlIqWw  https://www.youtube.com/watch?v=_WsYp1XC0JA  https://www.youtube.com/watch?v=QIJtF2sOuOY

Hakim Lepaskan Mantan Dirut Pertamina dari Segala Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan divonis lepas oleh Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasi. Padahal, sebelumnya Karen divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.  "Vonis lepas onslag," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (9/3).  Vonis lepas terhadap Karen dinilai, karena perbuatannya yang merugikan negara hingga Rp 568 miliar tidak terbukti. Putusan itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Abdul Latif dengan anggota Krisna Harahap, M. Asikin dan Sofyan Sitompul.  Pertimbangan putus lepas terhadap Karen karena dinilai bukan bentuk tindak pidana korupsi. MA memandang, kegagalan Pertamina dalam akuisisi saham Blok BMG sebesar 10 persen atau senilai USD 31,5 juta bukan sebagai kerugian negara.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Sementara itu, tim kuasa hukum Karen, Soesilo Ariwibowo membenarkan bahwa kliennya divonis lepas. Hingga kini, tim kuasa hukum masih menunggu petikan putusan dari MA. "Iya benar, saya baru saja mendengar putusannya. Tapi untuk petikan putusannya masih ditunggu," ucap Soesilo.  Kendati demikian, Soesilo belum bisa memastikan apakah kliennya langsung dikeluarkan dari tahanan. Sebab, hingga kini masih menunggu petikan putusan kasasi. "Untuk eksekusinya menunggu petikan putusan ya, mungkin besok," tukas Soesilo.  Sebelumnya, Majelis Hakim memvonis Mantan Dirut Pertamina Karen Agusiawan bersalah dalam kasus korupsi Blok Basker Manta Gummy (BMG), Senin (10/6). Karen divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus BMG karena dianggap menyalahgunakan wewenang hingga merugikan negara sekitar Rp 568 miliar. Putusan banding pun menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan Karen dengan hukuman 8 tahun penjara. Namun, MA malah memvonis lepas mantan Dirut Pertamina itu.

MA Vonis Lepas Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-10.jpg" alt="Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan" width="100%">
<figcaption>Eks Dirut PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Karen Galaila Agus­tiawan itu tidak panjang. Diungkapkan kepada wartawan yang mewawancarainya. Sudah sepuluh tahun lalu. Tapi, tetap saja membuat saya terkesima. Ketika itu dia mengucapkannya beberapa hari setelah dilantik sebagai Dirut Pertamina.  Soal laku kepemimpinan.  "Pemimpin itu role model, pembuat keputusan. Pemimpin itu pasti bikin kesalahan karena pemimpin itu harus bikin keputusan. Kalau sampai pemimpin tidak bikin keputusan, enggak ada yang bisa dikerjakan. Diem saja, status quo," kata dia kala itu.  Berbilang tahun kemudian, setelah dia tidak lagi menjabat. Pernyataan itu ibarat senjata makan tuan. Bagi dirinya. Karen duduk di kursi pesakitan sebagai terpidana korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dia divonis delapan tahun penjara karena investasi di Blok Basker Manta Gummy di Australia tak membuahkan hasil.  Ada yang agak melegakan. Kendati terbukti menyalahgunakan kewenangan, tak ada sepeser pun uang yang mengalir ke kantongnya. Karena itu pula, hakim tak membebaninya uang pengganti. Bahkan, satu di antara lima hakim yang mengadilinya berbeda pendapat. Karen tidak terbukti korupsi. Keputusannya bukan tanggung jawab pribadinya sebagai direktur utama semata. Investasi itu sudah disetujui direktur-direktur yang lain.  Pascavonis, Karen tegar. Dia tahu risiko apa yang diterimanya sebagai pemimpin. Pernyataannya setelah sidang berakhir menunjukkannya. "Biarkan saya yang berkorban. Setelah itu tidak ada lagi," terang alumnus teknik fisika ITB itu.  Saya sebenarnya agak tersentak ketika Karen tersandung masalah. Saya tidak mengenal secara pribadi. Tapi, saya mengamati sepak terjangnya lewat berita-berita. Mulai menjabat hingga dia tiba-tiba mengundurkan diri sebagai orang pertama di Pertamina. Ketika itu Karen pengin menjadi pengajar di Universitas Harvard. Cita-cita lama yang ingin dia wujudkan.  Karen adalah perempuan kuat. Dia merintis karir di perusahaan asing sejak muda. Begitu lulus dari ITB di Mobil Oil Indonesia. Dia lalu melanglang buana di berbagai perusahaan minyak asing. Di perusahaan-perusahaan itu dia ditempa dengan prinsip-prinsip profesionalitas dan integritas. Terbukti saat di Halliburton Indonesia, dia menjadi perempuan Indonesia pertama yang menjabat commercial manager.  Seharian kemarin saya berusaha mencari-cari informasi lagi soal Karen. Apa yang membuatnya tiba-tiba pindah ke Pertamina. Bukankah di perusahaan-perusahaan minyak asing itu gajinya berlimpah? Bukankah hidupnya sudah enak? Apa lagi yang dia cari?  Rupanya, ketika Karen memutuskan ke Pertamina, banyak koleganya yang menggunjing dia. Banyak yang yakin Karen akan berubah mengikuti laku perusahaan barunya. Maklum, ketika itu perusahaan pelat merah tersebut lekat dengan citra lama.  Rupanya, tidak begitu. Karen justru mengubah sistem di sana. Mimpinya Pertamina minimal setara dengan Petronas. "Kayak dulu di ITB zaman Posma, kan ada spanduk selamat datang putra-putri terbaik Indonesia. Saya pengin begitu di Pertamina, selamat datang sarjana terbaik di Pertamina," terang dia dalam sebuah wawancara.  ***  Saya masih bertanya-tanya. Apakah orang sekelas Karen nekat korupsi? Bukankah perjalanannya di berbagai perusahaan asing itu menempa wataknya. Didikan ayahnya, Prof Dr Soemiatno, yang terkenal sederhana pasti banyak membentuk karakternya.  Seharian kemarin saya bersama istri mendiskusikan itu di warung Empal Gentong tak jauh dari rumah. Panjang dan lebar. Bukankah dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada prinsip business judgment rule (BJR)? Yang seharusnya melindungi direksi perseroan dari jeratan hukum. Prinsip dalam pasal 97 ayat 5 sudah jelas.  Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian apabila memenuhi empat syarat. Yakni, kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan tindakan yang mengakibatkan kerugian, telah mengambil tindakan untuk mencegah dan berlanjutnya kerugian. Rasa-rasanya Karen telah melakukan itu semua.  Tapi, mengapa masih dipersalahkan? Hakim punya pendapat lain. Berdasar fakta persidangan, Karen mengabaikan prosedur investasi di Blok BMG dan tidak melakukan kajian terlebih dahulu secara mendalam. Entahlah.  Namun, bila prinsip BJR itu tidak ditegakkan, ke depan siapa saja yang menjabat direktur utama perusahaan bisa dijerat pidana. Dilema-dilema besar akan dihadapinya. Berani mengambil risiko besar, maka keuntungan perusahaan akan didapatkan. Bila akhirnya merugi, bersiap-siaplah mendekam di penjara. Sudah menjadi bagian nasibnya.  Penegakan BJR tersebut adalah perjuangan yang berliku. Dibutuhkan pengujian di pengadilan berbagai tingkat. Itu pula yang dialami eks pejabat Bank Mandiri Fachrudin Yasin (group head corporate relationship) dan Roy Ahmad Ilham (group head credit approval).  Semula kredit yang digelontorkan Fachrudin dan Roy kepada PT Arthabima Textindo dan PT Arthamustika Textindo dianggap tanpa melalui prosedur dan syarat yang ditentukan bank. Di pengadilan negeri (PN) diputus bebas. Namun, di tingkat kasasi, MA menjatuhkan pidana lima tahun. Tak terima, keduanya lantas mengajukan dua kali peninjauan kembali (PK). Hasilnya, di PK kedua, Fachrudin dan Roy divonis bebas. Ada bukti baru yang disampaikan. Di antaranya, para pejabat bank pelat merah tersebut berhati-hati mengambil kebijakan pengucuran kredit. Sebagaimana prinsip BJR. Semoga kasus Karen bisa menjadi pelajaran baru dalam penegakan BJR tadi.  Karen kini ibarat menghadapi hidup baru. Sebagaimana hobi masa kecilnya: balet. Dia melakukan gerakan memutar dengan posisi berdiri dengan ujung kaki. Berkali-kali dia jatuh. Namun, pantang menyerah membuat dia bisa tegak. Semoga begitu. (*)

Karen dan Prinsip Business Judgment Rule

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anwar, satu di antara lima hakim, menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan sidang dugaan korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Dia menyebutkan bahwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan tidak bersalah.  Hal itu dia sampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin (10/6).  "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU)," kata Anwar yang lantas disambut tepuk tangan para pendukung Karen yang memadati ruang sidang.  Ada beberapa alasan Anwar menyampaikan pendapat berbeda itu. Di antaranya, keputusan melakukan investasi di blok BMG diambil bersama jajaran direksi Pertamina lainnya. Anwar menyebutkan bahwa dewan komisaris Pertamina memang tidak mengizinkan investasi tersebut. Namun, dia menilai yang punya kewenangan mengambil keputusan bukan dewan komisaris. Melainkan direksi.  Bukan hanya itu, Anwar juga menyatakan, bisnis minyak dan gas penuh ketidakpastian. Sebab, belum ada teknologi yang bisa memastikan ada atau tidaknya cadangan minyak dan gas di bawah perut bumi maupun di dasar laut.  Anwar pun mengatakan, kerugian negara yang didakwakan kepada Karen tidak serta-merta menjadi kerugian negara. "Karena tidak digunakan untuk kepentingan terdakwa," ucapnya.  Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, juga tidak ada upaya memperkaya diri sendiri yang dilakukan Karen. Sebab, pembayaran atas investasi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan jelas.  Berkenaan dengan Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) yang disebut diuntungkan Karen, Anwar menuturkan, seharusnya ada pembuktian melalui pemeriksaan perusahaan itu. "Kenyataannya, ROC Ltd tidak menjadi saksi dalam persidangan ini," ujarnya.  Meski begitu, pendapat berbeda tersebut tidak begitu saja melepaskan Karen dari vonis bersalah. Ketua Majelis Hakim Emilia Djaja Subagia tetap mengetukkan palunya dan menghukum Karen delapan tahun penjara. Karen dinyatakan bersalah lantaran melanggar pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping hukuman badan, Karen dikenai denda Rp 1 miliar. Dalam putusan itu hakim sama sekali tak membebaninya membayar uang pengganti.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/JKT-1-VONIS-8-KAREN-FED-3-750x1040.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan setelah divonis 8 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut Karen hukuman 15 tahun penjara. JPU juga menuntut Karen membayar uang pengganti Rp 284 miliar. Bila tidak sanggup membayar, dia harus menjalani hukuman lima tahun.  Menurut jaksa, Karen melawan hukum karena saat melakukan investasi di blok BMG mengabaikan prosedur investasi yang diatur dalam UU 19/2003 tentang BUMN dan ketentuan pedoman investasi lainnya. Jaksa menilai Pertamina tidak mendapatkan keuntungan ekonomis dari investasi itu. Apalagi, ROC selaku operator blok menghentikan produksi.  Menanggapi putusan hakim, Karen langsung menyatakan banding. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya banding," katanya. "Saya berharap dalam banding (di pengadilan tinggi, Red) nanti banyak sosok seperti hakim Anwar yang melihat ini secara utuh," imbuh perempuan kelahiran 1958 tersebut.  Penasihat hukum Karen, Soesilo Aribowo, menyampaikan hal serupa. Sepanjang sidang putusan kemarin, dia memperhatikan betul setiap pertimbangan putusan yang dibacakan majelis hakim. "Saya lihat, saya cermati pertimbangan-pertimbangan majelis tadi. Tidak ada yang menggunakan fakta-fakta persidangan," tegas dia.  Soesilo menjelaskan bahwa majelis hakim mengabaikan banyak fakta persidangan. Padahal, seharusnya hal tersebut masuk dalam pertimbangan putusan. "Yang ada di dalam surat tuntutan bisa saja dipertimbangkan lain berdasar fakta persidangan yang ada," ungkapnya.  Meski kecewa, Soesilo tetap menghargai putusan hakim. "Kami akan berupaya maksimal membuat memori banding berdasar fakta-fakta persidang­an," bebernya.  Sebelum meninggalkan pengadilan tipikor, Karen juga sempat menyampaikan bahwa kasusnya merupakan preseden buruk bagi BUMN di tanah air. Sebab, sebaik apa pun bekerja untuk negara, bukan tidak mungkin seseorang dililit kasus seperti yang dia alami. "Dan saya berharap jangan ada lagi direksi Pertamina yang di-Karen-kan. Cukup saya yang berkorban dan tidak ada lagi," ujarnya.

Alasan Hakim Anwar Dissenting Opinion terhadap Kasus Karen

eks dirut pertamina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks dirut pertamina

Berita Terkini