<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-century-kpk-minta-robert-tantular-dicekal_m_.jpg" alt="KPK telah" width="100%">
<figcaption>KPK telah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan perkara kasus bailout Bank Century. Teranyar, KPK meminta Dirjen Imigrasi kemenkumham untuk mencegah bepergian keluar negeri terhadap eks Dirut Bank Century, Robert Tantular. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pencegahan terhadap Robert dilakukan untuk mendukung penyelidikan dalam pengembangan kasus ini. "(Permintaan pencekalan sudah dilakukan) sebelum pertengahan Desember kemarin. Karena penyelidikan kasus Century (sudah) berjalan," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (28/12). Dia mengatakan permintaan pelarangan ke luar negeri itu sesuai dengan kewenangan KPK yang diatur dalam UU 30/2002 tentang KPK. Bahkan, sebut Febri, Robert sendiri sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus Century. "Ada sekitar 40 orang sudah dimintakan keterangan lebih jauh mendalami fakta-fakta terkait hal ini," tambah dia. Menurut Febri, pada dasarnya pencegahan ke luar negeri terhadap seseorang bisa dilakukan di tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasalnya, pihaknya masih terus meminta keterangan dari berbagai pihak dalam pengembangan kasus bailout Bank Century. "Pencegahan atau pelarangan ke luar negeri selama enam bulan. KPK masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk proses penyelidikan. Tentu dalam proses penyelidikan kami tidak bisa menyampaikan secara lebih rinci," tutup Febri. Sekadar informasi, Robert sendiri kini dalam masa bebas bersyarat. Itu lantaran dirinya usai menjalani sekitar 10 dari 21 tahun hukuman penjara dalam kasus perbankan dan pencucian uang. Terkait penyelidikan kasus Bank Century, KPK menyatakan sudah ada kemajuan dalam penyelidikannya. Dalam kasus skandal Bank Cenutry yang ditangani KPK sebelumnya, sudah ada satu orang yang dijatuhi vonis bersalah, yaitu Budi Mulya. Budi Mulya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara (PMS) dua tahap, yakni Rp 6,7 triliun dan Rp 1,250 triliun, sehingga total dana yang digelontorkan untuk penyelamatan Century mencapai Rp 8,012 triliun.

Kasus Century, KPK Minta Robert Tantular Dicekal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janji-bereskan-kasus-century-dan-pelindo-kpk-tinggal-soal-waktu-saja_m_.jpg" alt="Mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino ketika menyambangi Bareskrim Polri beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino ketika menyambangi Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan akan segera menyelesaikan sejumlah kasus korupsi yang masih mangkrak. Dia mengklaim KPK bukan tidak punya nyali untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, salah satunya kasus Century. &ldquo;Tenang, (soal) itu tinggal waktu saja. Kita nggak pernah dikondisikan dengan lingkungan, tapi yang dikondisikan itu di pengadilan. Sekali KPK runtuh Indonesia ini nggak dipercaya. Publik mau nimpukin kita pakai apapun kalau kita nggak punya bukti, nggak berpengaruh. Ini bukan soal nyali, soal bukti dan strategi,&rdquo; kata Saut saat ditemui di Hotek Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (20/12). Saut menjelaskan, sebelum masa kepemimpinan Agus Rhardjo berakhir akan segera menyelesaikan kasus yang dianggap mangkrak. Seperti Century dan korupsi pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, RJ Lino. KPK sudah menjerat RJ Lino sejak akhir 2015 lalu. Namun, penanganan kasus ini seolah jalan di tempat. Bahkan, KPK belum juga menahan RJ Lino. Saut menyebut, pihaknya saat ini tengah mencari bukti formil dan materiil untuk menguatkan pembuktian di persidangan. Hal ini dilakukan agar jaksa KPK bia membuktikan kesalahan pada kasus tersebut. &ldquo;Kita harap itu nggak ada (kasus yang mangkrak), kita tidak mau membebani pemimpin berikutnya. Kecuali kalau memang formil materIilnya memang nggak bisa,&rdquo; pungkasnya.

Janji Bereskan Kasus Century dan Pelindo, KPK: Tinggal soal Waktu Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-bos-century-bebas-divonis-21-tahun-dijalani-hanya-10-tahun_m_.jpg" alt="Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century." width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut Bank Century Robert Tantular usai diperiksa KPK, Rabu (21/8/2013). Robert diperiksa terkait proses penyidikan kasus Bailout Bank Century.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular ternyata telah bebas dari penjara. Robert tidak lagi mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Cipinang. Pengusaha yang divonis penjara total 21 tahun sejak 2008 itu mendapat pembebasan bersyarat (PB) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kepala Lapas (Kalapas) Cipinang Andika D. Prasetya membenarkan bahwa Robert sudah bebas. Hanya, dia tidak menyebut kapan tepatnya Robert keluar dari lapas. Andika juga tidak menyebut detail alasan pemberian PB. "Oh, (Robert Tantular, Red) sudah bebas, tahun ini," ujarnya saat ditemui Jawa Pos Senin malam (10/12) seraya masuk mobil. Jawa Pos kembali mengonfirmasi Andika pagi kemarin (11/12) melalui pesan singkat. Dia lalu menjelaskan perihal PB Robert tersebut. Menurut dia, Robert mendapat PB pada 25 Juli. Dia mengatakan, setiap orang yang menjalani hukuman pasti akan mendapat keringanan atau pengurangan masa tahanan. ''Ya para tahanan memiliki hak tersebut dalam proses hukum yang berlaku,'' katanya. Menurut Andika, PB diberikan kepada narapidana (napi) yang berkelakuan baik selama mendekam di tahanan. Napi juga harus mengikuti program-program yang ada di dalam lapas. Dia menilai, Robert tidak melanggar aturan lapas. Robert dianggap berbuat baik dengan mengikuti persyaratan yang ditentukan. Hal itu yang membuat Robert dapat bebas lebih cepat. ''Sebaliknya, jika melakukan pelanggaran hukum (selama di lapas, Red), maka masa tahanannya akan diulang dari awal lagi,'' tambahnya. Hanya, saat didesak perihal detail remisi yang diperoleh Robert selama di lapas, Andika belum bisa menjelaskan. Dia juga belum bisa menerangkan secara terperinci terkait syarat-syarat yang telah dipenuhi Robert sehingga bisa mendapatkan PB. ''Nanti ada waktunya untuk memberi tahu kepada publik terhait hal tersebut,'' kilah Andika. Bagi dia, informasi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Yakni, Kakanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM. Jawa Pos kemarin juga berupaya meminta penjelasan Robert. Jawa Pos mendatangi sebuah rumah di Jalan Simprug Golf 14 Kav A1 No 10, RT 2/RW 8, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sesuai informasi yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Robert berdomisili di alamat tersebut. Rumah itu berada di kompleks elite. Tidak jauh dari perumahan mewah Permata Hijau. Namun, Robert sudah tidak menempati rumah itu. Menurut petugas keamanan, bangunan yang berukuran cukup besar dan mentereng tersebut tidak lagi ditinggali Robert, tetapi ditempati keluarga Harun. ''Dulu memang yang punya Pak Robert, sekarang sudah tidak lagi,'' paparnya. Andi Simangunsong, kuasa hukum Robert dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, juga mengaku tidak tahu-menahu soal pemberian PB Robert. ''Mengenai itu (pembebasan bersyarat, Red), saya bukan kuasanya lagi,'' tuturnya. Meski memungkinkan mendapat PB, bebasnya Robert dari Lapas Cipinang tahun ini terasa begitu cepat. Bila dihitung berdasar akumulasi vonis hakim, Robert sejatinya mendapat hukuman penjara 21 tahun terhitung sejak 2008 (dihitung sejak masa penahanan di tahap persidangan). Artinya, mantan direktur utama (Dirut) PT Century Mega Investindo itu setidaknya baru bebas murni pada 2029. Apakah bebasnya Robert berpengaruh terhadap percepatan penyelidikan kasus Century yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjamin bahwa penyelidikan kasus Century akan tetap berlangsung. "Siapa yang menghentikan? Nggak ada yang menghentikan kan?" katanya kemarin. Dia meminta masyarakat bersabar. Sebab, proses penyelidikan tetap dilakukan. "Kasus ini tidak pernah berhenti. Kalau masuk ke penyidikan pasti kita umumkan," ujar Saut.&nbsp;

Eks Bos Century Bebas, Divonis 21 Tahun, Dijalani Hanya 10 Tahun

eks bos century

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks bos century

Berita Terkini

Kasus Century, KPK Minta Robert Tantular Dicekal

Janji Bereskan Kasus Century dan Pelindo, KPK: Tinggal soal Waktu Saja

Eks Bos Century Bebas, Divonis 21 Tahun, Dijalani Hanya 10 Tahun

Download Aplikasi JawaPos.com