<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/Sempat-bergulat-fisik-Nana-dinyatakan-2102264896.png" alt="Sempat bergulat fisik, Nana dinyatakan sebagai membela diri usai insiden perampokan di kediamannya. (Instagram @jin_a_ana)" width="100%">
<figcaption>Sempat bergulat fisik, Nana dinyatakan sebagai membela diri usai insiden perampokan di kediamannya. (Instagram @jin_a_ana)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Setelah insiden perampokan bersenjata yang terjadi di rumahnya pada 15 November lalu, Nana mantan member After School sekaligus aktris populer akhirnya mendapat kepastian hukum atas tindakannya saat membekuk pelaku.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam situasi menegangkan yang mengancam keselamatan dirinya dan sang ibu hingga terlibat pergulatan fisik demi mempertahankan diri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kini, setelah penyelidikan menyeluruh pihak kepolisian menyatakan bahwa seluruh tindakan Nana dan ibunya pada saat kejadian resmi dikategorikan sebagai pembelaan diri yang sah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada tanggal 22 November 2025, Kantor Polisi Guri mengumumkan bahwa tindakan saat menghadang seorang perampok di kediamannya digolongkan sebagai pembelaan diri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Melihat situasi secara keseluruhan, kami memutuskan bahwa tindakan para korban merupakan pembelaan diri, jadi tidak ada tuntutan yang diajukan," ucap Kepolisian Guru dikutip dari Soompi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kasus ini terjadi bermula pada 15 November 2025 sekitar pukul 6 pagi KST, seorang pria berusia 30-an yang membawa senjata memanjat tangga dan masuk ke balkon rumah Nana melalui pintu yang tidak terkunci.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut laporan, perampok tersebut langsung menyerang ibu Nana dengan mencekik lehernya dan berusaha melukainya saat memasuki rumah.&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Nana yang terbangun karena jeritan ibunya kemudian melawan. Ia dan ibunya berusaha meredam perampok dengan meraih tangannya dan berjuang fisik untuk menahan serangan.&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam perkelahian itu, pelaku mengalami luka di dagu yang diduga disebabkan oleh senjata yang dibawanya. Setelah menaklukkan perampok itu, mereka menghubungi polisi.</div>

Polisi Guri menetapkan bahwa Nana dan ibunya melakukan pembelaan diri saat menghadapi perampok bersenjata di rumah mereka. 

Nana Eks After School Divonis Pembelaan Diri oleh Polisi Usai Bekuk Perampok Bersenjata di Rumahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/Screenshot_2024-12-23-09-27-57-004_comgoogleandroidgm-edit-1681255771.jpg" alt="Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ditjen Pajak Kemenkeu. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) buka suara soal keluhan Leony Vitria Hartanti, eks personel Trio Kwek-kwek yang harus membayar pajak waris puluhan juta saat mengurus balik nama rumah warisan ayahnya.</p> <p>Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Rosmauli membenarkan bahwa dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) terdapat jenis subjek pajak "Warisan belum terbagi".&nbsp;Namun, kata dia, kewajiban perpajakan ini akan muncul pada warisan yang belum terbagi.</p> <p>"Kewajiban perpajakan bagi subjek ini hanya muncul dalam hal atas warisan yang belum terbagi tersebut menghasilkan penghasilan kena pajak sehingga kewajiban perpajakannya harus dipenuhi oleh wakil atau ahli waris," kata Rosmauli kepada JawaPos.com, Rabu (10/9).</p> <p>Lebih lanjut ia mencontohkan, jika wajib pajak wafat dan meninggalkan rumah warisan yang masih menghasilkan sewa sebelum dibagikan kepada ahli waris, maka kewajiban pajak atas penghasilan sewa tersebut dipenuhi oleh wakil atau ahli waris.</p> <p>Namun, kata Rosmauli, apabila rumah tersebut telah dibagikan dan menjadi milik ahli waris, rumah atas warisan tersebut dikenakan pajak penghasilan yang berupa PPh Final.</p> <p>"Dan akan terutang pada saat ahli waris akan melakukan balik nama sertifikat atas tanah dan/ atau bangunan atas warisan tersebut," jelasnya.</p> <p>Terkait besarannya, Rosmauli mengungkapkan dalam PP 34/2016, besaran atas PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan dikenakan kepada penjual atau wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan.</p> <p>Dalam hal ini, pajak waris sebesar 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak, yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>Sedangkan untuk rumah sederhana dan rumah susun sederhana, pajak warisnya ditentukan sebesar 1 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.</p> <p>Meski begitu, Rosmauli memastikan bahwa ahli waris bisa memperoleh pembebasan PPh Final apabila sudah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan atas waris, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf d PER-8/PJ/2023.</p> <p>"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar untuk memperoleh SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris," ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph">Ia memastikan bahwa pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan pergantian nama pemilik tanah/bangunan itu merupakan objek atas pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang dikelola oleh pemda setempat.</p> <p>"Hal tersebut berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)," pungkasnya.</p>

DJP Kemenkeu menjelaskan kewajiban pajak waris yang harus dipenuhi oleh ahli waris, termasuk besaran pajak yang berlaku.

Penjelasan DJP soal Keluhan Leony Vitria Eks Trio Kwek-kwek Saat Urus Pajak Waris

<div id="m#msg-f:1804270795663720298" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/FotoJet-37-1069272181.jpg" alt="Fuji saat berlibur ke luar negeri./instagram.com/fuji_an" width="100%">
<figcaption>Fuji saat berlibur ke luar negeri./instagram.com/fuji_an</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Eks manajer Fuji, Batara Agung, menggelapkan uang sebesar Rp 1,3 Miliar untuk membayar tempat tinggalnya di apartemen dan sebuah mobil. Hal itu dilakukan tersangka saat bekerja sebagai manajer Fuji sejak Desember 2021-2022 lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014852222/erick-thohir-sebut-mayoritas-gen-z-di-indonesia-masih-bergantung-kepada-orang-tua-kalau-di-luar-negeri-sudah-mandiri">Erick Thohir Sebut Mayoritas Gen Z di Indonesia masih Bergantung kepada Orang Tua, Kalau di Luar Negeri sudah Mandiri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita ketahui bahwa saudara BA menggunakan uang tersebut untuk membayar angsuran apartemen dan angsuran mobil," ujar Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Tomy Kurniawan kepada wartawan, Kamis (11/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun uang Rp 1,3 Miliar itu, kata Tomy, digelapkan Batara dari 20 pekerjaan yang sudah dilakoni Fuji dari 20 agency.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan menyatakan bahwa menggelapkan uang senilai Rp 1,3 Miliar dari hasil kontrak kerja sama antara saudari FU dengan berbagai agency sekitar kurang lebih 20 agency," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas kejadian itu, Batara ditetapkan sebagai tersangka dengan Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, eks manajer artis Fuji, Batara Ageng telah menghabiskan uang sebesar Rp 1,3 miliar yang digelapkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Diketahui bahwa Batara sudah jadi tersangka kasus penggelapan dana milik Fuji tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka menjelaskan uang sejumlah Rp. 1.312.997.100 saat ini sudah tidak ada dan sudah habis digunakan untuk keperluan pribadinya," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Andri Kurniawan kepada wartawan, Jumat (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Batara mengatakan bahwa uang itu juga digunakan untuk keperluan entertaint selama dirinya masih menjadi manajer dari Fuji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun uang sebesar Rp 1,3 miliar yang digelapkan Batara itu merupakan penghasilan yang semestinya didapat Fuji dari 21 pekerjaan yang sudah dilakoninya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Eks manajer Fuji, Batara Agung, menggelapkan uang sebesar Rp 1,3 Miliar untuk membayar tempat tinggalnya di apartemen dan sebuah mobil.

Eks Manajer Fuji Pakai Duit Rp 1,3 M untuk Bayar Angsuran Apartemen dan Cicilan Mobil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kapolres-ikut-maju-di-pilkada-ini-respon-politisi-pdip_m_164517.jpeg" alt="Legislator PDIP, Eva Kusuma Sundari" width="100%">
<figcaption>Legislator PDIP, Eva Kusuma Sundari</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Guna menghindari terjadinya konflik kepentingan, maka Anggota Polri yang telah mendaftarkan diri ke partai politik untuk mengikuti Pilkada diminta segera mengajukan pengunduran diri.</p><br /> <p>Desakan tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kesuma Sundari yang mewanti-wanti agar Polri harus tetapa menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2018 mendatang.</p><br /> <p>Hal ini terkait langkah&nbsp;Kapolres Tapanuli Utara (Taput) AKBP Jonius Taripar Hutabarat yang telah mendaftarkan diri ke partai politik sebagai kandidat Bupati Taput, Provinsi Sumatera utara.</p><br /> <p>&ldquo;Harusnya mundur, tidak perlu menunggu sampai ditetapkan sebagai calon bupati. Itu penting agar tidak masuk dalam konflik kepentingan,&rdquo; ujar Eva kepada wartawan di Jakarta, (24/10).</p><br /> <p>Eva juga mengkritisi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang terkesan masih memberikan waktu bagi anggotanya hingga Februari 2018 mendatang.</p><br /> <p>Menurut legislator yang sudah dua periode itu, kelonggaran tersebut sangat riskan dimanfaatkan anggota Polri aktif untuk melakukan sosialisasi.</p><br /> <p>&ldquo;Pertanyaannya, bagaimana Kapolri bisa menjamin netralitas Kapolres di suatu wilayah dimana dia ikut pilkada? Apakah Kapolres Taput bisa dijamin tidak akan berpolitik praktis hingga Februari 2018?&rdquo; tambah politisi PDIP ini mempertanyakan.</p><br /> <p>Guna menghindari adanya benturan kepentingan tersebut, Eva meminta Kapolri agar memerintahkan Kapolres Taput AKBP Jonius Taripar Hutabarat, secepatnya mengajukan pengunduran diri.</p><br /> <p>&ldquo;Ini soal penegakan etika politik yang merupakan syarat penting untuk kepatuhan hukum kelak,&rdquo; tegas Eva.</p><br /> <p>Diketahui, Kapolri telah meminta anggotanya yang serius maju di Pilkada 2018 agar segera mengundurkan diri.</p><br /> <p>Akan tetapi, Kapolri masih memberikan waktu hingga Februari 2018. &ldquo;Menurut aturan, dia tak menjadi anggota Polri itu, pengunduran diri, kalau sudah ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan nggak boleh dia jadi anggota polisi, yaitu awal Februari,&rdquo; kata Tito di gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10).</p><br /> <p>Sementara itu, anggota Komisi Kepolisan Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti, sebelumnya juga menegaskan anggota Polri aktif harus meletakkan jabatannya terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.</p><br /> <p>Hal itu, kata Poengky, sebagaimana tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. &ldquo;Sebab sangat jelas dalam UU Polri ditegaskan bahwa anggota Polri dilarang berpolitik,&rdquo; ujar Poengky kepada wartawan, Senin (9/10).</p><br /> <p>Bahkan, sambung Poengky, pengunduran diri anggota Polri aktif tersebut wajib dilakukan sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah.&nbsp;</p><br /> <p>Hal ini sangat penting guna menghindari masuknya anggota Polri ke dalam politik praktis. &ldquo;Jika ada anggota Polri yang dicalonkan parpol jadi kandidat kepala daerah tertentu, maka sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota Polri,&rdquo; tukas dia.</p>

Kapolres Ikut Maju di Pilkada, Ini Respon Politisi PDIP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#eks

Berita Terkini

Nana Eks After School Divonis Pembelaan Diri oleh Polisi Usai Bekuk Perampok Bersenjata di Rumahnya

Penjelasan DJP soal Keluhan Leony Vitria Eks Trio Kwek-kwek Saat Urus Pajak Waris

Eks Manajer Fuji Pakai Duit Rp 1,3 M untuk Bayar Angsuran Apartemen dan Cicilan Mobil

Kapolres Ikut Maju di Pilkada, Ini Respon Politisi PDIP

Download Aplikasi JawaPos.com