<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/Nanang-Farid-Syam-2090859204.jpg" alt="Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam.(Istimewa)</figcaption>
</figure> SELAMA satu dekade terakhir, energi kita dalam membangun industri halal sering kali habis di "meja pengurusan" namun tak jelas juntrungnya. Belum lagi problematika korupsi dan sikap curang orang yang ingin cepat mendapat label halal namun dengan menghalalkan segala cara. Tentu saja hal ini bertentangan dan berlawanan dengan tujuan dari pekerjaan halal itu sendiri. Jika kita menilik ke belakang, diskusi kolektif kita sebagai bangsa kerap terjebak dalam labirin administratif yang sangat melelahkan. Seolah-olah, halal hanyalah urusan menempelkan simbol di atas kertas, mengejar tenggat waktu pendaftaran, atau beradu argumen mengenai tumpang tindih regulasi. Kita sering lupa bahwa di balik setiap stiker halal yang tertempel pada kemasan, dinding-dinding restoran dan warung-warung pinggir jalan, pelaku usaha besar dan kecil, ada janji suci dan amanah yang sangat besar kepada konsumen dan Sang Pencipta. Namun, saat kita berdiri di ambang tahun 2026, saya melihat sebuah fajar baru. Pemandangan industri kita mulai berubah arah. Tantangan kita ke depan bukan lagi sekadar menjawab pertanyaan teknis tentang "apa aturan barunya?", melainkan tentang sebuah transformasi besar pada perilaku manusianya. Kita sedang bergerak menuju sebuah fase di mana teknologi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan kesadaran moral untuk mengembalikan makna Tayyib&mdash;kebaikan, kesucian, dan kualitas&mdash;ke dalam nadi industri kita. Berdasarkan perjalanan saya berinteraksi dengan beragam pemangku kepentingan, saya menangkap sebuah sinyal perubahan yang kuat. Selama bertahun-tahun, banyak pelaku usaha merasa "terbebani" oleh aturan halal. Mereka melihat sertifikasi sebagai hambatan birokrasi atau beban biaya tambahan yang harus mereka tanggung demi bisa berjualan. Halal dilakukan karena "terpaksa" oleh aturan, bukan karena "terpanggil" oleh nilai. Alih-alih sebagai pemenuhan tanggungjawab kepada Sang Ilahi. Menjelang 2026, paradigma ini mulai runtuh. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi pelaku usaha yang proaktif. Mereka mulai menyadari bahwa integritas bukan lagi sebuah beban, melainkan aset paling berharga dalam bisnis modern. Di era di mana informasi tersebar secepat kilat, satu saja kesalahan dalam menjaga amanah halal bisa menghancurkan reputasi yang dibangun puluhan tahun. Tak ada yang bisa disembunyikan di era dimana setiap orang punya mata dan telinga, serta mulut yang bisa langsung bersuara, yang bernama netizen. Oleh karena itu, perilaku manusia di dalam ekosistem ini mulai bergeser: dari yang tadinya hanya "ingin cepat lulus sertifikasi" menjadi "ingin benar-benar menjaga kemurnian produk". Ada rasa tanggung jawab moral yang lebih dalam yang tidak bisa diukur hanya dengan dokumen fisik.&nbsp; Namun, kita harus realistis. Kesadaran manusia saja sering kali goyah ketika berhadapan dengan kompleksitas industri yang masif. Di sinilah teknologi masuk sebagai instrumen percepatan. Saya sering mengamati dan mendengarkan diskusi bahwa transformasi digital dalam dunia halal bukan hadir untuk menggantikan peran manusia dengan mesin dingin tanpa jiwa. Sebaliknya, teknologi hadir untuk memperkuat kejujuran manusia yang terbatas. Objektifitas dan kemampuannya yang hampir tanpa batas dapat membantu manusia untuk melakukan pilihan pilihan terbaik. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan ingatan manual, catatan kertas yang bisa terselip, atau janji-janji lisan yang rentan dikhianati oleh kepentingan sesaat. Teknologi digital, seperti sensor cerdas yang memantau titik kritis produksi, hadir sebagai "saksi bisu" yang tidak bisa disuap. Ia membantu para pelaku usaha untuk tetap tegak lurus pada komitmen moral mereka. Teknologi adalah alat yang memastikan bahwa niat baik seorang produsen di kantor pusat benar-benar terlaksana hingga ke lantai produksi di pelosok daerah. Dengan bantuan digital, kejujuran tidak lagi menjadi beban ingatan, melainkan sistem yang terjaga secara otomatis. Sinergi Tiga Pilar menjadi kunci menuju Transformasi 2026. Visi besar ini mustahil terwujud jika kita masih bekerja dalam sekat-sekat ego sektoral. Kunci utama untuk benar-benar memenangkan persaingan global pada 2026 adalah sinergi yang erat antara tiga pilar utama, yakni: Badan Halal (Regulator), Pelaku Usaha, dan Para Penyedia Solusi Digital. Selama ini, hubungan antara regulator dan pelaku usaha sering kali terasa seperti kucing dan tikus&mdash;yang satu mengawasi, yang satu mencoba menghindari kerumitan. Pola ini harus berakhir. Badan Halal sebagai dirigen harus mulai merangkul para inovator teknologi yang mampu memberikan solusi praktis. Kita membutuhkan pihak-pihak ketiga yang mampu menerjemahkan aturan halal yang rumit menjadi aplikasi yang mudah digunakan, sistem pelacakan yang transparan, dan basis data yang akurat. Para penyedia solusi digital inilah yang memiliki "perkakas" untuk menyederhanakan kerumitan birokrasi menjadi sebuah sistem yang efisien. Tanpa menggandeng pihak yang ahli di bidang teknologi ini, Badan Halal akan terus terbebani oleh administrasi manual, dan pelaku usaha akan terus merasa tercekik oleh lambannya proses. Sinergi ini adalah sebuah keharusan demi menciptakan ekosistem yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga kompetitif secara ekonomi. Di masa lalu, apa yang terjadi di balik pintu rumah potong hewan atau dapur pabrik sering kali menjadi misteri yang tertutup rapat bagi konsumen. Namun, manusia di ekosistem halal 2026 adalah mereka yang memilih untuk berani transparan. Melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan, kejujuran kini memiliki bukti fisik digital yang tidak dapat diubah. Setiap kali seorang pengolah bahan baku memasukkan data ke dalam sistem, ia sebenarnya sedang menanamkan "benih kepercayaan". Ketika data tersebut terkunci dan bisa diakses oleh publik, produsen tidak lagi sekadar bersembunyi di balik logo halal. Mereka sedang berkata kepada dunia: "Inilah proses kami, inilah sumber kami, silakan Anda buktikan sendiri." Perubahan perilaku menuju keterbukaan total inilah yang akan menjadi pembeda utama antara produk yang benar-benar berkualitas dengan yang hanya sekadar mencari keuntungan. Konsumen yang Berdaya sebagai Pengawal Nilai Tayyib Transformasi ini tidak akan lengkap tanpa perubahan perilaku dari sisi kita sebagai konsumen. Memasuki 2026, konsumen tidak lagi menjadi objek pasif yang bisa diberi informasi searah. Kita sedang melihat bangkitnya konsumen yang berdaya, masyarakat yang kritis, yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan peduli pada etika di balik sepotong makanan atau sebotol kosmetik. Teknologi informasi telah memberikan "senjata" bagi konsumen untuk menjadi pengawas langsung. Cukup dengan satu pemindaian kode unik di ponsel, konsumen bisa mengetahui apakah sapi yang mereka makan disembelih dengan cara yang manusiawi, atau apakah produk tersebut melibatkan praktik kerja yang tidak adil. Kecepatan akses informasi ini memaksa perilaku industri untuk terus berbenah. Jika industri tidak jujur, teknologi akan mengungkapnya dalam hitungan detik. Di sisi lain, bagi industri yang benar-benar menjaga amanah, teknologi akan menjadi alat promosi paling efektif yang berbasis pada bukti, bukan sekadar iklan. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa transformasi digital ini harus mampu merangkul semua pihak, terutama jutaan pelaku UMKM kita. Kita tidak boleh membiarkan teknologi hanya menjadi mainan perusahaan besar. Sinergi antara regulator dan penyedia solusi teknologi harus melahirkan platform yang mampu mempercepat, mempermudah, dan mampu mengangkat martabat pedagang kecil. Teknologi harus menjadi jembatan inklusivitas. Ia memungkinkan pedagang kecil di sudut desa memiliki standar kualitas yang sama dengan perusahaan multinasional. Ketika perilaku jujur ini menjadi standar nasional yang didukung oleh teknologi yang merata, maka kita tidak hanya sedang membangun industri, melainkan sedang membangun peradaban yang beradab. Pada akhirnya, transformasi digital halal bukan tentang mengganti peran manusia dengan algoritma. Ini adalah tentang mendidik kita semua untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Teknologi hanyalah pelayan bagi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan kita. Ia adalah alat untuk memastikan bahwa keberkahan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat. Menyongsong 2026, mari kita hentikan perdebatan administratif yang tidak berujung. Mari kita bangun sinergi yang nyata antara pemerintah, pengusaha, dan inovator teknologi. Mari kita jadikan halal bukan lagi sebagai beban administrasi, melainkan sebagai perilaku hidup. Sebuah sikap yang mengedepankan kejujuran di atas keuntungan, dan keberkahan di atas segalanya. Karena pada titik terjauhnya, industri halal adalah industri tentang kepercayaan. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang harus kita bangun bersama dengan hati yang tulus dan teknologi yang mumpuni. &nbsp; *) Nanang Farid Syam,&nbsp;Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK

Cukup dengan satu pemindaian kode unik di ponsel, konsumen bisa mengetahui apakah sapi yang mereka makan disembelih dengan cara manusiawi

Menyongsong 2026: Mengembalikan Jiwa "Tayyib" dalam Perilaku Ekosistem Halal Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menag-Fachrul-Razi-Hilmi.jpg" alt="Menag Fachrul Razi-Hilmi" width="100%">
<figcaption>Menag Fachrul Razi-Hilmi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memastikan Indonesia siap berkolaborasi dengan seluruh komunitas maupun institusi halal dunia guna membangun ekosistem halal global. Hal ini dia ungkapkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang Jaminan Produk Halal (JPH) antara Indonesia dan Chile.  “Kami terus membangun ekosistem halal melalui kolaborasi dengan berbagai pihak baik domestik maupun luar negeri,” kata Menag, Senin (9/11).  Di dalam negeri, Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berkolaborasi dengan lebih dari 120 lembaga. Mulai dari Kementerian/Lembaga terkait, universitas, BUMN/BUMD, organisasi islam, hingga beberapa digital platform startup.  Sementara, dari luar negeri, Menag mengungkapkan setidaknya ada 73 institusi halal dari berbagai negara yang ingin melakukan kerja sama dan membuat kesepakatan dengan Indonesia. Chile mulai saat ini akan berkolaborasi dengan Indonesia mengenai hal tersebut.  "Beruntung, Chile menjadi negara pertama yang menandatangani kesepakatan dengan Indonesia," kata dia.  Penandatangan kerja sama dengan Chile merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan semboyan Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia.  "Penandatanganan MoU ini akan memperkuat sinergi dan dapat membuat Indonesia dan Chile menjadi pemain penting dalam pasar halal global. Saya berharap industri halal ini dapat terus berkembang secara global, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di dunia,” tutup Menag.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p0Ow6sjE_vs

Indonesia Siap Berkolaborasi Wujudkan Ekosistem Halal Global

ekosistem halal global

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekosistem halal global

Berita Terkini

Menyongsong 2026: Mengembalikan Jiwa "Tayyib" dalam Perilaku Ekosistem Halal Kita

Indonesia Siap Berkolaborasi Wujudkan Ekosistem Halal Global

Download Aplikasi JawaPos.com