<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/Nanang-Farid-Syam-2090859204.jpg" alt="Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Nanang Farid Syam.(Istimewa)</figcaption>
</figure> SELAMA satu dekade terakhir, energi kita dalam membangun industri halal sering kali habis di "meja pengurusan" namun tak jelas juntrungnya. Belum lagi problematika korupsi dan sikap curang orang yang ingin cepat mendapat label halal namun dengan menghalalkan segala cara. Tentu saja hal ini bertentangan dan berlawanan dengan tujuan dari pekerjaan halal itu sendiri. Jika kita menilik ke belakang, diskusi kolektif kita sebagai bangsa kerap terjebak dalam labirin administratif yang sangat melelahkan. Seolah-olah, halal hanyalah urusan menempelkan simbol di atas kertas, mengejar tenggat waktu pendaftaran, atau beradu argumen mengenai tumpang tindih regulasi. Kita sering lupa bahwa di balik setiap stiker halal yang tertempel pada kemasan, dinding-dinding restoran dan warung-warung pinggir jalan, pelaku usaha besar dan kecil, ada janji suci dan amanah yang sangat besar kepada konsumen dan Sang Pencipta. Namun, saat kita berdiri di ambang tahun 2026, saya melihat sebuah fajar baru. Pemandangan industri kita mulai berubah arah. Tantangan kita ke depan bukan lagi sekadar menjawab pertanyaan teknis tentang "apa aturan barunya?", melainkan tentang sebuah transformasi besar pada perilaku manusianya. Kita sedang bergerak menuju sebuah fase di mana teknologi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan kesadaran moral untuk mengembalikan makna Tayyib&mdash;kebaikan, kesucian, dan kualitas&mdash;ke dalam nadi industri kita. Berdasarkan perjalanan saya berinteraksi dengan beragam pemangku kepentingan, saya menangkap sebuah sinyal perubahan yang kuat. Selama bertahun-tahun, banyak pelaku usaha merasa "terbebani" oleh aturan halal. Mereka melihat sertifikasi sebagai hambatan birokrasi atau beban biaya tambahan yang harus mereka tanggung demi bisa berjualan. Halal dilakukan karena "terpaksa" oleh aturan, bukan karena "terpanggil" oleh nilai. Alih-alih sebagai pemenuhan tanggungjawab kepada Sang Ilahi. Menjelang 2026, paradigma ini mulai runtuh. Kita sedang menyaksikan lahirnya generasi pelaku usaha yang proaktif. Mereka mulai menyadari bahwa integritas bukan lagi sebuah beban, melainkan aset paling berharga dalam bisnis modern. Di era di mana informasi tersebar secepat kilat, satu saja kesalahan dalam menjaga amanah halal bisa menghancurkan reputasi yang dibangun puluhan tahun. Tak ada yang bisa disembunyikan di era dimana setiap orang punya mata dan telinga, serta mulut yang bisa langsung bersuara, yang bernama netizen. Oleh karena itu, perilaku manusia di dalam ekosistem ini mulai bergeser: dari yang tadinya hanya "ingin cepat lulus sertifikasi" menjadi "ingin benar-benar menjaga kemurnian produk". Ada rasa tanggung jawab moral yang lebih dalam yang tidak bisa diukur hanya dengan dokumen fisik.&nbsp; Namun, kita harus realistis. Kesadaran manusia saja sering kali goyah ketika berhadapan dengan kompleksitas industri yang masif. Di sinilah teknologi masuk sebagai instrumen percepatan. Saya sering mengamati dan mendengarkan diskusi bahwa transformasi digital dalam dunia halal bukan hadir untuk menggantikan peran manusia dengan mesin dingin tanpa jiwa. Sebaliknya, teknologi hadir untuk memperkuat kejujuran manusia yang terbatas. Objektifitas dan kemampuannya yang hampir tanpa batas dapat membantu manusia untuk melakukan pilihan pilihan terbaik. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan ingatan manual, catatan kertas yang bisa terselip, atau janji-janji lisan yang rentan dikhianati oleh kepentingan sesaat. Teknologi digital, seperti sensor cerdas yang memantau titik kritis produksi, hadir sebagai "saksi bisu" yang tidak bisa disuap. Ia membantu para pelaku usaha untuk tetap tegak lurus pada komitmen moral mereka. Teknologi adalah alat yang memastikan bahwa niat baik seorang produsen di kantor pusat benar-benar terlaksana hingga ke lantai produksi di pelosok daerah. Dengan bantuan digital, kejujuran tidak lagi menjadi beban ingatan, melainkan sistem yang terjaga secara otomatis. Sinergi Tiga Pilar menjadi kunci menuju Transformasi 2026. Visi besar ini mustahil terwujud jika kita masih bekerja dalam sekat-sekat ego sektoral. Kunci utama untuk benar-benar memenangkan persaingan global pada 2026 adalah sinergi yang erat antara tiga pilar utama, yakni: Badan Halal (Regulator), Pelaku Usaha, dan Para Penyedia Solusi Digital. Selama ini, hubungan antara regulator dan pelaku usaha sering kali terasa seperti kucing dan tikus&mdash;yang satu mengawasi, yang satu mencoba menghindari kerumitan. Pola ini harus berakhir. Badan Halal sebagai dirigen harus mulai merangkul para inovator teknologi yang mampu memberikan solusi praktis. Kita membutuhkan pihak-pihak ketiga yang mampu menerjemahkan aturan halal yang rumit menjadi aplikasi yang mudah digunakan, sistem pelacakan yang transparan, dan basis data yang akurat. Para penyedia solusi digital inilah yang memiliki "perkakas" untuk menyederhanakan kerumitan birokrasi menjadi sebuah sistem yang efisien. Tanpa menggandeng pihak yang ahli di bidang teknologi ini, Badan Halal akan terus terbebani oleh administrasi manual, dan pelaku usaha akan terus merasa tercekik oleh lambannya proses. Sinergi ini adalah sebuah keharusan demi menciptakan ekosistem yang tidak hanya patuh aturan, tapi juga kompetitif secara ekonomi. Di masa lalu, apa yang terjadi di balik pintu rumah potong hewan atau dapur pabrik sering kali menjadi misteri yang tertutup rapat bagi konsumen. Namun, manusia di ekosistem halal 2026 adalah mereka yang memilih untuk berani transparan. Melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan, kejujuran kini memiliki bukti fisik digital yang tidak dapat diubah. Setiap kali seorang pengolah bahan baku memasukkan data ke dalam sistem, ia sebenarnya sedang menanamkan "benih kepercayaan". Ketika data tersebut terkunci dan bisa diakses oleh publik, produsen tidak lagi sekadar bersembunyi di balik logo halal. Mereka sedang berkata kepada dunia: "Inilah proses kami, inilah sumber kami, silakan Anda buktikan sendiri." Perubahan perilaku menuju keterbukaan total inilah yang akan menjadi pembeda utama antara produk yang benar-benar berkualitas dengan yang hanya sekadar mencari keuntungan. Konsumen yang Berdaya sebagai Pengawal Nilai Tayyib Transformasi ini tidak akan lengkap tanpa perubahan perilaku dari sisi kita sebagai konsumen. Memasuki 2026, konsumen tidak lagi menjadi objek pasif yang bisa diberi informasi searah. Kita sedang melihat bangkitnya konsumen yang berdaya, masyarakat yang kritis, yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan peduli pada etika di balik sepotong makanan atau sebotol kosmetik. Teknologi informasi telah memberikan "senjata" bagi konsumen untuk menjadi pengawas langsung. Cukup dengan satu pemindaian kode unik di ponsel, konsumen bisa mengetahui apakah sapi yang mereka makan disembelih dengan cara yang manusiawi, atau apakah produk tersebut melibatkan praktik kerja yang tidak adil. Kecepatan akses informasi ini memaksa perilaku industri untuk terus berbenah. Jika industri tidak jujur, teknologi akan mengungkapnya dalam hitungan detik. Di sisi lain, bagi industri yang benar-benar menjaga amanah, teknologi akan menjadi alat promosi paling efektif yang berbasis pada bukti, bukan sekadar iklan. Terakhir, saya ingin menekankan bahwa transformasi digital ini harus mampu merangkul semua pihak, terutama jutaan pelaku UMKM kita. Kita tidak boleh membiarkan teknologi hanya menjadi mainan perusahaan besar. Sinergi antara regulator dan penyedia solusi teknologi harus melahirkan platform yang mampu mempercepat, mempermudah, dan mampu mengangkat martabat pedagang kecil. Teknologi harus menjadi jembatan inklusivitas. Ia memungkinkan pedagang kecil di sudut desa memiliki standar kualitas yang sama dengan perusahaan multinasional. Ketika perilaku jujur ini menjadi standar nasional yang didukung oleh teknologi yang merata, maka kita tidak hanya sedang membangun industri, melainkan sedang membangun peradaban yang beradab. Pada akhirnya, transformasi digital halal bukan tentang mengganti peran manusia dengan algoritma. Ini adalah tentang mendidik kita semua untuk menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab. Teknologi hanyalah pelayan bagi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan kita. Ia adalah alat untuk memastikan bahwa keberkahan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang dalam waktu yang lebih singkat. Menyongsong 2026, mari kita hentikan perdebatan administratif yang tidak berujung. Mari kita bangun sinergi yang nyata antara pemerintah, pengusaha, dan inovator teknologi. Mari kita jadikan halal bukan lagi sebagai beban administrasi, melainkan sebagai perilaku hidup. Sebuah sikap yang mengedepankan kejujuran di atas keuntungan, dan keberkahan di atas segalanya. Karena pada titik terjauhnya, industri halal adalah industri tentang kepercayaan. Dan kepercayaan adalah sesuatu yang harus kita bangun bersama dengan hati yang tulus dan teknologi yang mumpuni. &nbsp; *) Nanang Farid Syam,&nbsp;Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK

Cukup dengan satu pemindaian kode unik di ponsel, konsumen bisa mengetahui apakah sapi yang mereka makan disembelih dengan cara manusiawi

Menyongsong 2026: Mengembalikan Jiwa "Tayyib" dalam Perilaku Ekosistem Halal Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/WhatsApp-Image-2025-09-22-at-113138-2552424473.jpeg" alt="Sandiaga Salahuddin Uno. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sandiaga Salahuddin Uno. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Halal Network International (HNI) menandatangani nota kesepahaman strategis dengan Samala Group dalam rangka Milad ke-13 HNI di Sentul International Convention Center (SICC). Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat ekosistem wirausaha halal, menciptakan lapangan kerja baru, serta menghadirkan berkah ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Sejak berdiri pada 2012, HNI telah berkembang pesat dengan 5 juta mitra, lebih dari 200 ribu Halal Mart, serta 150 kategori produk halal buatan anak bangsa. Capaian ini menunjukkan bagaimana ekosistem halal bisa tumbuh melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi yang konsisten.&nbsp; Samala Group, yang dipimpin Sandiaga Salahuddin Uno, akan berperan melalui dua pilar utama. Pertama, Rumah Siap Kerja yang telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada lebih dari 1 juta peserta dengan dukungan trainer berpengalaman. Kedua, Muslimverse, aplikasi gaya hidup islami karya anak bangsa yang menghadirkan pengalaman digital interaktif melalui gamifikasi untuk mendorong peningkatan ketaqwaan dengan cara yang seru dan menyenangkan. Salah satu fitur utama Muslimverse adalah Benih Kebaikan, habit tracker yang membantu pengguna membentuk kebiasaan baik secara konsisten. Fitur ini mencakup amalan harian seperti salat wajib, hingga aktivitas sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Melalui pendekatan gamifikasi, Muslimverse tidak hanya mengajak umat untuk menjaga konsistensi ibadah, tetapi juga menghidupkan semangat berbagi sebagai bagian dari gaya hidup halal. Dalam sambutannya, Sandiaga Uno menekankan bahwa potensi pasar halal global sangat besar. &ldquo;Populasi muslim dunia kini lebih dari 2 miliar jiwa dengan belanja produk halal mencapai USD 2,4 triliun pada 2024. HNI adalah contoh nyata bagaimana potensi pasar ini bisa diraih melalui ekosistem yang terstruktur dan kolaboratif,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, tema Milad ke-13 HNI, &ldquo;Kolaborasi Menjayakan Negeri&rdquo;, mengingatkan bahwa kemandirian ekonomi umat tidak bisa dibangun sendirian. &ldquo;Kolaborasi bukan hanya soal bisnis, tapi juga menjaga kedaulatan ekonomi bangsa, memperkuat budaya, dan menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat,&rdquo; lanjutnya. Sandiaga juga mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman HNI dan Samala Group. &ldquo;Di tengah tantangan ekonomi saat ini, saya mendorong kolaborasi Samala dan HNI dalam halal lifestyle sebagai gerakan positif. Gerakan ini membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi member dan masyarakat secara luas lintas generasi hingga generasi Z, serta meneguhkan posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, pada Juli 2025, Muslimverse telah menjalin kerja sama dengan Nasaruddin Umar Office (NUO) dan sukses meluncurkan kampanye literasi keislaman serta partisipasi komunitas. Pengalaman tersebut kini menjadi fondasi kuat dalam memperkuat kolaborasi dengan HNI. Dengan ditandatanganinya kerja sama ini, HNI dan Samala Group optimistis dapat menghadirkan ekosistem halal yang lebih solid, membuka peluang usaha baru, dan memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

HNI telah berkembang pesat dengan 5 juta mitra, lebih dari 200 ribu Halal Mart, serta 150 kategori produk halal buatan anak bangsa.

Dorong Ekosistem Halal, Ciptakan Lapangan Kerja Lintas Generasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/09/haikal-594183981.jpg" alt="Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di Jakarta. Foto : Humas BPJPH" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di Jakarta. Foto : Humas BPJPH</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasar halal global semakin besar. Data dari National Statistics BMI-A Fitch Solutions Company melaporkan bahwa dalam satu dekade terakhir, pasar makanan dan minuman halal menunjukkan peningkatan tajam. Nilainya mencapai USD 1,3 triliun atau setara dengan Rp 20.670 triliun. Peningkatan pasar halal global itu, diantaranya dipacu oleh pertumbuhan populasi Muslim yang cepat. Data tersebut menunjukkan ekonomi halal global melonjak dari USD 899,9 juta pada 2018 lalu. Dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 5,2 persen selama kurun 2018-2028. Menilik peluang besar tersebut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan memastikan bahwa pemerintah secara serius memperkuat ekosistem industri halal di tanah air. Tujuannya agar dapat mengambil peluang market yang sedemikian besar itu. "Data ini membuktikan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri halal kita. Sebab, peluang yang sangat besar itu harus kita ambil." kata Haikal dalam keterangannya Minggu (8/12). Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu meyakini, Indonesia mampu menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. "Sepanjang kita bersama bersinergi dan berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem produk halal yang kita miliki," katanya. Mulai dari sektor usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Lebih lanjut Babe Haikal juga mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang dilaksanakan melalui BPJPH berupa implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin ketat. Upaya ini merupakan salah satu kunci penguatan ekosistem halal ini. Baginya sertifikasi halal memegang peran penting dalam memastikan produk-produk yang beredar telah memenuhi standar halal. Sebagai jaminan kehalalan sekaligus added value atau nilai tambah yang berlaku secara internasional. Standar halal sendiri, lanjutnya, telah berkembang sebagai konsep yang semakin inklusif. Saat ini, halal bukan hanya menjadi bagian dari kehidupan umat muslim saja. Melainkan untuk seluruh masyarakat terlepas dari latar belakang agama atau keyakinannya. "Halal kini telah menjadi gaya hidup, lifestyle. Halal itu baik, sehat, higienis, dan berkualitas. Halal is for all, halal adalah rahmat bagi semua umat manusia," jelasnya. Babe Haikal mengatakan produk halal tidak hanya untuk muslim. Tetapi semua bisa menikmati. Dengan kualitas ini, maka kini produk halal telah menjadi preferensi bagi masyarakat dunia di berbagai negara. Potensi itu juga berpeluang bertumbuh sejalan proyeksi pertumbuhan populasi Muslim global oleh Studi Pew Research Center. Yang memperkirakan bahwa pada 2030 nanti, jumlah umat muslim di dunia akan mencapai 2,2 miliar jiwa. Di sisi lain kemajuan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara juga menjadi salah satu faktor pendorong utama tumbuhnya pasar produk halal di dunia. Peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan mendorong masyarakat di wilayah ini untuk mengonsumsi lebih banyak produk halal. Dengan ekosistem halal yang kuat dan produktif, maka dipastikan Indonesia akan menjadi produsen produk halal yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besar. Tetapi juga sebagai komoditi ekspor untuk memenuhi kebutuhan internasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. "Untuk itu saya mengajak kepada kementerian, lembaga, pemda, swasta dan semua pihak untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dalam penguatan ekosistem halal," katanya. Termasuk dalam mewujudkan sosialisasi, edukasi, literasi, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sinergi ini diharapkan membawa UMK di Indonesia dapat naik kelas. Serta memenuhi standar halal dan produknya semakin mampu bersaing di pasar global. Bahkan unggul dari sisi kualitas, kuantitas dan harga dengan produk halal yang berasal dari luar negeri.

Peningkatan pasar produk halal global itu, diantaranya dipacu oleh pertumbuhan populasi Muslim yang cepat.

Pasar Halal Global Tembus Rp 20.670 Triliun, Babe Haikal Tegaskan Memperkuat Ekosistem Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/WhatsApp-Image-2023-06-14-at-133522-469665476.jpg" alt="Dari kiri, Kepala Pusat Sertifikasi &amp; Kerja Sama BPJPH Abd Syakur, Ketua Pusat Kajian Halal ITS Setyo Gunawan, dan Ketua Harian IKA ITS PW Jatim Yoke C. Katon." width="100%">
<figcaption>Dari kiri, Kepala Pusat Sertifikasi &amp; Kerja Sama BPJPH Abd Syakur, Ketua Pusat Kajian Halal ITS Setyo Gunawan, dan Ketua Harian IKA ITS PW Jatim Yoke C. Katon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;IKA ITS, ITS, dan BPJPH tanda tangani deklarasi kolaboratif untuk mendukung capaian program 1 juta halal. Deklarasi itu bertujuan untuk mendorong pembangunan ekosistem halal di Jawa Timur. Tak hanya memprioritaskan jaminan sertifikasi halal semata, namun juga menguatkan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi pada ekosistem industri halal, demi kehidupan yang lebih sehat. Dalam deklarasi itu, ketiga organisasi tersebut berkomitmen untuk bekerja sama dan berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman, terkait regulasi halal, teknologi halal, dan inovasi. &rdquo;Tujuan utamanya adalah mencapai visi bersama yang menjamin standar terbaik dalam praktik halal, melalui ekosistem halal yang terintegrasi pada berbagai aktivitas dan kebutuhan masyarakat khususnya di Jawa Timur,&rdquo; terang Ketua Pusat Kajian Halal ITS Prof Setyo Gunawan. Menurut dia, upaya kolaboratif akan mencakup berbagai area penting. Termasuk penelitian dan pengembangan dalam praktik halal. Yakni melibatkan studi kasus, pengujian produk, dan evaluasi sistem sertifikasi halal. &rdquo;Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya, konsorsium ini diharapkan memberikan dampak signifikan pada capaian,&rdquo; ujar Setyo Gunawan. Dia menyebutkan, dalam upaya mencapai sinergi yang optimal, organisasi yang terlibat dalam deklarasi tersebut akan berkoordinasi erat dengan lembaga terkait, pemerintah, dan sektor swasta. &rdquo;Pendekatan kolaboratif ini bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi yang sukses dari program jaminan produk halal, dengan memberikan pedoman yang jelas, pendampingan yang baik dan memastikan ketersediaan produk bersertifikat halal,&rdquo; tutur Setyo Gunawan. Ketua Harian IKA ITS Yoke Katon menambahkan, penandatanganan deklarasi tersebut merupakan bukti komitmen bersama untuk mempercepat program jaminan produk halal demi kepentingan masyarakat Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur. &rdquo;Program ini akan memberdayakan masyarakat sebagai konsumen untuk partisipatif dalam membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan halal mereka. Hal ini selaras dengan tujuan IKA ITS guna melaksanakan program kerja yang nyata kemanfaatannya bagi masyarakat,&rdquo; ujar Yoke Katon. Kepala Pusat Sertifikasi dan Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Abd Syakur menyatakan, kerja kolaborasi seperti itu harus semakin diperbanyak. Sebab, melalui keterlibatan entitas masyarakat bisa tercapai pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia yang eksponensial.

IKA ITS, ITS, dan BPJPH tanda tangani deklarasi kolaboratif dukung capaian program 1 juta halal dan dorong pembangunan ekosistem halal Jatim

Kolaborasi ITS-IKA, ITS, dan BPJPH, Wujudkan Percepatan Jaminan Produk Halal di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JUDA.jpg" alt="Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung" width="100%">
<figcaption>Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya-upaya penguatan model bisnis syariah dan sertifikasi halal perlu terus dilakukan guna memperkuat pengembangan ekosistem halal di Tanah Air.  "Dari sisi aspek ekosistem halal, pengembangan halal value chain perlu terus kita lakukan melalui penguatan kapasitas pelaku dan model bisnis syariah," ujar Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dalam Forum Sharia Economic and Financial Outlook (Shefo) 2023 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Senin.  Pengembangan ekosistem halal juga perlu didukung dengan penguatan aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukung, utamanya untuk mengakselerasi proses sertifikasi halal.  "Kami di Bank Indonesia akan fokus pada sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah khususnya makanan halal, fesyen muslim dan mungkin di beberapa tempat adalah pariwisata ramah muslim," ujar Juda.  Penguatan sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah tersebut dilakukan melalui akselerasi sertifikasi halal dan pengembangan model bisnis komoditi pangan berbasis komunitas untuk meningkatkan produksi pangan termasuk untuk komoditas penyumbang inflasi dan komoditas substitusi bahan baku impor.  Lebih lanjut Juda menuturkan upaya lain yang juga perlu terus didorong adalah pengembangan global halal hub yang merupakan ekosistem sinergi produk halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal berorientasi global.  Oleh karena itu, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dilibatkan agar dapat terintegrasi dalam suatu ekosistem halal yang akan mempermudah proses hilirisasi dan meningkatkan kualitas daya saing produk dan jasa halal.  Sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan penguatan ekosistem global halal hub akan mempermudah hilirisasi produk di dalam negeri yang berorientasi ekspor.  Ekosistem rantai pasok halal juga perlu diperkuat dengan meningkatkan integrasi model bisnis dan infrastruktur dari hulu sampai hilir, serta memastikan proses end to end mampu menghasilkan produk lokal berkualitas tinggi.  "Penguatan rantai pasok halal dilakukan dengan memperkuat dukungan industri keuangan, perbankan, asuransi, logistik, dan sektor ekonomi syariah lain," ujarnya.

BI: Penguatan Bisnis Syariah dan Sertifikasi Perkuat Ekosistem Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BNI-SYA12.jpg" alt="(dari kiri atas ke kiri bawah) Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa; Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo; Kepala OJK Wilayah Jatim, Bambang Mukti Riyadi; Pemimpin Wilayah BNI Syariah Kantor Wilayah Timur, Ali Muafa; dan Kepala Perwakila" width="100%">
<figcaption>(dari kiri atas ke kiri bawah) Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa; Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo; Kepala OJK Wilayah Jatim, Bambang Mukti Riyadi; Pemimpin Wilayah BNI Syariah Kantor Wilayah Timur, Ali Muafa; dan Kepala Perwakila</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BNI Syariah menyelenggarakan grand opening Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya dalam rangka meningkatkan layanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Timur dalam format webinar pada Selasa (10/11).  Hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Kepala OJK Wilayah Jawa Timur, Bambang Mukti Riyadi; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah; Ketua MUI Jawa Timur, Abdusshomad Buchori; Head of Region BNI Wilayah Surabaya, Muhammad Gunawan Putra; dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Ahmad Zayadi; dan Ketua Asbisindo Jatim, Gunawan Arif Haryanto.  Dari BNI Syariah hadir Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo; Pemimpin Wilayah BNI Syariah Kantor Wilayah Timur, Ali Muafa; Pemimpin BNI Syariah Cabang Surabaya, Jessi Rachmat Mulya; Pemimpin BNI Syariah Cabang Surabaya Dharmawangsa, Utama Ramadhan Djanis; dan Pemimpin BNI Syariah Cabang Surabaya Merr, Barno Sudarwanto.  Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan grand opening kantor cabang Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya di lokasi yang baru ini merupakan upaya BNI Syariah untuk memaksimalkan pengembangan ekosistem halal. “Hal ini sejalan dengan corporate strategy BNI Syariah yaitu Embracing New Opportunities, dimana BNI Syariah siap meraih peluang-peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan menjadi partner yang lebih baik,” kata Abdullah Firman.  BNI Syariah berharap, dengan gedung yang lebih luas dapat mengoptimalkan akses layanan BNI Syariah kepada segenap masyarakat di Surabaya dan sekitarnya. Dalam acara grand opening kantor cabang Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya, BNI Syariah juga memberikan santunan kepada anak yatim dari Panti Asuhan El-Hidayati.  Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap dengan grand opening kantor cabang Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya bisa membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. “Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa program untuk meningkatkan ekonomi salah satunya one pesantren one product,” kata Khofifah.  Dengan program ini diharapkan akan muncul produk lokal dari pondok pesantren yang bisa berdaya saing baik di level nasional maupun ekspor. Peran perbankan syariah dalam menyediakan layanan keuangan penting agar UMKM bisa lebih mudah dalam mengakses dari sisi permodalan.  Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Jawa Timur, Triyoga Laksito mengucapkan selamat terkait grand opening kantor cabang Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya. “Semoga pembukaan kantor cabang ini bisa meningkatkan kualitas layanan nasabah sehingga eksistensi bank syariah bisa dinikmati oleh masyarakat Jawa Timur,” kata Triyoga.  OJK mencatat, kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap perbankan syariah tetap terjaga ditunjukkan dengan pertumbuhan perbankan syariah yang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Hal ini merupakan peluang BNI Syariah meningkatkan kinerjanya di Jawa Timur.  Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah berharap dengan grand opening kantor cabang Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya ini BNI Syariah bisa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat di Jawa Timur. “Selamat kepada BNI Syariah semoga makin Hasanah,” kata Difi.  Saat ini, produk dan layanan perbankan syariah sudah cukup berkembang tidak kalah dengan perbankan konvensional. Kedepan diproyeksi kinerja perbankan syariah akan mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.  Kantor Wilayah Timur BNI Syariah membawahi 26 kantor cabang, termasuk diantaranya 3 (tiga) kantor cabang yang berada di kota Surabaya yaitu kantor cabang Surabaya, kantor cabang Surabaya Dharmawangsa, dan kantor cabang Surabaya MERR. Alhamdulillah kehadiran BNI Syariah diterima dengan baik oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya, terbukti per September 2020, BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya, Surabaya Dharmawangsa, dan Surabaya Merr telah menghimpun DPK senilai Rp1,95 triliun dan menyalurkan pembiayaan senilai Rp1,57 triliun.  Hal ini sejalan dengan kinerja BNI Syariah secara keseluruhan, dimana per September 2020 BNI Syariah telah menghimpun DPK senilai Rp45,65 triliun dan menyalurkan pembiayaan senilai Rp32,28 triliun. Perolehan tersebut berkontribusi terhadap total aset BNI Syariah yang mencapai Rp52,39 triliun sampai triwulan III tahun 2020, naik sebesar 19,30% secara tahunan atau year on year (yoy) yaitu Rp43,92 triliun.  Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa sektor ekonomi di Jawa Timur sampai kuartal III 2020 mengalami pertumbuhan positif. Beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, ekspor luar negeri, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.  BNI Syariah juga telah menjalin sinergi dengan Provinsi Jawa Timur dalam implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren, melalui pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan syariah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah, serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19.  Hari ini tepat pada 10 November 2020 Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Semangat kepahlawanan yang dicontohkan oleh pemuda-pemuda Surabaya sejalan dengan nilai-nilai Hasanah yang terus digaungkan oleh BNI Syariah.  Sebagai Hasanah Banking Partner, BNI Syariah berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik sesuai prinsip syariah melalui produk, layanan, dan inovasi. Dalam hal ini, BNI Syariah didukung oleh teknologi dan jaringan BNI, memberikan kemudahan transaksi bagi seluruh masyarakat melalui channel ATM dan teller di lebih dari 375 outlet BNI Syariah dan 1.747 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah di seluruh Indonesia. BNI Syariah juga menyediakan layanan pengisian formulir online untuk pembukaan rekening melalui Hasanah Online bro.bnisyariah.co.id  BNI Syariah yang merupakan institusi perbankan syariah tidak hanya berperan dalam penerapan commercial finance, namun juga social finance. Hal ini mendorong BNI Syariah untuk mengembangkan platform Wakaf Hasanah, yaitu wakaf melalui uang untuk project wakaf yang dapat diakses wakif melalui website dan aplikasi Wakaf Hasanah dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Virtual Account. Wakaf uang yang terkumpul dari wakif melalui wakaf hasanah akan didistribusikan kepada nazhir dengan proyek yang sudah wakif pilih.  Saat ini ada total 27 nazhir yang bergabung di dalam Wakaf Hasanah dengan total wakif sebanyak 7.190. Total dana terhimpun melalui Wakaf Hasanah sebesar Rp 8,22 miliar dari 61 proyek wakaf yang sudah berjalan.  Untuk mendorong transaksi dan memperluas pasar UMKM, BNI Syariah menyediakan inovasi produk diantaranya adalah BNI iB Hasanah Card untuk memfasilitasi transaksi nasabah melalui kartu pembiayaan. BNI iB Hasanah Card juga bisa digunakan untuk bertransaksi di merchant dengan bidang usaha halal.  BNI Syariah juga mengembangkan uang elektronik HasanahKu yang menjadi salah satu flagship positioning BNI Syariah dalam digitalisasi dan payment system. HasanahKu dipasarkan sebagai value added product pada area atau segmen yang menjadi kekuatan BNI Syariah yaitu ekosistem halal, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga Ziswaf.

BNI Syariah Operasikan Kantor Wilayah Timur dan Kantor Cabang Surabaya

ekosistem halal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekosistem halal