<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/images-1-4-1002184786.jpg" alt="Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti postur awal RAPBN 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5). Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal, mengingat banyak tantangan besar, baik global maupun domestik, yang bisa mempengaruhi kinerja fiskal tahun mendatang. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2&ndash;5,8 persen, inflasi 1,5&ndash;3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500&ndash;16.900 per dolar AS, suku bunga SBN 6,6&ndash;7,2 persen, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara USD 60&ndash;80 per barel. Selain itu, lifting minyak bumi ditargetkan 600&ndash;605 ribu barel per hari dan gas bumi 953&ndash;1.017 ribu barel setara minyak per hari. Namun, proyeksi tersebut perlu diuji dengan realitas kondisi ekonomi global yang semakin tidak menentu. "Desain fiskal kita harus realistis, apalagi menghadapi situasi ekonomi global yang tertekan akibat kebijakan perang tarif dan proteksionisme," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (20/5). Ia menyatakan, ketegangan dagang global yang kian tajam bisa berdampak besar terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, Indonesia harus proaktif di forum internasional dalam memperjuangkan tatanan perdagangan yang adil dan terbuka. Said juga mengingatkan pentingnya memperhatikan potensi shortfall penerimaan pajak di tahun 2025 yang bisa berlanjut ke 2026. &ldquo;Rendahnya harga komoditas ekspor, lesunya konsumsi rumah tangga, serta tekanan terhadap industri dalam negeri bisa menekan penerimaan negara. Ini harus diantisipasi sejak awal,&rdquo; tegasnya. Dalam situasi tersebut, pendapatan negara menjadi kunci pembiayaan program strategis, termasuk pembayaran utang. "Pendapatan negara adalah pilar utama. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tahun depan yang nilainya sangat besar," ujar Said. Ia mendesak pemerintah untuk menetapkan target pendapatan negara yang realistis namun tetap optimistis, dan didukung dengan strategi ekstensifikasi pajak dari sektor-sektor potensial seperti cukai, minerba, dan ekonomi digital. Terkait reformasi perpajakan, Said juga menyoroti rencana penerapan core tax system yang akan dijalankan mulai tahun depan. &ldquo;Core tax system adalah langkah penting, tapi harus dipastikan bahwa literasi wajib pajak memadai, dan sistem administrasi kita siap dan aman dari kebocoran data,&rdquo; urai Said. Selain soal fiskal, Said menyoroti lambatnya akselerasi program ketahanan pangan dan energi nasional. Menurutnya, ketergantungan pada impor sejumlah komoditas pokok masih tinggi, padahal program ketahanan ini sudah dicanangkan sejak lama. "Alih-alih mengurangi impor, sektor pertanian kita malah terdampak disrupsi lahan, kekurangan tenaga kerja, dan lambannya adaptasi teknologi," paparnya. Ia juga menilai, salah satu aspek penting dari ketahanan pangan redistribusi lahan masih belum dijalankan secara maksimal. Said mendesak agar pemerintah melanjutkan redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan rakyat. &ldquo;Kita harus siapkan tenaga kerja terampil di pedesaan dan teknologi terapan yang efisien agar program ini berdampak langsung pada peningkatan produksi,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa RAPBN 2026 bukan sekadar dokumen teknis, melainkan peta jalan fiskal negara.&nbsp; "Anggaran harus menjawab tantangan zaman, bukan hanya memoles angka-angka. Kita butuh postur APBN yang berani, kredibel, dan berpihak kepada rakyat," pungkasnya.

Banggar DPR soroti RAPBN 2026, ingatkan pemerintah tentang tantangan ekonomi dan utang negara yang jatuh tempo.

Banggar DPR Soroti Ekonomi Makro Pemerintah 2026, Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran Utang Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/AIR.jpg" alt="Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kebijakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merekomendasikan extra effort untuk mengendalikan inflasi dinilai positif. Berbagai upaya yang disiapkan tersebut dinilai bisa meredam risiko kenaikan inflasi kedepannya.  Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah perlu cepat mengimplementasikan berbagai rekomendasi tadi. Pasalnya dengan kenaikan beberapa harga pangan impor, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok untuk pangan dalam negeri.  "Kita tidak punya banyak waktu, karena beberapa komoditas pangan impor harganya masih mahal, jadi solusinya adalah penguatan pasokan dan tata niaga pangan lokal," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 3 September 2022.  Airlangga sendiri merekomendasikan sejumlah aksi kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi 2022.  Rekomendasi tersebut yakni perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.  "Semakin pendek rantai distribusi, semakin efektif pengawasan barangnya. Untuk program pemerintah yang sudah dan akan berjalan seperti pemberian subsidi ongkos angkut, neraca komoditas perlu didukung tapi dengan akselerasi yang lebih cepat," jelas Bhima.  Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.  Selain itu, direkomendasikan juga penguatan sarana prasarana untuk produk hasil pertanian dibantu oleh Badan Pangan Nasional, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri.  Lalu, pemerintah meminta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU). Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.  Di luar program tadi, Bhima juga menyarankan agar pemerintah menambah alokasi subsidi pupuk untuk mendorong produksi pangan. Kenaikan subsidi pupuk ini juga diharapkan bisa mengurangi biaya produksi karena harga pupuk nonsubsidi yang tergolong masih relatif lebih tinggi.  "Sejauh ini harga pupuk nonsubsidi terlampau jauh dibanding pupuk subsidi, sementara pasokan pupuk subsidi terlalu kecil. Padahal pupuk merupakan variabel penting yang menentukan input biaya produksi pangan. Idealnya dana subsidi pupuk ditambah 30-40 persen dari alokasi yang ada di APBN 2022," ungkap dia. (*)

Pengamat: Extra Effort Pemerintah Dinilai Pas untuk Kendalikan Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/HARYO-KUNCORO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) di awal Februari tentang inflasi menyisakan sedikit pertanyaan. Tingkat inflasi Indonesia pada 2021, misalnya, ”hanya” 1,87 persen secara tahunan, selapis tipis di atas inflasi 2020 yang ”cuma” 1,68 persen. Memasuki 2022, inflasi Januari mencapai 0,56 persen atau 2,18 persen secara tahunan.  Meski sudah ada geliat, apakah angka inflasi di Indonesia sedemikian rendah? Pertanyaan itu muncul lantaran kontras dengan keseharian. Kenaikan harga kebutuhan pokok selama dua tahun masa pagebluk, seperti telur ayam, cabai, bawang merah, hingga minyak goreng, seolah menggulung rendahnya data resmi inflasi.  Polemik soal angka inflasi tidak berhenti sampai di situ. Besaran inflasi di tanah air juga jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang Asia lainnya yang rata-rata berada di kisaran 2,5 persen. Inflasi di Amerika Serikat bahkan memecahkan rekor, menembus ambang 7 persen.  Lembaga multilateral sekaliber IMF pun pernah mengungkapkan ”keheranannya”. Dalam perekonomian dunia yang semakin terintegrasi, efek inflasi dari satu negara –apalagi inflasi di negara yang mendominasi perekonomian global– akan menyebar ke banyak negara yang menjadi mitra dagangnya, termasuk Indonesia.  Tensi pertanyaan kian tinggi tatkala data inflasi dikonfrontasikan dengan perkembangan jumlah uang beredar. Bank Indonesia (BI) mencatat nominal uang dalam arti sempit (M1) pada Desember 2021 tumbuh 17,9 persen. Kenaikan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang melejit 14,7 persen.  Sudah menjadi kekhawatiran umum bahwa kenaikan jumlah uang beredar senantiasa akan memantik inflasi. Data yang disampaikan di atas sudah dengan sendirinya menggugurkan kerisauan khalayak ramai. Pertumbuhan likuiditas perekonomian sangat jauh di atas angka laju inflasi.  Kondisi tersebut mengingatkan kembali ke awal-awal masa pandemi. Ketika itu beberapa pihak menyarankan agar BI mencetak uang guna menanggulangi dampak Covid-19 di Indonesia. Mumpung tingkat inflasi rendah, pencetakan uang tidak akan melambungkan inflasi, malahan membantu perbaikan ekonomi.  Namun, dugaan yang disebut terakhir agaknya meleset. Sebagian pertumbuhan jumlah uang beredar mengarah pada permintaan agregat yang selanjutnya mendorong kenaikan produksi tampaknya kurang meyakinkan. Proyeksi optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 dari berbagai lembaga mengerucut ke posisi 3 persen.  Pokok persoalannya tentu saja bukan pada metodologi pendataan. Angka inflasi dihitung dari persentase kenaikan IHK (indeks harga konsumen). IHK mendasarkan pada pantauan harga 835 komoditas dalam survei biaya hidup paling mutakhir yang dipakai BPS sejak 2018. Artinya, asas komprehensivitas terpenuhi.  Demikian pula, data jumlah uang beredar yang menjadi ranah BI juga terjamin akurasinya. Semua bank sentral di dunia memiliki kesamaan standar dalam menghitung jumlah uang beredar. Karena itu, data jumlah uang beredar, meski dalam mata uang yang berbeda, masih valid diperbandingkan lintas negara.  Argumen mana pun yang dipakai, lagi-lagi, angka inflasi tetap bisa diklaim terlalu rendah dan pertumbuhan jumlah uang beredar dipandang terlalu tinggi. Apalagi, keduanya seakan ”berbicara” sendiri tanpa ada ”dialog” dalam satu jalinan cerita utuh yang terbingkai dengan data pertumbuhan ekonomi.  Efek Domino  Data inflasi dan likuiditas yang ”bias” semacam ini membawa implikasi yang tidak ringan, khususnya pada kebijakan turunannya. Inflasi menentukan suku bunga. Suku bunga acuan BI akan naik jika ada kenaikan inflasi yang permanen. Dalam kasus inflasi ”bias” ke bawah, kebijakan suku bunga BI bisa keliru arah.  Inflasi juga bertautan dengan kebijakan upah minimum provinsi (UMP). Kenaikan UMP yang mengacu pada angka inflasi yang terlalu rendah bisa menenggelamkan daya beli buruh. Rendahnya kenaikan UMP di tengah inflasi yang sebenarnya sudah naik akan memperlambat proses pemulihan ekonomi.  Pada gilirannya, data inflasi dan likuiditas terkait dengan pengukuran efektivitas kebijakan. Penambahan likuiditas lewat kebijakan pelonggaran kuantitatif BI maupun dari penerbitan surat berharga negara kemungkinan malah bisa diklaim tidak berdampak signifikan pada denyut permintaan agregat.  Faktanya, golongan menengah-atas masih menunda konsumsi meski sejumlah insentif tambahan tersedia. Demikian pula, kalangan dunia usaha masih saja menahan ekspansi bisnisnya. Pertumbuhan kredit yang dihitung sebagai salah satu komponen perhitungan likuiditas sepanjang tahun lalu toh juga seret.  Tiga kasus di atas hendak menunjukkan bahwa inflasi, jumlah uang beredar, dan pertumbuhan ekonomi merupakan tiga variabel kunci yang sangat strategis. Karena itu, otoritas terkait tidak perlu sungkan memberikan penjelasan tambahan. Klarifikasi data niscaya akan meredakan polemik.  Pengguna data juga harus menyadari kemungkinan ”bias” data demi meminimalkan potensi risiko yang timbul dari penafsiran yang keliru. Pandemi Covid-19 sangat fundamental, luar biasa (extraordinary), dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) yang sangat memukul sendi-sendi perekonomian.  ”Bias” data atau bahkan ”anomali” bisa terjadi karena faktor environment yang mengelilinginya. Perubahan environment menghasilkan data yang tidak ”lazim” kendati kukuh menggunakan metodologi yang sama. Dengan begitu, data yang tercatat di masa pandemi pun juga terkesan ”luar biasa”.  Berbekal dari kemafhuman di atas, data ekonomi makro pada masa pandemi tampaknya perlu diberi ”perlakuan” khusus. Penyesuaian bisa ditempuh dengan memanfaatkan data mikro yang representatif sebagai pembandingnya, alih-alih menggunakan data makro yang ”bias” tadi apa adanya.  Jika representasi data di tataran mikro tidak tersedia, penyesuaian perlu dilakukan dengan data kualitatif. Hal itu ditujukan agar data tetap kompatibel dan komparabel dengan data sebelum pandemi. Alhasil, kebijakan yang diramu tetap efektif sesuai kondisi riil di lapangan. Data bisa ”bias”, tetapi kebijakan tidak boleh bias. (*)  <hr />  *) HARYO KUNCORO, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset SEEBI (the Socio-Economic &amp; Educational Business Institute) Jakarta, doktor ilmu ekonomi lulusan PPS UGM Jogjakarta

”Menggugat” Data Ekonomi Makro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tkn-ide-jokowi-soal-dilan-sangat-milenial-dan-orisinil_m_.jpg" alt="Presiden Jokowi dalam debat capres keempat." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dalam debat capres keempat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat saat dirinya melakukan blusukan di daerah. Seperti keluhan naiknya harga BBM, listrik, dan sembilan bahan pokok (Sembako). Itu disampaikan dalam debat putaran terakhir.  Menanggapi hal tersebut, Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jolowi) menegaskan, ‎dalam mengelola negara tidak bisa hanya mendengarkan satu, dua orang.  "Seperti bapak sampaikan, ibu ini, ibu itu. Padahal ini mengelola ekonomi makro. Agregat produksi bukan orang per orang dijadikan patokan. Enggak bisa seperti itu," ujar Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4).  Menurut Jokowi, ‎semua pihak harus mengerti yang namanya ekonomi makro, jadi sangat berbeda sekali dengan mikro. Karena itu harus mengerti dari sisi suplay, dan demand-nya.  "Jadi secara garis besar seperti apa harus memakai angka-angka yang didasarkan dari data dan survei," tegasnya.  Lebih lanjut Jokowi mengatakan, ‎tidak mungkin pemerintah melakukan kebijakan hanya karena satu, dua atau tiga orang. Patokannya data survei di lapangan.  "Sering disampaikan contoh terus-menerus. Saya kira tidak bisa seperti itu. Pengalaman saya tidak bisa seperti itu," pungkasnya.  &nbsp;

Soal Ekonomi Makro, Jokowi Sindir Sandi Soal Keluhan Ibu-ibu di Daerah

Ekonomi Makro

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ekonomi Makro

Berita Terkini

Banggar DPR Soroti Ekonomi Makro Pemerintah 2026, Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran Utang Negara

Pengamat: Extra Effort Pemerintah Dinilai Pas untuk Kendalikan Inflasi

”Menggugat” Data Ekonomi Makro

Soal Ekonomi Makro, Jokowi Sindir Sandi Soal Keluhan Ibu-ibu di Daerah

Download Aplikasi JawaPos.com