<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/JKT_Target-Transaksi-GIIAS-2025_SALMAN-TOYIBI-5JPG-651661566.jpg" alt="Suasana pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana pameran automotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 resmi ditutup pada Minggu (3/8) lalu setelah berlangsung selama 11 hari di ICE BSD, Tangerang. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/016397136/8-frasa-dalam-percakapan-ini-menunjukkan-kecerdasan-cepat-dan-lincah-seseorang">8 Frasa dalam Percakapan Ini Menunjukkan Kecerdasan Cepat dan Lincah Seseorang</a> Di tengah tantangan ekonomi nasional yang berdampak pada sektor otomotif, ajang ini menjadi barometer penting bagi pelaku industri untuk membaca arah pasar dan mengukur minat konsumen yang kian selektif. Salah satu peserta pameran, Daihatsu, mencatatkan respons positif dengan total Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) sebanyak 580 unit.&nbsp; Model Rocky Hybrid menjadi penyumbang tertinggi dengan 147 unit, disusul Gran Max series sebanyak 134 unit dan Sigra 123 unit. Di tengah tekanan daya beli masyarakat, efisiensi bahan bakar dan harga yang kompetitif menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih kendaraan. Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, mengungkapkan bahwa minat terhadap Rocky Hybrid menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan hemat biaya operasional.&nbsp; &ldquo;Teknologi Real series hybrid yang digunakan pada Rocky Hybrid memungkinkan mobil sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik, sehingga lebih irit dan tetap terjangkau,&rdquo; ujar Sri Agung melalui keterangannya. Partisipasi Daihatsu tahun ini mengusung tema &ldquo;Bahagia Sejak Pertama &ndash; The Future of Joyful Mobility&rdquo;, menempati lahan seluas 1.920 m&sup2; dengan menghadirkan 15 unit display kendaraan, 3 unit personal mobility e-Sneaker, serta berbagai aktivitas interaktif.&nbsp; Selama pameran, diklaim juga kalau lebih dari 80.000 pengunjung tercatat mengunjungi booth Daihatsu. Sebanyak 500 orang di antaranya mencoba langsung performa Rocky Hybrid. Lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 turut memberi dampak signifikan pada daya beli masyarakat. Penjualan mobil di pasar domestik mengalami tekanan, dan pabrikan kini dituntut lebih kreatif dalam menyajikan produk serta layanan yang relevan dengan kebutuhan konsumen.&nbsp; Dalam konteks ini, Daihatsu tidak hanya mengandalkan produk, tetapi juga pengalaman interaktif untuk menjaga keterlibatan pengunjung selama pameran. Chief Executive PT Astra International Tbk. &ndash; Daihatsu Sales Operation, Fredy Handjaja, menambahkan bahwa kondisi ekonomi yang menantang justru membuat konsumen lebih cermat dan menghargai efisiensi.&nbsp; &ldquo;Efisiensi bahan bakar dan biaya operasional kini menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian, dan teknologi Daihatsu mampu menjawab kebutuhan itu,&rdquo; katanya. Meski sektor otomotif belum sepenuhnya pulih dari tekanan ekonomi global dan domestik, respons pasar terhadap produk seperti Rocky Hybrid menjadi sinyal optimisme bahwa teknologi ramah lingkungan dengan harga rasional masih memiliki ceruk pasar yang kuat.&nbsp; Tantangan ke depan adalah menjaga momentum dan terus berinovasi agar tetap relevan dalam dinamika ekonomi yang fluktuatif. (*)

Daihatsu menyatakan telah mencatatkan SPK 580 unit di GIIAS 2025, Rocky Hybrid jadi favorit di tengah tantangan ekonomi.

Daihatsu Klaim Catat Capaian Positif di GIIAS 2025 di Tengah Lesunya Sektor Otomotif Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/yhgAx0zLnBoXet7JA2Yor0YVvu7okbGVK02Uy2ZJ-1-3182058519.jpg" alt="Mobil nggak seberapa mewah, fungsional dan harga murah, semakin dicari masyarakat. (RianAlfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Mobil nggak seberapa mewah, fungsional dan harga murah, semakin dicari masyarakat. (RianAlfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah tekanan ekonomi yang makin terasa, tren beli mobil di Indonesia ikut bergeser. Konsumen kini makin realistis, dan mobil dengan harga di bawah Rp 200 juta pun jadi incaran utama.&nbsp; Daihatsu jadi salah satu pabrikan yang kecipratan berkah dari perubahan selera ini. Hal ini diungkap langsung oleh Tri Mulyono, Marketing &amp; Customer Relations Division Head Daihatsu Sales Operation, saat acara Daihatsu Kumpul Sahabat di Palembang pekan lalu. Ia mengungkapkan bahwa penjualan mobil Daihatsu selama Januari&ndash;Mei 2025 mencapai 56.715 unit. Tapi yang jadi tulang punggung? Bukan model mahal, tapi mobil-mobil terjangkau macam Sigra dan Gran Max. "Untuk Sigra berkontribusi sebesar 18.287 (32 persen). Sementara Gran Max Pick Up sebesar 13.228 unit (23,3 persen)," jelas Tri. Jika Gran Max Pick-Up digabung dengan versi Blind Van-nya, total penjualan naik jadi 18.483 unit, yang artinya sekitar 32,5 persen dari total penjualan Daihatsu selama periode tersebut. Kedua model ini punya satu benang merah: harga bersahabat di kantong. Sigra, misalnya, dibanderol mulai Rp 141,7 juta hingga Rp 187,1 juta. Sementara Gran Max PU ditawarkan dari Rp 163,55 juta hingga Rp 176,65 juta.&nbsp; Versi Blind Van-nya juga masih di kisaran harga yang mirip. Menurut Tri, kondisi ekonomi yang lesu bikin konsumen makin selektif. &ldquo;Seiring perubahan generasi keluarga muda, sebagian konsumen mulai mencari kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau,&rdquo; ujarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa bukan performa tinggi atau fitur canggih yang sekarang jadi daya tarik utama, tapi harga yang masuk akal. Mobil bukan lagi sekadar simbol status, tapi soal fungsi dan efisiensi di tengah tekanan ekonomi. Dengan kata lain, era &lsquo;beli mobil karena gengsi&rsquo; mulai surut, digantikan oleh tren baru: beli mobil karena realistis.

Tren beli mobil di Indonesia bergeser ke arah mobil terjangkau, Daihatsu raih keuntungan dari penjualan Sigra dan Gran Max.

Mobil Murah Jadi Primadona: Lesunya Ekonomi Bikin Konsumen Mikir Ulang Beli Mobil Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/Hewan-Kurban-Sapi-5JPG-27043706.jpg" alt="Sejumlah hewan kurban sapi asal Tabanan Bali di Pedagang Musimam Baba Farm Haji Dodo, Ciracas, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah hewan kurban sapi asal Tabanan Bali di Pedagang Musimam Baba Farm Haji Dodo, Ciracas, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Peternak hewan kurban terimbas lesunya ekonomi. Tahun ini mereka berharap dapat cuan maksimal, namun kenyataannya bakal berbeda. Hasil kajian Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluance Studies (IDEAS) menyebutkan, nilai ekonomi kurban sekarang anjlok jadi Rp 27,1 triliun. Lebih rendah dibandingkan saat pandemi Covid-19 lalu.&nbsp; IDEAS melakukan kajian terkait dengan potensi ekonomi kurban pada 2025. Simulasi lembaga tersebut menunjukkan terjadi penurunan proyeksi Jumlah pekurban tahun ini dibanding tahun 2024 lalu. Pada 2024 terdapat sekitar 2,16 juta pekurban, sedangkan tahun 2025 ini jumlahnya sekitar 1,92 juta pekurban. "Artinya, ada penurunan potensi sekitar 233 ribu pekurban dalam satu tahun terakhir," kata Tira Mutiara dari lembaga IDEAS dalam keterangannya, Selasa (27/5). Dia menambahkan dari 1,92 juta rumah tangga muslim berdaya beli tinggi yang berpotensi menjadi pekurban pada 2025 ini, kebutuhan hewan kurban terbesar berasal dari domba dan kambing (doka) sekitar 1,1 juta ekor. Sedangkan sapi sekitar 503 ribu ekor. "Selain itu, kami juga memproyeksikan potensi nilai ekonomi kurban Indonesia tahun 2025 sebesar Rp 27,1 triliun. Proyeksi ini juga turun dari proyeksi tahun sebelumnya (2024) yang diestimasikan mencapai Rp 28,3 triliun," ujar Tira. Bahkan menurut Tira, jika ditarik lebih jauh ke belakang, estimasi jumlah pekurban tahun 2025 ini yang sebesar 1,92 juta pekurban lebih rendah dibanding saat pandemi Covid-19 lalu. Yaitu berkisar 2,11 juta pekurban (2021) dan 2,17 juta pekurban (2022). Fenomena tersebut terjadi karena adanya penurunan populasi masyarakat di kelas menengah bahkan kelas atas yang berpotensi menjadi pekurban di tahun ini. "Hal tersebut diperparah oleh kurang memadainya kebijakan dari negara untuk menjaga kelas menengah dan atas tersebut. Inilah yang membedakan masa sulit tahun ini dengan masa pandemi," ungkap Tira. Dia menerangkan meskipun krisis di saat pandemi skalanya jauh lebih besar dari tahun ini, saat itu penurunan aktivitas ekonomi terjadi merata secara global. Namun kejatuhan kelas menengah saat itu banyak tertolong oleh tetap terjaganya sektor keuangan dan stimulus ekonomi yang masif. Kemudian juga ada kenaikan harga komoditas yang sangat signifikan. Serta pemulihan ekonomi yang memberi manfaat jauh lebih besar kepada kelas atas dan menengah sehingga mereka bisa bertahan. Sedangkan krisis saat ini banyak didorong oleh kejatuhan sektor industri manufaktur yang padat karya. Menyebabkan terjadinya fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif sepanjang 2024 hingga Mei 2025. "Serta tingginya pengangguran di Indonesia yang terjadi berkontribusi besar menjadi faktor utama penurunan pekurban tahun 2025," ucap Tira. Dia menjabarkan bahwa pada tahun 2024 terjadi setidaknya 77.965 orang yang di-PHK. Provinsi-provinsi yang memiliki kota-kota besar sebagai pusat ekonomi. Seperti Jakarta (17.085 orang), Jawa Tengah (13.130 orang), Banten (13.042 orang), dan Jawa Barat (10.661 orang), menyumbang jumlah PHK terbesar. "Sedangkan, sejak Januari hingga 20 Mei 2025, terdapat 26.455 orang yang di-PHK, yang juga melanda kota-kota besar yang selama ini menjadi daerah yang surplus daging kurban atau daerah basis pekurban terbanyak,&rdquo; papar Tira. Di samping itu, sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi nasional diiringi dengan melambatnya investasi. Serta kewaspadaan terhadap ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Situasi ini mendorong banyak kelas menengah awal menahan konsumsi di luar kebutuhan pokok rumah tangga. &ldquo;Kondisi seperti ini sebetulnya sudah terasa sejak denyut perputaran ekonomi mudik menurun secara drastis, yang menyebabkan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2025 hanya tumbuh 4,87 persen,&rdquo; beber Tira. Meskipun terdapat penurunan potensi ekonomi kurban dalam beberapa tahun terakhir, ibadah kurban tetap menyimpan potensi besar sebagai pemicu kebangkitan sektor peternakan nasional.&nbsp;

Penjualan hewan kurban tahun ini anjlok jadi Rp 27,1 triliun, lebih rendah dibanding saat pandemi Covid-19, dengan proyeksi pekurban turun.

Penjualan Hewan Kurban Turun Jadi Rp 27 Triliun, Lebih Rendah Dibanding Saat Pandemi Covid-19, Imbas Ekonomi Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/2021-10-06T001128Z_1958318654_RC204Q96TJKU_RTRMADP_3_USA-CHINA-TAIWAN_1.jpg" alt="Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Tiongkok Xi Jinping. Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang masa jabatan Xi Jinping sebagai presiden 3 periode, sejumlah tantangan dihadapinya. Salah satunya adalah perekonomian yang sedang lesu dan kondisi sulit.  Kontrol politik yang diperketat Xi Jinping di Tiongkok seperti kebijakan nol-Covid telah menimbulkan beberapa tantangan. Situasi ekonomi disebut memasuki masa gelap, sementara ketidaksetaraan ekonomi dan sosial terus meningkat. Sementara itu, Barat tetap menyebut adanya pelanggaran hak asasi manusia yang parah.  Krisis di Tiongkok karena penguncian yang ketat telah memicu keputusasaan di antara warga dan menambah tantangan politik bagi Xi Jinping menjelang Kongres Partai ke-20 yang akan berlangsung pada pertengahan Oktober.  Sejumlah warga berani berbicara lewat tulisan. Nathan Levine dan Johanna Costigan menulis untuk Nikkei Asia. Mereka mengatakan bahwa kontrol di Tiongkok sejak zaman Mao Zedong telah dipertahankan oleh apa yang dia sebut sebagai senjata (militer), pena (propaganda) dan pisau (aparat keamanan internal).  Jelang dua minggu sebelum Xi Jinping memulai masa jabatan ketiganya sebagai Presiden, persaingan politik di dalam Partai Komunis Tiongkok (PKT) sedang meningkat. Krisis yang sedang berlangsung membuat hasil kongres sarat ketidakpastian.  Xi harus memerangi munculnya saingan faksi dalam generasi kepemimpinan berikutnya. Misalnya, nasib Li Qiang, anak didik Xi yang dipandang sebagai pilihan utama untuk menggantikan Li Keqiang sebagai perdana menteri. Apalagi situasi sulit akibat penguncian Covid-19 di Shanghai juga menjadi tantangan.  Tiongkok adalah salah satu tempat terakhir di dunia yang masih menerapkan langkah-langkah ketat nol-Covid-19. Wilah di Shenzhen diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi, dan ditempatkan di bawah perintah penguncian yang ketat.  Pengangguran di Tiongkok juga jadi tantangan. Separo anak muda menganggur, terutama di industri jasa, karena penguncian berulang di berbagai wilayah. Kebijakan Nol Covid-19 telah berdampak negatif pada bisnis. Penguncian ketat diterapkan karena terus adanya laporan kasus Covid-19.

Situasi Ekonomi yang Lesu Bisa jadi Ancaman Xi Jinping Maju 3 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IDA-MENAKER.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perekonomian memang tengah lesu akibat pandemi Covid-19. Tapi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bahwa THR (tunjangan hari raya) keagamaan harus tetap dibayarkan oleh pengusaha kepada buruh atau pekerja.  ”THR merupakan bagian dari pendapatan nonupah yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,” kata Ida dalam rapat kerja lewat teleconference dengan Komisi IX DPR pada Kamis malam (2/4).  Ida mengatakan, ketentuan tersebut sudah menjadi amanat peraturan perundang-undangan. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa THR wajib diberikan maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Jika melebihi batas waktu tersebut, pengusaha dapat dikenai denda 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar.  ”Pengenaan denda ini bukan berarti menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh, ya,” jelasnya.  Aturan yang dimaksud mulai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun  2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan, hingga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.  Ida menegaskan, akan ada sanksi administrasi yang ditambahkan ketika THR tidak dibayarkan. Mengenai kondisi pengusaha yang kesulitan untuk membayar THR, dia menyarankan, ada dialog antara pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyepakati pembayaran THR tersebut.  Misalnya, apabila perusahaan tidak mampu membayar THR sekaligus, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pembayaran dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.  Namun, ketika jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir dan perusahaan tetap tidak membayar THR, akan dikenakan sanksi. ”Atas dasar hasil pemeriksaan pengawas dan rekomendasi yang diberikan, perusahaan dapat dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani mengakui bahwa kondisi saat ini merupakan situasi yang sulit bagi pelaku usaha semua sektor tanpa perkecualian. ”Jadi, kemungkinan akan sangat berat bagi pengusaha untuk membayarkan hak THR. Mungkin perusahaan harus membuat kesepakatan bipartit, yaitu kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja,” ujar Shinta.  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani berpedapat senada. Namun, Rosan menegaskan bahwa pengusaha akan tetap mengupayakan hak THR pekerja bisa terpenuhi. ”Bayar THR itu kan (diatur dalam) undang-undang, jadi harus dipenuhi,” ujar Rosan.  Tapi, Rosan memberikan catatan bahwa tidak semua perusahaan memiliki kekuatan kas yang sama besar. Dengan begitu, di situasi yang sulit ini, tak tertutup kemungkinan perusahaan akan mengomunikasikan skenario-skenario alternatif pemberian THR kepada karyawan.  ”Jika nantinya terpaksa ada yang harus mengambil opsi pembayaran THR yang tidak tepat waktu, misalnya, atau diberikan bertahap (dicicil, Red), kami berharap Kemenaker tidak memberikan penalti,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sO_NhlKStKQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kZLllplxjs8  &nbsp;  https://youtu.be/VntMgmZQZgE

Walau Ekonomi Dilanda Covid-19, THR Tetap Wajib Dibayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ekonomi-lesu-ekspor-kepri-malah-meningkat_m_151267.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Walau Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami kelesuan, nilai ekspor dari provinsi itu malah meningkat. Selama Juli 2017 mencapai USD 1.002, 19 juta. Angka itu naik sekitar 23,69 persen dibanding bulan sebelumnya.Kenaikan ini disebabkan peningkatan ekspor minyak dan gas yang nilainya mencapai USD 305,92 juta atau naik sekitar 21,61 persen. "Jadi sumbangan nilai ekspor migas kita itu sangat besar," kata kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Panusunan Siregar, sebagaimana yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group). Selain sektor migas, ekspor yang ikut merasakan tren positif yakni non migas. Pada Juli 2017 mencapai USD 696,27 juta atau naik 24,63 persen dibanding Juni 2017. "Ekspor non-migas terbesar adalah golongan barang mesin atau peralatan listrik. Nilainya lebih dari 198 juta dolar," katanya. Sementara total ekspor kumulatif Januari sampai Juli 2017 Kepri adalah USD 7.004,50 juta. Jika dibanding dengan total ekspor kumulatif Januari-Juli 2016, maka kenaikannya10,94 persen. Yaitu, dari 6.313,98 juta menjadi 7.004,50 juta dolar Amerika. Naiknya nilai ekspor Januari-Juli 2017 disebabkan naiknya ekspor kumulatif migas sebesar 73,45 persen. Sedangkan untuk negara tujuan ekspor Kepri paling tinggi masih ke Singapura dengan nilai USD 510,96 juta. Lalu disusul Malaysia mencapai USD 65,27 juta atau naik 115,55 persen dari bulan sebelumnya. Tetapi secara kumulatif Januari-Juli, nilai ekspor terbanyak kedua ke Tiongkok dengan nilai USD 392,32 juta. Negara tujuan ekspor terbesar ketiga sampai dengan kesepuluh Kepri berturut-turut adalah Malaysia, Amerika Serikat, India, Rusia, Spanyol, Prancis, Jepang, Meksiko. "Kesepuluh negara tujuan ekspor Kepulauan Riau tersebut mempunyai peran sebesar 82,06 persen terhadap total ekspor Kepulauan Riau Januari-Juli 2017," katanya.

Ekonomi Lesu, Ekspor Kepri Malah Meningkat

ekonomi lesu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekonomi lesu