<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BHIMA-YUDHISTIRA-ADHINEGARA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA</figcaption>
</figure>PEMERINTAH memutuskan memperpanjang PPKM level 4 dengan pelonggaran di beberapa sektor. Hal itu berarti tekanan ekonomi masih akan berlanjut di kuartal III 2021. Terutama sektor yang sensitif terhadap mobilitas masyarakat. Misalnya, transportasi, hotel, restoran, dan ritel. Sektor-sektor itu akan mengalami kontraksi. Begitu pula sektor industri manufaktur yang berkaitan dengan pasar domestik.  Kenapa? Karena memang sekarang ada pembatasan sosial yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Itu akan memengaruhi kapasitas produksi dari industri manufaktur.  Meski ada pelonggaran PPKM level 4 jilid II, belum tentu permintaan akan meningkat signifikan. Padahal, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei dan Juni di atas 50. Masing-masing di level 55,3 dan 53,5. Artinya, saat itu industri manufaktur sebelum PPKM berada dalam periode ekspansi. Kini, dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi industri manufaktur untuk kembali ke posisi Mei dan Juni.  Selama PPKM, industri manufaktur mengeluhkan terganggunya arus distribusi ekspor-impor bahan baku. Harapannya, hal itu menjadi perhatian penegak hukum di lapangan. Selama pembatasan sosial, penyekatan jalan harus memperhatikan arus distribusi barang industri manufaktur. Sebab, industrinya masih boleh beroperasi. Khususnya yang berorientasi pada pasar ekspor.  Sementara itu, hanya sedikit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bisa bertahan dengan digitalisasi. UMKM yang go digital baru sekitar 14 persen. Artinya, 86 persen UMKM lainnya masih mengandalkan cara kerja bisnis konvensional. Bertemu secara fisik dengan pembeli. Nah, selama PPKM, 86 persen pengusaha kecil itu mengalami penurunan omzet paling dalam. Turunnya bisa sampai 90 persen. Jadi, selama kuartal III 2021 (Juli–September), pemerintah masih wajib memberikan kompensasi kepada para pelaku usaha, khususnya mikro dan kecil.  Sejauh ini, kompensasinya masih terlalu sedikit. Relaksasi pinjaman, misalnya, tidak semua bisa mendapatkannya. Bantuan tunai untuk usaha mikro harus ditambah. Pemerintah harus lebih kreatif dalam membantu pengusaha kecil agar bertahan sampai akhir kuartal III 2021.  Melihat situasi sampai saat ini, saya perkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III masih mengalami kontraksi. Minus 0,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY). Untuk properti, ada inovasi pameran digital dan penjualan melalui media sosial. Tapi, pada dasarnya, orang memutuskan membeli rumah itu dipengaruhi dua hal. Pertama, harus melihat rumahnya secara fisik. Artinya, dengan pembatasan sosial dan penyekatan jalan, hal itu tidak bisa dilakukan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/03/05/2021/dicari-talent-talent-digital/">Dicari: Talent-Talent Digital</a>  Kedua, sekitar 70 persen pembelian rumah itu memakai kredit pemilikan rumah (KPR). Nah, dalam kondisi seperti ini, bank lebih selektif memilih calon debitor. Jadi, misal saya ngajuin beli rumah, belum tentu di-ACC. Sebab, bank menghindari risiko.  Untuk konsumsi rumah tangga, kelompok masyarakat yang perhatian terhadap isu kesehatan adalah kelompok menengah atas. Artinya, konsumsi mereka akan pulih seiring dengan penanganan pandemi. Sementara itu, konsumsi masyarakat menengah bawah akan meningkat jika lapangan pekerjaan semakin terbuka. Jadi, mereka menunggu pemulihan sektoral dan pembukaan lapangan kerja baru. Dua kelompok itu pun harus ditangani secara paralel.  Kelompok menengah atas harus dipulihkan kepercayaannya untuk berbelanja dengan penanganan pandemi. Untuk masyarakat menengah bawah, bergantung cara pemerintah menciptakan lapangan kerja di sektor yang resilience di tengah pandemi. Misalnya, pertanian dan ekspor. Sebab, bagi masyarakat bawah, nggak kerja nggak makan. Sedangkan masyarakat menengah ke atas, punya duit banyak juga buat apa kalau sakit-sakitan.  Di sisi lain, PPKM berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan karyawan sejumlah perusahaan di perkotaan. Itu membuat masyarakat yang kehilangan pekerjaan kembali ke daerah asalnya. Ke kampung, ke desa. Tren tersebut akan memicu sektor pertanian. (*)  *) BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)  **) Disarikan oleh wartawan Jawa Pos Agas Putra Hartanto

Kuartal III Bisa Minus 0,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/sri-mulyani.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020 tercatat minus 5,32 persen. Resesi menanti jika capaian kuartal III kembali negatif.  Tidak dimungkiri, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian dunia. Belasan negara mengumumkan resesi. Sebut saja Amerika Serikat, Prancis, Korea Selatan, Singapura, dan Thailand.  Namun, tidak semua mengalami kemerosotan ekonomi. Tiongkok, negara asal virus penyebab korona, justru selamat dari jurang resesi. Tiongkok mampu membalikkan roda ekonominya yang sempat tergelincir minus 6,8 persen pada kuartal I 2020 menjadi tumbuh 3,2 persen di kuartal II 2020.  Bagaimana dengan Indonesia?  Pertumbuhan ekonomi kuartal II menjadi noda setelah rangkaian catatan positif dua dekade terakhir. Dengan angka minus 5,32 persen, itu merupakan capaian terendah sejak krisis 1998. Pada 1998 pertumbuhan ekonomi tercatat -13,13 persen dan menjadi 0,79 persen setahun kemudian.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/20/08/2020/potensi-tumbuh-negatif-indonesia-dibayangi-ancaman-resesi/">Potensi Tumbuh Negatif, Indonesia Dibayangi Ancaman Resesi</a>  Di bawah ancaman resesi, pemerintah terus menggelorakan optimisme. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan membantah RI mengalami resesi teknikal. Dikatakan resesi apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara tercatat negatif dalam dua kuartal berturut-turut.  Nah, pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi RI 4,97 persen. Namun, itu tidak berarti aman. ”Kalau kuartal III kita bisa hindarkan (dari pertumbuhan negatif, Red), insya Allah secara teknikal kita tidak mengalami resesi,” ujar Sri Mulyani.  Peluang lolos dari resesi tetap ada. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut yakin ekonomi ke depan bisa merangkak naik. ”Kuartal III kita masih berharap growth-nya minimal 0 persen atau positifnya di 0,5 persen. Meski memang probabilitas negatif masih ada karena penurunan di beberapa sektor tidak secara cepat pulih kembali,” paparnya.  Anggaran jumbo untuk pemulihan ekonomi yang mencapai Rp 695,2 triliun diharapkan dapat mengurangi tekanan di kuartal II agar terjadi pemulihan pada kuartal III.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/22/08/2020/ekonomi-mulai-membaik-neraca-dagang-catat-surplus/">Ekonomi Mulai Membaik, Neraca Dagang Catat Surplus</a>  Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani juga masih optimistis perekonomian Indonesia bisa kembali ke jalur positif meski harus dengan upaya ekstra. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang terjerumus dalam resesi, Indonesia masih bisa berharap pada konsumsi domestik. Berbeda halnya dengan Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, Singapura, dan Hongkong yang masih mengandalkan aktivitas perdagangan luar negeri.  Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menuturkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal III akan menjadi pertaruhan. ”Ini kan sudah separo jalan. Jadi, sisa waktu 1,5 bulan lagi untuk menutup kuartal III, pemerintah harus all-out,” tuturnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=f3W1HSPFg_Y

Ancaman Resesi Indonesia, Pertaruhan 1,5 Bulan Terakhir Kuartal III

Ekonomi Kuartal III

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ekonomi Kuartal III

Berita Terkini

Kuartal III Bisa Minus 0,5 Persen

Ancaman Resesi Indonesia, Pertaruhan 1,5 Bulan Terakhir Kuartal III

Download Aplikasi JawaPos.com