<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/raja-juli-padar-1368799971.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni . (Dok. Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia siap menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas. Kesiapan itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.&nbsp; Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan, kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan. &ldquo;Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional,&rdquo; ujar Raja Antoni dalam keterangan kepada wartawan pada Senin (10/11).&nbsp; Penegasan itu sebelumnya disampaikan dalam High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) di S&atilde;o Paulo, Brasil (8/11). High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) dihadiri para pemimpin dunia usaha, investor, dan lembaga internasional. &nbsp; Dalam acara itu diketahui Kemenhut dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market/ICVCM) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi dan memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016802908/indonesia-mobilisasi-usd-77-miliar-per-tahun-dari-pasar-karbon-peluang-investasi-hijau-terbuka-lebar">Indonesia Mobilisasi USD 7,7 Miliar per Tahun dari Pasar Karbon, Peluang Investasi Hijau Terbuka Lebar</a> Raja Juli Antoni menambahkan, hutan hujan tropis Indonesia yang luas bukan hanya berperan sebagai paru-paru dunia, tetapi juga menjadi pusat transisi dunia menuju ekonomi karbon yang kredibel dan adil. &nbsp; "Dengan menyelaraskan diri dengan standar integritas global, Indonesia sedang membangun pondasi untuk ekosistem pasar karbon yang transparan, berbasis sains, dan bermanfaat bagi komunitas lokal dan Masyarakat Adat,&rdquo; ujarnya. Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Perpres itu memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan pasar karbon di Indonesia.&nbsp; Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di bawah kepemimpinan Raja Antoni. Dia menilai langkah tersebut sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan Indonesia pusat perdagangan karbon dunia yang berintegritas tinggi dan memberi manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016795070/berkat-perahu-listrik-desa-nelayan-di-bali-mampu-tekan-emisi-karbon-70-persen-lebih">Berkat Perahu Listrik, Desa Nelayan di Bali Mampu Tekan Emisi Karbon 70 Persen Lebih</a> CEO ICVCM Amy Merrill mengapresiasi langkah maju Indonesia dalam pasar karbon. Indonesia telah mengambil langkah positif menuju pasar karbon dan pembiayaan dekarbonisasi. Kolaborasi itu menjadi contoh harmonisasi antara kebijakan nasional dan standar global untuk mencapai dampak iklim yang nyata. "ICVCM sangat senang dapat mendukung Kementerian Kehutanan Indonesia dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Prinsip Karbon Inti yang berintegritas tinggi,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Dalam COP30 UNFCCC, Raja Juli Antoni menjadi salah seorang delegasi Indonesia bersama Hashim Djojohadikusumo. Di COP30, Kementerian Kehutaan mengkampanyekan "Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace&ldquo; (Indonesia: dari Hutan Hujan Menjadi Pusat dan Pasar Karbon Global).

Indonesia siap menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas. Kesiapan itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau

Indonesia Siap Menjadi Pemimpin Global dalam Pengembangan Pasar Karbon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/WhatsApp-Image-2025-10-29-at-223708-1156275804.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masa depan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada tiga arah utama. Yakni ekonomi hijau, ekonomi digital, dan hilirisasi industri. Ketiga sektor tersebut dinilai perlu mendapat dukungan penuh dari sektor keuangan agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat berkelanjutan. &rdquo;Ini yang harus kita upayakan. Untuk permodalan, salah satu peranan utama harusnya dimainkan oleh sektor keuangan kita,&rdquo; kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam ajang Top 20 Financial Institutions Award 2025 di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Menurut Suahasil, ekonomi hijau akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi. Sementara itu, ekonomi digital membuka peluang baru bagi inklusi keuangan serta efisiensi usaha. Adapun hilirisasi industri dinilai strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri dan memperkuat daya saing nasional. Dia menegaskan, peran sektor keuangan tidak hanya berhenti pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. &rdquo;Sektor keuangan adalah sektor yang sangat khusus di perekonomian, dan stabilitasnya menjadi sangat-sangat penting untuk dijaga dari waktu ke waktu,&rdquo; ujar Suahasil Nazara. Meski demikian, Suahasil mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko di era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Salah satunya terkait keamanan siber di sektor keuangan. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN Slamet Aji Pamungkas, mencatat terdapat 6,7 miliar lebih anomali trafik internet selama Januari 2020 hingga Mei 2025. Dia menilai, ancaman siber kini mulai bergeser dengan menyasar pihak ketiga industri, seperti rantai pasok (supply chain). &rdquo;Perbankan memanfaatkan aplikasi dari pihak ketiga. Itu ternyata menjadi salah satu sumber serangan terhadap sektor perbankan,&rdquo; ujar Slamet.

Masa depan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada ekonomi hijau, ekonomi digital, dan hilirisasi industri, perlu dukungan sektor keuangan

Tiga Arah Ekonomi Masa Depan Butuh Dukungan Sektor Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/IMG-20251028-WA0009-264868835.jpg" alt="Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan buku green democracy kepada Mahasiswa PNJ terpilih. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin memberikan buku green democracy kepada Mahasiswa PNJ terpilih. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi terselenggaranya Sarasehan Vol. 2.0 bertema &ldquo;Youth Power: Empowering the Creative Economy with Green Digital and Green Energy&rdquo; di Auditorium Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Senin (28/10). Kegiatan yang digelar PNJ bersama IKAPUNIJA, Green Democracy Institute, dan BICARAPLUS.ID itu mendapat dukungan dari PGN MAS, Bank Mandiri, dan Eiger. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin yang hadir sebagai keynote speaker menilai forum ini sebagai wadah penting bagi generasi muda untuk beraksi. &ldquo;Acaranya keren dan inspiring. Kita harus berpikir bagaimana negara sebesar kita bisa tumbuh dengan keseimbangan antara ekonomi dan keselamatan ekologi,&rdquo; ujarnya. Sultan menegaskan, perubahan menuju ekonomi hijau harus dimulai dari pola pikir. Dia menuturkan, malau mindset-nya sudah berpihak pada energi bersih dan inovasi, hasilnya akan mengikuti. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya kolaborasi nasional untuk mempercepat transisi energi ramah lingkungan dan circular economy. Direktur PNJ&nbsp;Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. menambahkan, kegiatan ini adalah bukti nyata kekuatan kolaborasi lintas sektor. &ldquo;Ada government, ada mahasiswa, ada media. Hanya dengan berkolaborasi kita bisa,&rdquo; ujarnya. PNJ, lanjutnya, siap menjadi pusat penggerak inovasi hijau di bidang pendidikan vokasi serta berkomitmen mendorong gerakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Sejumlah tokoh nasional turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Eko Putro Sandjojo (Komisaris PT Indika Energy), Resi Aseanto (Direktur Operasi PT PGN MAS), Nico Barito (Special Envoy of Seychelles for ASEAN), dan Adam Zahir (Vice President ESG Group PT Bank Mandiri Tbk). Mereka sepakat, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci mempercepat pertumbuhan green digital economy di tanah air. Yang menarik, kegiatan ini juga menggandeng Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) dari berbagai kampus Jabodetabek sebagai community partner, menghadirkan semangat pelestarian alam di kalangan mahasiswa. Lebih dari 1.000 peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, pelaku industri, komunitas lingkungan, hingga lembaga pemerintah turut meramaikan acara. (*)

Semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi terselenggaranya Sarasehan Vol. 2.0 bertema “Youth Power: Empowering the Creative Economy

Youth Power: Generasi Muda Dorong Ekonomi Hijau dan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/igcn-536493841.jpg" alt="Jumpa pers IGCN di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers IGCN di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Tahun 2025 menjadi babak penting bagi dunia dan Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Di tahun ini, dunia memperingati 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 25 tahun peluncuran United Nations Global Compact (UNGC) sekaligus 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam semangat tersebut, UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) menggelar Annual Members Gathering 2025 bertema 'Delivering Impact and Shaping the Future Together' di Jakarta. Acara ini mempertemukan pemimpin bisnis, akademisi, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memperkuat komitmen terhadap Ten Principles UN Global Compact, mencakup hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan anti-korupsi. Rektor UNIKA Atma Jaya sekaligus Anggota Dewan Penasihat IGCN, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), menekankan peran dunia pendidikan dalam menanamkan kesadaran keberlanjutan sejak dini. &ldquo;Membangun masa depan berkelanjutan dimulai dari membentuk karakter generasi muda. Akademisi, dunia usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi agar ilmu pengetahuan bisa diterjemahkan menjadi aksi nyata,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Presiden IGCN Y.W. Junardy menyebut bahwa tahun 2025 bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi panggilan untuk bertindak bersama. &ldquo;Bisnis tidak hanya soal pertumbuhan, tetapi tentang bagaimana nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas ditanamkan dalam setiap langkah. Dunia usaha, pemerintah, dan PBB harus bersinergi untuk membentuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan,&rdquo; katanya. Tantangan terbesar menuju ekonomi hijau ada pada pembiayaan. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, mengungkap bahwa Indonesia memerlukan USD 28 miliar (sekitar Rp 3.500 triliun) untuk mitigasi perubahan iklim. &ldquo;APBN hanya mampu menutup sekitar 15%. Sisanya harus datang dari sumber lain: dana multilateral, sektor swasta, donor, hingga instrumen hijau seperti green sukuk,&rdquo; jelas Havas. Ia menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi dan inovasi pembiayaan (eco-financing) agar Indonesia bisa menjadi contoh global dalam pendanaan iklim yang berkeadilan. Menurut Leonardo A.A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, arah pembangunan Indonesia kini menjadikan SDGs sebagai kompas, dan green economy serta circular economy sebagai mesin utamanya. &ldquo;Kita memilih jalur pembangunan berkelanjutan. Namun kompas dan mesin itu hanya akan bermakna jika dijalankan bersama &mdash; pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,&rdquo; katanya. Leonardo menekankan bahwa kerja sama dengan IGCN menjadi bukti bahwa keberhasilan bisnis dan kemajuan bangsa dapat saling memperkuat. Koordinator Residen PBB untuk Indonesia, Gita Sabharwal juga menegaskan bahwa waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu. &ldquo;Kini saatnya bertindak berani dan berinvestasi bijak agar keberlanjutan menjadi keunggulan strategis sektor swasta Indonesia,&rdquo; katanya. Ia menambahkan, PBB mendukung IGCN melalui mobilisasi pembiayaan inovatif seperti corporate SDG bonds, blue bonds, dan green sukuk untuk memperkuat pembangunan nasional dan bisnis berkelanjutan.

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan IGCN 2025 jadi Momentum Kolaborasi Global untuk Ekonomi Hijau Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/Panel-Solar-4056632009.jpg" alt="Panel Solar untuk tekan penggunakan bahan bakar penghasil CO2." width="100%">
<figcaption>Panel Solar untuk tekan penggunakan bahan bakar penghasil CO2.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Investasi di industri hijau dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah signifikan. Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa sektor ini berpeluang menyerap tenaga kerja hingga 1,7 juta orang pada 2045 serta menyumbang Rp638 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2030. Program Manager Dekarbonisasi Industri IESR Juniko Nur Pratama menyampaikan bahwa potensi tersebut hanya bisa tercapai apabila investasi di sektor industri hijau dipenuhi secara memadai. "Dengan investasi memadai industri hijau dapat mengakselerasi pertumbuhan," ujar Juniko, di Jakarta, kemarin (22/7). Dia menjelaskan bahwa untuk memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030, dibutuhkan investasi sebesar USD 285 miliar dan masih terdapat kekurangan investasi kurang lebih sebesar USD 146,43 miliar untuk mencapai target yang telah ditetapkan (selengkapnya lihat grafis). Juniko juga menyoroti lima pilar utama yang harus dijalankan untuk mendukung transisi menuju emisi karbon nol (net zero emissions/NZE) di sektor industri. Pilar-pilar tersebut meliputi dekarbonisasi ketenagalistrikan, substitusi bahan bakar dengan energi ramah lingkungan, peningkatan efisiensi energi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan penangkapan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCUS). Dalam konteks kebijakan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 menargetkan sektor industri dapat menghemat energi sebesar 5,28 juta ton setara minyak (MTOE) pada tahun 2030. Namun hingga 2023, baru 217 dari 450 industri yang melaporkan upaya manajemen energi mereka. IESR mencatat bahwa sebagian industri dalam negeri sebenarnya telah menunjukkan intensitas energi yang cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata global. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan masih dinilai belum cukup ambisius untuk mencapai emisi nol. Mengacu pada proyeksi International Energy Agency (IEA), efisiensi energi dan intensitas energi perlu ditingkatkan dua kali lipat dalam dekade ini, dari 2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 4 persen setiap tahun hingga 2030. "Target ini jauh lebih tinggi dibanding skenario NZE milik pemerintah Indonesia, yang mematok peningkatan sebesar 1,8 persen per tahun," tegas Juniko. Di sisi lain, Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (The Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) menyoroti rendahnya tingkat penyerapan produk besi dan baja berlabel industri hijau di pasar domestik. "Harus diakui bahwa serapan produk dengan label industri hijau masih sangat minim di pasar dalam negeri. Serapan pasar domestik masih berfokus pada produk yang bersertifikasi SNI," ujar Executive Director IISIA Harry Warganegara. Berdasarkan data IISIA, produk besi dan baja dengan label industri hijau justru lebih banyak diserap oleh pasar ekspor. Negara-negara tujuan ekspor tersebut meliputi kawasan Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Tiongkok. "Untuk produk besi dan baja yang berlabel industri hijau masih ditujukan untuk pasar ekspor antara lain, Eropa, Middle East, Afrika, dan China," ungkapnya. Ekspor produk besi dan baja Indonesia hingga kuartal I 2025 tercatat mencapai 5 juta ton. Kinerja ekspor juga menunjukkan peningkatan signifikan ke wilayah nontradisional seperti Eropa dan Afrika. "Ekspor ke pasar nontradisional memang mengalami kenaikan 4.000 persen, namun memang untuk pasar dalam negeri mengalami perlambatan," urai Harry. Lebih lanjut, Harry menjelaskan bahwa implementasi prinsip industri hijau di sektor besi dan baja hingga saat ini belum menjadi kewajiban. "Penerapan industri hijau di sektor industri besi dan baja masih sekadar tahap himbauan atau pilihan, bukan tuntutan paksaan atau keseharusan," bebernya. Dia juga mengungkapkan bahwa baru sebagian kecil perusahaan anggota IISIA yang menerapkan prinsip industri hijau. Meski demikian, antusiasme industri untuk bergerak ke arah tersebut tetap tinggi. "Kalau dari anggota IISIA memang masih sedikit (yang menerapkan industri hijau), karena butuh investasi yang sangat tinggi, dan insentif yang menggiurkan untuk industri. Akan tetapi, minat industri untuk menerapkan industri hijau masih tinggi," tutupnya. Gambaran Kebutuhan Investasi untuk Industri Hijau di Indonesia Keterangan Kisaran Nilai (USD miliar) Dana dari sektor keuangan 41,67 Dana dari anggaran perubahan iklim 96,90 Total kebutuhan 285 Defisit/gap investasi yang dibutuhkan 146,43 Sumber grafis: IESR

Industri hijau berpotensi menyumbang Rp 638 triliun pada PDB dan menciptakan 1,7 juta lapangan kerja pada 2045.

Industri Hijau Ditaksir Mampu Sumbang Rp 638 Triliun pada PDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/BNI-09-92290681.jpg" alt="Ilustrasi Gedung PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbankan terus memperkuat alokasi kreditnya untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Sakah satunya dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang hingga April 2025 telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp182,2 triliun atau 24% dari total kredit. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa dari jumlah tersebut, sebesar Rp72,8 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan hijau. "Pembiayaan berkelanjutan menjadi strategi BNI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dinamika perubahan iklim juga mendorong sektor perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Okki dalam keterangan tertulis. Ia menegaskan bahwa BNI terus memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan dalam proses bisnisnya, termasuk dalam penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. BNI berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung transisi berkelanjutan melalui layanan pendampingan dan pembiayaan berbasis Sustainability Linked Loans (SLL). Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan pembiayaan SLL sebesar Rp6,0 triliun kepada berbagai sektor, termasuk agrifood, manufaktur semen, baja, produk batubara dan kemasan. Pembiayaan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan. Selain itu, BNI memiliki Risk Acceptance Criteria (RAC) dengan menambahkan mitigasi risiko perubahan iklim, memuat persyaratan minimum bagi (calon) debitur untuk sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti sertifikasi RSPO/ISPO dan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) dalam kegiatan pembukaan lahan untuk debitur sektor perkebunan kelapa sawit, pemenuhan dokumen AMDAL atau UPL/UKL atau PROPER sesuai dengan sektor usahanya. Pembiayaan dilakukan secara selektif kepada sektor-sektor dengan emisi tinggi, dengan mempertimbangkan implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), serta rencana transisi energi yang jelas dan terukur dari debitur, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pembiayaan yang bertanggung jawab dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Tuntutan pasar dan regulator mendorong bisnis lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. BNI menjawabnya dengan mengintegrasikan prinsip ESG dalam proses bisnis. "BNI optimistis dapat mendorong transformasi menuju sistem keuangan hijau. Dengan pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip ESG, BNI berupaya mewariskan lingkungan sehat untuk generasi mendatang," tegas Okki.

Pembiayaan berkelanjutan menjadi strategi BNI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

 Dorong Pembiayaan Berkelanjutan untuk Masa Depan Hijau, Gelontor Kredit Rp 72,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/J7s8ZIghXS46YUL46EN1VtN7vCgHiM0jdmNZzGle-3336891421.jpg" alt="Gubernur Khofifah meresmikan TPS 3R di Desa Purworejo. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah meresmikan TPS 3R di Desa Purworejo. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dua Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Lumajang. Berlokasi di Desa Purworejo dan Desa Burno, Kecamatan Senduro, kedua TPS ini mampu mengolah total hingga 420 kilogram sampah rumah tangga setiap harinya. Pengelolaan dilakukan dengan teknologi sederhana namun tepat guna. Salah satu inovasi unggulannya adalah pemanfaatan sampah organik untuk budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly (BSF). Maggot tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ayam dan ikan, sekaligus menghasilkan kompos ramah lingkungan. &ldquo;Dimulai dari teknologi sederhana, masyarakat kita ajak bareng-bareng mengelola sampah lewat pola 3R. Hasilnya bisa jadi pakan, bisa jadi kompos, dan jadi sumber ekonomi baru,&rdquo; ujar Khofifah saat meresmikan TPS 3R di Desa Purworejo. Khofifah menjelaskan, pola 3R ini menjadi salah satu upaya mewujudkan ekonomi hijau di tingkat desa. Selain mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), keberadaan TPS 3R ini juga bisa menekan timbulan sampah rumah tangga dan memberdayakan warga melalui pengolahan sampah. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, pada 2024 Indonesia menghasilkan 33,79 juta ton sampah. Meski turun dibanding tahun sebelumnya, Khofifah menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah masih perlu ditingkatkan. &ldquo;Harapannya, sampah bisa jadi rupiah, bisa jadi berkah. Apalagi lewat pola 3R ini, banyak peluang ekonomi dari daur ulang dan hasil sampingnya,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, Kepala Desa Purworejo Mokhamad Nyono mengungkapkan bahwa pembangunan TPS 3R beserta perlengkapannya merupakan bantuan dari Pemprov Jatim. Ia berharap fasilitas ini dapat mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya kerap membuang sampah ke saluran air. &ldquo;Dulu warga buang sampah di got, sekarang kami dorong agar mereka menaruh di TPS 3R. Petugas akan ambil setiap hari. Semoga budaya masyarakat bisa berubah,&rdquo; ujarnya. Sebagai informasi, TPS 3R Desa Purworejo memiliki luas bangunan 220 meter persegi dengan kapasitas pengolahan 140 kg sampah per hari. Sementara TPS 3R Desa Burno lebih luas, yakni 275 meter persegi dengan kapasitas 280 kg per hari. Keduanya dilengkapi mesin pencacah, komposter, kontainer, kendaraan roda tiga, hingga paket budi daya maggot.

Dua TPS 3R di Lumajang diresmikan Gubernur  Jatim Khofifah, dorong pengelolaan sampah dan ekonomi hijau

TPS 3R Baru di Lumajang Olah 420 Kg Sampah Sehari, Hasilkan Maggot Pakan Ternak, Jadi Contoh Ekonomi Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/ibas-2-3710338112.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat mengunjungi Parlimen Malaysia, Kamis (1/5). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas saat mengunjungi Parlimen Malaysia, Kamis (1/5). (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas menegaskan, Indonesia dan Malaysia tidak hanya tetangga, tapi mitra dalam kemajuan dengan berbagai potensi yang dimiliki. Ia mendorong penuh kolaborasi ASEAN dan kerja sama Indonesia-Malaysia sebagai mitra strategis dalam mewujudkan ekonomi hijau, kemandirian air, pangan, dan energi, serta kemitraan investasi, hingga perdagangan yang berkeadilan. "Kita datang hari ini sebagai saudara, tetangga dengan sejarah panjang, nilai budaya, dan kesamaan lainnya. Bersama-sama, kita datang ke Malaysia dengan semangat persahabatan, saling pengertian, dan solidaritas regional," kata Ibas saat mengunjungi Parlimen Malaysia, Kamis (1/5). "Kita di sini untuk mendengarkan, bertukar pandangan, dan memperkuat komitmen kita terhadap perdamaian, pembangunan, dan kesejahteraan," tambahnya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menyampaikan, Indonesia dan Malaysia tidak hanya berbagi kedekatan geografis sebagai negara tetangga, tetapi juga memiliki banyak kerja sama mulai dari bidang pendidikan, pariwisata, perdagangan, ketenagakerjaan, hingga investasi. Ibas pun menyampaikan, komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama regional bersama Malaysia, di tengah dinamika global yang penuh tantangan ini.&nbsp;"Adanya ketegangan geopolitik, dampak perang dagang global. Kebingungan tarif, rantai pasokan yang tidak pasti, dan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Di kawasan ini, kita bisa melihat persaingan tetapi juga ada banyak peluang," ungkapnya. Oleh karena itu, Ibas menekankan ASEAN harus bersatu dan tetap kuat, salah satunya dengan meningkatkan kolaborasi sesama negara ASEAN termasuk Indonesia dan Malaysia. Ia pun menegaskan, Indonesia mendukung atas kepimpinan Malaysia di ASEAN. "Izinkan saya juga memberikan dukungan atas kepemimpinan Malaysia di ASEAN untuk melindungi sentralitas ASEAN dan kita harus lebih bersatu dalam menghadapi tekanan global sambil juga mendorong solusi lokal," papar Ibas. Lebih lanjut, Ibas mengajak Malaysia untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam kerangka ASEAN Plus melalui berbagai sektor.&nbsp;"Mari bekerja sama dalam kerangka ASEAN Plus. Tentang ekonomi hijau, kemandirian air, pangan, dan energi serta kemitraan investasi perdagangan yang lebih adil," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia dalam mewujudkan ekonomi hijau dan kemandirian.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Dorong Sinergi ASEAN Wujudkan Ekonomi Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/IMG-20250227-WA0071-4158930495.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta (27/2). HUMAS KEMENHUT" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (kiri) mengikuti rapat di Komisi IV DPR Jakarta (27/2). HUMAS KEMENHUT</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berupaya melakukan mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau. Langkah itu dengan perdagangan karbon dari sektor kehutanan. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa perdagangan karbon dari sektor kehutanan akan segera diresmikan. Program itu membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pada tahap awal, perdagangan karbon ini mencakup skema pengelolaan hutan oleh swasta (Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH) dan Perhutanan Sosial, dengan potensi serapan karbon yang berbeda. PBPH memiliki potensi serapan 20-58 ton CO₂/ha dengan harga USD 5-10/ton CO₂, sementara Perhutanan Sosial dapat menyerap hingga 100 ton CO₂/ha dengan harga mencapai EUR 30/ton CO₂. Pada 2025, potensi perdagangan karbon sektor ini diperkirakan mencapai 26,5 juta ton CO₂, dengan nilai transaksi berkisar Rp 1,6-3,2 triliun per tahun. Jika dioptimalkan hingga 2034, potensi perdagangan karbon dari sektor kehutanan dapat mencapai Rp 97,9 - RP 258,7 triliun per tahun, dengan kontribusi pajak sekitar Rp 23 - Rp 60 triliun serta PNBP Rp 9,7 - Rp 25,8 triliun rupiah per tahun. Selain itu, program ini dapat menciptakan 170 ribu lapangan kerja di berbagai lokasi proyek karbon. Menteri Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga berperan dalam percepatan reforestasi melalui konservasi dan strategi Afforestation, Reforestation, and Revegetation (ARR). Untuk memastikan daya saing perdagangan karbon Indonesia secara global, Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah berkoordinasi dengan Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Salah satu langkah strategis yang tengah didorong adalah penyelesaian Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan standar internasional seperti Verra, Gold Standard, dan Plan Vivo, yang ditargetkan rampung pada Mei 2025. Selain itu, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna meningkatkan efektivitas dan transparansi perdagangan karbon. &ldquo;Dengan berbagai langkah ini, Kementerian Kehutanan optimis bahwa perdagangan karbon sektor kehutanan akan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim," ujar Raja Juli Antoni, Kamis (13/3). "Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,&rdquo; tutupnya.

Kemenhut berupaya melakukan mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau. Langkah itu dengan perdagangan karbon dari sektor hutan.

Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Bagian dari Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/23/publikasi_1740222180_67b9aee45d6a6-2440960716.jpeg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto saat melakukan pertemuan dengan Ambassador AZEC Takio Yamada dan Chairman JBIC Tadashi Maeda. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto saat melakukan pertemuan dengan Ambassador AZEC Takio Yamada dan Chairman JBIC Tadashi Maeda. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen dalam penggunaan energi baru terbarukan. Hal itu ditandai kerja sama dengan Asia Zero Emission Community (AZEC) untuk mempercepat transisi energi dan ekonomi hijau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa inisiatif AZEC menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Ishiba Shigeru, pada Januari 2025 lalu. Hal itu diungkapkan Airlangga saat melakukan pertemuan dengan Ambassador AZEC Takio Yamada dan Chairman Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita perlu segera merealisasikan komitmen kedua kepala negara terkait pengembangan dan implementasi proyek unggulan dalam kerangka AZEC, khususnya PLTP Muara Laboh,&rdquo; kata Airlangga dalam keterangannya, Minggu (23/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga mendorong implementasi proyek yang sudah dilaksanakan agar dapat segera diimplementasi dan memulai tahapan produksi. Selain itu, Airlangga juga menawarkan kerja sama PLTS yang sedang dikembangkan di Riau, transmisi ASEAN Powergrid serta pengembangan energi asal kelapa sawit sebagai bahan bakar penerbangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015679390/bpi-danantara-diluncurkan-besok-menko-airlangga-pastikan-jadi-instrumen-strategis-penarik-investasi-asing">BPI Danantara Diluncurkan Besok, Menko Airlangga Pastikan jadi Instrumen Strategis Penarik Investasi Asing</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Indonesia berharap untuk terus ada peningkatan dan pengembangan dalam proyek-proyek AZEC, salah satunya proyek PLTSa Legok Nangka yang dapat dijadikan sebagai proyek percontohan,&rdquo; ucap Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Chairman JBIC, Maeda menyatakan bahwa rencana strategis energi baru terbarukan Jepang dalam rangka memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan hingga 2040.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jepang mengharapkan dukungan Indonesia untuk implementasi rencana strategis tersebut dan lebih luas untuk pemenuhan kebutuhan energi baru terbarukan bagi kedua negara,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Airlangga Hartanto menyampaikan bahwa inisiatif AZEC menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ekonomi Hijau

Berita Terkini