<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/UlIORakjGAVYfS5ICedSRjqmAGHtm7az9zNY6sEw-350028492.jpg" alt="Ilustrasi volatilitas pasar kripto. (English Saga)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi volatilitas pasar kripto. (English Saga).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam beberapa tahun terakhir, metode penggalangan dana on-chain seperti ICO, IEO, dan launchpad menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi digital berbasis blockchain. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat risiko signifikan berupa penipuan, kecurangan pengembang, dan hilangnya dana investor. Di Indonesia, wacana regulasi semakin menguat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kripto, sementara OJK mulai menyusun kerangka pengawasan yang lebih kuat. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan sistem izin yang aman, transparan, dan terukur, tanpa menghentikan inovasi startup Web3 yang membutuhkan akses pendanaan cepat dan berbasis komunitas. Perkembangan ICO, IEO, dan Launchpad dalam Ekosistem Global ICO (Initial Coin Offering) mulai populer pada 2017, ketika banyak proyek blockchain menawarkan token langsung kepada publik tanpa perantara. Namun, menurut Chainalysis dan The Wall Street Journal, lebih dari 80% ICO periode tersebut mengandung unsur penipuan atau gagal memberikan produk yang dijanjikan. Model ICO kemudian berkembang menjadi IEO (Initial Exchange Offering), di mana bursa kripto menyaring proyek sebelum ditawarkan kepada pengguna. Binance Launchpad menjadi contoh global yang sukses, menciptakan standar seleksi yang ketat dan transparan. Kini, banyak proyek Web3 modern mengandalkan launchpad berbasis DEX dan model komunitas terdesentralisasi untuk menggalang dana. Hal ini memperlihatkan bahwa inovasi pendanaan on-chain terus beradaptasi, meskipun risiko tetap tinggi. Potensi dan Risiko dalam Mekanisme Penggalangan Dana On-Chain ICO dan IEO memberikan peluang besar bagi startup Web3 untuk mengakses modal dalam waktu singkat. Model ini memungkinkan tokenomics yang lebih kreatif, insentif komunitas, serta keterlibatan investor global sejak tahap awal. Namun, risiko bagi investor juga sangat nyata, seperti: &bull; Proyek dapat menggembungkan valuasi tanpa dasar yang jelas. &bull; Token dapat dirilis tanpa audit smart contract yang layak. &bull; Pengembang dapat menghilang setelah menerima dana. &bull; Informasi finansial jarang diawasi regulator. Di Indonesia dan global, banyak proyek gagal karena kurangnya transparansi. Laporan CertiK mencatat bahwa industri blockchain kehilangan miliaran dolar setiap tahun akibat peretasan, rug pull, dan manipulasi token. Mengapa Indonesia Perlu Kerangka Regulasi untuk ICO dan IEO? Indonesia kini menjadi salah satu pasar aset digital terbesar di Asia Tenggara. Data Bappebti menunjukkan jutaan pengguna telah terdaftar dalam ekosistem perdagangan aset digital, dan minat terhadap token Web3 makin meningkat. Karena itu, penggalangan dana on-chain menjadi relevan bagi startup lokal yang membutuhkan akses modal. Namun, tanpa regulasi yang jelas, ICO/IEO berpotensi menciptakan gelombang kasus penipuan baru. Contoh kasus global seperti PlusToken, OneCoin, atau proyek tanpa audit yang menghilang setelah penggalangan dana menjadi pelajaran penting bagi regulator Indonesia. OJK dan Bappebti mulai mempertimbangkan regulasi yang memadukan inovasi dengan perlindungan konsumen. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan tidak terlalu ketat hingga membunuh inovasi, tetapi cukup kuat untuk mencegah kerugian investor. Tantangan Utama dalam Mengatur ICO, IEO, dan Launchpad Regulasi penggalangan dana berbasis token tidak sesederhana mengatur sekuritas tradisional. Beberapa tantangan yang harus dipertimbangkan meliputi: 1. Sifat Token yang Multiguna Token bisa menjadi utilitas, sekuritas, atau governance token. Klasifikasi ini menentukan bagaimana regulator akan mengatur proses penjualannya. 2. Transparansi dan Audit Teknologi Smart contract harus melalui audit keamanan yang ketat, namun banyak startup belum memiliki sumber daya atau keahlian untuk memenuhinya. 3. Risiko over-regulation Jika perizinan rumit dan mahal, startup lokal bisa lari ke negara lain, menghambat potensi Web3 lokal. 4. Risiko bagi investor ritel Investor Indonesia masih belum memahami tokenomics, resiko rug pull, dan volatilitas aset digital. Tanpa edukasi, mereka rentan menjadi korban. Contoh Regulasi ICO/IEO di Luar Negeri yang Bisa Jadi Acuan Indonesia Banyak negara mulai mengatur penggalangan dana berbasis token dengan pendekatan berbeda, diantaranya adalah: 1. Singapura (MAS) Monetary Authority of Singapore mengatur token berdasarkan fungsi ekonominya. Jika token dianggap sekuritas, proyek wajib memiliki lisensi Capital Markets Services. Singapura juga mendorong audit smart contract dan uji kelayakan token sebelum dijual ke publik. 2. Jepang (FSA) Financial Services Agency mewajibkan listing hanya melalui bursa yang telah didaftarkan secara resmi. Token harus melalui proses penilaian risiko dan keamanan. Token baru tidak bisa dijual bebas tanpa persetujuan. 3. Uni Eropa (MiCA 2024) Regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCA) memberikan standar perizinan bagi penerbit token, termasuk stablecoin. MiCA mewajibkan whitepaper terstandar, audit, dan perlindungan konsumen. Ketiga model ini dapat menjadi referensi bagi OJK dalam membangun regulasi yang adaptif namun tegas. Pentingnya Infrastruktur Transaksi yang Aman dalam Ekosistem Token Untuk memastikan investasi token dapat berkembang, ekosistem perlu menyediakan fondasi transaksi yang aman. Banyak proyek Web3 bertumpu pada <a href="https://www.bybit-global.com/id-ID/trade/spot/ETH/USDT">perdagangan ETH/USDT yang jadi dasar banyak proyek Web3</a>, karena pasangan ini digunakan untuk pembiayaan, liquidity pool, dan pembelian token tahap awal. Di sisi lain, masyarakat Indonesia membutuhkan <a href="https://www.bybit-global.com/id-ID/">aplikasi crypto exchange Indonesia</a> yang kredibel, berizin, dan transparan untuk melakukan transaksi yang aman. Kepercayaan pada platform menjadi elemen penting, terutama ketika investor membeli token menggunakan fiat atau stablecoin. Dengan demikian, infrastruktur transaksi yang kuat termasuk bursa berizin, mekanisme KYC, audit keamanan, dan likuiditas stabil menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ICO/IEO. Bagaimana OJK Bisa Membentuk Kerangka Izin yang Aman? Untuk menciptakan sistem yang aman tanpa menghambat inovasi, OJK dapat mempertimbangkan kerangka berikut: 1. Mekanisme Izin Berlapis (Tiered Licensing) &bull; Token utilitas membutuhkan izin yang lebih ringan. &bull; Token investasi atau sekuritas wajib melalui proses evaluasi risiko. &bull; Bursa atau launchpad wajib menyediakan laporan audit dan transparansi pendanaan. 2. Kewajiban Audit Smart Contract Audit dari pihak ketiga seperti CertiK, Trail of Bits, atau Hacken harus menjadi standar minimal. 3. Mekanisme Publikasi Whitepaper yang Terstandarisasi Isi wajib mencakup risiko, tokenomics, identitas tim, dan roadmap, seperti ketentuan dalam MiCA. 4. Pengawasan Anti-Rug Pull dan Anti-Manipulation OJK dapat bekerja sama dengan unit cyber Polri untuk memantau pergerakan token, on-chain analytics, dan aktivitas manipulatif. 5. Sandbox Regulasi untuk Startup Web3 Seperti MAS di Singapura, sandbox memungkinkan startup melakukan uji coba dengan pengawasan ketat namun tetap fleksibel. Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa masa depan ICO, IEO, dan launchpad di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan regulator menciptakan kerangka yang aman, fleksibel, dan mendukung inovasi. Potensi industri Web3 sangat besar, namun risiko penipuan dan kerugian investor tidak bisa diabaikan. Melalui sistem izin berlapis, audit teknologi, dan infrastruktur transaksi yang aman, OJK dapat membentuk ekosistem yang mendorong pertumbuhan startup sambil tetap menjaga perlindungan konsumen. Dengan pendekatan yang seimbang, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat inovasi Web3 di Asia Tenggara. &nbsp;

ICO (Initial Coin Offering) mulai populer pada 2017, saat banyak proyek blockchain menawarkan token langsung kepada publik tanpa perantara.

Membangun Masa Depan ICO, IEO, dan Launchpad di Indonesia

ekonomi digital berbasis blockchain

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekonomi digital berbasis blockchain

Berita Terkini

Membangun Masa Depan ICO, IEO, dan Launchpad di Indonesia

Download Aplikasi JawaPos.com