<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/PRABOWO-13-A-1730253229.jpg" alt="Siswa di Pulau Serasan Dapat Program MBG/(Istimewa). " width="100%">
<figcaption>Siswa di Pulau Serasan Dapat Program MBG/(Istimewa). </figcaption>
</figure> </div> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperluas penerima manfaatnya. Sejauh ini pemerintah mencatat program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dari target yang dicanangkan sebesar 82 juta pada 2026.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Prabowo mengatakan, MBG merupakan salah satu program prioritas untuk pembangunan nasional. MBG terintegerasi bersama program pemeriksaan kesehatan gratis dan pemerataan pendidikan.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Dengan kondisi sekarang saja, MBG telah ada dapur SPPG yang operasional sebanyak 22.275 unit. Dalam proses penilaian dan pengajuan ada 13.829 unit. Dari 22.000 dapur yang berjalan, sudah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja,&rdquo; ujar Prabowo, Senin (23/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang per hari. Pemerintah menilai angka tersebut mencerminkan dampak ekonomi langsung dari program MBG berupa menghadirkan lapangan kerja baru.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/017231741/as-iran-kian-bersitegang-kbri-teheran-masih-siaga-1-dan-buka-opsi-evakuasi-wni">AS-Iran Kian Bersitegang, KBRI Teheran Masih Siaga 1 dan Buka Opsi Evakuasi WNI</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sementara, Founder the Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid mengatakan, dampak MBG juga bisa dirasakan di sektor hulu, seperti pertanian dan ekonomi desa. Tingginya kebutuhan pasokan pangan untuk menu MBG membuat permintaan di tingkat petani akan meningkat.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Dengan adanya permintaan yang stabil dan terukur dari dapur-dapur MBG, desa memiliki peluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian,&rdquo; kata Makmun.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ia menjelaskan, peningkatan kebutuhan terhadap komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya mendorong aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan hasil pertanian di tingkat lokal. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan laju urbanisasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Melihat kondisi ini, perlu adanya dukungan lanjutan berupa akses pembiayaan, teknologi, dan kemitraan usaha. Dengan begitu, dampak MBG bisa dirasakan dengan maksimal oleh petani.</div>

MBG juga bisa dirasakan di sektor hulu, seperti pertanian dan ekonomi desa. Tingginya kebutuhan pasokan pangan untuk menu MBG.

MBG Jangkau 60 Juta Penerima, Desa Disebut Bisa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/DSC04333-1-1927560322.jpg" alt="Selain kerja sama dengan Kemendes PDTT, PT BMN juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera dan BUM Desa Sri Rejeki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Selain kerja sama dengan Kemendes PDTT, PT BMN juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera dan BUM Desa Sri Rejeki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &mdash; PT Berdikari Meubel Nusantara (BMN) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Investasi dengan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur PT BMN Andre Andika Adhiguna dan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Dr. H. Tabrani, M.Pd., serta disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Desa dan PDTT Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.BA.</p> <p>Acara ini turut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI H. Danang Wicaksana Sulistya, ST., M.M., Direktur Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Aditya Hendra Krisna, S.E., M.M., Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, serta jajaran Forkopimda Bantul.</p> <p>Selain kerja sama dengan Kemendes PDTT, PT BMN juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera dan BUM Desa Sri Rejeki. Kemitraan ini mendukung program ketahanan pangan di Desa Guwosari dan Desa Sriharjo.</p> <p>Direktur PT BMN Andre Andika Adhiguna menegaskan pentingnya sinergi ini bagi pembangunan desa.</p> <p>&ldquo;Perjanjian kerja sama ini merupakan sejarah bagi BMN. Kolaborasi dengan Kemendes PDTT menjadi wujud nyata kontribusi BUMN dalam membangun dan memajukan desa, sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang keenam: membangun dari desa dan dari bawah,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, BMN secara simbolis menyerahkan bantuan CSR berupa kandang domba berkapasitas 40&ndash;60 ekor yang ditempatkan di Lumbung Mataraman Banjaran, Guwosari Pajangan.</p> <p>Bekerja sama dengan PT Berdikari, BMN juga memberikan 20 ekor domba dan 1 ton pakan sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan dan kegiatan CSR berkelanjutan. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya Berdikari Group dalam menggeliatkan ekonomi di Kabupaten Bantul, khususnya di Desa Guwosari dan Sriharjo.</p> <p>Wamen Desa dan PDTT Ahmad Riza Patria menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi BMN.</p> <p>&ldquo;Kita bersyukur ada penyerahan bantuan dari PT Berdikari Meubel Nusantara. Ini membuktikan bahwa BUMN memiliki kepedulian kepada masyarakat desa. Peternakan dan pembibitan merupakan bidang yang mampu membangkitkan ekonomi desa, sesuai Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sebagai satu-satunya BUMN yang bergerak di hilirisasi produk kehutanan berupa furnitur, BMN memanfaatkan waste kayu dari proses produksi untuk membangun kandang domba berkapasitas hingga 60 ekor.</p> <p>Langkah ini sejalan dengan komitmen BMN dalam mendukung: SDGs 12: Responsible Consumption and Production dan SDGs 13: Climate Action.</p> <p>Optimalisasi waste menjadi kandang ternak dinilai sebagai langkah inovatif dalam mengurangi limbah sekaligus mendukung program desa.</p> <p class="class-paragraph">Melalui kerja sama strategis ini, PT Berdikari Meubel Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Sinergi dengan Kemendes PDTT, Pemerintah Daerah, dan BUM Desa diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan nilai tambah bagi desa, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.</p>

Selain kerja sama dengan Kemendes PDTT, PT BMN juga menandatangani perjanjian kemitraan dengan BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera.

BMN Teken Kerja Sama Investasi dengan Kemendes PDTT, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/01/pSkZeowAVtWcX4fc68mevXTvAFzD6LLAQs1PAOkK-1-43105697.jpg" alt="Ilustrasi: Candi Borobudur, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Magelang. (ROFIK SYARIF G P/JAWA POS RADAR MAGELANG)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Candi Borobudur, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Magelang. (ROFIK SYARIF G P/JAWA POS RADAR MAGELANG).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - &nbsp;Upaya memperkuat destinasi wisata di Indonesia kini mulai bergeser ke arah pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu inisiatif menarik datang dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang mengembangkan Balkondes Karangrejo di kawasan Borobudur sebagai model wisata berbasis energi bersih dan pemberdayaan ekonomi desa.</p> <p>Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program Destinasi Super Prioritas (DSP) Borobudur dan Desa Energi Berdikari (DEB) milik Pertamina. Tujuannya, agar manfaat pariwisata tidak hanya dinikmati wisatawan, tetapi juga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.</p> <p>Di Balkondes Karangrejo, PGN menghadirkan sistem Compressed Natural Gas (CNG) untuk sekitar 150 rumah tangga, serta panel surya guna menyuplai kebutuhan listrik kawasan wisata. Inovasi ini menjadikan Karangrejo sebagai salah satu contoh desa wisata yang mengintegrasikan energi bersih, ekowisata, dan ekonomi kreatif.</p> <p>Transformasi yang berawal dari pengelolaan homestay sederhana kini berkembang menjadi ekosistem wisata terpadu dengan omzet mencapai Rp 3,6 miliar pada 2024. Sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari warga lokal, yang telah dilatih untuk mengelola homestay, restoran, serta paket wisata seperti tur VW Safari, arung jeram, hingga wisata edukasi pertanian.</p> <p>Pendapatan dari sektor wisata dikembalikan ke masyarakat melalui Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan secara langsung oleh warga.</p> <p>Model ini juga menarik perhatian dunia internasional. Dalam ajang Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 di Utrecht, Belanda, PGN menampilkan keberhasilan Balkondes Karangrejo di hadapan pelaku industri pariwisata global.</p> <p>Duta Besar Indonesia untuk Belanda, H.E. Mayerfas, menilai langkah ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kerja sama bisnis dan pariwisata antara Indonesia dan Eropa.</p> <p>&ldquo;Potensi pariwisata Indonesia di luar Bali sangat besar. Destinasi seperti Borobudur harus terus dikembangkan agar tidak kalah bersaing dengan negara Asia Tenggara lainnya,&rdquo; ujar Mayerfas.</p> <p>Dari forum tersebut, sejumlah agen perjalanan asal Belanda dikabarkan tertarik untuk memasukkan Balkondes Karangrejo dalam paket wisata Eropa&ndash;Asia Tenggara, memperluas promosi pariwisata berbasis budaya dan komunitas desa.</p> <p>Melalui keterangannya, Division Head Corporate Social Responsibility PGN, Krisdyan Widagdo Adhi, menegaskan bahwa keberhasilan Karangrejo bukan semata soal nilai ekonomi, tetapi perubahan sosial dan mentalitas masyarakat.</p> <p>&ldquo;Yang paling berharga bukan sekadar peningkatan omzet, tapi lahirnya kemandirian dan semangat gotong royong. Masyarakat kini sadar bahwa potensi desa bisa menjadi sumber kesejahteraan tanpa merusak lingkungan,&rdquo; kata Krisdyan.</p> <p>PGN berharap konsep kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan BUMN ini dapat direplikasi di berbagai destinasi wisata lainnya. Dengan begitu, pembangunan pariwisata Indonesia bisa bergerak menuju model yang inklusif, mandiri, dan ramah lingkungan.</p>

PGN kembangkan Balkondes Karangrejo sebagai destinasi wisata berbasis energi bersih, mendukung ekonomi lokal dan pariwisata berkelanjutan.

PGN Dorong Model Pariwisata Berkelanjutan di Borobudur, Integrasikan Energi Bersih dan Ekonomi Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/WAP-110447779.jpg" alt="Wapres K.H. Ma&rsquo;ruf Amin  pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di The Westin Hotel,&nbsp;Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, Selasa (7/4)." width="100%">
<figcaption>Wapres K.H. Ma&rsquo;ruf Amin  pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di The Westin Hotel,&nbsp;Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, Selasa (7/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Sebab, sebagai lingkup pemerintahan terkecil, desa memegang peran penting penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.</p> <p>Keterlibatan elemen desa dalam aktivitas ekonomi harus ditingkatkan, salah satunya melalui pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).<br />&nbsp;<br />&ldquo;Sejalan dengan arahan Presiden terkait perlunya penguatan Badan Usaha Milik Desa, saya meminta agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa, untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam aktivitas bisnisnya, agar ekonomi desa melaju lebih cepat,&rdquo; tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma&rsquo;ruf Amin dalam sambutannya pada acara Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di The Westin Hotel,&nbsp;Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Jakarta, Selasa (7/4).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013450232/sambut-hbt-ke-73-kemendes-pdtt-tabur-bunga-di-makam-pionir-transmigrasi">Sambut HBT Ke-73, Kemendes PDTT Tabur Bunga di Makam Pionir Transmigrasi</a></strong><br />&nbsp;<br />Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pelibatan BUMDes dan BUMDesma merupakan bentuk dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global, salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.</p> <p>Untuk itu, pelibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah, baik pontensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.<br />&nbsp;<br />&ldquo;Dengan adanya penyaluran dana desa, serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta, diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan.&rdquo; Imbuh Wapres.<br />&nbsp;<br />Melihat manfaat dan kebaikannya yang besar ini, Wapres pun berpesan, agar jumlah BUMDes dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dapat berkelanjutan sehingga ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tidak hanya di tingkat perkotaan tapi hingga ke desa.<br />&nbsp;<br />&ldquo;Ke depan, peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan,&rdquo; pungkasnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013282052/dukung-kebudayaan-desa-kemendikbudristek-dan-kemendes-pdtt-luncurkan-program-bersama">Dukung Kebudayaan Desa, Kemendikbudristek dan Kemendes PDTT Luncurkan Program Bersama</a></strong><br />&nbsp;<br />Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melaporkan bahwa pemerintah telah merancang kebijakan eksploratif untuk pengembangan BUMDesa. Kerja sama tersebut melibatkan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah. Asosiasi BUMDesa, dan Perguruan Tinggi.</p> <p>Ia pun berharap, upaya yang dilakukan ini dapat memajukan tingkat hidup masyarakat khususnya melalui aspek ekonomi. &ldquo;Semoga Allah SWT meridai semua usaha kita dalam mengembangkan BUMDesa dan ekonomi warga desa,&rdquo; harapnya.<br />&nbsp;<br />Sebagai informasi, CSR dan Pengembangan Desa Berkelajutan Awards 2024 diberikan kepada perusahaan dan lembaga lainnya seperti lembaga kemasyarakatan serta perorangan atas jasanya dalam membantu percepatan pembangunan desa melalui pelibatan dan pengembangan BUMDes/BUM Desma maupun kegiatan CSR lainnya.</p> <p>Pada tahun 2024 ini, jumlah peserta yang ikut serta meningkat dari yang sebelumnya 60 kandidat peserta dan 54 yang lolos mendapatkan penghargaan. Saat ini bertambah menjadi 100 kandidat peserta dan 93 diantaranya lolos mendapatkan penghargaan.</p> <p>Adapun panel juri terdiri dari beberapa Kementerian seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, dan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) yang terdiri dari gabungan akademisi dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, pakar, serta praktisi CSR dan Keberlanjutan.<br />&nbsp;<br />Hadir dalam acara ini, Ketua Umum ISSF Sudarmanto, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta para penerima penghargaan CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024.<br />&nbsp;<br />Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brahma.</p>

Keterlibatan elemen desa dalam aktivitas ekonomi harus ditingkatkan melalui pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Percepat Ekonomi Desa, Wapres Minta Pelibatan BUMDes dalam Aktivitas BUMN dan Swasta Ditingkatkan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/IMG-20230523-WA0007-4024592071.jpg" alt="Desa Wisata di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Desa Wisata di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar Sosialisasi Sadar Wisata 5.0 di wilayah penyangga objek wisata Candi Borobudur. Sosialisasi menyasar 8 Desa Wisata di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, yaitu; Kebonsari, Ngadiharjo, Giripurno, Giritengah, Sambeng, Kenalan, Bigaran, dan Majaksingi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, sosialisasi ini untuk menggali potensi dan membangkitkan kesadaran para pelaku desa wisata. Sosialisasi Sadar Wisata 5.0 menjadi tahap awal rangkaian Program Kampanye Sadar Wisata yang telah berlangsung di 65 Desa Wisata sejak tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01683648/pengamen-tewas-tertabrak-krl-di-kebayoran-lama">Pengamen Tewas Tertabrak KRL di Kebayoran Lama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu di 6 Destinasi Pioritas Pariwisata dan dilanjutkan dengan 90 Desa Wisata pada tahun 2023 yang berfokus pada manusia (people centered tourism) untuk mengembangkan dan memperkuat ekosistem pariwisata dengan dukungan penuh Bank Dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sandi menyatakan, saat ini sektor pariwisata harus bergerak cepat untuk pulih setelah pandemi. Karena itu, untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata, dia mendorong berbagai program salah satunya Program Kampanye Sadar Wisata 5.0. Dengan program berkelanjutan ini diharapkan warga di desa wisata yang menjadi penyangga destinasi prioritas pariwisata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683649/mengenal-rashdul-kiblat">Mengenal Rashdul Kiblat </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen mendukung sektor pariwisata. Dengan potensi kuat yang dimiliki sektor ini saya percaya bahwa pariwisata dapat menjadi lokomotif peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga,&rdquo; kata Sandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Martini Mohamad Paham menyebutkan, kini tantangan pelaku wisata tidak hanya untuk meningkatkan kunjungan, tapi juga kualitas destinasi wisatanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01683636/langkah-mengejutkan-manchester-united-memboyong-neymar-dari-psg">Langkah Mengejutkan Manchester United Memboyong Neymar dari PSG</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penting sekali untuk warga di sekitar Desa Wisata untuk mampu mengenali, mengembangkan, dan memasarkan potensi di daerahnya. Tidak hanya berhenti sampai disitu, pelaku wisata juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kunjungan dengan memperhatikan kebersihan dan kenyamanan selama kunjungan," kata Martini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Caranya adalah dengan memberi pelayanan prima sesuai dengan nilai Sapta Pesona yakni aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan. Lalu memberikan pelayanan prima serta penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety dan Environmental Sustainability.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01683642/kpk-cecar-bos-kopi-kapal-api-terkait-aliran-penerimaan-uang-haram-eks-bupati-sidoarjo">KPK Cecar Bos Kopi Kapal Api Terkait Aliran Penerimaan Uang Haram Eks Bupati Sidoarjo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Magelang Slamet Achmad Husein mengajak peserta untuk berperan aktif dalam Program Sadar Wisata 5.0. Sebab, desa wisata adalah ujung tombak perekonomian desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita harus mampu membangun kembali berbagai potensi yang ada setelah tertidur selama pendemi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah merancang program sosialisasi, pendampingan, dan mendatangkan narasumber untuk membantu kita. Karenanya mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin,&rdquo; ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01683638/kemenkeu-tunda-cairkan-pmn-waskita-karya-hingga-ada-kejelasan-restrukturisasi-utang">Kemenkeu Tunda Cairkan PMN Waskita Karya hingga Ada Kejelasan Restrukturisasi Utang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, mewakili Direktorat Pengembangan SDM Pariwisata sebagai pelaksana kegiatan, Glori Hastanto menambahkan, dengan mengembangkan wisata warga dapat mendatangkan keuntungan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika kita bisa memaksimalkan potensi desa dan membuat turis mau datang maka nantinya kita bisa mendapatkan uang. Orang yang datang berwisata akan memberikan dampak positif bagi warga dari sisi ekonomi,&rdquo; kata Glori.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01683629/pesut-etam-matangkan-fisik-sebelum-tc-di-jogja">Pesut Etam Matangkan Fisik Sebelum TC di Jogja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kawasan Candi Borobudur yang telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) memiliki banyak desa wisata penyangga. Potensi pariwisata yang dapat dikembangkan mulai dari wisata alam, agrowisata, atraksi budaya dan pengembangan berbagai produk ekonomi kreatif berupa kerajinan, cendera mata hingga kuliner lokal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peserta yang mengikuti kegiatan ini meliputi para pelaku dan penggerak desa wisata seperti Pokdarwis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, pemandu wisata, Karang Taruna hingga ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).</div>

Kemenparekraf menggelar Sosialisasi Sadar Wisata 5.0 di wilayah penyangga objek wisata Candi Borobudur.

Perkuat Ekonomi Desa, Kemenparekraf Gelar Sosialisasi Di Wisata Penyangga Borobudur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/HALIM-MENDES.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong> Keberadaan uji badan usaha milik desa bersama (BUMDesma) bakal menjadi lembaga keuangan yang kuat. Pertimbangannya, BUMDesma memiliki kapasitas yang memadai sesuai dengan standar yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<br /> <br /> ’’Yang paling menarik, BUMDesma sekarang mendirikan PT (perseroan terbatas, Red) untuk mengelola dana bergulir yang didampingi OJK. Nanti kami kembangkan di seluruh Indonesia,’’ kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar saat kunjungan kerja ke BUMDesma di Kecamatan Bungah, Jumat (1/7).<br /> <br /> Menurut dia, BUMDesma merupakan transformasi dari eks unit pengelola kegiatan (UPK). Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan terbentuk karena perintah undang-undang (UU) setelah disahkannya UU Cipta Kerja.<br /> <br /> Di Jawa Timur, sambung Halim –sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, ada banyak BUMDesma. Yang sudah selesai ada tujuh BUMDesma dan delapan BUMDesma masih proses dengan OJK. Dengan demikian, jelas dia, BUMDesma Bungah bisa menjadi pilot project.<br /> <br /> ’’Itu berarti nanti (BUMDesma Bungah, Red) akan menjadi lembaga keuangan yang sangat kuat dan betul-betul memiliki kapasitas yang memadai sesuai standar OJK. Itu sama dengan perbankan,’’ katanya.<br /> <br /> Keberadaan BUMDesma telah membawa tatanan perekonomian di wilayah pedesaan menjadi lebih baik. Sebab, ujar Halim, BUMDesma didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat desa.<br /> <br /> Sebagai badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki desa, pengembangan BUMDesma merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal.<strong> </strong>

BUMDesma Ada di Gresik, Halim: Nanti Dikembangkan di Seluruh Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/warkop-digital.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Berbagai cara dilakukan banyak orang saat pandemi Covid-19. Salah satunya menciptakan warung kopi digital yang mampu menjadi wadah edukasi sekaligus promosi produk unggulan daerah. Selain itu, kopi Warkop Digital juga mampu menjadi pusat pelatihan wira usaha.<br /> <br /> Warung yang awalnya hanya biasa saja, disulap layaknya warung penuh informasi dan edukasi dengan difasilitasi internet dan layar televisi. Pengunjung atau konsumen yang datang bisa mengakses semua yang dibutuhkan, termasuk bisa membayar listrik dan membeli pulsa hingga belajar daring.<br /> <br /> Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat pembukaan Warkop Digital, meresmikan Warkop Digital milik salah seorang warga desa Lais Kabupaten Bengkulu Utara bekerja sama dengan Bencoolen Coffee memberikan modal pelatihan kepada warga desa Lais. Menurut Rohidin Mersyah, inovasi terus dilakukan agar perekonomian berjalan meski di tengah pandemi covid-19.<br /> <br /> "Saya mengapresiasi program warung digital yang pertama kali dibuka di Bengkulu. Kita akan mendukung program ini agar 1.341 desa yang ada di Bengkulu bisa terkoneksi satu sama lain. Bayangkan berapa banyak terserap kopi Bengkulu bila Warkop Digital ini bisa dibuka di semua provinsi dan Indonesia," kata Rohidin.<br /> <br /> Rohidin mengatakan program Warkop Digital ini selaras dengan program Presiden Jokowi yang mencetuskan Desa Wisata (DEWI) dan Desa Digital (DEDI). Program tersebut berbasis internet, sekaligus Warkop Digital ini mengunggulkan produk kopi Bengkulu karena Bengkulu merupakan penghasil kopi terbesar ketiga di nusantara.<br /> <br /> "Warkop ini luar biasa, warga di desa bisa mengakses internet sambil ngopi dan juga menjadi pusat pelatihan secara daring karena warkop ini dibekali dengan fasilitas layar zoom dengan menggunakan layar televisi," jelas Rohidin.<br /> <br /> Rohidin mengucapkan terima kasih kepada Bencoolen Coffee yang telah menjadi pencetus program Warkop Digital di Bengkulu dan akan mendukung program ini agar bisa mendapat support dari berbagai kalangan seperti halnya pihak provider dan perbankan dalam hal pembiayaan.<br /> <br /> Selain itu, dilakukan MoU antara CBIN (Bencoolen Coffee) dan Universitas Dehasen yang akan bekerjasama dalam bidang penguatan dan pembukaan Warkop Digital termasuk penguatan sumber daya manusia yang akan melibatkan mahasiswa yang akan turun langsung ke desa melakukan edukasi sistem Warkop Digital.<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Operasional CBIN Firdaus, mengatakan bila saat pandemi Covid-19 terjadi banyak orang yang kesulitan mengakses dunia luar seperti halnya di desa, maka dengan Warkop Digital ini tidak ada batasan. Artinya dunia terbuka lebar meski dari desa, karena selain menyediakan kopi, warkop ini juga sebagai pusat pelatihan wirausaha bagi pemuda di desa. CBIN juga memberikan program pelatihan secara daring pada saat pandemi terjadi.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=hi3E6AouYE4

Warkop Digital Bangkitkan Ekonomi Desa di Tengah Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tito-karnavian.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional jangka panjang, salah satu yang harus dilakukan adalah memperkuat perekonomian desa.<br /> <br /> Karena menurutnya, apabila desa dapat mandiri, masyarakat desa tentunya dapat membuat sentra perekonomian yang baru. Dengan begitu, ia meyakini ketahanan ekonomi Indonesia akan lebih kuat dalam menghadapi tekanan seperti pandemi ini.<br /> <br /> "Kalau desa-desa bisa mandiri, dan mereka membuat sentra-sentra ekonomi baru tadi yang disampaikan oleh Dirjen Dikti. sentra ekonomi baru. Maka kita tidak akan koleps ketika ada satu daerah menghadapi tekanan," ujar Tito dalam Penandatanganan Kesepahaman Bersama dan Pengukuhan Pengurus Forum Pertides secara daring, Rabu (10/2).<br /> <br /> Tito juga mencontohkan, seperti di Australia yang memiliki pusat perekonomian di berbagai wilayahnya, yaitu Sydney, Melbourne, Brisbane, Queensland hingga Darwin. Jadi, ketika Ibu Kota Melbourne di lockdown, wilayah lain dapat memebrikan suplai.<br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/"><b>Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</b></a></span></p><br /> <p class="p1"><span class="s1"><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/"><b>Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</b></a></span></p><br /> Oleh karenanya, ketika menghadapi persoalan besar nasional seperti pandemi yang belum pernah dialami, perlu penguatan terhadap desa itu sendiri. Kata Tito, desa menjadi salah satu kunci dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi bangsa.<br /> <br /> "Karena ekonomi di daerah adalah sendi-sendi kekuatan bangsa. Karena jika ekonominya collapse, pasti negara akan collapse," jelasnya.<br /> <br /> Hal ini juga telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus membangun perekonomian desa. Maka dari itu, dengan adanya sinergi lintas kementerian ini, harapannya terjadi peningkatan kualitas masyarakat di ruang lingkup desa. "Terutama dalam pembinaan," pungkas mantan Kapolri itu.

Mendagri: Desa Mandiri Syarat Kuatnya Perekonomian Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/A.-Halim-Iskandar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><b>IMPLEMENTASI</b> Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik mula diterapkannya paradigma pembangunan dari bawah (desa). Dikatakan demikian karena secara sosiologis mayoritas penduduk dengan segala permasalahannya berada di desa dan kebijakan otonomi desa salah satunya dimaksudkan untuk menggairahkan ekonomi lokal serta penghidupan masyarakat desa. Karena itulah, UU tersebut mewarisi konsepsi local economic development (LED).<br /> <br /> Sebagai sebuah proses pembangunan partisipatif, LED mendorong pengaturan kemitraan antarpihak, memungkinkan terumuskannya rancangan dan implementasi strategi pembangunan bersama, memanfaatkan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi (Gasser dkk, 2005). LED mengisyaratkan ikhtiar pembangunan di tingkat lokal desa yang tidak bisa lepas dari potensi desa, perencanaan yang partisipatif, serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Tidak dibenarkan elite capture menjadi “panglima” dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan kata lain, pembangunan pada lokal desa harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat, menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dan objek pembangunan sekaligus.<br /> <br /> Sejatinya kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sebelum ditetapkannya UU Desa. Salah satunya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat pedesaan, pemerintah melalui Perpres 15/2010 meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Salah satunya adalah PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikembangkan dari program pengembangan kecamatan (PPK).<br /> <br /> Program itu tersebar di 5.301 kecamatan dan 404 kabupaten/kota. Bentuk kegiatannya adalah bantuan langsung masyarakat (BLM) yang bersumber dari bantuan sosial/hibah. Pengguliran BLM yang selanjutnya disebut dana bergulir masyarakat (DBM) dilakukan kelembagaan ad hoc yang dibentuk musyawarah antardesa (MAD) bernama unit pengelola kegiatan/UPK (berkedudukan di kecamatan) dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat di desa-desa melalui tim pengelola kegiatan (TPK).<br /> <br /> <b>Transisi Program Pemberdayaan Desa</b><br /> <br /> Akhir 2014, pelaksanaan PNPM-MPd berakhir bersamaan dengan lahirnya UU Desa. Pada 2015 Kementerian Desa-PDTT diresmikan melalui Perpres 12/2015.<br /> <br /> Peristiwa hukum ini ditindaklanjuti dengan serah terima pembiayaan pegawai dan dokumen (P2D) dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kemendes-PDTT pada April 2015. Salah satu bagian tak terpisahkan dari serah terima adalah penyerahan kewenangan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa serta aset kelembagaan maupun aset dana bergulir eks PNPM-MPd.<br /> <br /> Terjadinya perbedaan tafsir terkait keberlanjutan pengelolaan DBM oleh UPK telah memunculkan banyak permasalahan yang bertentangan dengan UU Desa dan bermuara pada penurunan kualitas partisipatif masyarakat. DBM hanya dinikmati pengelola/pengurus dan kelompok orang yang terlibat pengelolaan dana bergulir. Sedangkan masyarakat desa sebagai pemilik DBM tidak dapat menerima manfaatnya.<br /> <br /> Pertama, pengelolaan DBM tidak sesuai dengan petunjuk teknis operasional PNPM-MPd. Dalam kondisi minim pembinaan dan pengawasan, beberapa UPK mengidentifikasi dirinya sebagai “penguasa” aset dan dana bergulir. UPK cenderung melakukan perencanaan sendiri tanpa melalui MAD. Bahkan cenderung mengabaikan pertanggungjawaban kepada badan kerja sama antardesa (BKAD) sebagai pemegang mandat wakil dari seluruh masyarakat desa di kecamatan.<br /> <br /> Kedua, “privatisasi” kelembagaan UPK beserta aset-asetnya. Ada upaya pengalihan bentuk kelembagaan yang semula bersifat ad hoc ke dalam bentuk lembaga privat seperti koperasi, perusahaan/perseroan terbatas (PT), dan perkumpulan berbadan hukum (PBH).<br /> <br /> Ketiga, permasalahan hukum pengelolaan dan pengguliran DBM. Penyalahgunaan peruntukan atau pengguliran DBM serta pengelolaan UPK yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan menjadi penyebab pengelola UPK mempertanggungjawabkan di depan aparat penegak hukum.<br /> <br /> <b>BUM Desa Bersama</b><br /> <br /> Berdasar catatan Kemendes-PDTT, sampai 2017 DBM telah dimanfaatkan langsung oleh 653.759 kelompok masyarakat (rata-rata kelompok beranggota 20 orang). Selain aset kelembagaan, DBM tercatat memiliki total aset sekitar Rp 12,6 triliun (laporan dari sebagian besar dinas PMD provinsi) dengan sebaran sebanyak 46 persen di Pulau Jawa dan 54 persen di luar Jawa. Apabila dikelola dengan benar dan baik, aset itu akan mempercepat akselerasi desa. Dari desa tertinggal, bahkan sangat tertinggal, menjadi desa maju dan desa mandiri.<br /> <br /> Filosofi perguliran dana masyarakat sejak awal (PNPM-MPd) sangat berbeda dengan praktik lembaga keuangan mikro. Sehingga pilihan menjadikannya sebagai lembaga keuangan mikro, baik dalam badan hukum PT ataupun koperasi, bukanlah pilihan tepat. Apalagi, sumber satu-satunya DBM adalah bantuan langsung pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk uang dan pemupukan modal. Sama sekali tidak mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk/produk apa pun. Sehingga jelas, status kepemilikan atas dana dan aset lain yang diperoleh dari aktivitas tersebut sepenuhnya milik masyarakat desa.<br /> <br /> UU Desa mengatur kelembagaan usaha/pelayanan antardesa dengan basis kerja sama antardesa melalui kelembagaan BKAD. Selanjutnya, terkait reorganisasi UPK, tata kelolanya dapat diatur dalam AD/ART yang memuat seluruh isi aturan PTO-SOP PNPM-MPd. Dengan demikian, bentuk yang sesuai untuk lembaga pengelola DBM hasil PNPM-MPd adalah badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), unit pelayanan DBM.<br /> <br /> Untuk itu, diperlukan sinergi antarlembaga untuk menyelesaikan problem kelembagaan ini agar DBM dapat dimanfaatkan kembali oleh seluruh masyarakat desa, bukan hanya oleh segelintir elite pengelola. Dengan demikian, DBM akan menjadi salah satu pijakan kita dalam mewujudkan kebangkitan dan kemandirian desa, kemaslahatan warga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Inilah salah satu fondasi mewujudkan Desa Surga, Desa Semua untuk Warga. <b>(*)</b><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) A. Halim Iskandar, Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi serta ketua DPW PKB Jawa Timur</em><br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=KI6kQBiSB1A&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Mengembalikan Hak Ekonomi Masyarakat Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/bumdes.jpg" alt="ASRI: Pengunjung bermain wahana air di Wisata Boon Pring. (Thoro S. Karin/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ASRI: Pengunjung bermain wahana air di Wisata Boon Pring. (Thoro S. Karin/Jawa Pos)</figcaption>
</figure><em>Badan usaha milik desa (BUMDes) mulai digalakkan oleh pemerintah. Penataan BUMDes bisa mendorong pembangunan di pedesaan. Seperti Boon Pring di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.</em><br /> <br /> <strong>THORIQ S. KARIM</strong>, <em>Malang, Jawa Pos</em><br /> <br /> ---<br /> <br /> MALANG sering menjadi jujukan masyarakat saat liburan. Banyak destinasi wisata di kabupaten tersebut. Boon Pring merupakan destinasi wisata yang tengah populer.<br /> <br /> Objek wisata itu berada di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Waktu tempuh dari tengah Kota Malang lebih dari 30 menit. Jalannya cukup bagus. Pemandangan di kiri dan kanan jalan lebih didominasi persawahan dan rumah warga.<br /> <br /> Sepintas, tempat itu tak berbeda dengan kebun bamboo dengan empang di tengah lahan tersebut. Pada bagian depan, terdapat kolam renang dan tulisan Boon Pring. Tapi, luasnya tak sebanding dengan empang di tengah lahan itu. ”Ini baru teras wisata ini,” kata Direktur Utama BUMDes Eko Wisata Boon Pring Samsul Arifin.<br /> <br /> Dia lalu menunjukkan jalan yang sedikit menanjak. ”Itu arah menuju perkebunan bambu,” lanjut dia.<br /> <br /> Di perkebunan tersebut, banyak jenis bambu. Saat ini di kembangkan penelitian tentang bambu-bambu itu. Harapannya, kawasan tersebut menjadi museum bambu Indonesia. ”Selain kaya oksigen, bisa menjadi wisata edukasi,” imbuh Samsul.<br /> <br /> Lahan yang digunakan untuk destinasi wisata tersebut merupakan tanah kas desa. Luasnya 36,8 hektare. Pengelolaan objek wisata itu diinisiasi kepala desa setempat. BUMDes tersebut dikelola secara matang mulai 2015.<br /> <br /> Seiring berjalannya waktu, Boon Pring mulai dikenal masyarakat. Kerja sama dengan berbagai pihak mulai dibuka, termasuk dengan warga. ”Kami buka kerja sama dengan system bagi hasil,” jelas Samsul.<br /> <br /> Kerja sama itu, antara lain, terkait dengan pengelolaan wahana bermain di Boon Pring. Salah satunya becak air. Juga ada kios untuk warga berjualan. Boon Pring Malang memang patut menjadi percontohan.<br /> <br /> Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim M. Yasin menjelaskan, ada lebih dari 7 ribu desa di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, baru 5 ribu desa yang BUMDesnya bergerak. ”Kami berharap desa lain bisa meniru capaian Boon Pring Malang,’’ katanya.<br /> <br /> Masih ada destinasi wisata lain yang dikelola BUMDes di Jawa Timur. Potensinya luar biasa. Aset yang dimiliki terus berkembang. Yasin yakin, semakin BUMDes berkembang, pembangunan di Jawa Timur semakin maju.

BUMDes Dorong Lahirnya Destinasi Wisata Boon Pring di Turen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ekonomi desa

Berita Terkini